Aksi ini dipicu rencana Pemkot Bogor menjadikan area tersebut sebagai jalan alternatif, menyusul longsor di Jalan Saleh Danasasmita akibat proyek double track dan underpass PT KAI.

Ketua FKPP, Luthfi Suyudi, bersama 110 perwakilan organisasi pendukung, menyatakan sikap bulat menolak rencana tersebut dengan dalih apa pun.

“Kami sebagai pewaris dari peninggalan sejarah, dan merasa keturunan darah Kabuyutan Pakuan Padjadjaran, FKPP melakukan sikap tegas dan tanpa kompromi menolak pengrusakan kawasan Cagar Budaya tersebut,” tegas Luthfi Suyudi, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyentuh urat nadi sejarah dan identitas Sunda.

Situs Bungker Mandiri sendiri telah resmi tercatat sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara Sumur Tujuh Pancuran yang terletak di Kampung Blok Bengkok, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, memiliki nilai historis dan spiritual yang tak ternilai.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menawarkan solusi yang dianggap lebih rasional dan minim biaya. Ia berharap Walikota Bogor, Drs. Dedie A Rachim, dapat bekerja sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran tersebut.

“Kami berharap Pemkot bisa bersama-sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang salah satu paling utama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran dalam hal saat ini kaitan Sumur Tujuh dan yang lainnya. Termasuk penggunaan kembali jalan asal untuk diperbaiki, ketimbang mesti merusak kawasan Cagar Budaya, dan bahkan tidak harus keluar biaya yang besar,” ungkap Gugum.

Ia pun sempat menyinggung  pembangunan jalan diatas laut saja bisa dilakukan. “Contohnya jalan diatas laut saja bisa dilakukan kenapa ini tidak bisa,” jelas Gugum dalam pertemuan tersebut

Sorotan Kasus Pengrusakan yang Tak Tuntas Sejak 2018

FKPP juga kembali menyinggung luka lama. Gugum Gumelar mengungkapkan bahwa pada Desember 2018 di masa kepemimpinan Walikota Bogor sebelumnya, Bima Arya Sugiarto kawasan Cagar Budaya di lokasi yang sama telah dirusak dengan ditimbunnya lokasi Sumur Tujuh dan Plang Cagar Budaya bunker Mandiri yang dirusak menggunakan kendaraan alat berat. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh pihak Bazjenet yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

“Laporan ke Polsek Bogor Selatan kala itu, sayangnya, tidak mendapatkan tindak lanjut proses hukum hingga 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Kota Bogor,” tegas Gugum.

Walikota Bogor, Dedie A Rachim, yang didampingi Kadis PUPR, Kadis Budpar, dan Kabag Hukum, belum menyepakati tuntutan FKPP. Beliau menyatakan butuh waktu untuk mempelajari semua yang disuarakan dalam rangka menjaga dan merawat sejarah kawasan Dayeuh Pakuan Padjadjaran.

Menanggapi kasus pengrusakan 2018, Walikota hanya menjawab bahwa hal itu “mesti ditanyakan pada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dedie A. Rachim, dalam kesempatan tersebut menyinggung para pendahulunya yang tidak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.‎‎

“Pemerintahan ini sudah berjalan puluhan tahun dan berganti beberapa kali Wali Kota. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditetapkan oleh pendahulu kita?” ujar Dedie.

Pertemuan singkat yang diwarnai aksi damai para pendukung di luar ruang rapat ini, berakhir tanpa kesepakatan. FKPP dengan tegas memberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kepada Walikota Bogor untuk memberikan jawaban yang berlandaskan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah alarm keras: Akankah Kota Bogor memilih pembangunan jalan sementara atau perlindungan abadi atas sejarah Pakuan Padjadjaran? Kita tunggu sikap Pemkot Bogor dalam 10 hari ke depan. (KDR)

#SavePakuanPadjadjaran #CagarBudayaBogor #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #FKPP #SumurTujuh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Disela kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya kewaspadaan serta persiapan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif.

Salah satu upaya yang direncanakan adalah normalisasi saluran air, drainase, kali, dan sungai di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mencegah banjir dan banjir lintasan.

Dedie A. Rachim menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera memetakan lokasi prioritas yang memerlukan perbaikan guna mengurangi risiko bencana.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendorong pemberdayaan bank sampah di tingkat RT

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga potensi bencana bisa kita kurangi.” ucap Dedie A. Rachim di Magelang, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, Dedie A. Rachim juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah harus lebih bijak lagi, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai secara masif memberdayakan dan menyiapkan bank sampah dari tingkat RT.” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap dapat mengurangi frekuensi dan dampak bencana yang terjadi setiap tahunnya, serta meningkatkan kualitas hidup warganya melalui lingkungan yang lebih bersih dan aman. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina, Camat Bogor Tengah, Dicky Iman Nugraha dan Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustian Syah, Bima Arya berjalan kaki dari Jalan Merdeka simpang MA Salmun hingga menuju simpang Jalan Kapten Muslihat.

Di sana Bima Arya melihat kondisi trotoar eksisting dan rencana pembangunan hingga saluran air.

Kadis (Kepala Dinas) PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, pengerjaan trotoar yang dikerjakan adalah sisi sebelah kiri dari arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Merdeka.

“Jadi titik STA (Stationing) titik 0 nya dari simpang Jembatan Merah sampai nanti ke Apollo, sekitar 430 meter trotoar beserta salurannya yang akan kita intervensi tahun ini dengan waktu pengerjaan 90 hari kalender,” katanya.

Dari data LPSE Kota Bogor saat ini proses lelang pengerjaan sudah selesai dan sudah masuk masa penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 20 September 2023.

Pengerjaaan peningkatan trotoar selanjutnya akan dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp 2.670.849.531,00.

Setelah mengecek kondisi eksisting trotoar sebagai persiapan pembangunan, Bima Arya lanjut meninjau Jalan Nyi Raja Permas yang sedang dalam pengerjaan pembangunan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor.

Selain melihat progres pembangunan trotoar, Bima Arya juga mengecek progres pembangunan saluran di Jalan Nyi Raja Permas menuju arah Jalan MA Salmun

Saat ini progres pembangunan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.

“Pekerjaan ini deviasinya sekitar 8 persen.  Tadi pak wali juga melihat pekerjaan saluran disisi arah MA Salmun. Karena kan kalau dari sisi kiri dari sini itu sudah beres trotoarnya, nah sekarang kita sedang mengerjakan arah MA Salmun. Kalau disini pedestrian, di sana (arah MA Salmun) kami tangani salurannya,” kata Rena.

Pengerjaan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor ini ditargetkan rampung pada 10 November 2023.

Untuk memastikan pengerjaan selesai tepat waktu, pihaknya dan aparatur wilayah terus melakukan pengawasan dan monitoring.

Ketika ada kendala yang dihadapi kata Rena, PUPR langsung meminta kepada pelaksana untuk segera diatasi agar pekerjaan selesai tepat waktu.

“Jadi kita awasi dan kita monitor juga. Jadi tergantung kebutuhannya apa dari hasil monitoring itu. Misalkan ketika tenaga kerja butuh ditambah kita akan minta tambah , jika waktu perlu dipercepat kita minta untuk dikejar waktunya agar dipercepat. Alhamdulillah sampai saat ini deviasinya positif, on the track, masih aman,” kata Rena.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Said Muhamad Mohan dan Karnain Asyhar.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas PUPR Kota Bogor.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menerangkan, rapat kerja yang dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor untuk memastikan adanya informasi yang mengatakan bahwa pemenang tender mega proyek ini bermasalah.

“Tapi berdasarkan laporan dari bagian Barang dan Jasa ke kita, mereka memastikan bahwa pemenang tender ini sudah aman dan tidak bermasalah,” jelas Zenal.

Lebih lanjut, Komisi III juga membahas terkait rencana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Dishub Kota Bogor selama 7,5 bulan kedepan.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, nantinya Jalan Padjajaran yang berlokasi di sepanjang Kebun Raya Bogor akan dibuat menjadi dua arah.

“Jadi jalur SSA akan dibuat menjadi dua arah lagi mengarah ke warung jambu,” jelas Eko.

Namun, guna bisa terlaksananya rekayasa lalu lintas, Eko mengaku membutuhkan setidaknya 600 unit water barrier dan beberapa traffic light.

Harusnya, kebutuhan tersebut disiapkan oleh pihak ketiga yakni pemenang tender proyek, tetapi hingga saat ini, pihak ketiga belum bisa menjamin akan memenuhi kebutuhan Dishub Kota Bogor.

“Ada kebutuhan beberapa traffic light, nah ini akan kita diskusikan dengan PUPR karena ini penyedia yang menyediakan. Nah alasan mereka itu tidak ada anggaran. Padahal dari awal sudah dijelaskan untuk disediakan oleh pihak ketiga, karena kalau kita tidak ada anggaran,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto pun meminta kepada Dishub Kota Bogor agar segera berkordinasi dengan Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan dari penutupan jalur Otista terhadap para pedagang yang ada disana.

“Jadi jangan sampai nanti sudah mulai kerja, mereka (pedagang, red) masih disitu. Kalau mau direlokasi carikan tempatnya, lakukan kordinasi. Karena kami tidak ingin dari pengerjaan proyek ini ada pihak yang dirugikan,” tegas Iwan.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina, memastikan bahwa dalam pengerjaan proyek senilai Rp52,6 miliar ini tidak akan berdampak kepada sekolah yang ada di sekitar proyek.

Menurut Rena, sekolah dan warga masih bisa berlalu-lalang di trotoar. Karena penutupan yang dilakukan oleh pihak kontraktor hanya di badan jalan dengan jarak 150 meter dari bibir jembatan untuk ke arah Tugu Kujang dan 30 sampai 50 meter ke arah Surya Kencana.

“Sedangkan untuk loading barang kita lakukan di malam hari. Jadi kami pastikan betul keselamatan kerjanya,” tegas Rena.

Setelah menggelar rapat kerja ini, nantinya Komisi III DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat lanjutan dan memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bahagia, ada yang merasa kurang bahagia, itu wajar, dinamika kehidupan selalu seperti itu. Tapi yakinlah barangsiapa yang menjalani ini dengan ikhlas karena semata-mata untuk menjalankan kepercayaan, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya,” kata Bima Arya.

Ia berharap pejabat yang baru saja dilantik ini tidak memikirkan hal lain selain membahagiakan warga.

Untuk itu Bima Arya meminta agar jangan pernah merugikan orang lain ketika Pemkot melakukan suatu kegiatan di suatu wilayah, seperti pelantikan yang dilaksanakan di jembatan Otista ini.

“Setiap kehadiran kita, setiap kunjungan kita ini harus memberikan berkah semaksimal mungkin untuk warga,” katanya.

Bima Arya melanjutkan dirinya memilih tempat pelantikan di jembatan Otista bukan untuk menutup rezeki warga, untuk itu ia meminta agar dagangan para pedagang diborong.

“Saya memilih di sini untuk memberikan pesan kepada semua bahwa tahun ini kita harus bersama-sama menjalankan satu kegiatan yang maha berat, ini ujian bagi kita semua, bukan hanya untuk dinas PUPR tapi untuk semua, dimohon kerjasamanya. Saya mempercayakan jabatan ini kepada semua tentu ada pertimbangannya,” tegasnya.

Kepada dua pejabat yang baru saja dilantik setelah melalui proses open Bidding yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina yang semula Sekretaris Dinas PUPR dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Diarpus Kota Bogor Rudiyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Prokompim, Bima Arya menitipkan dua pesan.

Untuk Kadis PUPR, Rena Da Frina, Bima Arya meminta agar bisa mengawasi semua kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksana serta pengawasan dilakukan secara maksimal agar uang rakyat kembali ke rakyat dan bisa dinikmati oleh rakyat.

“Saya minta ibu kadis banyak waktu untuk turun ke bawah, untuk memeriksa jengkal pengerjaan. Saya minta ibu kadis memotivasi seluruh jajaran untuk memperbaiki perencanaan sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang tertunda. Saya minta ibu kadis untuk berkomunikasi dengan Forkompinda, kepolisian, TNI, kejaksaan dengan pengadilan, agar semua paham bahwa kita semua bekerja semaksimal mungkin agar kegiatan ini dirasakan manfaatnya untuk rakyat,” katanya.

Ia juga meminta agar Kadis PUPR memastikan tidak ada yang mengendalikan semua kegiatan kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk rakyat.

Sementara itu untuk Kepala Diarpus Kota Bogor, Rudiyana, Bima Arya memberi tugas untuk mewujudkan Perpustakaan Kota Bogor menjadi perpustakaan berkelas dunia.

“Jadikan Perpustakaan Kota Bogor sebagai tempat anak-anak muda untuk belajar dari masa lalu, untuk menjemput masa depan, deadline anda tidak banyak, bulan Desember saya ingin melihat wajah Perpustakaan Kota Bogor kelas dunia,” katanya.

Dalam pelantikan yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, ada 38 pejabat lainnya yang dilantik.

Diantaranya Lia Kania Dewi sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kota Bogor, Muhamad Hutri Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Yadi Cahyadi sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bogor, Dian Intannia Lesmana sebagai Kepala Bidang IKP di Dinas Kominfo Kota Bogor.

Setelah melakukan pelantikan, Bima Arya bersama Dedie Rachim langsung melakukan rapat di lokasi bersama pejabat terkait untuk membahas revitalisasi dan meninjau Jembatan Otista. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain meninjau perbaikan TPT, Bima Arya juga meninjau trotoar dan tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Jalan Batutulis.

Bima Arya meminta, kepada kepala dinas PUPR yang baru dilantik pada Jumat kemarin untuk bergerak cepat menindaklanjuti aduan warga.

“Ada infrastruktur yang rusak, kemudian terkait jalan-jalan rusak, jalan-jalan bolong, ini harus cepat semua. Termasuk konstruksi jalan yang memerlukan penanganan intervensi fisik lebih masif ya, jadi jangan sampai tambal sulam, tapi lapis lagi,” katanya

Ia juga memerintahkan agar semua jalan di Kota Bogor mulus dan tidak ada yang berlubang.

“Saya minta fokus tidak hanya di pusat kota, tapi di pinggiran semuanya,” jelasnya.

Perbaikan TPT sepanjang 40 meter, tinggi 3 meter di saluran Cipakancilan dengan nilai anggaran Rp190 juta ini menggunakan anggaran rutin dari bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Bogor.

“Kami bersama pak wali hari ini meninjau TPT yang sedang diperbaiki, karena pada waktu itu ini terkena longsor dan khawatir membahayakan warga, jadi segera diperbaiki. Jadi ini anggaran SDA dengan swakelola,” kata Kepala Dinas PUPR, Rena Da Frina.

Selanjutnya kata Rena, ia akan melakukan inventarisasi jalan rusak di Kota Bogor sesuai perintah wali kota.

“Nanti akan kita pilah mana yang memang bisa langsung kita intervensi, kalau kerusakannya bisa kita atasi dengan pemeliharaan atau mana yang bisa langsung kita ajukan melalui rutin berkala,” ujarnya.

Untuk memastikan kondisi jalan tidak ada yang berlubang, Rena juga akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan.

Namun agar penanganan bisa dilakukan optimal, ia juga akan membentuk sistem aduan dari wilayah kepada dinas sehingga aduan atau laporan bisa segera ditindaklanjuti.

“Saya akan membuat sistem dengan optimalisasi teman-teman di wilayah, lurah, camat dan juga pengurus RT/RW untuk memantau kondisi jalan di wilayahnya. Kemudian dengan mengirimkan foto dan share lock lokasinya satu dua hari itu akan segera kita tindak untuk diperbaiki sehingga mulus kembali,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Akses jalan pemukiman warga menuju Kota Bogor, Cilebut dan Bojong Gede, Kabupaten Bogor tersebut longsor pada 6 Desember 2022 lalu dan saat ini dalam tahap perbaikan.

Syarifah mengatakan, perbaikan akses jalan di Jembatan Satu ini melalui dua tahap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), seperti pada perbaikan akses Jalan KH.Tb.Muhammad Falak.

“Iya, karena pekerjaan ini memang waktunya tidak mencukupi, sehingga masih ada pekerjaan yang kita lakukan. Harus ada perpanjangan darurat, masa darurat bencana,” katanya.

Pada tahap awal ini lanjut Syarifah, dari Rp 2,3 miliar yang dianggarkan baru terserap sekitar Rp 1,7 miliar. Setelah ini pekerjaan selanjutnya akan kembali dilanjutkan dengan melakukan pembenahan di sekitar lokasi.

“Jalan ini harus dibeton lagi karena labil. Jadi harus pembenahan di bawah sampai ke jembatan rencananya mau dibikin lagi buat pejalan kaki, kemudian ini diperlebar sampai ke sini, jadi orang kalau misalnya mau ke bawah, nanti mobil yang lewat sini, ini manuvernya akan lebih enak lagi,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan, perbaikan jalan longsor ini direncanakan selesai dalam waktu empat bulan melalui dua tahap.

Pada pekerjaan tahap pertama penguatan struktur jalan dan pembangunan tembok sudah rampung dikerjakan 100 persen.

“Ya, jadi baru satu bulan setengah sisanya tahun berikutnya berjalan. Nah ini yang pengerjaan longsor ini belum tuntas kita beresin di tahun ini masih tembok jembatannya, TPT-nya belum,” katanya.

Pada tahap kedua lanjut dia, eksisting jalan akan diperlebar agar lebih aman. Rencananya, pekerjaan tersebut selesai pada Maret mendatang.

“Sekarang kita masih mengajukan SK penanganan bencana dulu, baru kita lanjutkan di anggaran BTT, kemudian kita kerjakan,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Jalan yang berada dibawah kewenangan pemerintah pusat tersebut kondisinya banyak berlubang dan dipenuhi genangan air. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi sering terjadi kemacetan panjang.

Saat melihat kondisi jalan Bima Arya juga mengecek kondisi saluran air tersebut yang menyebabkan air tumpah ke jalan.

“Ini saluran airnya kalau tidak dibenerin nanti bolong lagi, jadi mending saluran airnya dulu,” kata Bima Arya.

Kemudian Bima Arya pun langsung menelpon Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.

“Saya di Tajur ini, kalau itu kayaknya salurannya dulu dibenerin karena salurannya mampet,” katanya melalui sambungan telepon.

Namun untuk penanganan sementara Dinas PUPR melakukan perbaikan tambal sulam.

“Itu jalan nasional tapi kita izin untuk perbaikan, yang lubang besar dulu biar pengendara bisa lewat dulu,” katanya.

Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan Dinas PUPR Kota Bogor, Tri Eko Mardojo mengatakan, untuk perbaikan secara permanen nantinya akan dilakukan oleh PUPR Pusat.

“Tapi kan kalau jalan nasional nunggu pengadaan, tapi kan warga pada ngadu kan, kasian juga mereka pengguna jalan, kalau secara permanen itu nasional, kalau kita sifatnya perawatan rutin aja tambal sulam,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sosialisasi yang dipimpin Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang dan Wali Kota Bogor, Bima Arya ini dihadiri seluruh kepala OPD, direktur BUMD, camat dan lurah se-Kota Bogor.

“Kami juga menyosialisasikan nilai-nilai dasar yang harus dipunyai seorang pemeriksa di BPK, yakni independensi, integritas dan profesional,” ujar Paula.

Paula mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin BPK untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pegawai pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Pihaknya juga memberikan kiat-kiat untuk meningkatkan tata kelola dan mempertahankan WTP apalagi Kota Bogor sudah mendapatkan WTP selama enam kali berturut-turut.

“Kalau sudah berhasil WTP beberapa kali, akan lebih baik juga kalau disertai dengan beberapa indikator, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang dicerminkan melalui kenaikan IPM,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektur Kota Bogor, Pupung W. Purnama mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini para kepala OPD mendapatkan pemahaman serta tidak lagi merasa takut jika ada audit BPK, karena itu memang tugas dan fungsi BPK dalam menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga laporan keuangan.

“Alhamdulillah di tahun ini Kota Bogor kembali WTP untuk ke-6 kalinya dan untuk MCP Tahun 2022 ini Kota Bogor ada di peringkat 11 nasional, peringkat ini naik dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di peringkat 275 nasional,” jelasnya.

Ia menuturkan, kenaikan MCP ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan peningkatan kinerja dalam hal upaya pencegahan korupsi di tujuh area. Kota Bogor juga memperoleh capaian 91 persen untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan. Angka 91 persen ini jauh di atas rata-rata nasional yang ada di angka 80 persen.

“Jadi semua rekomendasi BPK pada hasil pemeriksaan laporan keuangan sudah 91 persen ditindaklanjuti atau sudah clear semua,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak ini dilakukan karena kontraktor PT Rajawali Jaya Sakti belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya sudah rampung pada Rabu (12/10) kemarin.

“Pengerjaan di mulai pada 12 Juli, harusnya selesai dalam waktu tiga bulan atau 12 Oktober, jadi ini sudah kena pinalti,” ujar Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi.

Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang memang harus diperbaiki pihak kontraktor terkait pengerjaan pedestrian di sekitar rumah sakit BMC. Terutama soal kerapihan pedestrian dan akses pintu masuk ke rumah warga yang terdampak karena belum dicor dan warga minta agar segera diperbaiki.

“Kami memberikan waktu 10 hari untuk kontraktor melakukan perbaikan dan perapihan pedestrian,” tegasnya.

Chusnul menerangkan, adanya keterlambatan penyelesaian dari jangka waktu yang ditetapkan murni karena kapasitas dan kemampuan pihak pelaksana. Pasalnya, saat pihaknya melakukan pengawasan, pihak kontraktor seperti ‘kucing-kucingan’.

“Sampai hari ini yang belum selesai masih ada 15 persen lagi, mulai dari akses pintu masuk dan lubang-lubang drainase yang belum di tutup,” tuturnya.

Ia mewanti-wanti, jika sampai 21 Oktober mendatang belum rampung dan hasilnya tidak rapi akan menjadi catatan ke Wali Kota Bogor dan kemungkinan kontraktor akan di blacklist.

“Jadi untuk pengerjaan tahap awal pedestrian di mulai dari Villa Indah Pajajaran sampai BMC. Nanti tahun depan akan dilanjut lagi dari BMC sampai jalan R. H. Soelaeman A. Kartadjoemena,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj