Aksi yang berlangsung khidmat ini ditujukan sebagai bentuk empati bagi ribuan korban bencana banjir yang melanda wilayah Pulau Sumatra dan Aceh. Selain memanjatkan doa, para mahasiswa juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah terkait penanganan bencana yang dinilai lamban.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur kelembagaan mahasiswa, pengurus organisasi fakultas, hingga lintas elemen kampus UMJ. Nyala lilin yang berjejer di lokasi aksi menjadi simbol duka sekaligus pengingat bahwa di balik data statistik, ada nyawa dan ruang hidup masyarakat yang terancam.

“Doa dan nyala lilin ini adalah simbol bahwa solidaritas kita tidak boleh padam. Kita ingin mengingatkan bahwa ada saudara kita yang kehilangan keluarga dan rumah di saat sebagian orang bersiap merayakan pergantian tahun,” ujar Ketua BEM FISIP UMJ, Alfian Maulana kepada sorotrakyat.com.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM FISIP UMJ menegaskan bahwa banjir yang telah merendam sebagian wilayah Sumatra selama lebih dari satu bulan bukan lagi bencana alam biasa, melainkan krisis ekologis yang serius. Mereka menilai syarat-syarat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah terpenuhi untuk menetapkan status Bencana Nasional.

“Negara masih lamban dan minim keberpihakan. Kelambanan ini adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat,” tegas Alfian dalam rilisnya.

BEM FISIP UMJ secara resmi mengeluarkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Segera menetapkan banjir di Pulau Sumatra sebagai Bencana Nasional.
2. Menghentikan eksploitasi lingkungan dan proyek-proyek yang memperparah kerusakan alam.
3. Mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan (korporasi/individu).
4. Melakukan pemulihan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat terdampak.

Mengingat kondisi Sumatra yang masih berduka, Alfian Maulana menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru yang berlebihan.

“Tahun ini adalah tahun yang kelam bagi saudara kita di Sumatra. Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru sebagai bentuk empati tertinggi kita sebagai manusia,” pungkasnya.

Aksi ini ditutup dengan komitmen bahwa BEM FISIP UMJ akan terus mengawal isu ini hingga negara hadir sepenuhnya untuk memulihkan ruang hidup masyarakat di Sumatra dan Aceh.

(KDR)

#Sorotrakyat #BEMFISIPUMJ #PrayForSumatera #PrayForAceh #BencanaNasional #SolidaritasMahasiswa #KrisisEkologis #StopEksploitasiAlam #IndonesiaBerduka #MahasiswaBergerak

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bahkan dari berbagai organisasi profesi kewartawanan pun turut mengecam menyuarakan agar pelaku penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pejabat ASN Kabupaten Karawang dan anak buahnya agar segera ditangkap, serta diusut tuntas kasus yang menghebohkan jagat maya ini.

Seperti yang diungkapkan oleh korban yang berhasil diwawancarai oleh sejumlah awak media saat akan memaparkan ke kantor Polres Karawang. Dari penuturan nya para pelaku oknum ASN pemkab Karawang tersebut secara biadab melakukan penganiayaan secara fisik, juga mencekoki dengan air kencing serta menyekap kedua 2 (dua) orang wartawan yang di siksanya selama dua hari.

Kejadian ini pun membuat geram seluruh insan pers yang berada di bumi nusantara ini, bahkan Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Karawang pun marah, dengan perlakuan anarkis yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat daerah Kabupaten Karawang kepada 2 (dua) orang wartawan.

“Kami meminta agar kejadian ini diungkap dan ditindak sampai tuntas, juga kepada Bupati Karawang agar menindak tegas PNS yang ada dalam jajarannya, jangan hanya menutup mata saja. Juga diharap para aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang berbuat secara biadab itu,” kata Drs Ahmad Yusuf, Ketua SWI Karawang melalui telphone selullarnya, Selasa (20/09/22).

“Juga kenapa harus risih dengan kehadiran wartawan kalau memang bersih dalam menjalankan tugasnya, lagi ini masalah pemberitaan yang gak harus dijawab dengan kekerasan apalagi penganiayaan seperti yang terjadi itu,” imbuhnya.

“Bila memang dirugikan oleh pemberitaan, gunakan saja hak jawab sebagai bantahan dari yang bersangkutan, bukan dengan menganiaya dan mengancam wartawan,” tegasnya.

Hal senada, DPD SWI Bogor Raya pun angkat bicara serta sangat mengecam tindakan oknum ASN pemkab Karawang yang sangat tidak terpuji itu, apalagi dilakukan oleh oknum yang mengetahui hukum serta aturan.

“Kejadian ini harus diusut tuntas, apalagi pelaku merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setidaknya tahu perbuatannya itu melanggar hukum. Kita sesama insan pers merasa prihatin akan perlakuan sejumlah pejabat daerah Karawang yang telah menganiaya jurnalis dengan sadis,” ucap Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, saat ditemui di halaman Disdukcapil Kota Bogor, Selasa (20/09/22) sore.

“Kami meminta agar pihak kepolisian mengungkap tuntas kejadian ini, baik itu Polda Jabar maupun Polres Karawang. Juga para pelaku penganiayaan harus segera diamankan,” tegasnya.

“Kami juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, stop kekerasan buat insan pers akan kami gaungkan di seluruh Indonesia, kami hanya penulis dan andai ada keberatan akan dugaan yang kami beritakan, ada ruang hak jawab bagi mereka sesuai undang-undang pers yang berlaku, bukan dengan kekerasan penganiayaan seperti yang terjadi,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Satu DPD SWI Bogor Raya Deni Rachman saat ditempat ruang kerja Redaksi nya juga turut angkat bicara dengan adanya peristiwa penyekapan serta penganiayaan oleh oknum ASN pemkab Karawang terhadap dua wartawan.

“Kami dari DPD SWI Bogor Raya, salain mengecam dengan sangat keras terhadap tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh para pelaku oknum pejabat ASN pemkab Karawang kepada dua wartawan. Kami juga mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) dan pihak kepolisian khususnya Kapolres karawang, segera meringkus para pelaku yang notabene sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Karawang untuk diusut tuntas dan diberikan sangsi hukum yang setimpal,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj