Peninjauan kritis ini tidak dilakukan Dedie seorang diri. Beliau didampingi oleh tim teknis dan kebijakan yang lengkap, termasuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Firdaus, Kepala Dinas PUPR Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Chusnul Rozaqi, serta Sekretaris Dinas PMPTSP Cecep Zakaria. Kehadiran seluruh kepala dinas terkait ini menegaskan betapa seriusnya temuan dari hasil kajian struktur awal.

Dari hasil peninjauan, Dedie Rachim secara terbuka membeberkan fakta memprihatinkan. Kurangnya pemeliharaan rutin yang krusial selama puluhan tahun telah menyebabkan kebocoran atap yang meluas dan persisten. Efek domino dari kebocoran ini telah melumpuhkan bagian-bagian lain bangunan, terutama area di bawahnya yang, secara tragis, saat ini digunakan sebagai Kantor Pelayanan Dinas PMPTSP Kota Bogor sebuah area pelayanan publik yang sibuk.

“Tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan kondisi konstruksi berdasarkan hasil penilaian dan pendalaman kajian awal, khususnya dalam mendukung rencana revitalisasi yang menyangkut aspek keselamatan. Pemkot Bogor tidak ingin gegabah. Kami perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah bangunan ini masih ‘berdiri’ dan aman untuk direvitalisasi pada 2026,” ujar Dedie Rachim dengan nada serius di Balai Kota Bogor, Kamis (26/3/2026). Dedie menekankan bahwa keselamatan jiwa di atas segalanya.

Menyadari tingkat keparahan temuan tersebut, Dedie Rachim mengambil langkah berani. Pasca-peninjauan, beliau mengumumkan rencana untuk segera menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menyampaikan permohonan penilaian konstruksi independen dan menyeluruh oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Langkah ini bukan lagi tentang estetika, melainkan tentang audit kelayakan bangunan secara total sebelum proses revitalisasi yang sebenarnya dapat dimulai.

Dedie menambahkan, skenario kedepan akan sangat bergantung pada hasil penilaian ini. Jika Komite menemukan sebagian struktur (misalnya, lantai tiga) tidak lagi layak digunakan, namun lantai satu dan dua masih memungkinkan, maka proses revitalisasi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian besar pada Detail Engineering Design (DED), atau bahkan pengurangan scope revitalisasi.

Dedie Rachim dengan tegas menegaskan bahwa tidak akan ada tawar-menawar dalam hal keselamatan. “Jika hasil penilaian menyatakan tidak memungkinkan, maka anggaran akan dialihkan untuk kebutuhan lain atau revitalisasi akan ditunda total guna penguatan konstruksi yang lebih mendesak sebelum dilanjutkan dengan proyek revitalisasi kosmetik,” tegasnya.

Pernyataan ini menyoroti pergeseran fokus yang krusial. Meskipun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kegiatan revitalisasi telah direncanakan dan dialokasikan, temuan awal dari tim konsultan yang mengidentifikasi adanya keretakan pada struktur bangunan memaksa adanya evaluasi ulang yang mendasar. “Jika ditemukan keretakan, tentu keselamatan menjadi prioritas. Karena itu, diperlukan penilaian lebih detail dari Komite Keselamatan Konstruksi,” tambah Dedie Rachim.

Kepala Disparbud Kota Bogor, Firdaus, memberikan detail yang lebih mengkhawatirkan. Ia menyampaikan bahwa hasil kajian menunjukkan beberapa kolom struktur utama berisiko tinggi apabila revitalisasi tetap dipaksakan sesuai rencana awal.

“Dalam kajian teknis, beberapa bagian struktur dinyatakan tidak andal dan berpotensi membahayakan. Saat ini kami masih menunggu hasil penilaian lanjutan sebelum keputusan diambil,” kata Firdaus.

Ia menyebutkan, tingkat kerusakan Gedung Kemuning Gading secara keseluruhan mencapai sekitar 70 persen, terutama pada lantai atas dan area auditorium yang dulunya megah. Bahkan, kerusakan di lantai dua dan tiga diperkirakan mencapai sekitar 90 persen, sebuah angka yang menunjukkan kehancuran sistematis. Meski demikian, sebagai cahaya harapan, secara struktur beton, bangunan tersebut dinilai masih memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa, berkat standar tinggi yang diterapkan pada masa pembangunannya.

Sebagai informasi, Gedung Kemuning Gading merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang paling berharga di Kota Bogor. Dibangun pada tahun 1960 dan dirancang oleh arsitek legendaris Indonesia, Ir. F.X. Silaban, pembangunannya berlangsung hampir bersamaan dengan Masjid Istiqlal di Jakarta. Hingga saat ini, gedung bersejarah ini belum pernah sekalipun menjalani proses revitalisasi sejak pertama kali dibangun, menjadikannya ‘bom waktu’ struktural yang kini harus dihadapi Pemkot Bogor. (FY)

#GedungKemuningGading #RevitalisasiBogor #DedieRachim #CagarBudaya #KeselamatanKonstruksi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penetapan ini ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Uji Petik PMK3I oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan perwakilan ekosistem ekonomi kreatif Kota Bogor. Acara bersejarah ini berlangsung di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, pada Rabu (26/11/2025).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan kebanggaannya dan menegaskan bahwa penetapan ini merupakan komitmen Pemkot untuk terus mendukung sektor ini.

“Penetapan ini menjadi kebanggaan bagi Kota Bogor dan menjadi komitmen untuk terus menyiapkan sarana serta prasarana pendukung, termasuk bagaimana melakukan pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang seni pertunjukan,” ujar Dedie, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Bogor, Firdaus.

Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenparekraf, Fahmy Akmal, menjelaskan bahwa hasil penilaian PMK3I menunjukkan potensi Kota Bogor meluas hingga seluruh subsektor ekonomi kreatif, yang berpotensi menjadi penopang perekonomian daerah.

Ia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai “musim baru” dalam ekonomi nasional dapat dimulai dari Kota Bogor.

“Dengan penandatanganan ini, semua pihak berkomitmen mengusung salah satu subsektor sebagai lokomotif pengembangan ekonomi kreatif. Ini komitmen kami bahwa kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan subsektor unggulan menjadi prioritas kami sebagai daerah kreatif untuk terus dikembangkan serta diberikan kesempatan berjejaring lebih luas,” tegas Fahmy Akmal.

Ketua Tim Uji Petik PMK3I, Dewi Kartikasari, mengapresiasi kondisi ekosistem kreatif di Kota Bogor. Menurutnya, uji petik yang melibatkan verifikasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan hal positif.

“Selama uji petik kami merasakan ekosistem yang sangat kompak di Kota Bogor. Setiap pelaku kreatif saling mengenal dan saling mendukung rekannya. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kreatif Kota Bogor merupakan ekosistem yang sehat,” tutupnya.

(FY)

#KotaBogor #SeniPertunjukan #EkonomiKreatif #Kemenparekraf #Bekraf #IndustriKreatif #BogorKreatif #PMK3I #PariwisataBogor #KotaHujan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Desakan masyarakat agar Wisata malam GLOW ditutup atau dihentikan karena salah satunya dinilai memberi dampak negatif terhadap keberlangsungan serta keanekaragaman hayati di Kebun Raya Bogor yang sudah ada selama ratusan tahun bahkan menjadi paru-parunya kota bogor.

Keputusan penutupan wisata malam GLOW tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Direktur PT Mitra Natura Raya (MNR) Riyanthi Handayani dihadapan Wali Kota Bogor, Plt Kapolresta Bogor Kota, Dandim 0606 Kota Bogor, Dandenpom III SLW/I, Danplek Istana Presiden Bogor, perwakilan dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Aliansi Budayawan Jawa Barat, Forum Peduli KRB, para Ormas, LSM, OKP, LBH, Kantor Hukum, Ulama dan Habaib serta seluruh perwakilan elemen masyarakat Bogor yang hadir di acara Silaturahmi Bersama bertempat di Restoran Daun Kebun Raya Bogor, pada Jum’at 21 Oktober 2022.

Presiden Direktur PT MNR tersebut meminta maaf secara langsung kepada semua pihak, dan ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi evaluasi kami dengan seluruh elemen di Kota Bogor. Melalui forum dan kegiatan ini, bersama-sama kita berkomitmen untuk kebaikan KRB ke depan dan ini merupakan langkah awal bagi kami ke depan agar menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan masukan dari rekan-rekan tanpa melupakan budayawan maupun komunitas yang peduli dengan KRB,” kata Riyanthi, dihadapan Forkopimda dan ratusan elemen masyarakat Bogor yang hadir di acara, Jum’at (21/10/22).

Sebelumnya juga telah dibacakan sejumlah point pernyataan sikap dari pihak Aliansi Komunitas Budayawan Jawa Barat oleh Kang Lutfi dan sejumlah point pernyataan sikap dari Forum Peduli Kebon Raya Bogor yang bacakan oleh Jeki Wijaya.

Ditempat acara, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan, “telah tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak, dan menyepakati poin-poin untuk menghentikan wisata malam Glow ini, yang telah lama menimbulkan polemik,” ujarnya, Jum’at (21/10/2022). (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif JKPI, Asfarinal yang dalam kesempatannya diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com pada Rabu 1 Desember 2021. Berlanjut dari konferensi dan pameran, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero wacik bersama dengan 12 Walikota (Ambon, Banda Aceh, Baubau, Bengkulu, Bogor, Jakarta Utara, Pangkal Pinang, Salatiga, Sawahlunto, Solo, Ternate, Yogyakarta) mencetuskan gagasan untuk terciptanya pelestarian pusaka di Indonesia dengan mendirikan organisasi JKPI pada tanggal 26 Oktober 2008 dan saat itu Kota Solo menjadi saksi sejarah kelahirannya.

Pada awal kelahirannya, organisasi JKPI hanya beranggotakan 12 kota se-Indonesia. Para pendiri JKPI akhirnya bersepakat mendeklarasikan organisasi, sehingga akhirnya tertuang dalam Deklarasi Surakarta di bidang pusaka (warisan budaya) yang dilangsungkan di Joglo belakang rumah Dinas Walikota Solo saat itu.

Seiring berjalannya waktu, melalui diskusi resmi pada forum-forum prakongres, kongres, dan Rakernas JKPI berjalan; akhirnya disepakati daerah yang berstatus kabupaten diperkenankan menjadi anggota JKPI sepanjang memenuhi kriteria dan berkomitmen dalam pelestarian pusaka (tangible and intangible heritage).

JKPI sendiri adalah suatu organisasi di antara pemerintah kota dan atau pemerintah kota/kabupaten yang mempunyai keanekaragaman pusaka alam dan atau pusaka budaya (tangible dan intangible), yang bertujuan untuk bersama-sama melestarikan pusaka alam dan pusaka budaya sebagai modal dasar untuk membangun ke masa depan. Adapun tujuan didirikan JKPI adalah:

• Mengembangkan kerja sama di antara kota-kota yang mempunyai pusaka alam dan pusaka budaya yang penting.
• Mengembangkan kerja sama untuk melestarikan pusaka bersama para pemangku kepentingan.
• Mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangannya yang positif dalam kehidupan bermasyarakat
• Menginventarisasi kekayaan warisan pusaka dari anggota JKPI.
• Mengembangkan pemahaman keberagaman alam dan budaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Sebagai wadah promosi pusaka yang ada bagi anggota JKPI.

dan serta Organisasi JKPI merupakan organisasi yang bersifat nirlaba, mandiri, dan tidak dimaksudkan untuk memajukan kepentingan, atau terikat dengan, suatu golongan atau aliran politik tertentu.

Kongres Pertama JKPI

Pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2009, kongres JKPI pertama di Kota Sawahlunto digelar di Sumatera Barat.
Dalam kongres saat itu, terkukuhkannya kepengurusan JKPI periode 2009-2012 dengan tampuk roda pimpinan Walikota Sawahlunto, Ir. Amran Nur dan Wakil Ketua dipegang Walikota Solo, Ir. Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Sehingga kepengurusan tersebut tertuang dalam Deklarasi Sawahlunto yang ditandatangani oleh perwakilan dari 32 kota/kabupaten anggota JKPI.

Sekedar diketahui, sebelum terlaksannya kongres pertama, JKPI menggelar pra-kongres di Hotel Batavia, Jakarta, demi mempersiapkan agenda matang dalam kongres termasuk membentuk kepengurusan.

Selanjutnya setelah adanya Deklarasi Sawahlunto, keseriusan JKPI untuk melakukan program kerja terus ditingkatkan. Hal itu dibuktikan dengan melakukan Rakernas. Rakernas I dilakukan di Kota Ternate pada tanggal 21—23 Maret 2010 dan Rakernas II diselenggarakan di Pekalongan pada tanggal 1-3 April 2011.

Selain itu, JKPI juga menyelenggarakan seminar untuk menguatkan organisasi dan program kerja. Salah satunya adalah Seminar Internasional pertama JKPI dilaksanakan di Kota Bengkulu pada tanggal 16-18 Maret 2012 dengan mengangkat tema “Optimalisasi Kota Pusaka untuk Mengangkat Wibawa Bangsa”.

Hingga tahun 2021 ini, JKPI sudah beranggotakan 72 kota/kabupaten dan rencananya kongres JKPI Ke V pada tanggal 2-5 Desember 2021 akan terlaksana di Kota Bogor atas dasar kesepakatan 3 tahun lalu saat adanya Konres JKPI Ke- IV di Kota Solo.

Mengutip dari keterangan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman beranggapan bahwa JKPI ini bisa menjadi jembatan promosi pusaka nasional bagi seluruh anggota JKPI.

“Ini tentunya jadi momentum dan kebangkitan bagi kita untuk menjual sisi budaya kepada masyarakat luas yang selama ini mungkin belum optimal,” terang Atep. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj