Observasi dilakukan oleh tim dari KPK RI setelah sebelumnya Kota Bogor ditetapkan sebagai kandidat percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi, bersama dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto mengatakan alasan Kota Bogor dipilih menjadi kandidat Kabupaten/Kota Anti Korupsi bersama dua kabupaten lainnya diawali dengan pemeriksaan data-data/penilaian yang dibuat oleh lembaga atau kementerian. Selanjutnya dari hasil tersebut terpilih satu kota dan dua kabupaten.

Andhika menyampaikan bahwa misi kegiatan ini adalah menjadikan manusia
Indonesia yang unggul dan berbudaya anti korupsi serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai visi Indonesia 2045 mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur tanpa korupsi.

“Tujuan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki akhlak mulia anti korupsi,” kata Andhika.

Ia berharap dengan kegiatan ini, kabupaten/kota yang menjadi kandidat bisa menjadi percontohan anti korupsi bagi daerah lainnya yang ke depan akan juga diwujudkan di daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Karena setelah ditetapkan daerah anti korupsi, maka kabupaten/kota tersebut akan menjadi percontohan dan tempat tujuan belajar dari daerah lain untuk menerapkan sistem anti korupsi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selalu komitmen dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, melalui pencegahan korupsi, agar terbangun dan tercipta pemerintah yang bersih, akuntabel, adil, dan bebas dari korupsi.

“Kota Bogor selalu berkomitmen beserta seluruh stakeholdernya untuk pemberantasan korupsi dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya hari ini kami dengan siap menjalani observasi yang dilakukan KPK,” kata Hery.

“Komitmen Kota Bogor dalam mencegah perilaku korupsi diwujudkan dalam muatan tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan kualitas pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan budaya kerja antikorupsi dan peningkatan peran serta masyarakat,” sambungnya.

Perlu diketahui, ada dua metode observasi yang dilakukan oleh KPK, yakni dengan menggunakan metode wawancara. Metode ini berkaitan dengan 6 komponen dan 19 indikator, yang secara acak dipertanyakan ke perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, Plt Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Akhmad Mukhlis, unsur masyarakat, serta akademisi.

Metode observasi kedua, dengan melakukan kunjungan lapangan ke kantor perangkat daerah yang dipilih secara langsung tanpa direncanakan dan diberitahu sebelumnya.

Dalam hal ini kunjungan lapangan dilakukan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Keboen Raya Bogor, untuk meninjau langsung pelayanan.

Dalam sesi wawancara yang dilaksanakan di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memaparkan sistem dan data-data kebijakan terkait program anti korupsi berdasarkan 6 komponen dan 19 indikator.

“Jadi selama satu hari penuh kami dilakukan observasi oleh KPK. Sejak pagi hingga siang dilakukan sesi wawancara, selanjutnya siang hingga sore dilakukan observasi ke kantor-kantor perangkat daerah dan mal pelayanan publik,” ungkap Syarifah.

“Sangat banyak yang diobservasi itu, mulai dari bagaimana tata laksana pemerintahan, kemudian pelibatan masyarakat, sistem kepegawaian reward and punishment, manajemen ASN, perencanaan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa,” lanjut Syarifah.

Selain observasi, KPK juga melakukan sosialisasi terkait anti korupsi dan penguatan yang perlu dilakukan sebagai sistem pengawasan. Dengan begitu bisa tercipta iklim pemerintahan yang baik dan benar dalam skala kota yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya meraih penghargaan Adminduk Juara Award Terbaik 1 dalam kategori kota tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada kabupaten/kota di Jawa Barat, diantaranya sebagai kota/kabupaten layak anak dan posyandu award.

Di awal memberikan amanat saat upacara, Gubernur Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa Hari Jadi Jawa Barat ke-78 di tahun 2023 merupakan momen terakhirnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Karena keduanya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018 – 2023 pada 5 September 2023.

“Ini adalah peringatan upacara dan momentum perpisahan kami selaku gubernur dan selaku wakil gubernur akan mengakhiri jabatan di 5 September 2023,” katanya.

Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur keduanya mengalami ujian pandemi Covid-19.

Saat ini di tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat genap 50 juta dan memiliki rasio kelahiran yang sehat.

Sehingga, kata Ridwan Kamil menuju 2045, proporsi penduduk Jawa Barat sangat baik dengan persentase 70 persen usia produktif.

“Capaian lainya yaitu penanganan stunting di Jawa Barat terbaik di pulau jawa, karena dalam hitungan tahun bisa membaik sehingga Jawa Barat siap zero new stunting untuk wujudkan generasi emas yang kompetitif dan adaptif,” katanya.

Dalam lima tahun ekonomi Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi di pulau jawa, investasi tertinggi di Indonesia.

“Rekornya tahun lalu Rp 175 Triliun, selama 5 tahun investasi bisa dihadirkan mendekati Rp 700 Triliun, dimana satu Triliun adalah 1.000 lapangan pekerjaan sehingga hampir 1 juta lapangan pekerjaan bisa dihadirkan,” katanya.

Dalam membangun desa, Jawa Barat menggelontorkan Rp 3,5 Triliun untuk desa dengan berbagai program.

Selain itu capain lainnya adalah tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Jawa Barat, desa sejahtera atau desa bintang lima yang awalnya hanya 30-an naik menjadi 1.800-an  revitalisasi, pembangunan alun-alun di Jawa Barat mencapai 28 alun-alun, dalam infrastruktur Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tol terbanyak se-Indonesia.

“Dan yang menjadi tantangan ada dua, satu jalur tol puncak yang akan menghubungkan Bogor Cianjur, Bocimi, sehingga ke depan jalan tol ini bisa terhubung hingga ke Yogyakarta. Maka ini adalah provinsi yang arah mata angin jalur-jalur tolnya sudah tersedia. Itulah alasan investasi di Jawa Barat nomor satu, seperti yang disampaikan bapak presiden bahwa akses transportasi yang sangat mudah dan pelayanan investasi yang sangat baik,” ujarnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur, Jawa Barat ini cemerlang.

“Jawa Barat ini kinclong, Jawa Barat ini glowing dan itu sangat terasa kepada wilayah-wilayah kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Saya doakan pak gubernur mendapat amanah untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk negara dan bangsa,” katanya.

Mengenai penghargaan yang didapat oleh Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas pelayanan di Disdukcapil.

Namun penghargaan itu akan terus dijadikan penyemangat agar terus dirapikan, terutama saat memasuki tahapan-tahapan PPDB untuk menguatkan sistem.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, ada dua hal yang menjadi poin plus di Kota Bogor, yakni pelayanan massal di mal dan pengajuan online yang hasilnya bisa dikirim melalui gojek.

Terkait evaluasi dan penyemangat dalam penguatan sistem, Ganjar mengatakan pihaknya akan terus melakukan penguatan dan inovasi keterbaruan teknologi dan sebagainya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Hari ini saya ke SMA Negeri 5 Kota Bogor dalam rangka menyampaikan proses perekaman E-KTP bagi para siswa dan hari ini adalah hari terakhir perekaman data E-KTP bagi siswa SMA,” kata Dedie A. Rachim di SMAN 5 Kota Bogor, Selasa (30/5/2023).

Kepada para siswa Dedie menyampaikan,  Disdukcapil Kota Bogor harus mengunjungi lebih dari 300 SMA/sederajat di Kota Bogor secara khusus untuk menyampaikan dan melakukan perekaman E-KTP.

Saat ini kata dia, kelangkaan blanko E-KTP menjadi salah satu kendala sehingga para siswa di SMA/sederajat menjadi prioritas untuk mendapatkan E-KTP ketika usianya memasuki 17 tahun.

“Kalau hari ini ada siswa yang tepat berusia 17 tahun maka langsung direkam datanya, E-KTP nya langsung dicetak dan langsung diserahkan. Tidak hanya itu tapi dapat hadiah juga dari BJB Bogor. Tapi kalau tidak ada, maka hanya direkam datanya saja,” ujar Dedie.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menambahkan, program Dukcapil Goes School dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempercepat perekaman data E-KTP atau jemput bola bagi siswa SMA/sederajat dengan rentang usia 16-17 tahun yang masuk dalam kategori wajib perekaman E-KTP.

“Total di Kota Bogor ada 22.754 anak yang harus direkam sampai Desember 2023 dan ratusan siswa tersebut ada di SMAN 5,” sebutnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah tertib administrasi kependudukan, memberikan hak bagi warga yang masuk kategori wajib KTP pemula. Pasalnya,  ke depan blanko akan semakin berkurang dan semua akan secara digital melalui HP, untuk itu para anak SMA/sederajat menjadi prioritas.

“Untuk warga yang E-KTP nya hilang atau rusak akan diarahkan kepada KTP digital. Dengan memiliki KTP, maka diakui sebagai penduduk yang sudah dewasa dan sah, bisa mengajukan kepemilikan SIM, membuka rekening atas nama sendiri dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum sebagai pemilih pemula,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara langsung membuka kegiatan didampingi Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan. Hadir pula Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyaksikan pembukaan.

Pembukaan Disdukcapil Family Fest ditandai penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) kepada 10 anak oleh Dedie Rachim dan David Yama dan didampingi Kepala BJB Cabang Bogor, M. Aditya Wiradarma yang juga menyerahkan tabungan My First dari BJB sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung.

Selain itu turut diserahkan KTP khusus bagi WNA atas nama Mr. Harold Edison dari USA.

Apresiasi diungkapkan Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama terhadap pelaksanaan Disdukcapil Family Fest.

Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan semakin didekatkan atau jemput bola memberikan pelayanan bagi masyarakat dimanapun berada.

“Jemput bola, dimanapun masyarakat berada kita datang, entah tempat yang sulit atau tidak. Ini salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk membahagiakan masyarakatnya, lebih mendekatkan pelayanan,” kata David Yama di Bogor Trade Mal (BTM), Jumat (10/3/2023).

David Yama berharap agar kegiatan tersebut tidak hanya sekali, tetapi bisa dilaksanakan lebih sering dilakukan dalam sebulan akan lebih bagus.

Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan juga aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau dokumentasi kependudukan secara digital, salah satunya tujuannya sebagai pengganti pemegang blanko E-KTP yang penerapannya kata David Yama dilakukan secara bertahap.

Untuk saat ini kata dia masih terbatas pada HP berbasis android, sementara untuk Iphone ke depan akan diupayakan. Kota Bogor ditargetkan 25 persen dari wajib E-KTP atau sekitar 200 ribuan.

“Karena baru mulai di akhir tahun jadi sosialisasi dan penerapannya masih bertahap, di Kota Bogor menjadi sosialisasi ke-9 secara nasional. Untuk IKD Kota Bogor baru 3.700 akun dari target 25 persen. Jadi ini harus dikejar,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan, dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkot Bogor senantiasa berupaya melalui inovasi-inovasi mulai dari mal pelayanan publik, drive thru dukcapil maupun pelayanan-pelayanan cepat lainnya dan sekarang ditambah KTP digital.

“Era digital ini tidak bisa ditinggalkan, mau tidak mau kita akan menghadapi era digital yang lebih solid lagi. Dengan digital ini kita tidak perlu lagi pengadaan blanko lebih banyak, KTP konvensional bisa di reduce dan terakhir tentunya membuat masyarakat lebih mudah sehingga ke depan ketika butuh warga tidak harus bawa dokumen yang banyak, dengan IKD bisa lebih ringkas serta simpel,” kata Dedie didampingi Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan.

Dukcapil Family Fest 2023 mengikuti jam operasional BTM Bogor dan tutup pada pukul 20.00 WIB. Dalam sehari kata Ganjar Gunawan hampir 1.000 warga Kota Bogor yang dilayani.

“Karena baru pertama kali, pelaksanaannya akan kita evaluasi sambil melihat respon dari warga Kota Bogor. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan di titik-titik lain,” harap Ganjar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj