Penutupan ini bukan tanpa alasan. Nomor: BM 0503-DO/689 menjadi dasar kuat yang menegaskan kondisi JPO Paledang sudah sangat mengkhawatirkan. Menindaklanjuti kajian teknis ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera melakukan pembongkaran JPO Paledang demi memastikan keselamatan masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Ia memahami bahwa JPO Paledang ini cukup vital bagi aktivitas sehari-hari warga, namun hasil penelitian resmi tidak bisa diabaikan.

“Kami memahami JPO Paledang cukup vital bagi aktivitas masyarakat, namun hasil penelitian resmi menyatakan kondisinya sudah sangat berbahaya. Untuk itu, Pemkot Bogor bersama pihak terkait akan segera melaksanakan pembongkaran,” tegas Dedie Rachim pada Selasa (19/8/2025). Ia menekankan, tidak ada kompromi dalam hal keselamatan warga.

Dedie A. Rachim juga menambahkan bahwa Pemkot Bogor akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PU serta dinas terkait untuk mencari alternatif solusi penyeberangan yang lebih aman dan nyaman di kawasan tersebut. Ini penting mengingat tingginginya mobilitas di Jalan Mayor Oking.

Keputusan penutupan JPO ini bukan hanya karena kondisi struktural yang rapuh. Berdasarkan kajian, anak tangga JPO Paledang memiliki gradien yang sangat curam (di atas 30°). Kondisi ini membuatnya tidak ramah dan kurang diminati, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ini menjadi alasan kuat mengapa fasilitas penyeberangan tidak sebidang direkomendasikan.

Selain itu, penutupan ini juga membuka peluang untuk penataan PKL dan tempat henti angkot di sekitar area. Dengan begitu, kinerja Jalan Mayor Oking diharapkan dapat lebih optimal dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa penutupan JPO akan ditandai dengan pemasangan pembatas dan spanduk pemberitahuan. Untuk sementara waktu, akses pejalan kaki akan dialihkan melalui jalur perlintasan tidak sebidang.

“Malam ini, pagar di bawah JPO, di tengah dua jalur itu akan dibuka, akan dibuat median jalan pembatas,” kata Sujatmiko. Ia memastikan, selama masa uji coba ini, pejalan kaki yang akan menyeberang jalan akan dipandu dan diarahkan oleh petugas. Ini tentu akan sangat membantu warga beradaptasi dengan perubahan jalur penyeberangan.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah tegas ini bertujuan menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin, tidak laik jalan, atau pengemudinya tidak memiliki kelengkapan berkendara.

Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa operasi ini diawali dengan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengemudi. “Tujuan kami adalah memastikan seluruh armada yang beroperasi di Kota Bogor memiliki perizinan lengkap, seperti kartu pengawasan dan izin trayek,” ujar Sujatmiko pada Selasa (19/8/2024).

Ia menambahkan, setiap armada juga harus lolos uji laik jalan untuk menjamin standar keselamatan, sementara pengemudi wajib melengkapi SIM dan STNK.

Penertiban ini akan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dishub yang didampingi oleh pihak kepolisian. Mereka akan melakukan pemeriksaan berlapis:

• Pemeriksaan Administrasi: Memastikan kelengkapan dokumen seperti kartu pengawasan dan buku uji kendaraan.
• Pemeriksaan Teknis: Mengecek kondisi kendaraan apakah sudah memenuhi standar laik jalan.

“Sanksi yang akan diterapkan beragam, mulai dari sanksi administratif hingga penghentian operasional di jalan,” tegas Sujatmiko. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat akan diamankan.

Operasi gabungan ini akan dilakukan secara intensif selama lima bulan ke depan, dengan pola operasi yang fleksibel, baik secara statis di satu lokasi maupun secara mobile di berbagai wilayah Kota Bogor. Untuk angkutan lintas batas, operasi akan melibatkan Dishub Kabupaten Bogor dan UPTD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. (KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, meninjau langsung kondisi Terminal Bubulak pada Selasa (27/5) siang untuk memastikan progres revitalisasi. Dalam tinjauannya, Jenal Mutaqin menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek.

“Saya mengecek dan memastikan bahwa dalam proses revitalisasi ini harus ada papan nama, plang anggaran, yang wajib dipasang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujar Jenal Mutaqin. Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk terus memantau spesifikasi dan kualitas pembangunan secara berjenjang.

Selain revitalisasi fisik terminal, proyek ini juga dibarengi dengan pembongkaran bangunan di sekitar terminal, termasuk kantor dan shelter penumpang eksisting. Langkah ini diambil menyusul banyaknya masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan bangunan untuk aktivitas ilegal seperti penjualan minuman keras dan obat-obatan terlarang.

“Hari ini kita sekalian bersihkan, melalui Dishub dan Kepala Terminal Bubulak. Insya Allah, seluruh bangunan di belakang terminal akan clear pada 1 Juni. Dan kita akan tata bersamaan dengan revitalisasi Terminal Bubulak,” tegas Jenal Mutaqin.

Revitalisasi tahap pertama ini akan berfokus pada pekerjaan dasar meliputi perbaikan lantai, sistem drainase, dan pembangunan shelter penumpang. Jenal Mutaqin juga menyampaikan bahwa Pemkot Bogor akan melibatkan pihak ketiga untuk evaluasi demi memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek.

Revitalisasi Terminal Bubulak diharapkan menjadi solusi atas kesemrawutan dan dapat memaksimalkan pelayanan bagi warga Kota Bogor dan sekitarnya. Jenal Mutaqin mengakui bahwa mobilitas di terminal akan sedikit terganggu selama proses pengerjaan, namun ia memastikan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) telah menginformasikan hal ini kepada para pengemudi, termasuk angkutan kota antarprovinsi (AKDP), agar dapat menyesuaikan.

“Saat ini mobilitas di terminal memang sangat terganggu. Tapi nanti akan benar-benar clear saat pekerjaan sudah dimulai. Dishub pun telah menginformasikan hal ini kepada para pengemudi, termasuk angkot AKDP, agar menyesuaikan,” pungkas Jenal Mutaqin.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Karnain Asyhar, M.Si., serta anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor yang juga politisi muda PDIP, Banu L. Bagaskara. Selain itu, beberapa kepala dinas, camat, serta lurah juga turut menghadiri acara ini. Kehadiran para pimpinan legislatif dan unsur pemerintahan menunjukkan komitmen dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendukung program keagamaan di Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dr. Adityawarman Adil menyampaikan pentingnya kegiatan Tarling sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga momentum bagi kami untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain unsur pemerintahan, kegiatan ini juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, ulama, dan ustadz dari wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kehadiran mereka semakin memperkuat makna kebersamaan dan persatuan dalam membangun Kota Bogor yang lebih religius dan harmonis.

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Kota Bogor yang rutin mengadakan Tarling. Menurutnya, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pembinaan umat serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Karnain Asyhar, M.Si., menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan.

“Momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial. Kami berharap program seperti ini terus dilaksanakan dan bisa menjangkau lebih banyak wilayah,” ungkap Haji Karnain.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Bogor juga turut memberikan bantuan sebesar Rp25 juta kepada DKM Musholla Al Barokah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana ibadah.

Kegiatan Tarling di Musholla Al Barokah berlangsung dengan khidmat, diawali dengan shalat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan shalat Tarawih dan tausiyah. Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bogor dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor.

Masyarakat setempat menyambut antusias kegiatan ini dan berharap program serupa dapat terus berjalan di tahun-tahun mendatang.

“Dengan adanya program Tarling ini, kami segenap unsur DPRD mengharapkan semakin memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kota Bogor yang lebih maju dan religius,” tutup Adityawarman Adil.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Observasi dilakukan oleh tim dari KPK RI setelah sebelumnya Kota Bogor ditetapkan sebagai kandidat percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi, bersama dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto mengatakan alasan Kota Bogor dipilih menjadi kandidat Kabupaten/Kota Anti Korupsi bersama dua kabupaten lainnya diawali dengan pemeriksaan data-data/penilaian yang dibuat oleh lembaga atau kementerian. Selanjutnya dari hasil tersebut terpilih satu kota dan dua kabupaten.

Andhika menyampaikan bahwa misi kegiatan ini adalah menjadikan manusia
Indonesia yang unggul dan berbudaya anti korupsi serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai visi Indonesia 2045 mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur tanpa korupsi.

“Tujuan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki akhlak mulia anti korupsi,” kata Andhika.

Ia berharap dengan kegiatan ini, kabupaten/kota yang menjadi kandidat bisa menjadi percontohan anti korupsi bagi daerah lainnya yang ke depan akan juga diwujudkan di daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Karena setelah ditetapkan daerah anti korupsi, maka kabupaten/kota tersebut akan menjadi percontohan dan tempat tujuan belajar dari daerah lain untuk menerapkan sistem anti korupsi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selalu komitmen dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, melalui pencegahan korupsi, agar terbangun dan tercipta pemerintah yang bersih, akuntabel, adil, dan bebas dari korupsi.

“Kota Bogor selalu berkomitmen beserta seluruh stakeholdernya untuk pemberantasan korupsi dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya hari ini kami dengan siap menjalani observasi yang dilakukan KPK,” kata Hery.

“Komitmen Kota Bogor dalam mencegah perilaku korupsi diwujudkan dalam muatan tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan kualitas pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan budaya kerja antikorupsi dan peningkatan peran serta masyarakat,” sambungnya.

Perlu diketahui, ada dua metode observasi yang dilakukan oleh KPK, yakni dengan menggunakan metode wawancara. Metode ini berkaitan dengan 6 komponen dan 19 indikator, yang secara acak dipertanyakan ke perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, Plt Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Akhmad Mukhlis, unsur masyarakat, serta akademisi.

Metode observasi kedua, dengan melakukan kunjungan lapangan ke kantor perangkat daerah yang dipilih secara langsung tanpa direncanakan dan diberitahu sebelumnya.

Dalam hal ini kunjungan lapangan dilakukan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Keboen Raya Bogor, untuk meninjau langsung pelayanan.

Dalam sesi wawancara yang dilaksanakan di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memaparkan sistem dan data-data kebijakan terkait program anti korupsi berdasarkan 6 komponen dan 19 indikator.

“Jadi selama satu hari penuh kami dilakukan observasi oleh KPK. Sejak pagi hingga siang dilakukan sesi wawancara, selanjutnya siang hingga sore dilakukan observasi ke kantor-kantor perangkat daerah dan mal pelayanan publik,” ungkap Syarifah.

“Sangat banyak yang diobservasi itu, mulai dari bagaimana tata laksana pemerintahan, kemudian pelibatan masyarakat, sistem kepegawaian reward and punishment, manajemen ASN, perencanaan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa,” lanjut Syarifah.

Selain observasi, KPK juga melakukan sosialisasi terkait anti korupsi dan penguatan yang perlu dilakukan sebagai sistem pengawasan. Dengan begitu bisa tercipta iklim pemerintahan yang baik dan benar dalam skala kota yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pada kesempatan itu, Bima Arya menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh jajaran Dishub agar terus konsisten membangun transportasi publik yang maju di Kota Bogor.

“Agar transportasi terus maju dan bergerak maju yang diperlukan adalah konsistensi. Kota Bogor berikhtiar untuk membangun transportasi publik yang maju sejak 2014,” ujar Bima Arya.

Wali Kota mengatakan, konsistensi ini diuji apakah semua konsep, visi, gagasan bisa terus berjalan. Ia menegaskan jangan pernah dan jangan sampai konsistensi ini stagnan atau mundur. Mulai dari konversi angkot, program BTS, program penataan shelter dan peningkatan kapasitas pengemudi harus terus bergerak maju.

“Saya berterima kasih atas segala ikhtiar sehingga transportasi publik di Kota Bogor hari ini lebih maju dari 2014. Tapi ikhtiar kita belum selesai, konsistensi kita diuji, saya minta Kadishub dan seluruh jajaran untuk berikhtiar semaksimal mungkin memastikan penataan, konversi angkot dan program BTS dimaksimalkan dan terus bergerak maju,” jelasnya.

“Kalau mau memperbaiki transportasi publik maka bekerjasama dan bersinergilah, kalau mau polusi berkurang maka konsisten meluncurkan subsidi. Kalau subsidi untuk konversi 3:1 dan program BTS berhenti, artinya semua tidak konsisten dan hanya retorika saja. Jangan sampai ikhtiar kita agar transportasi maju terhenti karena tidak ada konsistensi. Kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk konsisten. Karena transportasi publik tidak bisa dikerjakan dan didanai sendiri,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, pihaknya selalu dan akan menjalankan program Dishub Kota Bogor. Termasuk yang menjadi arahan dari Wali Kota Bogor sudah dilakukan. Mulai dari konversi angkot itu 3:1 atau reduksi 2:1 masih terus berjalan. Pihaknya juga melakukan komunikasi dengan badan hukum supaya dapat berjalan lancar.

“Angkot semua ada lima trayek yang bersinggungan lewat Sistem Satu Arah (SSA). Saya terus komunikasi dengan Organda, apalagi saat ini pengurusannya baru. Langkah kami dikomunikasikan sampai tiga kali, kalau masih tidak mengerti baru kami tegakkan aturan,” jelasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Said Muhamad Mohan dan Karnain Asyhar.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas PUPR Kota Bogor.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menerangkan, rapat kerja yang dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor untuk memastikan adanya informasi yang mengatakan bahwa pemenang tender mega proyek ini bermasalah.

“Tapi berdasarkan laporan dari bagian Barang dan Jasa ke kita, mereka memastikan bahwa pemenang tender ini sudah aman dan tidak bermasalah,” jelas Zenal.

Lebih lanjut, Komisi III juga membahas terkait rencana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Dishub Kota Bogor selama 7,5 bulan kedepan.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, nantinya Jalan Padjajaran yang berlokasi di sepanjang Kebun Raya Bogor akan dibuat menjadi dua arah.

“Jadi jalur SSA akan dibuat menjadi dua arah lagi mengarah ke warung jambu,” jelas Eko.

Namun, guna bisa terlaksananya rekayasa lalu lintas, Eko mengaku membutuhkan setidaknya 600 unit water barrier dan beberapa traffic light.

Harusnya, kebutuhan tersebut disiapkan oleh pihak ketiga yakni pemenang tender proyek, tetapi hingga saat ini, pihak ketiga belum bisa menjamin akan memenuhi kebutuhan Dishub Kota Bogor.

“Ada kebutuhan beberapa traffic light, nah ini akan kita diskusikan dengan PUPR karena ini penyedia yang menyediakan. Nah alasan mereka itu tidak ada anggaran. Padahal dari awal sudah dijelaskan untuk disediakan oleh pihak ketiga, karena kalau kita tidak ada anggaran,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto pun meminta kepada Dishub Kota Bogor agar segera berkordinasi dengan Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan dari penutupan jalur Otista terhadap para pedagang yang ada disana.

“Jadi jangan sampai nanti sudah mulai kerja, mereka (pedagang, red) masih disitu. Kalau mau direlokasi carikan tempatnya, lakukan kordinasi. Karena kami tidak ingin dari pengerjaan proyek ini ada pihak yang dirugikan,” tegas Iwan.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina, memastikan bahwa dalam pengerjaan proyek senilai Rp52,6 miliar ini tidak akan berdampak kepada sekolah yang ada di sekitar proyek.

Menurut Rena, sekolah dan warga masih bisa berlalu-lalang di trotoar. Karena penutupan yang dilakukan oleh pihak kontraktor hanya di badan jalan dengan jarak 150 meter dari bibir jembatan untuk ke arah Tugu Kujang dan 30 sampai 50 meter ke arah Surya Kencana.

“Sedangkan untuk loading barang kita lakukan di malam hari. Jadi kami pastikan betul keselamatan kerjanya,” tegas Rena.

Setelah menggelar rapat kerja ini, nantinya Komisi III DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat lanjutan dan memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan diawali apel yang secara langsung dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Plaza Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu (16/2/2022) malam.

Dalam arahannya Sekda menyebutkan, penertiban kawasan Suryakencana didasari tiga hal, yaitu penegakkan Peraturan Daerah (Perda), kondisi pandemi Covid-19 dan kaitan Kota Pusaka (Heritage City).

“Suryakencana termasuk dalam rencana besar pemerintah daerah dalam kaitan kota pusaka,” jelasnya.

Zona Pusaka yang tengah dibangun ini kata Syarifah, menjadi satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan historis yang tinggi sehingga menjadi salah satu area penataan, dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) atau kegiatan usaha yang tidak bisa sembarangan.

“Di masa pandemi saat ini, diketahui bersama sekitar Suryakencana adalah pasar tempat berkerumunnya masyarakat. Dengan kondisi saat ini perlu adanya langkah penertiban untuk mengurangi potensi penyebaran virus,” jelas Syarifah.

Menurutnya, dengan penertiban yang dilanjutkan dengan penataan akan tercipta suasana bersih, tertib dan nyaman di Suryakencana. Selain itu di Suryakencana berkaitan dengan Program Ekonomi Nasional (PEN), sehingga harus dijaga dan dimonitor dengan benar agar berjalan dengan baik.

Sebelum dilakukan penertiban PKL dan penataan, Pemkot Bogor melalui Satpol PP sudah menyampaikan pemberitahuan sebanyak tiga kali kepada para PKL. Para PKL yang sudah di data dalam jangka waktu satu tahun sebelumnya direlokasi ke tempat yang telah direncanakan dan disepakati.

Selain pemberitahuan, sosialisasi melalui media pun sudah disampaikan oleh para aparatur wilayah sehingga dengan kondisi yang ada masyarakat sudah mulai paham dan tertib.

Syarifah menuturkan, khusus penataan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat ditunjuk sebagai koordinator guna menjaga zonasi-zonasi yang sudah ditertibkan.

Hadir mendampingi Sekda Kota Bogor, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah, Kepala Dishub, Eko Prabowo, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir dan jajaran, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Ekonomi dan personel gabungan TNI Polri, Dinas Indag UMKM serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Editor

Program ini tidak saja untuk mengurangi jumlah angkutan perkotaan (angkot) tapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga. Terbaru, Wali Kota Bogor Bima Arya memamerkan Bus Kita Trans Pakuan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), seperti apa wujudnya?

Bus berukuran ¾ ini dijadwalkan mengaspal pada 2 November 2021 dengan melayani koridor 5 yang melintasi rute Ciparigi, Warung Jambu, Ahmad Yani, Air Mancur, Fly Over Martadinata, Merdeka, Jembatan Merah dan Stasiun Bogor. Kemudian dari Stasiun Bogor kembali lagi menuju Ciparigi melalui Jalan Juanda, Sudirman, Pemuda, Warung Jambu, Sholeh Iskandar, Talang, Simpang Pomad.

Berbagai fasilitas disematkan dalam bus medium jenis terbaru Nucleus 5 ini. Secara eksterior yang paling mencolok adalah fasilitas bracket atau rak khusus sepeda yang dipasang pada moncong bus untuk memudahkan para goweser. Bentuknya futuristik ditambah sentuhan desain Batik Bogor.

Pada interior pastinya terpasang pendingin udara (AC), CCTV, passenger counting system, disability friendly, peralatan keamanan APAR dan pintu emergency. Untuk kapasitas penumpang 35 orang terdiri dari 20 tempat duduk dan 15 berdiri.

Bima Arya mengatakan, Bus Kita Trans Pakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot-angkot di Kota Bogor dengan sistem konversi. Jadi, 3 unit angkot akan digantikan menjadi 1 unit bus Trans Pakuan jenis ini. Sehingga, dengan hadirnya 49 bus dari BPTJ, maka akan menggantikan 147 angkot sampai akhir tahun 2021.

“Inilah penampilan Bus Kita Trans Pakuan yang sedang diproduksi di karoseri Laksana. Kerjasama dengan BPTJ kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi 3 angkot menjadi 1 bus,” ungkap Bima Arya saat melihat proses produksi Bus Kita Trans Pakuan di karoseri Laksana, Semarang, Jumat (29/10/2021).

Lantas, bagaimana dengan nasib sopir angkot tersebut? “Pengemudi angkot jadi pengemudi bus (sistem shift). Yang tidak jadi pengemudi bus akan dilatih menjadi mekanik atau ditempatkan di bagian perawatan,” terang Bima.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPTJ Zamrides menyatakan, kehidaran Bus Kita Trans Pakuan ini merupakan implementasi program Buy The Service (BTS). “Ini bentuknya adalah kolaborasi peremajaan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya sekarang di Kota Bogor. Karena ini untuk perbaikan transportasi, kita harus mulai dari BTS, ada subsidi kepada penumpang agar mereka mau naik angkutan umum,” kata Zamrides.

Ia menambahkan, awalnya BPTJ merencanakan menghadirkan 75 bus di Kota Bogor. “Namun mengingat waktu yang pendek sisa 2 bulan, jadi hanya bisa 49 bus secara bertahap. Bus Kita Trans Pakuan ini akan soft launching awal November dan sudah langsung beroperasi. Untuk awal gratis (hingga akhir tahun). Nanti kita evaluasi, bisa saja kalau sudah berbayar, bayarnya setengah atau seperti apa skemanya. Tapi tetap ada subsidi,” jelasnya.

Hadirnya kenyamanan dalam BTS ini, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus. Dengan menggunakan angkutan umum diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM oleh masyarakat. Di sisi lain, dapat meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat dari kemacetan, mengurangi polusi udara yang mencemari lingkungan.

“Kita integrasikan dengan stasiun, dengan terminal, kita integrasikan semua sehingga masyarakat dimudahkan dan diberikan kenyamanan saat menaiki angkutan umum,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo sangat menyambut baik progres penataan transportasi di Kota Bogor ini. Untuk menyukseskan program BTS ini, beberapa persiapan dilakukan antara lain pembekalan dan pelatihan bagi pengemudi bus, cek halte, sosialisasi kepada masyarakat hingga survey kondisi lalu lintas.

“BTS ini merupakan batu loncatan untuk penataan transportasi selanjutnya. Kami berharap, tentunya ini menjadi momentum dan semangat baru bari insan transportasi dan Pemkot Bogor untuk bekerja sama menata transportasi yang baik ke depan,” ujarnya.

“Silahkan masyarakat menikmati bus ini tidak berbayar alias gratis sampai akhir Desember. Kelebihannya sangat banyak. Nyaman, kecepatan waktu karena tidak ngetem, dan fasilitas lainnya,” ajak Eko. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Peninjauan tersebut diawali dengan mengecek proses pengerjaan pedestrian di Jalan Kelenteng yang tengah dikerjakan. Kemudian ke Jalan Roda, Jalan Pedati, Lawang Seketeng dan Jalan Suryakencana hingga simpang menuju Gang Aut.

Bima Arya menekankan kepada pihak kontraktor, untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat wilayah maupun perangkat daerah terkait jika ada persoalan maupun kebutuhan.

“Dinas terkait dan aparat wilayah siap, jika ingin clear kasih tahu, Dishub dan Satpol PP siap. Saya ingin prosesnya yang dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Selain komunikasi dan koordinasi, Bima Arya juga menekankan pentingnya sosialisasi proses pembangunan di kawasan Suryakencana, baik bagi warga setempat maupun bagi warga yang datang ke kawasan Suryakencana.

Untuk dinas terkait yang mendampingi, wali kota memerintahkan untuk mendukung agar proses pembangunan Kawasan Suryakencana dapat rampung sesuai dengan target yang ditentukan. Salah satunya rekayasa lalu lintas dan parkir kendaraan.

Menerima arahan yang disampaikan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo menyampaikan sesuai dengan tupoksi, Dishub mendukung secara penuh terkait manajemen rekayasa lalu lintas di seputaran Suryakencana, ada kurang lebih 5 hingga 6 ruas jalan.

“Kami masih menunggu jadwal yang pasti dari pihak kontraktornya, jika sudah jelas Dishub siap. Untuk rambu-rambunya sendiri, mereka (kontraktor) yang membuat tetapi di desain oleh kita dan itu kewajiban mereka,” ujar Eko. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj