Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pelaksanaan study tour di wilayah Jawa Barat.

Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa polemik mengenai study tour ini muncul akibat keberatan dari sejumlah orang tua pada 2024 lalu, yang kemudian direspons oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, ketika masih menjabat.

Sampai saat ini, SE Nomor 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan belum dicabut atau direvisi.

“Sifatnya pembatasan, bukan pelarangan. Sambil kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam surat edaran, Pj Gubernur Jabar meminta agar kunjungan study tour difokuskan di sekitar wilayah Jawa Barat,” ujar Dedie A. Rachim, Senin (24/2/2025).

Dedie menambahkan, bahwa beberapa pertimbangan dari kebijakan ini adalah biaya yang lebih rendah, jarak tempuh lebih dekat, serta risiko yang lebih kecil.

Surat Edaran yang dikeluarkan pada 2024 ini secara umum mencantumkan tiga poin utama, di antaranya:

1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu
   pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal.

Hal ini bertujuan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan
yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan.

2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak
   kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan.
3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour, agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata yang juga koordinator Komisi IV DPRD Kota Bogor, meminta Disdik Kota Bogor memprioritaskan anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru.

Untuk itu ia juga meminta presentase anggaran sektor pendidikan dinaikkan lagi dari pagu anggaran yang ada.

“Dengan prioritas pembangunan dua unit sekolah baru, pagu anggaran harusnya bisa dinaikkan lagi, karena ini menurut kami masih kurang dan terlalu mepet ke 20 persen. Jadi kami minta ini untuk dinaikkan,” ujar Dadang, Senin (28/10/2024).

Ketua Komisi IV, Ence Setiawan turut menyoroti perihal pengadaan mebeler yang mencapai Rp5 miliar. Seharusnya menurut Ence anggaran tersebut bisa didistribusikan alokasinya untuk perbaikan sekolah dan ruang kelas yang sudah rusak.

Sebab dalam lima tahun terakhir, selalu ada kejadian ruang kelas ambruk dan sekolah yang mengalami kerusakan karena sudah lama tidak direvitalisasi.

“Kami tidak ingin ada kejadian bencana di sekolah-sekolah. Jadi Disdik harus memprioritaskan juga perbaikan sekolah-sekolah yang dibangun dari jaman Inpres,” tegas Ence.

Ia pun memastikan kepada Disdik Kota Bogor agar pelaksanaan PPDB 2025 bisa berjalan lancar dan lebih baik dari 2024. Terutama perihal aduan dari warga terkait pungli dan proses pendaftaran yang harus dipermudah.

“Saya ingin PPDB tahun depan bisa berjalan lancar dan tidak terjadi keributan. Ini dibutuhkan sosialisasi yang baik dari Disdik kepada orang tua murid,” kata Ence.

Terakhir, Ence juga meminta kepada Disdik Kota Bogor agar bisa kembali menyalurkan bantuan program penebusan ijazah. Sebab program tersebut merupakan peninggalan dari DPRD periode sebelumnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Setiap program yang memiliki manfaat harus diteruskan bahkan kalau bisa ditambah anggarannya. Jadi kami minta Disdik agar tetap melanjutkannya,” pungkasnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Upacara Hari Sumpah Pemuda 2024 mengusung tema ‘Maju Bersama Indonesia Raya’ dengan tujuan memperkuat kolaborasi di berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mendukung kemajuan pemuda.

Hal ini selaras dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan pemerintahan di Kota Bogor, seluruh unsur kepemudaan, dan para pelajar di Kota Bogor.

Selaku inspektur upacara, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Dalam pidatonya, Menpora mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk memperingati momentum Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dalam keberagaman Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini harus selalu didengungkan untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia,” ucap Hery saat membacakan sambutan Menpora.

Dalam mencapai visi ini, pemuda diharapkan menjadi penggerak pembangunan melalui partisipasi aktif dalam berbagai sektor, termasuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) dan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Tahun ini, IPP Indonesia mencapai 56,33%, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan.

“Capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah juga diharapkan aktif dalam kebijakan dan program kepemudaan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga tidak ada pemuda yang terabaikan dalam pengembangan diri.

“Melalui kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi masing-masing,” tutur Hery.

Di samping itu, Menpora juga menyoroti peran penting pemuda dalam mewujudkan ‘Indonesia Emas 2045’ di tengah masa transisi pemerintahan baru.

Pada kesempatan ini, Pemkot Bogor turut memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi kepemudaan yang telah berkontribusi aktif dalam pelayanan kepemudaan di Kota Bogor.

Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya, diharapkan pemuda Kota Bogor semakin terpacu untuk berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan demi terciptanya Indonesia yang maju, besar, dan sejahtera. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bogor dan terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang telah melaksanakan PPDB dengan sangat baik dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“PPDB 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa lebih baik dari 2023. Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkot Bogor dan Disdik Kota Bogor yang memperbaiki sistem yang ada dari tahun lalu,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Terkait dengan posko pengaduan yang dibuka oleh Komisi IV saat awal dimulainya PPDB 2024, ASB mengungkapkan tidak ada laporan atau aduan yang terlalu serius. Sehingga beberapa laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan Disdik Kota Bogor.

“Ada beberapa laporan yang masuk, dan itu terkait masalah teknis terkait Adminduk dan data DTKS. Karena, pada jalur afirmasi ada tambahan kuota. Dan, jalur zonasi serta jalur lainnya tidak ada laporan yang masuk,” jelas ASB.

Meski dianggap belum sempurna, ASB memastikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor akan berkomunikasi lebih lanjut dengan DIsdik Kota Bogor guna mempersiapkan formulasi aturan yang lebih baik untuk PPDB tahun depan.

“Memang belum sempurna, tapi kami akan terus mengembangkan dan mencari formulasi yang lebih baik untuk tahun depan,” kata ASB.

Selain itu, Komisi IV akan fokus pada pekerjaan rumah untuk memenuhi kebutuhan jumlah sekolah, menata kualitas pendidikan negeri dan swasta di Kota Bogor.

“Ditinjau dari SDM pendididik dan tenaga kependidikan maupun infrastruktur sarana prasarana tetap menjadi fokus pembangunan pendidikan di Kota Bogor. Tentunya, ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan kebersamaan dengan pemerintah kota Bogor. Apalagi, untuk menjalankan RPJP 2025-2045 perlu landasan yang kuat,” tutup ASB.

Namun hal berbeda disampaikan oleh praktisi pendidikan Professor (Hor) Dr. Kun Nurachadijat yang menilai masih belum beresnya permasalahan PPDB di Kota Bogor.

Saat diwawancarai langsung oleh awak media sorotrakyat.com, Kun meminta agar komisi IV DPRD Kota Bogor jangan hanya memantau di balik meja. Namun harus melakukan pengawasan secara time series analysis memasukan fakta fakta bias di lapangan 2023 untuk tidak lagi terjadi di 2024. Karena tahun lalu kala Inspektorat, dalam laporannya 30 halaman ke walikota saat itu, menguak kecurangan-kecurangan atas pelaksanaan PPDB. Keputusan Walikota di tahun 2023 mengatasinya hanya dengan merotasi 8 Kepala Sekolah SMPN.

“Solusi itu harus betul-betul dipastikan sudah memiliki determinasi atau pengaruh di proses PPDB tahun 2024 ini,” ujar Kun.

Ia juga menyampaikan, “Ingat pepatah, keledai yang dikenal sebagai hewan dungu saja, tidak akan terkantuk batu dua kali. Apalagi sekelas pejabat Pemkot dan anggota dewan. Jadikan temuan-temuan negatif tahun 2023 sebagai strategic control point dasar bagi penyempurnaan sistem PPDB tahun ini. Sayangnya, jika pemilik alamat yang digunakan pun ok ok saja, maka ini tidak termasuk temuan,” tambah wakil ketua ICMI Kota Bogor ini.

Kun menegaskan pada Intinya, secara umum, Pemkot dan legislatif kota Bogor harus berani menjadi Pioneer ke tataran nasional, usul harus mengkaji ulang kebijakan PPDB berbasis zonasi ini.

“Jangan sampai sistem zonasi ini membatasi hadits Nabi, yang menyarankan carilah ilmu ke negeri Cina, gegara zonasi hadits itu menjadi terpasung,” satire Ekonom lulusan UI ini dengan tegas.

Ia menekankan, seandainya pun PPDB zonasial ini tetap diberlakukan, itu juga harus dibersamai oleh Sistem konfirmasi ulang serta verifikasi faktual.

“Harus sekelas Perda yang atur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas. Sistem yang sehat adalah dimana oknum-oknum tertutup peluang untuk mengakalinya,” pungkas praktisi pendidik yang juga Wakil Ketua KB FKPPI X bidang Perguruan Tinggi ini. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah secara langsung memimpin deklarasi yang dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jawa Barat didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Camat Bogor Tengah, Teofilo Patrocinio Freitas dan aparatur wilayah Kelurahan Sempur.

“Hari ini Kota Bogor bersyukur bisa deklarasi dan mudah-mudahan bisa kita eliminir TBC, stunting dan DBD,” kata Sekda.

Syarifah menyampaikan bahwa gerakan ini untuk mengingatkan bersama sebagai aktivitas literasi dan eliminasi stunting, DBD dan TBC serta literasi kesadaran masyarakat semua untuk melakukan imunisasi bagi anak-anaknya agar daya tahannya kuat.

“Karena ketiga penyakit tersebut tergantung dari ketahanan tubuh,” ujarnya.

Dia menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan adalah menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. UKS, petugas di sekolah dan para guru serta para siswa yang telah dilatih sebagai Jumantik bersama-sama membersihkan lingkungan dan memastikan tidak ada air yang tergenang di sekolah agar jangan sampai digigit nyamuk penyebar virus DBD yang suka dengan kondisi yang lembab, khususnya pagi dan sore hari.

Syarifah mengingatkan kasus DBD di Jawa Barat termasuk Kota Bogor angkanya tinggi, tidak hanya orang tua yang terkena DBD dan TBC, anak-anak pun ada yang terkena bahkan sampai memakan korban jiwa.

Kondisi Kota Bogor, berdasarkan data triwulan I tahun 2024, kasus DBD tercatat 2.138 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 14 jiwa. Untuk TBC tercatat 3.100 kasus, 546 diderita anak-anak, meninggal 312 dan sembuh sebanyak 4.646 dengan evaluasi dalam 6 bulan sehingga sebagian pengobatan masih berproses dan terus dimonitor.

Sebagai perbandingan pada tahun 2023 data menunjukkan DBD tercatat 1.474 kasus dengan kematian sebanyak 9 jiwa. Untuk TBC ada 9.194 kasus, 1.707 diderita anak-anak, angka kesembuhan sebesar 5.968 dan kematian sebanyak 271. Untuk stunting ada penurunan, awalnya di angka 2.100-an sekarang di angka 1.700-an.

“Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) awalnya 18,7 persen menjadi 18,2 persen, sedangkan target nasional ada di angka 14 persen,” katanya.

Untuk DBD, upaya yang telah dilakukan dengan membentuk tenaga-tenaga untuk melakukan fogging.

Sementara untuk stunting, upaya lain pengurangan adalah mengurangi keluarga-keluarga risiko stunting, diantaranya ibu hamil termasuk wanita-wanita anemia. Kecenderungan akan melahirkan anak anak stunting, salah satunya pemberian tablet penambah darah dan kegiatan lain yang bisa mengurangi risiko penambahan stunting.

Untuk peningkatan TBC, kata dia, karena Kota Bogor melakukan upaya aktif dan intensif menemukan penderita-penderita TBC.

“Setelah ditemukan, upaya yang harus dilakukan massif dengan membuat jaringan atau relawan yang memantau pasien mengkonsumsi obat, karena penderita TBC itu jika dalam enam bulan mengkonsumsi obat secara terus menerus bisa sembuh,” kata Syarifah didampingi Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Selanjutnya, setelah pendataan dan ditemukan para penderita TBC diobati dan dipantau pengobatannya. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah pemantauan kontak eratnya seperti Covid-19, sehingga penguatan dan pengobatan juga dilakukan terhadap kontak erat tersebut.

Untuk obat-obat TBC, Syarifah menyampaikan mendapat bantuan dari pusat dan pengobatan akan bermanfaat jika diimbangi dengan melakukan aktivitas, seperti gerakan menyeluruh dan pengamatan yang menyeluruh, meningkatkan kesadaran literasi serta sebagainya.

“Semua upaya harus terus menerus dilakukan, karena manusia ada lupanya. Untuk itu harus terus diingatkan,” tegasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam pelepasan tersebut, Sekda Kota Bogor didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Irwan Riyanto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Taufik dan jajaran serta perwakilan KONI Kota Bogor maupun BAPOPSI Kota Bogor.

Kontingen Kota Bogor yang terdiri dari 50 pelatih official dan 126 atlet akan berpartisipasi dalam delapan cabang olahraga (cabor), yakni sepak takraw, tenis meja, bulu tangkis, tenis lapang, sepakbola, bola basket, bola voli dan pencak silat di Kota Depok mulai 21 hingga 25 Mei 2024. Selain mampu menjaga prestasi juga diharapkan mampu meraih prestasi terbaik.

Sebagai duta Kota Bogor, para atlet diimbau menjaga kesehatan agar kondisi tetap prima menjalani pertandingan, menjaga sikap perilaku, baik di dalam maupun di luar pertandingan dan mampu menjaga sportifitas.

“Gunakan dan manfaatkanlah kegiatan ini sebagai momentum yang baik sebagai wahana untuk berkenalan, berkomunikasi dan sarana belajar, menjalin silaturahmi dan pertemanan. Dalam setiap kegiatan pertandingan pastinya ada hal-hal baik bagi para atlet, pelatih hingga pembina yang bisa ditiru agar menciptakan atlet yang lebih baik ke depan,” kata Syarifah.

Sekda berpandangan, membentuk atlet handal dan berkualitas tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan dukungan maksimal dan pengorbanan besar para orang tua sehingga menjadikan atlet berkualitas yang terpilih mewakili Kota Bogor.

Kepala Dispora Kota Bogor, Taufik dalam laporannya menyampaikan, kontingen POPWIL I Jawa Barat dilaksanakan di Kota Depok dan diikuti 7 daerah, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat.

Para atlet dan pelatih yang terlibat difasilitasi berupa asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan dalam meminimalisir atau memberikan kepastian asuransi bagi seluruh atlet olahraga Kota Bogor yang secara simbolis diberikan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor, Dolik Yulianto kepada perwakilan atlet dan pelatih.

Untuk asuransi perlindungan bagi para pelatih dan atlet Kota Bogor dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih.

“Mudah-mudahan tidak digunakan, kembali pulang ke Kota Bogor dalam kondisi sehat,” katanya. (Lia)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, meminta kepada Disdik Kota Bogor agar segera mensosialisasikan SE Gubernur Jabar dan SE Wali Kota Bogor kepada sekolah-sekolah.

“Jadi sudah terbit itu SE Gubernur dan SE Wali Kota. Disdik harus segera mensosialisasikan ke sekolah-sekolah agar bisa terlaksana aturan-aturan ini,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Lebih lanjut, ASB menjelaskan bahwa penghentian study tour ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pelajar. Ia juga menekankan pentingnya memberikan rasa tanggung jawab kepada sekolah dalam melaksanakan kegiatan study tour.

ASB menyarankan, kegiatan study tour juga bisa dilakukan di wilayah dalam kota. Karena di Kota Bogor juga sudah banyak destinasi wisata edukasi yang mampu menstimulus para pelajar.

“Kita punya Kebun Raya, museum zoologi, museum tanah, prasasti Batutulis, AEWO Mulyaharja dan banyak lainnya. Jadi kegiatan study tour ini baiknya dilakukan di wilayah dalam kota saja, atau sekolah bisa menyiapkan kegiatan lainnya yang berguna untuk siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) Kota Bogor, Drs, Irwan Riyanto, M.Si, menegaskan bahwa terkait study tour, edaran telah dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan Pj. Walikota Bogor.

Atas dasar itu, sambung dia, sekolah yang merencanakan program study tour harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bagi yang sudah merencanakan program study tour harus ada syaratnya. Sekolah harus mendapatkan rekomendasi surat dari Dinas Perhubungan Kota Bogor yang berkaitan dengan kondisi kendaraan maupun SDM-nya. Jika belum mendapatkan surat rekomendasi tersebut, maka study tour tidak boleh dilaksanakan,” ungkapnya.

Disinggung mengenai pentingnya program study tour, Irwan menambahkan bahwa kegiatan outing class tersebut merupakan bagian dari ekstrakurikuler, di mana siswa dapat belajar di luar lingkungan sekolah sesuai dengan pilihannya.

Kendati demikian, Irwan menekankan pentingnya study tour tergantung pada tujuannya.

“Studi tour tergantung tujuannya juga, jika hanya untuk rekreasi maka tidaklah begitu penting. Namun, jika tujuannya adalah untuk mengunjungi museum atau tempat bersejarah lainnya, maka hal tersebut menjadi sangat penting agar siswa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kadisdik mengatakan dengan tegas, jika ada sekolah yang melakukan study tour tanpa surat rekomendasi dari Dishub akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat,” ujar Dedie.

Dedie mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam pembangunan MCK SDN Semeru 6. Menurutnya, ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor.

“Fasilitas MCK yang bersih dan nyaman merupakan kebutuhan dasar bagi murid dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif,” kata Dedie.

Dedie berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Kota Bogor.

“Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak-anak di Kota Bogor,” ajak Dedie.

Peresmian MCK SDN Semeru 6 merupakan langkah positif dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan kondusif bagi murid dan guru. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Branch Manager PT Indomarco Prismatama Cabang Bogor 1, Sidik Permana mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan warga di bidang pendidikan melalui CSR.

“Dipilihnya sekolah SDN Semeru 6 ini berdasarkan kajian dari kantor pusat. Sehingga pemberian CSR ini bisa memberikan pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh murid dan guru. Sehingga Kita fokus di sana untuk bisa memberikan kenyamanan mendukung proses belajar mengajar,” katanya.

CSR ini kata dia, akan berkesinambungan tidak hanya di bidang pendidikan tapi sektor sosial, ekonomi dan bidang lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku merasa miris. Karena belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.

Devie merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lip service’ belaka.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.

Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.

Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.

“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang dibuka pada Senin (11/9/2023) dibagi kedalam enam sesi yang digelar selama enam hari. Setiap harinya dihadiri oleh peserta dari sekolah setiap kecamatan di Kota Bogor.

Di hari kedua Coaching Clinic BOS Reguler tahap 2 Tahun 2023, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Selasa (12/9/2023) ini diikuti oleh peserta dari wilayah Kecamatan Tanah Sareal.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim yang hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan agar penggunaan dana BOSP digunakan sesuai aturan.

“Karena biar bagaimanapun juga yang namanya bantuan ini tujuannya adalah dalam rangka kita mendorong pelayanan pelaksanaan pendidikan di semua sekolah se kota Bogor,” katanya.

Agar lanjut Dedie semua administrasi dari mulai perencanaan, penyusunan program hingga pada pelaporan dan evaluasi bisa dipertanggung jawabkan dengan baik.

Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan dan dijelaskan mengenai 11 poin aturan yang boleh dan tidak boleh dilanggar sesuai peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dedie berharap selain dari bantuan BOSP ini, kemajuan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan juga harus didukung dengan strategi ketersediaan tenaga pendidik di setiap sekolah.

Sehingga anak-anak Kota Bogor bisa terus bersekolah. Sebab, salah satu indikator kemajuan indeks pembangunan manusia juga dilihat dari indikator lama usia sekolah.

Dedie juga menitipkan pesan kepada para kepala sekolah dan guru untuk tidak bosan mendidik, mengajarkan, mengingatkan kepada anak didiknya tentang kedisiplinan menjaga kebersihan, melestarikan, merawat dan menjaga alam serta lingkungan.

“Karena pendidikan itu bukan saja di bidang akademis, tapi juga moral dan tanggung jawab, mental serta nilai-nilai kedisiplinan yang diterapkan dikehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan, motivasi dan arahan serta memberikan semangat dalam melaksanakan dan pengelolaan anggaran.

“Dalam pengelolaan ini tahap yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan harus sesuai koridornya. Ada 11 komponen yang diperbolehkan sesuai Permendikbud Ristek Nomor 63 tahun 2022, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor integritas,” jelasnya.

Karena lanjut Sujatmiko, dari mulai tahap perencanaan yang sudah didokumentasikan dan menjadi dokumen harus benar-benar dilaksanakan.

“Sehingga dalam pelaksanaanya jangan sampai ada yang double anggaran, jangan ada yang mengurangi spek sehingga semua tetap tepat sasaran dan sesuai koridor harus tertib laporan. Sehingga dalam acara yang sangat penting ini kita juga hadirkan pembinaan yang dilakukan oleh auditor inspektorat,” katanya.

“Disamping itu ini wahana kita untuk evaluasi apakah yang sudah dilaksanakan kemarin dan tahun depan sudah lebih baik lagi. Sehingga jika ada instrumen yang kurang atau perlu diperbaiki, terus diperbaiki. Sehingga bisa clean and clear,,bersih, jujur dan sempurna,” katanya.

Dalam kegiatan itu juga di tandatangani pakta integritas yang dilakukan oleh 6 kepala sekolah secara simbolis yang disaksikan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Kadisdik dan narasumber lainnya.  (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj