Gelar perkara khusus ini menjadi momentum krusial untuk menguji secara objektif seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus dugaan perusakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi di Kota Bogor. Agenda ini merujuk secara resmi pada Undangan Gelar Perkara Khusus Nomor: B/Und-276/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 15 Juli 2026, yang diterbitkan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/732/X/2025/SPKT/Polresta Bogor Kota/Polda Jawa Barat.

Desakan Penegakan Hukum dan Pengujian Fakta Yuridis

Usai jalannya gelar perkara khusus tersebut, Kuasa Hukum Ketua Umum Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Yudi Hermansyah, S.H., menegaskan bahwa pihaknya telah memaparkan secara komprehensif berbagai landasan hukum perlindungan cagar budaya di hadapan penyidik sebagai bahan pendalaman materiil.

“Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam gelar perkara menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan yang menurut Perda Kota Bogor No 8 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku hingga 2021-2031 wajib dilindungi. Kami telah menyampaikan ketentuan dalam UU Cagar Budaya, peraturan turunannya, hingga regulasi daerah. Tinggal bagaimana penyidik mendalami dan menguji seluruh alat bukti yang ada secara profesional. Jangan sampai ada preseden bahwa warisan sejarah dapat hilang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” tegas Yudi Hermansyah.

Menurut Yudi, sejumlah catatan strategis turut menjadi perhatian penting dalam penanganan perkara ini. Di antaranya adalah perlunya penambahan saksi-saksi kunci, pendalaman dokumen historis dan kepemilikan, serta menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli terkait guna memperkuat konstruksi hukum perkara secara utuh.

Ia menambahkan bahwa saksi-saksi yang belum sempat dimintai keterangan perlu segera dihadirkan untuk memperjelas alur peristiwa secara terang-benderang. Yudi juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang mengetahui kondisi historis Sumur Tujuh dan bunker Mandiri 2 untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian warisan leluhur.

Kendati demikian, Yudi menilai bahwa hasil gelar perkara ini belum bersifat final dan masih membuka ruang seluas-luasnya bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lanjutan sesuai koridor KUHAP serta Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

FKPP: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kelalaian Menahun

Senada dengan kuasa hukumnya, Ketua Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Lufti Suyudi, menyampaikan harapan besar agar penanganan perkara ini tidak berhenti sekadar pada forum gelar perkara, melainkan berlanjut secara tegas pada penegakan hukum yang memberikan kepastian keadilan bagi publik.

“Kami berharap perkara ini segera naik ke tahap penyidikan apabila unsur pidananya telah terpenuhi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian yang berlangsung bertahun-tahun. Hampir 15 tahun Pemerintah Kota Bogor dinilai abai dalam menjalankan amanat pelestarian cagar budaya. Bogor menyandang predikat Kota Pusaka, tetapi predikat itu akan kehilangan makna apabila situs-situs bersejarah justru hilang satu per satu tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” ungkap Lufti Suyudi dengan nada tegas.

Lufti menegaskan bahwa masyarakat saat ini menaruh harapan besar pada keberanian, independensi, dan objektivitas Satreskrim Polresta Bogor Kota dalam menuntaskan perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, persoalan ini jauh melampaui sengketa fisik sebidang tanah, melainkan menyangkut harkat martabat, identitas, serta peradaban sejarah Kota Bogor.

Dalam forum yang sama, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) memaparkan aspek regulasi teknis dan prosedur perlindungan cagar budaya secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, status resmi Cagar Budaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi tertulis dari TACB. Namun, objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) tetap memiliki hak atas perlindungan hukum sementara dari segala bentuk pengrusakan maupun alih fungsi ilegal.

TACB juga merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU Cagar Budaya yang secara tegas mewajibkan setiap pihak yang menemukan benda, bangunan, atau struktur yang diduga bernilai sejarah untuk segera melaporkannya kepada instansi pemerintah atau kepolisian paling lambat 30 hari sejak penemuan.

Lebih lanjut, TACB menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah daerah, verifikasi ilmiah berbasis data empiris dan arsip otentik, serta penerapan standar pembuktian yang objektif guna melindungi warisan sejarah dari praktik manipulasi demi kepentingan komersial properti maupun pariwisata.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kota Bogor, Dian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor menilai bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut menjadi wadah dialog yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah tadi menjadi ajang silaturahmi dan bertukar informasi bagi berbagai pihak yang terlibat, serta selanjutnya kita tunggu hasilnya dari tim Polresta ya akang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Polresta Bogor Kota masih belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai hasil akhir gelar perkara khusus tersebut. Tim Redaksi sorotrakyat.com terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memantau perkembangan proses hukum, termasuk potensi peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan demi terciptanya keadilan hukum di Kota Bogor.

Sumber: Tim Redaksi sorotrakyat.com

#SorotRakyat #CagarBudayaBogor #SumurTujuhBogor #PolrestaBogorKota #FKPP #BeritaBogor #HukumDanKeadilan #KotaPusakaBogor #KabarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi turun ke jalan ini menjadi bentuk kemarahan terbuka mahasiswa atas mandeknya pengusutan kasus pembunuhan Noven yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan hukum.

Dalam orasinya, massa PMKRI secara tegas menilai aparat penegak hukum gagal menunjukkan kinerja yang serius. Mandeknya proses penyelidikan ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah memicu krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi kepolisian.

Krisis Kepercayaan dan Dugaan Tebang Pilih Kasus

Ketua Presidium PMKRI Bogor, Frigy, menyatakan bahwa lambannya penanganan kasus Noven merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang dibiarkan tanpa ujung.

“Ini bukan hanya soal lambat, tapi soal ada atau tidaknya keseriusan. Jika negara tidak mampu menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarganya, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Frigy di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, PMKRI juga menyoroti adanya ketimpangan dan kesan tebang pilih dalam penanganan kasus kriminal di Kota Bogor. Mereka membandingkan penanganan kasus Noven dengan kasus kriminal lain di kawasan Soleh Iskandar yang dinilai sangat cepat diungkap, meskipun barang bukti awalnya tergolong minim.

“Ketika kasus lain bisa cepat selesai, publik berhak curiga dan bertanya-tanya: ada apa dengan kasus Noven? Mengapa begitu sulit diungkap?” cecar Frigy.

Tuntut Transparansi dan Klarifikasi Isu Keterlibatan FBI

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI mengajukan sejumlah tuntutan krusial kepada Kapolresta Bogor Kota. Mereka mendesak kepolisian untuk membuka secara transparan progres penyelidikan, termasuk:

1. Hambatan nyata yang dihadapi penyidik di lapangan.
2. Jumlah pasti dan hasil pemeriksaan saksi-saksi.
3. Hasil pendalaman terhadap pihak-pihak terdekat korban.

Selain itu, PMKRI juga menuntut klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait isu keterlibatan tim forensik digital asing seperti FBI yang sempat mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Mereka meminta kejelasan langkah konkret, bukan sekadar janji manis di media.

Ancam Lapor ke DPR RI hingga Tuntutan Copot Jabatan

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Afren, menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan hari ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan keras bagi korps bhayangkara.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan dan progres yang jelas, kami akan membawa kasus Noven ini ke Komisi III DPR RI agar ada pengawasan langsung terhadap kinerja aparat di daerah,” ujar Afren.

Tidak main-main, PMKRI juga mendesak adanya evaluasi total terhadap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mereka secara tegas meminta pencopotan Kasat Reskrim hingga Kapolresta Bogor Kota jika terbukti tidak mampu menuntaskan kasus pembunuhan yang menyita perhatian nasional ini.

Aksi yang digelar simultan di Mapolresta dan Balai Kota ini menjadi simbol bahwa tekanan publik tidak akan surut. PMKRI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus Noven hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan pelaku diseret ke meja hijau.

Polresta Bogor Kota Belum Berikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Bogor Kota masih bungkam. Belum ada keterangan resmi maupun pernyataan dari Kapolresta Bogor Kota terkait tuntutan massa aksi PMKRI dan perkembangan terbaru penyelidikan kasus pembunuhan Noven.(SOROTRAKYAT.COM / KDR)

#KasusNoven #PMKRIBogor #PolrestaBogorKota #KotaBogor #KeadilanUntukNoven #DemoMahasiswa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelaporan ini merupakan puncak kekecewaan atas lambannya penanganan kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2018.

Ketua FKPP, Tb Lufti Suyudi, SE., bersama tim hukum, termasuk Abah Rustam Effendi SH, MH, Ustadz Endi KH, SH, dan Sesepuh LBH Prof. Yislam Alwani, mendatangi Polresta Bogor Kota. Mereka membawa bukti-bukti perusakan yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami sudah mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: B/732/X/2025/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR,” ungkap Lufti, menegaskan keseriusan FKPP dalam menuntut proses hukum.

Kawasan yang dirusak berada di Lawang Gintung RT 01 RW 08, yang diyakini merupakan Ring 1 kawasan Keraton Pakuan Pajajaran. Dua objek bersejarah menjadi korban:

Situs Sumur Tujuh (diyakini sebagai tempat mandi para permaisuri Raja Pajajaran) ditimbun dengan tanah urugan menggunakan ekskavator.

Menurut saksi mata, perusakan yang melibatkan alat berat (beko/ekskavator) ini terjadi pada 5 Desember 2018. Parahnya, sehari setelah kejadian, pada 6 Desember 2018, lokasi tersebut dilanda bencana alam puting beliung yang mengakibatkan kerusakan parah, pohon tumbang, rumah rusak, dan bahkan korban jiwa.

“Ini jelas pidana pengrusakan cagar budaya sesuai UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Pihak perusak harus dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Ketua FKPP.

Pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengrusakan ini disebut-sebut adalah pihak yang mengakui memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, berinisial ARB. .

Tujuh Tahun Menunggu Keadilan salah satu Kuasa Hukum FKPP, Endy KH, SH, menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polsek Bogor Selatan pada 22 Desember 2018 oleh beberapa tokoh masyarakat. Namun, proses hukumnya terhenti tanpa kejelasan.

“Ini ada kasus itu sudah dari tahun 2018 sampai sekarang ini belum ada kelanjutan. Kami berharap dengan adanya pelaku yang ditangkap terhadap kerusakan cagar budaya, dan dihukum, agar ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun juga untuk tidak merusak cagar budaya,” ujar Endy KH.

Pangeran Raja Goemelar Soeriadiningrat dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon bahkan memberikan surat dukungan resmi, mendesak Pemerintah Kota Bogor melibatkan ahli sejarah dan arkeologi dalam kajian ilmiah terkait kawasan Sumur Tujuh.

Dikonfirmasi terkait laporan ini, Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko, membenarkan bahwa laporan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.

“Jadi kita sudah menerima laporan. Kami dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

FKPP berharap pelaporan lanjutan ini akan mendorong Polresta Bogor Kota memproses hukum perusakan cagar budaya ini secara serius. Kasus ini juga menjadi sorotan tajam terhadap dugaan kelalaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor serta Wali Kota Bogor dalam melindungi warisan sejarah, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
(FY)

#CagarBudaya #PakwanPajajaran #SumurTujuh #BunkerMandiri #Bogor #FKPP #PolrestaBogorKota #LawanPerusakanSitus #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #PresidenPrabowo #MenteriKebudayaan #GubernurJabar #KDM #PoldaJabar #MabesPolri #KejaksaanAgung

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bogor, Ny. Rima Eko Prasetyo, tampil dalam sebuah poster publik yang menunjukkan komitmen penuh institusi Polri di Kota Hujan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Dalam pernyataannya yang disiarkan, Kombes Eko Prasetyo mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga besar Polresta Bogor Kota, untuk merefleksikan kembali makna sejati dari peringatan bersejarah ini.

“Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila! Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara,” ucap Kapolresta, Rabu (01/09).

Pesan ini bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah penekanan tegas bahwa Pancasila adalah harga mati dan satu-satunya dasar negara yang harus dipertahankan. Peringatan 1 Oktober merupakan momen sakral untuk mengenang jasa para Pahlawan Revolusi yang gugur demi mempertahankan ideologi bangsa dari upaya penggantian.

Kehadiran Bhayangkari dalam seruan ini turut menegaskan peran sentral keluarga besar Polri dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, hingga meluas ke lingkungan tugas dan masyarakat. Komitmen ini selaras dengan tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang berlandaskan pada lima sila Pancasila.

Melalui peringatan ini, Kapolresta Bogor Kota berharap semangat persatuan dan kesatuan bangsa di Kota Bogor akan semakin kuat, menjauhi segala bentuk paham radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. (KDR)

#RefleksiPancasila #KesaktianPancasila2025 #HariKesaktianPancasila #

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Benar, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolsek Dramaga terkait kejadian tadi malam di Kampung Petir,” ujar Kombes Pol. Eko Prasetya saat dihubungi Sorotrakyat.com. Pernyataan ini menegaskan komitmen Polres Bogor Kota dalam menanggapi cepat setiap laporan kejahatan di wilayahnya.

Menurut Kapolresta, korban percobaan begal tersebut baru saja memesan Gojek dari Stasiun Kereta Api Kota Bogor menuju Dramaga. Setibanya di Kampung Petir, Dramaga, korban tiba-tiba menjadi sasaran percobaan pembegalan.

“Saat tiba di lokasi, korban dibegal. Namun, korban melakukan perlawanan dan mendapatkan bantuan dari warga sekitar yang kebetulan melintas usai acara tahlilan,” jelas Kapolresta.

Perlawanan gigih dari korban, ditambah dengan respons cepat dan bantuan heroik dari warga yang baru saja pulang dari acara tahlilan, berhasil membuat pelaku panik dan mengurungkan niat jahatnya. Aksi cepat tanggap warga ini menjadi bukti nyata bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan aman dan kondusif.

“Tidak ada barang korban yang hilang. Pelaku berhasil melarikan diri dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polsek Dramaga Polres Bogor,” tutup Kapolresta.

Polsek Dramaga Polres Bogor kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ribuan botol miras tersebut dimusnahkan secara simbolis di Lapangan Mako Polresta Bogor Kota pada Selasa, 8 Juli 2025. Langkah tegas ini menegaskan komitmen aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan harapannya agar konsistensi dan kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus memutus mata rantai peredaran miras.

“Saya sebagai warga Bogor bangga melihat pergerakan Polresta Bogor Kota. Kita khawatir jika mengonsumsi minuman beralkohol akan menimbulkan efek yang meresahkan dan mengganggu masyarakat lainnya,” ucap Jenal Mutaqin. Ia menekankan pentingnya mencegah akses mudah dan murah bagi anak-anak muda untuk mendapatkan miras.

Operasi pemberantasan miras ini menyasar berbagai jenis tempat usaha, mulai dari pedagang kaki lima (PKL), kafe yang tidak memiliki izin berjualan miras, hingga penjualan secara daring. Jenal Mutaqin juga menegaskan langkah selanjutnya untuk melibatkan platform online. “Ke depan, kita juga akan mengundang para penyedia jasa aplikasi online, karena pemesanan lewat online juga cukup besar. Kita minta nanti untuk menutup peredaran miras secara online,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, menjelaskan rinci barang bukti yang dimusnahkan. Sebanyak 17.109 botol miras tersebut terdiri dari 9.525 botol miras pabrikan dengan estimasi nilai lebih dari Rp700 juta, serta 7.584 botol miras tradisional senilai Rp91 juta.

“Ini merupakan hasil kegiatan rutin setiap hari yang kami lakukan. Bahkan setelah pengembangan, kami mendapati gudang miras jenis ciu yang dioplos di wilayah Ciluar, home industry-nya,” jelas Kombes Pol Eko Prasetyo, menunjukkan skala operasi yang dilakukan.

Ia menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini sangat vital dalam menekan angka kriminalitas di Kota Bogor. Miras, menurutnya, adalah salah satu pemicu utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Ada korelasinya, saat kita bisa menekan angka peredaran miras, angka gangguan kamtibmas juga menurun,” papar Eko Prasetyo.

Menutup pernyataannya, Kapolresta Bogor Kota menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan.

“Ke depan, kami tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah kota, TNI, serta semua elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga Kota Bogor yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Upaya kolaboratif antara Pemkot Bogor dan Polresta Bogor Kota ini diharapkan dapat terus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama bagi generasi muda, dengan meminimalisir dampak negatif peredaran miras ilegal.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutaqin menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Kota dan Polres Bogor atas langkah proaktif dan keberhasilan mereka dalam memberantas berbagai bentuk premanisme. Menurutnya, sinergitas yang terjalin antara pemerintah kota dan kabupaten merupakan fondasi penting dalam menciptakan kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh warga di kawasan Bogor Raya.

“Sinergitas antara kota dan kabupaten dalam menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh warga bisa terwujud. Kami mengapresiasi Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor atas kegiatan pemberantasan premanisme dalam bentuk apa pun,” ujar Jenal Mutaqin dengan nada optimis.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Polisi Eko Prasetyo, yang memaparkan detail pengungkapan kasus premanisme berkedok “mata elang”. Modus operandi ini sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat karena tindakan paksa dan intimidasi dalam penarikan kendaraan. Dengan terungkapnya kasus ini, Jenal Mutaqin berharap masyarakat dapat kembali merasa lebih tenang dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha mereka.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bogor menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberantas premanisme. Ia mengimbau agar setiap kejadian premanisme dalam bentuk apapun segera disampaikan dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

“Kejadian premanisme dalam bentuk apa pun harus disampaikan dan dilaporkan. Karena itulah pentingnya peran para pemangku kepentingan, bapak ibu, dan seluruh masyarakat yang kami tunggu partisipasinya,” jelasnya.

Mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan seluruh warganya, Jenal Mutaqin menyatakan rasa yakin dan kepercayaan penuh terhadap kemampuan kepolisian dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aksi kriminalitas dan premanisme, khususnya perampasan kendaraan di jalan maupun di tempat-tempat tertentu.

“Ini menjawab keraguan dan kekhawatiran masyarakat tentang perampasan kendaraan di jalan atau tempat-tempat tertentu. Hari ini Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor berkomitmen, insyaAllah didukung oleh seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Jenal Mutaqin, menutup konferensi pers dengan harapan terciptanya Bogor Raya yang aman dan kondusif.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Patroli dilakukan menggunakan roda dua yang dimulai sejak pukul 00.00 dan mengitari beberapa titik kerumunan.

Hasilnya, saat patroli, puluhan muda-mudi terciduk sedang menenggak minuman keras (miras), baik laki-laki maupun perempuan.

Mereka pun dilakukan pembinaan di lokasi dan setelah itu petugas gabungan langsung perintahkan mereka semua untuk membubarkan diri.

“Pagi ini saya berkesempatan patroli dengan Forkopimda untuk merespons aspirasi warga tentang kegiatan seperti balap liar, gangster, dan aktivitas yang meresahkan masyarakat,” ungkap Jenal Mutaqin.

Patroli yang dilakukan TNI, Polri, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini bertujuan memastikan kondusivitas Kota Bogor sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian kriminal, sekaligus menjaga kekhidmatan Bulan Suci Ramadan.

“Tadi kami patroli melewati beberapa titik, seperti simpang Lodaya, arah Jalan Kumbang di sebelah kampus IPB, seputaran Jalan Pajajaran, Surya Kencana, dan ke GOR Pajajaran,” kata Jenal usai patroli.

Jenal Mutaqin juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga wilayahnya, terutama jika ditemukan hal-hal yang meresahkan.

Ia mengimbau warga agar tidak segan melaporkan berbagai kejadian kepada pihak berwenang.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Sidak yang digelar pada Selasa pagi (18/3/2025) di Pasar Bogor, Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ini merupakan tindak lanjut dari temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait “Minyak Kita” yang tidak sesuai takaran.

“Kita sudah melakukan sidak ditemani dari Disperindag, Perumda Pasar Pakuan, berkolaborasi dengan Polresta. Kemudian, kita sudah melakukan tiga sampel minyak kita kemasan di Pasar Bogor ini dan dari tiga sampel ditemukan satu sampel ada yang kurang dari takaran seharusnya satu liter itu hanya 780 mililiter,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho kepada awak media sorotrakyat.com.

Temuan ini tentu meresahkan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok meningkat. Polresta Bogor Kota tidak tinggal diam dan akan memanggil distributor untuk dimintai keterangan.

“Untuk tindak lanjutnya kemungkinan kita bakal memanggil distributor dan meminta keterangan dari pengecer,” tegas Aji.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota juga memastikan bahwa Polresta Bogor Kota akan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

“Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, kita bakal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga bulan Ramadan selesai,” pungkas Aji.

Di tempat yang sama, Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Deden Marlina Msi, menambahkan, “Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik kecurangan yang merugikan konsumen. Temuan ini menjadi bukti bahwa pengawasan kami berjalan efektif,” ujarnya.

Deden juga berharap, “Dengan adanya sidak ini, para pedagang dan distributor dapat lebih jujur dan transparan dalam menjual barang dagangan mereka. Mari kita ciptakan pasar yang adil dan aman bagi semua,” ungkap Kepala UPTD Metrologi Legal kota Bogor.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Apa yang dialami klien kami, S, adalah korban keberutalan moral yang tidak teratur,” tegas Anggi usai mengunjungi kediaman korban di Kp. Muara Lebak, Kamis (27/2/2025).

Anggi mengungkapkan bahwa kliennya mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. “S mengalami kerusakan fisik dan trauma mendalam hingga saat ini. Ini bermula dari tuduhan tidak berdasar yang dilayangkan oleh terlapor, yang telah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota pada 7 Februari 2025,” jelasnya.

Keluarga korban berharap adanya keadilan dan kepastian hukum. “Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh Polresta Bogor. Namun, ada hal yang mengilukan, yaitu keterlibatan warga lain dalam pemukulan, yang dipicu oleh tuduhan tidak mendasar. Kejadian ini menjadi tontonan yang tidak edukatif,” sesal Anggi.

Anggi menilai kejadian ini berpotensi memicu konflik horizontal antar kampung. “Selain upaya hukum di Polresta Bogor Kota, kami akan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Bogor. Jika tidak ada perhatian penuh, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal baru di Kota Bogor, yang selama ini dikenal sebagai kota ramah,” tegasnya.

Anggi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai KUHAP. “Kami akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum agar mempedomani KUHAP, demi kepastian dan keadilan bagi korban,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj