Penutupan ini bukan tanpa alasan. Nomor: BM 0503-DO/689 menjadi dasar kuat yang menegaskan kondisi JPO Paledang sudah sangat mengkhawatirkan. Menindaklanjuti kajian teknis ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera melakukan pembongkaran JPO Paledang demi memastikan keselamatan masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Ia memahami bahwa JPO Paledang ini cukup vital bagi aktivitas sehari-hari warga, namun hasil penelitian resmi tidak bisa diabaikan.

“Kami memahami JPO Paledang cukup vital bagi aktivitas masyarakat, namun hasil penelitian resmi menyatakan kondisinya sudah sangat berbahaya. Untuk itu, Pemkot Bogor bersama pihak terkait akan segera melaksanakan pembongkaran,” tegas Dedie Rachim pada Selasa (19/8/2025). Ia menekankan, tidak ada kompromi dalam hal keselamatan warga.

Dedie A. Rachim juga menambahkan bahwa Pemkot Bogor akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PU serta dinas terkait untuk mencari alternatif solusi penyeberangan yang lebih aman dan nyaman di kawasan tersebut. Ini penting mengingat tingginginya mobilitas di Jalan Mayor Oking.

Keputusan penutupan JPO ini bukan hanya karena kondisi struktural yang rapuh. Berdasarkan kajian, anak tangga JPO Paledang memiliki gradien yang sangat curam (di atas 30°). Kondisi ini membuatnya tidak ramah dan kurang diminati, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ini menjadi alasan kuat mengapa fasilitas penyeberangan tidak sebidang direkomendasikan.

Selain itu, penutupan ini juga membuka peluang untuk penataan PKL dan tempat henti angkot di sekitar area. Dengan begitu, kinerja Jalan Mayor Oking diharapkan dapat lebih optimal dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa penutupan JPO akan ditandai dengan pemasangan pembatas dan spanduk pemberitahuan. Untuk sementara waktu, akses pejalan kaki akan dialihkan melalui jalur perlintasan tidak sebidang.

“Malam ini, pagar di bawah JPO, di tengah dua jalur itu akan dibuka, akan dibuat median jalan pembatas,” kata Sujatmiko. Ia memastikan, selama masa uji coba ini, pejalan kaki yang akan menyeberang jalan akan dipandu dan diarahkan oleh petugas. Ini tentu akan sangat membantu warga beradaptasi dengan perubahan jalur penyeberangan.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa JPO Paledang tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terkait kekuatan konstruksi dan kemiringan tangga yang ekstrem, tetapi juga menjadi sumber masalah keamanan dan sosial di kawasan tersebut.

“JPO Paledang itu sejak awal selalu menyisakan masalah. Bukan hanya soal keselamatan konstruksi dan elevasi tangga yang terlalu curam, tetapi juga masalah keamanan dan sosial,” tegas Dedie Rachim pada Minggu (27/4/2025), menyoroti kompleksitas isu yang melatarbelakangi penggantian fasilitas penyeberangan ini.

Lebih lanjut, stigma negatif bahkan melekat pada JPO Paledang di mata masyarakat. Beredar kabar bahwa JPO tersebut dijuluki “JPO aborsi” lantaran adanya cerita mengenai ibu hamil yang mengalami keguguran setelah bersusah payah menaiki tangga curam di penyeberangan itu. Selain itu, lokasi tersebut juga sempat menjadi tempat yang rentan terhadap tindak pencopetan dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) liar yang menambah kesan kumuh dan tidak aman.

Menyadari permasalahan yang berkepanjangan ini, Pemkot Bogor telah mengambil langkah strategis sejak tahun 2023 dengan meminta kajian teknis terkait penggantian JPO Paledang dengan konsep pelican crossing. Langkah ini terinspirasi dari keberhasilan implementasi serupa di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, di mana penghapusan sejumlah JPO dan penggantiannya dengan zebra cross yang dilengkapi lampu lalu lintas khusus pejalan kaki terbukti efektif meningkatkan keselamatan. Konsep ini juga sejalan dengan tren di berbagai kota modern di dunia yang mengutamakan fasilitas penyeberangan yang aman dan ramah bagi pejalan kaki.

“Langkah rencana bertahap akan dilakukan pembersihan dan penghilangan kekumuhan JPO Paledang sebelum diganti dengan pelican crossing dimulai dengan pemangkasan atap. Tujuannya, agar tidak lagi menjadi tempat mangkal PKL, sambil menunggu kajian penghapusan aset dan pergantian dengan penyeberangan yang lebih aman,” jelas Dedie Rachim, menguraikan tahapan awal dari proses transformasi ini. Pemangkasan atap JPO diharapkan dapat menghilangkan daya tarik bagi PKL liar dan mengurangi potensi masalah sosial di sekitar area tersebut.

Saat ini, proses penghapusan aset JPO Paledang dan pembangunan pelican crossing masih dalam tahap berjalan. Pemkot Bogor memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan akan dikawal secara seksama hingga tuntas. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas penyeberangan yang lebih layak, aman, dan humanis bagi seluruh warga Kota Bogor, sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait keberadaan JPO Paledang selama ini. Dengan penggantian ini, diharapkan kawasan Paledang akan menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, khususnya para pejalan kaki. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Operasi angkot ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat terkait angkot yang ngetem, sehingga mengakibatkan kemacetan di daerah Alun-alun Kota Bogor.

“Hari ini kita melihat langsung jalan di sekitar Alun-alun Kota Bogor. Dari catatan Dishub Kota Bogor, warga yang menggunakan kereta api ke Kota Bogor mencapai 40 ribu orang. Ini jumlah yang cukup banyak,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dedie Rachim mengatakan, 40 ribu warga yang datang ini rata-rata merupakan wisatawan yang mengunjungi Alun-alun. Tak ayal, Alun-alun Kota Bogor harus bisa memenuhi ekspektasi wisatawan yang datang untuk melihat alun-alun yang bersih (sampah terkelola), indah, nyaman, dan tertib.

“Jadi, ini merupakan upaya kita untuk memaksimalkan kenyamanan dan keamanan warga yang berkunjung ke Kota Bogor. Kami akan mencari solusi cepat dalam mengelola PKL, mengelola sampah, kebersihan, dan juga lalu lintas agar bisa tetap lancar,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan bahwa kemacetan ini menjadi atensi bersama, baik dari Pemkot Bogor maupun jajaran Polresta Bogor Kota.

Sebanyak 20 personel gabungan dari Dishub, Polresta Bogor Kota, dan Satpol PP dikerahkan untuk penguraian kemacetan di Jalan Kapten Muslihat.

“Bisa kita lihat, volume pengunjung di sekitar Alun-alun ini cukup meningkat. Ditambah, pintu keluar dari stasiun mengarah semua ke Jalan Mayor Oking, jadi membuat penumpukan di bawah JPO Paledang. Ini yang coba kita urai,” kata Dimas.

Dimas menerangkan bahwa volume penumpang atau warga yang datang ke Kota Bogor melalui Stasiun Bogor cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan atau angkot.

Karena itu, pihaknya menetapkan aturan agar angkot yang berhenti hanya untuk menurunkan dan menaikkan penumpang tidak berhenti terlalu lama, agar lalu lintas tetap mengalir lancar.

“Kami terus mengantisipasi, karena kawasan Alun-alun menjadi daya tarik wisata. Pastinya banyak masyarakat dari dalam Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang datang. Ditambah ada stasiun di dekat Alun-alun, jadi pengunjung semakin membludak dan terjadi penumpukan, mulai dari angkot yang ngetem hingga warga yang menyebrang jalan,” jelasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj