Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pelaksanaan study tour di wilayah Jawa Barat.

Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa polemik mengenai study tour ini muncul akibat keberatan dari sejumlah orang tua pada 2024 lalu, yang kemudian direspons oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, ketika masih menjabat.

Sampai saat ini, SE Nomor 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan belum dicabut atau direvisi.

“Sifatnya pembatasan, bukan pelarangan. Sambil kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam surat edaran, Pj Gubernur Jabar meminta agar kunjungan study tour difokuskan di sekitar wilayah Jawa Barat,” ujar Dedie A. Rachim, Senin (24/2/2025).

Dedie menambahkan, bahwa beberapa pertimbangan dari kebijakan ini adalah biaya yang lebih rendah, jarak tempuh lebih dekat, serta risiko yang lebih kecil.

Surat Edaran yang dikeluarkan pada 2024 ini secara umum mencantumkan tiga poin utama, di antaranya:

1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu
   pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal.

Hal ini bertujuan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan
yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan.

2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak
   kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan.
3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour, agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya mengeluarkan surat edaran Nomor : 08/STPC/03/2022 tentang Kebijakan Pembelajaran Pada Masa PPKM Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Kota Bogor.

Pembelajaran di Satuan Pendidikan (PAUD/TK/SD/SMP/SMA atau yang sederajat, Pesantren serta lembaga pendidikan lainnya) di Kota Bogor dapat dilakukan sistem PTM Terbatas secara bertahap dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Semua kegiatan yang melibatkan pelajar atau siswa dapat dilakukan secara terbatas tidak melebihi kapasitas 50 persen.

Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 75 persen Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin.

Berikut sebagian isi petikan surat edaran yang ditetapkan dan ditandatangani Bima Arya, Jumat (18/3/2022).

Surat edaran tersebut juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor dan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat.

Keputusan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa-Bali, maksimal jumlah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar 50 persen.

Dalam aturan PPKM Level 2, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui PTM Terbatas. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) diserahkan secara simbolis Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi istrinya Yane Ardian di SMAN 4 Kota Bogor, Senin (24/1/2022).

Apresiasi diungkapkan Bima Arya, atas prestasi yang diraih SMAN 4 Kota Bogor dari pemerintah pusat berupa penghargaan kepada sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu diharapkan guru, para siswa dan warga SMAN 4 Kota Bogor semakin peduli kepada lingkungan, kebersihan dan kesehatan. Sebab, semakin bersih lingkungannya, maka tambah sehat para siswanya, tambah maju prestasinya dan siswanya bisa diterima di universitas yang dituju.

Selain apresiasi, Bima Arya menitipkan pesan kepada semuanya untuk tetap hati-hati dan patuh pada protokol kesehatannya yang ditetapkan, mengingat kondisi saat ini belum aman. Bahkan, ada sedikit kenaikan kasus Covid-19, tapi diharapkan dapat terkendali.

“Jangan lupa selalu menggunakan masker dan jangan dilepas. Terus berprestasi, mengharumkan SMAN 4 dan Kota Bogor. Setiap langkah yang kalian ambil menentukan masa depan kalian, karena masa depan itu disiapkan bukan dinantikan, dijemput bukan ditunggu. Masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang menyiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menghimbau dan mengajak para siswa untuk menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Bogor.

Sementara itu, Yane Ardian, alumni SMAN 4 Kota Bogor tahun 1997 yang mendampingi Bima Arya pada kesempatan tersebut menyampaikan hasil penelitian tesisnya yang dilakukan beberapa tahun lalu terkait ketangguhan anak remaja di Kota Bogor.

“Harusnya hasil penelitian ini saya sampaikan tahun 2019 karena pandemi dan yang lainnya, jadi baru sekarang saya bisa menyampaikannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur ketangguhan anak remaja di Kota Bogor. Saya melihat dari sisi interaksi komunikasi antar orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya dan interaksi sesama teman. SMAN 4 Kota Bogor menjadi salah satu lokus penelitian disamping SMA sederajat lainnya, dimana yang memiliki dimensi persahabatan yang sangat baik sekali,” papar Yane.

Kepada para siswa SMAN 4 Kota Bogor khususnya dan remaja Kota Bogor umumnya, Yane menyampaikan walaupun ada persoalan di keluarga, ketangguhan anak remaja di Kota Bogor tetap terjaga karena memiliki pergaulan dan teman-teman yang baik.

“Karena itu penting bagi anak remaja untuk pandai memilih teman karena dapat mempengaruhi masa depan. Karena teman yang baik dapat mendukung dalam meraih cita-cita dan teman yang tidak baik akan memperlambat, bahkan tidak membantu dalam meraih cita-cita,” tegas Yane.

Kepala SMAN 4 Kota Bogor, Emi Rosmiami mengungkapkan, ke depan SMAN 4 Kota Bogor akan terus berkomunikasi dan berusaha dengan pihak-pihak terkait, mulai dari aparatur wilayah dan dinas terkait guna meraih penghargaan Adiwiyata yang lebih tinggi lagi, yaitu Adiwiyata Mandiri. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Tema saya kali ini untuk memberikan masukan-masukkan bagaimana pentingnya administrasi dalam Hibah Bansos. Saya memberikan apresiasi yg tinggi kepada Pemkota Bogor dalam hal ini Wali kota dan jajaran yg telah jg memberikan perhatian kepada warga nya, yg nota bene adalah Warga kota bgr meskipun tanggung jawab dan wewenang dari KCD ini adanya di tingkat Provinsi Jawa Barat,” kata Devie.

Dia juga menjelaskan, “mereka juga adalah warga Kota Bogor dan pastinya warga Jabar. Ini satu bukti nyata bahwa Pemkot Bogor bersama DPRD mempunyai komitmen yg sama salam ini membantu warga kurang mampu ditingkat SMA, SMK dan yg sederajat,” tambahnya.

Ada hal yang penting dalam acara tersebut diingatkannya juga bahwa, “saya mengingatkan pentingnya administrasi pendataan, juga dalam laporan pertanggung jawaban nanti harus sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Maka parameter miskin atau saya lebih senang menyebut nya kurang mampu, itu jelas, bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan saudara, bukan karena suka atau tidak suka. Maka kedepan mungkin untuk bisa menyamakan parameter tingkat kurang mampu ini bisa memakai juga aplikasi SOLID yg sudah di launching oleh Dinsos, yg mana terintegrasi dengan Dinkes, BPJS dan Disdukcapil Kota Bogor,” jelas DPS sebutan akrabnya.

“Apa bila dirasa bisa memakai aplikasi Solid ini, maka perlu ditambah agar terintegrasi dengan Disdik dan KCD agar terukur dan tepat sasaran. Disamping bantuan hibah bansos BSM ada juga bantuan dalam bentuk sarpras, juga pelunasan SPP yg tertunggak lagi bagi siswa yg kurang mampu, apa lagi dimasa pandemi yg kita alami slama 2 (dua) tahun ini banyak sekali orang tua yg terdampak dan harus kehilangan pekerjaan dan sebagainya,” ucapnya.

“Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepsek sekota Bogor, manakala ada anak didik nya ternyata belum mampu melunasi SPP nya, dan belum berkesempatan mendapatkan bagian dari hibah pelunasan SPP namun anak didik kita memerlukan berkas untuk kelangsungan masa depannya, apakah itu melanjutkan sekolah atau bekerja. Maka tolong bantulah dengan memberikan foto copy ijazah nya dan berlegalisir, karena pada dasar nya sekolah tidak boleh menahan ijazah anak didik kita,” tegasnya.

Masih kata DPS, “Saya dari komisi IV, terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bogor dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan dari Pihak Sekolah dan Anak didik kita, yang mana uang rakyat kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,” komitnya.

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa hal yang menjadi keinginan para tenaga didik yaitu salah 1 syarat siswa penerima hibah bansos pelunasan ijazah max kelulusan 5 tahun, yang mana saat ini dalam perwali masih tertulis 3 tahun, dan ini juga sebenarnya sesuai dengan apa yg kita minta dalam rapat hearring dengan SKPD agar perwali di rubah dari 3 th menjadi 5 tahun.

“Saya juga berpesan kepada KCD agar sering-sering berkomunikasi dengan kami komisi IV untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan penting, jangan hanya ketika terjadi ada kasus baru berkomunikasi. Tak kenal maka tak sayang, meskipun kewenangan dan tanggung jawab nya ada di tingkat provinsi namun anak-anak didik ini adalah warga Kota Bogor,” pesan DPS.

“Diakhir penutup saya mengingatkan kepada kepada seluruh Kepsek dan tenaga didik agar lebih memperhatikan siswa didiknya agar tidak terjadi lagi tawuran-tawaran yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini masih sering terjadi di Kota Bogor. Satgas pelajar, satgas anti narkoba agar juga di berikan anggaran untuk melaksanakan tugas nya dengan baik yg selama ini anggaran itu masih dari hasil swadaya sendiri. itu lah point yg kita dapat dari hasil sesi tanya jawab ini. Juga kepada sekolah-sekolah yang memang siap melaksanakan PTM maka segala sesuatu nya dipersiapkan dengan baik, pencegahan preventif harus dilakukan agar tidak terjadi cluster sekolah, kalau memang belum siap, ya sudah daring saja dengan tetap menjaga kualitas pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sebab menurutnya sejauh ini aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) milik Dinsos Kota Bogor masih belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia yang mengelola.

“Aplikasi Solid sampai hari ini kita belum puas. Sistem bagus tapi SDM tidak mendukung. Dinsos sudah maksimal, nah sekarang tinggal dikembangkan SDM-nya di Kelurahan,” kata Mohan, Selasa (9/11).

Tak hanya itu, Mohan juga turut menyoroti pelayanan rumah sakit di Kota Bogor, khususnya RSUD Kota Bogor.

Ia meminta agar setelah adanya lonjakan badai pandemi Covid-19 kemarin, RSUD Kota Bogor mulai berbenah diri agar siap menghadapi gelombang berikutnya atau adanya penanganan penyakit lainnya.

“Jadi kemarin itu kita kan sudah maksimal sekali ya, RSUD Kota Bogor sudah bagus. Nah sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti sektor pendidikan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Disdik terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sistem pembelajaran tatap muka.

“Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang,” tegasnya.

Tak hanya itu, masalah tawuran pelajar juga masih menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dimana kordinasi dengan MKKS, Satgas Pelajar dan KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.

“Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi Kota Pendidikan,” tutup Endah.

Sekadar diketahui anggaran sektor pendidikan di dalam RAPBD 2022 sebesar Rp491 miliar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti oleh sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari dan Ahmad Rifki Alaydrus.

Dari hasil rapat kerja tersebut, Mohan mengungkapkan bahwa sumber masalah kekerasan pelajar di Kota Bogor adalah adanya kehadiran alumni yang menggerakkan pelajar untuk tawuran.

“Akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih nyambungnya komunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi. Bahkan alumni membuat iuran wajib, dimana siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu, kita kaget dengar itu,” ungkap Mohan, Rabu (13/10).

Sedangkan untuk kebaradaan titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh. Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.

“Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan, tapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif disana. Kami minta penerangan disekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV dan kita minta dipasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujar Mohan.

Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras disekitaran taman Palupuh dan taman-taman lainnya di Kota Bogor. Ia pun meminta Satpol-PP Kota Bogor menindak tegas para penjual miras tersebut.

Dengan maraknya penjual miras ini, Mohan menduga adanya oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.

“Kita gatau ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarakan atau bagaimana. Makanya kita minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.

Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.

“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.

Hal ini nantinya berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar. Karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar. Hanya saja, pihak KCD jabar kurang memberikan perhatiannya kepada para petugas Satgas Pelajar Kota Bogor.

“Mereka (Satgas Pelajar, red) sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar. Ini kan permasalahan banyaknya di SMA dan SMK, maka satgas peajar harus dapat perhatian lebih dari Disdik Jabar, kita sudah tekankan juga ke KCD supaya bisa merumuskan kebijakan untuk satgas pelajar agar lebih maksimal melakukan pengawasan di Kota Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Atang menyebutkan ada enam langkah untuk penanganan masalah yang sudah mengakar di pelajar Kota Bogor ini.

“Masalah kekerasan pelajar yang memakan korban jiwa adalah masalah yang sangat serius. Maka harus ditangani dengan sangat serius, tidak hanya sekedar langkah taktis ataupun reaktif, meski hal itu juga tetap diperlukan sebagai solusi jangka pendek. Namun, sangat penting untuk dipikirkan bersama strategi penanganan secara komprehensif agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Atang, Minggu (10/10).

Langkah pertama, menurut Atang adalah dilakukannya pendekatan hukum. Dimana, tindakan hukum kepada pelaku kekerasan harus ditegakkan. Tidak hanya kepada pelaku kekerasan, tetapi juga kepada orang-orang yang membantu pelaku dalam tindak keketasan juga perlu dikenakan hukuman.

“Perlu efek jera dengan hukum yang berat dan tegas. Menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain terluka adalah tindakan kriminal serius,” tegasnya.

Kedua, pendekatan pola pembelajaran. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (KCD), Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan Sekolah perlu merumuskan satu pola pembelajaran yang menjadikan siswa disibukkan dengan kegiatan yang ada disekolah baik akademik maupun non akademik.

“Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelajar ruang maksimal untuk menyalurkan aktualisasi mereka ke dalam kegiatan positif baik olahraga, seni, pramuka, ekskul, dan lain sebagainya. Semoga dengan kesibukan positif ini tidak ada ruang bagi pelajar untuk macam-macam diluar,” jelasnya.

Untuk yang ketiga, pendekatan pembinaan. Bagaimanapun, pola pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada pembelajaran pengajaran saja. Perlu pembinaan intens terhadap kepribadian pelajar.

“Kita bisa mencontoh pola pembinaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menghasilkan anak didik yang berperilaku baik. Memiliki mental karakter dan pribadi yang bagus. Success story ini bisa direplikasi,” ujar Atang.

Untuk pendekatan keempat, ketua PKS Kota Bogor ini menilai pola komunikasi tiga pihak, yaitu anak, orang tua, dan sekolah perlu ditingkatkan. Sebab menurutnya, di era digital ini, komunikasi seharusnya bisa dilakukan secara lebih baik. Selain pertemuan reguler secara langsung antar pihak, bisa juga dimanfaatkan platform digital. Termasuk untuk pengawasan real time aktivitas anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah.

“Untuk yang kelima adalah pendekatan reward and punishment. Sekolah yang pelajarnya sering terlibat tawuran dan kekerasan diberikan sanksi yang berjenjang. Karena kita juga melihat, sekolahnya juga itu-itu saja. Sehingga lebih mudah untuk melakukan monitoring dan penerapan sanksi jika diperlukan. Agar masalah ini ditangani secara serius oleh masing-masing sekolah. Banyak instrumen yang bisa digunakan. Sanksi dana BOS, sanksi administratif, sanksi hibah, atau sanksi bentuk lain,” tutupnya.

Lebih lanjut, Atang menyebutkan selain kelima hal tadi, untuk mencegah terjadinya kekerasan pelajar tentu yang paling utama adalah peran sentral orang tua dalam hal pengawasan anak.

Menurutnya, orang tua harus mampu menjalankan pendidikan dan pengawasan bagi anak-anaknya. Sehingga, penguatan peran orang tua harus menjadi konsern utama.

“Pendidikan parenting, kelas pendampingan psikologi, dan pembentukan komunitas orang tua bisa menjadi sarana penguatan peran orang tua,” ujarnya.

Terkait dengan kasus kekerasan pelajar yang menewaskan siswa SMAN 7 Kota Bogor, Atang mengapresiasi langkah cepat dari kepolisian yang berhasil meringkus pelaku dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

“Apresiasi kepada pihak Kepolisian yang sudah gerak cepat menangkap tersangka. Selama ini operasi yang dilakukan Tim Kujang efektif menekan angka tawuran dalam setahun terakhir,” ujar Atang.

Keberadaan satgas pelajar yang dibesut oleh Pemerintah Kota Bogor juga menurut Atang merupakan salah satu langkah yang perlu diapresiasi dan diberikan dukungan. Disamping langkah cepat dari Pemkot Bogor untuk menutup kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) kepada sekolah yang terlibat kekerasan pelajar.

“Apresiasi untuk itu semua. Namun, kita semua perlu duduk bersama dan secara bersama-sama pula melakukan langkah-langkah solutif terhadap masalah tawuran dan kekerasan pelajar di Kota Bogor. Tidak bisa sendirian, harus semua pihak dan komprehensif,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Peristiwa kemarin yang menimbulkan korban jiwa ini menjadi atensi bersama. Saya tadi mengunjungi rumah duka, berbelasungkawa atas kejadian ini dan menyampaikan pesan keluarga yang saya sampaikan kepada Pak Kapolresta agar hukum ditegakkan. Kami percaya Pak Kapolresta dan jajaran akan melakukan proses investigasi, proses hukum yang betul-betul profesional. Sehingga bisa mengungkap persoalan ini seperti apa,” ungkap Bima Arya.

Bima juga mengatakan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga telah mengambil langkah cepat dengan memberikan sanksi penghentian sementara aktivitas Pelajaran Tatap Muka (PTM) di dua sekolah SMA YPHB dan SMAN 6 Kota Bogor.

“Kita tidak ingin ada ekses yang lain dari peristiwa ini. Saya kira harus betul-betul diputus mata rantai ini, tidak ada-ada yang berlanjut dari sini. Kita imbau untuk semua menahan diri karena kami akan bertindak tegas kepada siapapun yang menjadi ekses dari peristiwa ini,” jelasnya.

Karena wewenang SMA ada di Provinsi, kata Bima, dirinya akan berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk secara sistematis merumuskan kebijakan yang lebih efektif agar bisa mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

“Kita akan rumuskan, kedepan apa tindakan-tindakan kita. Karena harus ada dimensi pembinaan yang penting, tapi jangan sampai persoalan personal ini juga merusak kelembagaan (sekolah) secara keseluruhan. Harus ada pola yang pas,” ujar Bima.

Bima juga berharap agar pelaku dihukum maksimal supaya ada efek jera dan menjadi pembelajaran untuk pelajar lainnya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri.

“Yang terpenting adalah efek jera secara individu. Itu yang saya maksud hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada yang lolos, tidak boleh ada pembiaran. Apalagi kalau sudah cukup umur untuk diproses secara hukum, maka akan dikenakan sesuai hukum yang berlaku. Ancaman bisa hukuman mati kalau bisa dibuktikan berencana membunuh,” terangnya.

Ditempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka yang telah diamankan.

“Tersangka utama yang melakukan pembacokan, satu lagi temannya yang mengarahkan kepada korban. Kami juga menyelidiki kejadian awal (sebelum peristiwa itu terjadi) di pukul 15.00 WIB dan kejadian pukul 21.00 WIB. Kami masih lakukan penyelidikan dan investigasi menyeluruh terhadap perkara ini,” ujar Susatyo.

Kapolresta menjelaskan, pihaknya bersama stakeholder lainnya akan merumuskan agar peristiwa kekerasan pelajar, baik sebagai korban maupun pelaku tidak terjadi lagi.

“Terbukti, salah satu tersangka sudah dua kali (melakukan aksi tawuran) dan diperingatkan oleh kepala sekolah dan sebagainya. Kami juga membuka diri kepada pihak sekolah kalau ada anak-anaknya yang agresifnya tinggi, serahkan kepada kami untuk kami berikan pembinaan dari awal,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbitan : Den.Mj

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) meninjau langsung proses pelaksanaan PTM Terbatas di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Satu persatu, kelas disambangi Dedie dan rombongan. Tak jarang pula, wakil wali kota berinteraksi dengan para siswa yang kurang lebih sudah 1,5 tahun belajar dari rumah. Maka dengan kondisi itu, Dedie meminta para tenaga pendidik untuk membangkitkan terlebih dahulu semangat para siswa untuk belajar di sekolah.

“Setelah 1,5 tahun kita menunggu, akhirnya hari ini tanggal 4 Oktober 2021 Kota Bogor melaksanakan lagi PTM. Ada sekitar 115 setingkat SLTA (sisanya SMP) yang sudah mulai melaksanakan PTM. Lengkapnya nanti di tanggal 11,” kata Dedie usai meninjau.

Sambung Dedie, ada hal – hal yang menjadi catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Yang paling utama, adalah upaya pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) yang harus terus diupayakan. Dilakukan secara ketat, sesuai dengan daftar periksa dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

“Di rumah saya yakin juga anak-anak sudah divaksin, orangtua sudah divaksin, rumah juga Insya Allah aman. Ada beberapa anak yang ke sekolah menggunakan sarana angkutan umum. Jadi, juga harus ada treatment khusus. Jangan sampai rumah steril, sekolah steril, tapi di tengah-tengah ini rawan,” sambung Dedie.

Selain itu, untuk memastikan semuanya aman, menurut Dedie harus ada metode khusus yang dikembangkan untuk kemudian saling melindungi. Mencegah terjadinya penularan saat perjalanan menuju dan kembali sekolah.

“Misalnya, anak-anak yang memakai angkutan umum, memakai disinfektan chamber misalnya. Kemudian dipastikan setiap ruangan ini ada beberapa petugas yang membawa disinfektan dan melakukan disinfeksi,” lanjutnya.

Di luar itu, Dedie menyampaikan, dari catatan yang ada selama pandemi melanda warga Kota Bogor, hampir 40.000 orang yang terpapar Covid-19. Hari ini pula, ada 55 orang yang masih positif Covid-19 dan 3 orang yang masih dirawat di RSUD Kota Bogor

“Jadi risiko dari pembukaan PTM ini harus ditekan semaksimal mungkin, supaya tidak terjadi lagi paparan-paparan baru. Jadi mohon pada KCD, kepsek dan tim komite sekolah untuk memperhatikan hal seperti ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala KCD Wilayah II Disdik Provinsi Jawa Barat, I Made S mengatakan, tingkat provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan PTM secara terbatas di beberapa wilayah. Seperti di Garut, Sukabumi, Kuningan, Banjar dan Pangandaran. Bahkan ada beberapa wilayah yang sudah zona hijau.

“Dan saya sangat apresiasi Pemkot Bogor untuk pelaksanaan vaksin di kota Bogor terbaik di Jawa Barat. Sehingga harus begitu hati-hati karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Terutama para pendidik dan anak-anak,” kata Made.

Menambahkan, Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengungkapkan, persiapan PTM Terbatas ini dilakukan sejak lama dan tidak sederhana. Upaya terus dilakukan agar PTM Terbatas ini bisa terselenggara dengan persiapan yang sangat matang.

“Untuk gelombang pertama ini ada 44 sekolah SMP dari negeri dan swasta, serta ada 27 yang sedang kita verifikasi. Dan ada sekitar 115 setingkat menengah atas. Yang lainnya secara simultan terus berjalan,” kata Hanafi.

Kekhawatiran paparan virus Covid-19 dari luar sekolah atau rumah, memang sedianya perlu diantisipasi. Maka dari itu, siswa dianjurkan tidak menggunakan transportasi umum untuk saat ini.

“Kenapa kita anjurkan tidak naik angkot, karena perjalanan naik angkot yang relatif sempit. Khawatir tidak bisa jaga jarak, jadi kalau angkotnya kosong kenapa tidak. makanya kita menganjurkan sama orangtua itu naik ojek online,” tutup Hanafi.

Selain meninjau ke SMP dan SMA Negeri 1, Dedie juga meninjau proses pelaksanaan PTM Terbatas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bogor di Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj