Penghargaan diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 di Ballroom Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Kota Bogor menjadi Terbaik Kedua setelah Kota Ambon, Bandung dan Sukabumi. Usai mendapat penghargaan, Dedie mengatakan bahwa Pemkot Bogor dalam hal ini Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah terus mengawal JDIH Kota Bogor hingga saat ini.

“Pencapaian kita memperoleh peringkat kedua nasional JDIHN ini diharapkan dapat meningkatkan indeks terhadap reformasi hukum Kota Bogor. Dan menjadi contoh bagi daerah lain bahwa begitu seriusnya Kota Bogor dalam membangun Smart City dan Kota Layak HAM,” beber Dedie.

Sambung Dedie, pencapaian ini tentu menggambarkan bahwa integrasi data – data yang ada di Kota Bogor sudah masuk dalam JDIHN. Dengan demikian, maka keterbukaan informasi publik kemudian aksesibilitas masyarakat kepada data hukum dan HAM bisa diwujudkan.

Proses yang dilalui Pemkot Bogor dalam mengelola JDIH ini juga untuk memudahkan masyarakat. Juga mewujudkan Kota Bogor memiliki kesatuan data. Sehingga, pencapaian ini bisa diaplikasikan oleh dinas maupun bidang lainnya yang ada di Pemkot Bogor.

“Ke depan tentu makin banyak bidang – bidang dan dinas lain yang berkaitan dengan data, informasi, tentang peraturan dan hukum itu yang bisa dikoordinasikan dengan bagian hukum. Agar lebih memperkaya khasanah informasi bidang hukum di Kota Bogor,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan, prestasi yang telah dicapai masing – masing daerah maupun lembaga lainnya dapat menginspirasi Anggota JDIHN yang lain. Tak lain untuk meningkatkan pengelolaan JDIH masing-masing di instansinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik.

“Saya sampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH. Prestasi yang Saudara torehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air,” jelas Yasonna.

Ia juga menyampaikan peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi hukum agar tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya.

“Saya juga berharap anggota JDIHN dan para pengelolanya agar mampu bergerak lebih cepat dalam membaca tuntutan yang ada saat ini dan terus memberi kinerja lebih baik dalam pengembangan pengelolaan JDIHN,” kata Menteri Yasonna. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penghargaan JDIHN tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mewakili Wali Kota Bogor.

Pemkot Bogor menjadi anggota terbaik JDIH Terbaik 2 Nasional Tahun 2022 Kategori Kota setelah menjalani penilaian yang sangat ketat, adapun posisi pertama diberikan kepada Kota Batam, Kota Ambon di posisi ketiga, Kota Sukabumi di posisi keempat dan kota bandung di posisi kelima.

“Website JDIH Sipro HD Kota Bogor termasuk kategori Website informasi publik yang menyampaikan 4 informasi Produk Hukum Kota Bogor, berita seputar hukum di Kota Bogor dan informasi lainnya tentang hukum di Kota Bogor kepada publik, yang disertai inovasi, keputusan ini didasarkan pada SK Menkumham RI Nomor M.HH-2.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022,” ungkap Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta kepada awak media Sorotrakyat.com, Selasa (18/10). (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penyerahan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam acara JDIH Awards dan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di aula Trans Convention Centre, Bandung, Selasa (14/12/2021).

Sebelum menyerahkan penghargaan, Plt. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang mewakili Gubernur Ridwan Kamil, Nurul Diana Irawati menyampaikan selamat kepada daerah yang mendapat predikat dan penghargaan sebagai wilayah sadar hukum.

Seperti yang diketahui bahwa wilayah kelurahan atau desa yang saat ini dinilai sadar hukum, tak boleh berhenti berinovasi. Penataan diri dan kontribusi harus terus dilakukan untuk memicu wilayah lain melakukan hal yang sama.

“Pak Gubernur juga mengapresiasi Kabupaten dan Kota atas pengelolaan JDIH yang baik, sehingga mengoptimalkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat,” jelas Nurul.

Selain itu, Desa atau Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum yang dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi masyarakat. Sehingga terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kemenkumham, Yasmon menjelaskan, hingga tahun 2021 ini ada sebanyak 2.957 desa/kelurahan di Jawa Barat sudah ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Jumlah tersebut membuat Jawa barat menjadi provinsi dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak se-Indonesia. Yasmon berharap agar penetapan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini tidak hanya sekedar gelar atau status saja.

“Kita semua berharap agar adanya desa dan kelurahan sadar hukum ini memberi dampak nyata, seperti menurunnya pelanggaran hukum di lingkungan desa dan kelurahan tersebut,” tegas Yasmon.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Kanwil Kemenkumham Jabar, Heriyanto menambahkan, bahwa pemberian penghargaan dan insentif ini ditujukan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Yakni melalui sikap dan perilaku yang patuh dan taat pada hukum.

Sementara itu, usai menerima penghargaan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada masyarakat.

“Kota Bogor dinilai sudah memenuhi kriteria dan layak diberi penghargaan itu. Ke depan, harus dipastikan bahwa penerapannya mencakup kesadaran aturan dan hukum di masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kasus hukum dan semakin sedikit warga yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” urai Dedie.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menambahkan, penyampaian informasi publik yang dikemas dalam bentuk digitalisasi seperti JDIH akan membantu masyarakat mendapatkan info aktual, terutama regulasi yang berkaitan dengan kebijakan publik

“Dengan penghargaan yang diberikan ini kami akan meningkatkan pelayanan agar lebih baik,” jelasnya.

Penghargaan juga diberikan kepada perwakilan Pemkot Bekasi, Perwakilan Pemkab Majalengka, para perwakilan dari DPRD Pangandaran, DPRD Sumedang dan DPRD Cianjur, serta para Kepala Desa Lurah dan Camat di wilayah Jawa Barat.

Melalui penyerahan penghargaan ini diharapkan terjalin dan terjaganya sinergitas antara Kemenkumham dengan Pemerintah di Wilayah Jawa barat secara berkelanjutan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj