Kegiatan yang telah memasuki hari keempat pada Selasa (10/03/2026) ini bertujuan untuk memetakan potensi tinggalan benda cagar budaya di bawah permukaan tanah sebelum proyek infrastruktur jalan dilanjutkan. Namun, langkah teknis ini justru memicu perdebatan mengenai kedalaman penggalian dan efektivitas metode yang digunakan.

Koordinator Tim Test Pit BPK IX Jawa Barat, Yudis, menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari prosedur standar arkeologi untuk memastikan tidak ada situs atau artefak yang rusak akibat pembangunan. Rencananya, penelitian lapangan ini akan berlangsung selama delapan hari penuh.

“Kami melakukan pengumpulan data dengan metode ekskavasi terkontrol. Ini bukan sekadar menggali lubang, melainkan dikupas secara bertahap setiap 20 cm untuk melihat stratigrafi tanah dan potensi artefak di setiap lapisannya,” papar Yudis di lokasi.

Hingga hari keempat, tim telah membuka sekitar 7 hingga 8 kotak uji gali. Namun, Yudis mengakui bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi arkeologis yang signifikan. Ia menduga adanya kemungkinan transformasi lahan akibat faktor alam seperti longsoran di masa lalu yang mengubah susunan asli lapisan tanah di area tersebut.

FKPP Kritik Kedalaman Galian: “Sumur 7 Terkubur 7 Meter!”

Di sisi lain, proses ini mendapat evaluasi kritis dari Luthfi Suyudi, Ketua Forum Kabuyutan Pakuan Pajajaran (FKPP). Menurutnya, penggalian dangkal yang dilakukan tim BPK IX tidak akan mampu menyentuh substansi sejarah Sumur 7 yang menjadi ikon kawasan tersebut.

Luthfi menegaskan bahwa berdasarkan data lapangan dan ingatan kolektif masyarakat, situs Sumur 7 saat ini berada di bawah timbunan tanah urugan yang mencapai kedalaman sekitar 7 meter.

“Mereka hanya menggali beberapa meter saja. Padahal, rahasia Sumur 7 itu terkunci jauh di bawah, tertimbun urugan setebal 7 meter. Jika hanya di permukaan, tentu hasilnya nihil. Kami mendesak BPK IX untuk menggali sesuai kedalaman situs yang sebenarnya agar sejarah besar di balik lokasi ini benar-benar terungkap,” tegas Luthfi dengan nada skeptis.

Kesenjangan antara metode standar arkeologi dan ekspektasi pelestarian nilai sejarah lokal ini menjadi tantangan besar. Warga dan budayawan berharap agar proyek jalan baru ini tidak justru mematikan sisa-sisa kejayaan Pakuan Pajajaran yang mungkin masih bersemayam di balik tanah Lawang Gintung. (HS)

#Arkeologi #Sumur7 #LawangGintung #SejarahBogor #CagarBudaya #BPKIX #KotaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa proses cut and fill (pematangan lahan) untuk pembentukan trase jalan baru akan resmi dimulai pada Senin, 23 Februari 2026. Hal ini dipastikan setelah Dedie meninjau langsung lokasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Kadis PUPR, Kadishub, Camat Bogor Selatan, Minggu (22/2).

Dalam tinjauannya, Dedie menyatakan bahwa seluruh kendala administratif dan pembebasan lahan telah tuntas dilakukan oleh Pemkot Bogor pada tahun anggaran 2025.

“Kita lihat di lapangan, insya Allah lahan sudah aman, sudah clear. Besok (Senin) kita langsung laksanakan cut and fill serta penebangan beberapa pohon sebagai bagian dari dimulainya proyek konstruksi,” ujar Dedie Rachim di lokasi.

Proyek strategis ini merupakan bentuk kolaborasi antar-pemerintah. Sementara Pemkot Bogor bertanggung jawab atas penyediaan lahan seluas 18 meter x 230 meter, pengerjaan konstruksi jalan sepenuhnya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Beberapa poin penting terkait proyek ini antara lain:

• Target Penyiapan Lahan: Proses cut and fill diperkirakan rampung dalam 1-2 minggu.
• Status Konstruksi: Saat ini Pemprov Jabar tengah melakukan proses lelang untuk menunjuk kontraktor pelaksana.
• Estimasi Pengerjaan: Konstruksi fisik diperkirakan memakan waktu sekitar 6 hingga 7 bulan.

Pembangunan jalan ini menjadi prioritas karena fungsinya yang vital sebagai jalur alternatif permanen menggantikan Jalan Saleh Danasasmita yang selama ini mengalami kendala teknis atau gangguan akses.

“Mohon doa dari masyarakat agar proyek ini berjalan lancar. Ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang selama ini aksesnya terganggu. Sekarang sudah ada kepastian bahwa jalur ini akan dijadikan trase pengganti,” pungkas Dedie. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #InfrastrukturBogor #PUPRBogor #SalehDanasasmita #PembangunanJalan #BogorSelatan #JawaBarat #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mjj

Penutupan ini dilakukan demi keselamatan, sembari menunggu rekomendasi teknis dan penanganan longsor dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), selaku pemegang otoritas wilayah tersebut.

Menyadari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, Dedie Rachim menginstruksikan DPUPR Kota Bogor untuk tidak sekadar menunggu, melainkan bergerak cepat memprioritaskan perbaikan jalan akses alternatif.

“Kita harus segera mengambil langkah teknis. Membuka akses alternatif adalah prioritas agar mobilitas masyarakat, baik kegiatan sosial maupun ekonomi, tidak terus terhambat,” tegas Dedie saat meninjau lokasi, Minggu (1/2/2026).

Menunggu Anggaran Rp22,5 Miliar dari Provinsi Terkait pembangunan trase (jalur) baru, Pemerintah Kota Bogor sebenarnya telah merampungkan proses pembebasan lahan. Namun, eksekusi fisik masih tertahan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, anggaran sebesar Rp22,5 miliar telah dialokasikan, namun saat ini masih terjebak dalam proses administrasi menuju tahap lelang.

Kondisi Geologis yang Berisiko Tinggi Secara teknis, Jalan Saleh Danasasmita memang berada dalam zona merah. Hasil penelitian geologi mengungkap adanya sumber mata air aktif di bawah permukaan jalan yang membuat tanah sangat labil.

Sempat dibuka sementara untuk roda dua setelah pemasangan bronjong dan sodetan oleh BTP, jalur ini kembali mengalami longsor susulan akibat intensitas hujan tinggi yang memicu pergerakan tanah.

“Porsi perbaikan dari kita sudah dilakukan, namun faktor alam—adanya mata air aktif dan dorongan tanah yang labil—membuat jalan ini tidak lagi memungkinkan digunakan secara permanen. Inilah alasan mengapa trase baru dan jalur alternatif menjadi solusi mutlak,” pungkas Dedie. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #InfoBogor #LongsorBogor #LaluLintasBogor #PUPRKotaBogor #JawaBarat #DediMulyadi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan MoU dilakukan di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, pada Rabu (3/12/2025), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor terhadap program PSEL ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Alhamdulillah hari ini kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor sudah ditandatangani di hadapan Pak Gubernur,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, penandatanganan MoU yang juga melibatkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, ini merupakan tonggak penting dalam kerja sama lintas daerah. Keterlibatan Gubernur menandai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan solusi modern pengelolaan sampah.

“Proyek Waste to Energy atau sampah menjadi listrik di Indonesia itu meliputi juga wilayah Bogor Raya,” jelas Dedie Rachim, seraya menambahkan bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi percepatan pembangunan fasilitas PSEL yang direncanakan berlokasi di kawasan Galuga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa masalah sampah harus diselesaikan dengan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah.

“Proyek PSEL di Bogor Raya ini bukan sekadar memindahkan masalah sampah, tetapi mengubahnya menjadi sumber daya energi baru terbarukan. Ini adalah langkah konkret Jawa Barat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus mandiri energi. Saya minta semua pihak menindaklanjuti kesepakatan ini dengan cepat dan profesional, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Bogor Raya,” tegas Dedi Mulyadi.

Dedie Rachim menuturkan, setelah penandatanganan MoU, langkah selanjutnya adalah penyusunan tindak lanjut teknis antara pemerintah daerah terkait. Ia mendesak agar implementasi segera diwujudkan.

“Setelah ini akan kita tindak lanjuti secara teknis bagaimana implementasi dari Waste to Energy ini yang nantinya berlokasi di Galuga betul-betul mulai bisa dilaksanakan, dibangun, dan secepatnya bisa kita manfaatkan sebagai salah satu solusi penyelesaian sampah,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan pernyataan tegas yang memperkuat komitmen Pemkab Bogor terhadap proyek ini.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mengatasi persoalan sampah yang sudah mendesak. Galuga bukan lagi sekadar tempat pembuangan, tapi akan menjadi pusat energi terbarukan,” ucapnya.

Rudy juga menegaskan bahwa kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan PSEL, karena ini adalah investasi untuk kesehatan lingkungan dan masa depan generasi Bogor.

“Dengan PSEL, kita tidak hanya mengelola sampah, tapi juga menghasilkan listrik, ini adalah langkah maju peradaban!,” ujarnya.
(KDR)

#PSELBogorRaya #WasteToEnergy #SampahJadiListrik #DedieRachim #DediMulyadi #SolusiSampah #BogorMaju #JabarJuara #GalugaPSEL

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi kebijakan pembiayaan tenaga pendidik serta memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di daerah. Dalam audiensi itu, bupati yang akrab disapa Kang DS menyampaikan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung sekaligus pentingnya dukungan regulasi pemerintah pusat guna menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik.

Kang DS memaparkan bahwa Kabupaten Bandung saat ini memiliki 1.660 sekolah dengan ketersediaan tenaga pengajar yang terdiri dari 5.600 guru PNS, 7.100 guru PPPK, dan 5.000 guru paruh waktu. Namun jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal, sebab Kabupaten Bandung masih memerlukan sekitar 14.000 tenaga pendidik lagi.

Dalam audiensi tersebut Kang DS memaparkan bahwa selama lima tahun terakhir (2021–2025), total guru ASN yang pensiun mencapai 4.987 orang, sementara pengangkatan guru PPPK berjumlah 7.968 orang. Adapun dalam lima tahun ke depan (2026–2030), diperkirakan 3.074 guru akan memasuki masa pensiun. Kang DS menilai kondisi ini membutuhkan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar, terutama pada posisi kepala sekolah.

Ia menegaskan bahwa penataan dan pemenuhan tenaga pendidik merupakan aspek strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen PNS guru, maka jumlah guru PNS yang tersisa di Kabupaten Bandung hanya sekitar 600 orang. Kondisi tersebut dapat membahayakan keberlangsungan kepemimpinan sekolah,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Kang DS mendorong dua langkah strategis. Pertama, melakukan penegasan dalam regulasi ASN agar PPPK dapat menduduki jabatan kepala sekolah sesuai kompetensinya. Kedua, melakukan pembukaan kembali rekrutmen CPNS guru untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan.

Kang DS menegaskan pihaknya siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat terus berjalan, baik secara kuantitas maupun kualitas SDM tenaga pendidiknya.

“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kang DS menambahkan bahwa kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama terkait formasi tenaga pendidik dan rasio ideal guru di sekolah dasar. I pun menegaskan Pemkab Bandung siap menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyatakan akan meneruskan aspirasi Pemkab Bandung kepada Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan, dan MenPAN-RB, serta memastikan pembahasan dilakukan secara menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
(KDR)

#PPPKParuhWaktu #KrisisGuru #PNSGuruPensiun #KabupatenBandung #DadangSupriatna #RegulasiPPPK #KepalaSekolah #Kemendikdasmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurutnya, permasalahan banjir yang sudah puluhan tahun menerjang Kecamatan Dayeuhkolot hanya dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama dengan semua pihak atau kolaborasi pentahelix.

Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna saat mengunjungi salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot bersama Camat Dayeuhkolot Asep Supriadi dan Camat Bojongsoang Kankan Taufik, Jum’at (21/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Ketua Sinergi Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot Tri Rahmanto, Kepala Desa Tegalluar Galih Hendrawan serta owner PT Daliatex Dayeuhkolot.

“Urusan banjir bukan tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat dan pengusaha juga harus peduli dan ikut berkontribusi menyelesaikan banjir ini,” ujar Bupati Dadang Supriatna didampingi Camat Dayeuhkolot saat mengunjungi PT Daliatex Dayeuhkolot.

“Kalau banjir kan bukan hanya masyarakat yang merasakan. Perusahaan-perusahaan juga kena dampaknya,” tambah Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Oleh karena itu, Kang DS mengajak semua pihak dan stakeholder untuk ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Dayeuhkolot dalam konsep kolaborasi pentahelix.

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Bandung dalam menyelesaikan banjir Dayeuhkolot, Kang DS menyebut pihaknya telah membentuk Panitia Pentahelix Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot yang diketuai tokoh masyarakat Dayeuhkolot, Tri Rahmanto.

Panitia Pentahelix ini, lanjut Bupati Bedas, berisi berbagai elemen mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha (swasta), masyarakat dan komunitas serta media.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami optimistis Panitia Pentahelix ini akan mampu menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot. Kita akan membuat sejarah baru dengan menyelesaikan banjir Dayeuhkolot,” tutur Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku optimistis banjir Dayeuhkolot dapat segera diselesaikan dengan konsep kolaborasi pentahelix.

Terlebih sebelumnya, konsep kolaborasi pentahelix ini telah sukses diterapkan dalam penanganan banjir di kawasan Rancaekek, Solokanjeruk dan Cidawolong Majalaya.

Ia menyebut, Pemkab Bandung dapat menyelesaikan persoalan banjir menahun di Rancaekek dan Majalaya tanpa sama sekali menggunakan APBD. Salah satunya karena para pengusaha di sana peduli dan ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.

“Urusan banjir ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Saya mengajak pihak swasta juga ikut membantu dan berkontribusi menyelesaikan masalah banjir ini. Saya selama ini tidak pernah minta apa-apa ke pabrik. Tapi ini demi kepentingan rakyat saya, masyarakat Dayeuhkolot,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pentahelix Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot Tri Rahmanto mendukung langkah Bupati Dadang Supriatna yang mendorong para pelaku usaha atau perusahaan di Dayeuhkolot untuk ikut berkontribusi menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot.

Tri Rahmanto menyatakan siap untuk menindaklanjuti dan melaksanakan delapan strategi yang telah disiapkan Pemkab Bandung untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot tersebut.

Delapan program percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot telah disiapkan Kang DS diantaranya yaitu normalisasi saluran drainase Jalan Moh Toha-Dayeuhkolot, normalisasi folder Babakan Sangkuriang, pengerukan saluran lingkungan Bojongasih, pengerukan connecting drainase Bojongasih.

Selain itu, program selanjutnya adalah pengerukan Sungai Cipalasari, pengadaan pompa kapasitas 1.500 liter/detik, pengerukan aliran sungai Cipalasari dan normalisasi saluran Desa Dayeuhkolot.

“Dengan kolaborasi pentahelix ini, kami siap membuat sejarah untuk menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot, ya minimal kita bisa mengurangi banjir di Dayeuhkolot. Insya Allah kami optimistis bisa,” ujar Tri. (GMS)

BanjirDayeuhkolot #KangDS #DadangSupriatna #KolaborasiPentahelix #PemkabBandung #DayeuhkolotBebasBanjir #BandungBedas

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.

Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.

“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.

Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.

Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.

Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;

• BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
• USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
• HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.

Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)

#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang berlangsung di Sanggar Getar Pakuan, Kota Bogor, ini mengusung tema “Revitalisasi Seni Sanggar Seni Getar Pakuan melalui Penciptaan Tari Wayang ‘Srikandi Bhuana’ sebagai Inovasi Kreatif Kota Bogor di Era Digital.” Program ini melibatkan dosen, mahasiswa, serta anggota Sanggar Getar Pakuan sebagai mitra pelaksana untuk bersama-sama melestarikan dan memperkuat kapasitas seni tradisi berbasis kearifan lokal.

Ketua tim pelaksana PPM, Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara dunia akademik dan komunitas seni dalam menjaga keberlanjutan tradisi lokal dan inovasi global.

“ISBI Bandung memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan seni tradisi tetap hidup, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Prof. Een. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada penciptaan karya seni, tetapi juga pada pemberdayaan komunikasi seni, penguatan jejaring dengan pemerintah daerah, serta penyediaan model revitalisasi sanggar.

Tim PPM yang terdiri dari Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum, Dr. Ismet Ruchimat, S.Sen., M.Hum, Ai Mulyani S.Sn., M.Si, Ika Sartika, S.Sn., M.Sn., serta mahasiswa dari ISBI Bandung (Salsabila Maulida, Shafira Ramadhan, dan Anggi Lestari Paja), berupaya memperkuat peran sanggar seni sebagai ruang pembelajaran budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kreativitas generasi muda.

Dalam pelaksanaan kegiatan, dosen dan mahasiswa dari ISBI Bandung bersama Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan. Materi yang diberikan meliputi tata karya tari, musik tari, rias tari, serta pelatihan dokumentasi audiovisual dan promosi seni di media sosial.

Perwakilan dari Sekolah Vokasi IPB, Ika Sartika, S.Sn., M.Sn, menuturkan bahwa kolaborasi lintas kampus ini memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu mereka. “Mahasiswa belajar langsung berinteraksi dengan pelaku seni dan memahami potensi ekonomi kreatif yang lahir dari tradisi. Ini selaras dengan semangat Kampus Berdampak yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa di masyarakat,” tuturnya, Sabtu (8/11/2025).

Ketua Sanggar Getar Pakuan, Zen Zen Djuansyah, menyambut baik kerja sama ini. Ia merasa bangga menjadi bagian dari program yang membawa banyak pengetahuan baru, terutama dalam mengemas seni tradisional agar lebih dikenal generasi muda melalui media digital.

Zen Zen juga menyoroti peran Shela Dwi Ananda S.Pd, seorang alumni UPI Bandung yang aktif sebagai penata tari dan pengajar di Sanggar Getar Pakuan, yang didampingi langsung oleh tim ISBI. “Shela menjadi salah satu ujung tombak dalam program ini yang perlu terus didorong semangat dan kreativitasnya,” katanya. Ia berharap program ini dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta popularitas sanggar seperti yang pernah dicapai sebelum masa pandemi COVID-19.

Program PPM ini rencananya akan ditutup dengan pertunjukan kolaboratif seni tradisi yang melibatkan anggota Sanggar Getar Pakuan bersama mahasiswa ISBI Bandung dan Sekolah Vokasi IPB. Pertunjukan tersebut akan menampilkan hasil pelatihan dan eksplorasi kreatif, sekaligus menjadi simbol sinergi antara kampus, komunitas, dan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan komunitas seni, guna memperkuat ekosistem budaya Indonesia yang kreatif, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. (KDR)

#ISBIBandung #IPBSekolahVokasi #SanggarGetarPakuan #TariWayang #SrikandiBhuana #RevitalisasiSeni #SeniBogorDigital #PPMKemendiktiSaintek

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelaporan ini merupakan puncak kekecewaan atas lambannya penanganan kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2018.

Ketua FKPP, Tb Lufti Suyudi, SE., bersama tim hukum, termasuk Abah Rustam Effendi SH, MH, Ustadz Endi KH, SH, dan Sesepuh LBH Prof. Yislam Alwani, mendatangi Polresta Bogor Kota. Mereka membawa bukti-bukti perusakan yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami sudah mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: B/732/X/2025/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR,” ungkap Lufti, menegaskan keseriusan FKPP dalam menuntut proses hukum.

Kawasan yang dirusak berada di Lawang Gintung RT 01 RW 08, yang diyakini merupakan Ring 1 kawasan Keraton Pakuan Pajajaran. Dua objek bersejarah menjadi korban:

Situs Sumur Tujuh (diyakini sebagai tempat mandi para permaisuri Raja Pajajaran) ditimbun dengan tanah urugan menggunakan ekskavator.

Menurut saksi mata, perusakan yang melibatkan alat berat (beko/ekskavator) ini terjadi pada 5 Desember 2018. Parahnya, sehari setelah kejadian, pada 6 Desember 2018, lokasi tersebut dilanda bencana alam puting beliung yang mengakibatkan kerusakan parah, pohon tumbang, rumah rusak, dan bahkan korban jiwa.

“Ini jelas pidana pengrusakan cagar budaya sesuai UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Pihak perusak harus dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Ketua FKPP.

Pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengrusakan ini disebut-sebut adalah pihak yang mengakui memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, berinisial ARB. .

Tujuh Tahun Menunggu Keadilan salah satu Kuasa Hukum FKPP, Endy KH, SH, menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polsek Bogor Selatan pada 22 Desember 2018 oleh beberapa tokoh masyarakat. Namun, proses hukumnya terhenti tanpa kejelasan.

“Ini ada kasus itu sudah dari tahun 2018 sampai sekarang ini belum ada kelanjutan. Kami berharap dengan adanya pelaku yang ditangkap terhadap kerusakan cagar budaya, dan dihukum, agar ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun juga untuk tidak merusak cagar budaya,” ujar Endy KH.

Pangeran Raja Goemelar Soeriadiningrat dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon bahkan memberikan surat dukungan resmi, mendesak Pemerintah Kota Bogor melibatkan ahli sejarah dan arkeologi dalam kajian ilmiah terkait kawasan Sumur Tujuh.

Dikonfirmasi terkait laporan ini, Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko, membenarkan bahwa laporan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.

“Jadi kita sudah menerima laporan. Kami dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

FKPP berharap pelaporan lanjutan ini akan mendorong Polresta Bogor Kota memproses hukum perusakan cagar budaya ini secara serius. Kasus ini juga menjadi sorotan tajam terhadap dugaan kelalaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor serta Wali Kota Bogor dalam melindungi warisan sejarah, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
(FY)

#CagarBudaya #PakwanPajajaran #SumurTujuh #BunkerMandiri #Bogor #FKPP #PolrestaBogorKota #LawanPerusakanSitus #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #PresidenPrabowo #MenteriKebudayaan #GubernurJabar #KDM #PoldaJabar #MabesPolri #KejaksaanAgung

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi ini dipicu rencana Pemkot Bogor menjadikan area tersebut sebagai jalan alternatif, menyusul longsor di Jalan Saleh Danasasmita akibat proyek double track dan underpass PT KAI.

Ketua FKPP, Luthfi Suyudi, bersama 110 perwakilan organisasi pendukung, menyatakan sikap bulat menolak rencana tersebut dengan dalih apa pun.

“Kami sebagai pewaris dari peninggalan sejarah, dan merasa keturunan darah Kabuyutan Pakuan Padjadjaran, FKPP melakukan sikap tegas dan tanpa kompromi menolak pengrusakan kawasan Cagar Budaya tersebut,” tegas Luthfi Suyudi, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyentuh urat nadi sejarah dan identitas Sunda.

Situs Bungker Mandiri sendiri telah resmi tercatat sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara Sumur Tujuh Pancuran yang terletak di Kampung Blok Bengkok, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, memiliki nilai historis dan spiritual yang tak ternilai.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menawarkan solusi yang dianggap lebih rasional dan minim biaya. Ia berharap Walikota Bogor, Drs. Dedie A Rachim, dapat bekerja sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran tersebut.

“Kami berharap Pemkot bisa bersama-sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang salah satu paling utama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran dalam hal saat ini kaitan Sumur Tujuh dan yang lainnya. Termasuk penggunaan kembali jalan asal untuk diperbaiki, ketimbang mesti merusak kawasan Cagar Budaya, dan bahkan tidak harus keluar biaya yang besar,” ungkap Gugum.

Ia pun sempat menyinggung  pembangunan jalan diatas laut saja bisa dilakukan. “Contohnya jalan diatas laut saja bisa dilakukan kenapa ini tidak bisa,” jelas Gugum dalam pertemuan tersebut

Sorotan Kasus Pengrusakan yang Tak Tuntas Sejak 2018

FKPP juga kembali menyinggung luka lama. Gugum Gumelar mengungkapkan bahwa pada Desember 2018 di masa kepemimpinan Walikota Bogor sebelumnya, Bima Arya Sugiarto kawasan Cagar Budaya di lokasi yang sama telah dirusak dengan ditimbunnya lokasi Sumur Tujuh dan Plang Cagar Budaya bunker Mandiri yang dirusak menggunakan kendaraan alat berat. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh pihak Bazjenet yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

“Laporan ke Polsek Bogor Selatan kala itu, sayangnya, tidak mendapatkan tindak lanjut proses hukum hingga 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Kota Bogor,” tegas Gugum.

Walikota Bogor, Dedie A Rachim, yang didampingi Kadis PUPR, Kadis Budpar, dan Kabag Hukum, belum menyepakati tuntutan FKPP. Beliau menyatakan butuh waktu untuk mempelajari semua yang disuarakan dalam rangka menjaga dan merawat sejarah kawasan Dayeuh Pakuan Padjadjaran.

Menanggapi kasus pengrusakan 2018, Walikota hanya menjawab bahwa hal itu “mesti ditanyakan pada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dedie A. Rachim, dalam kesempatan tersebut menyinggung para pendahulunya yang tidak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.‎‎

“Pemerintahan ini sudah berjalan puluhan tahun dan berganti beberapa kali Wali Kota. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditetapkan oleh pendahulu kita?” ujar Dedie.

Pertemuan singkat yang diwarnai aksi damai para pendukung di luar ruang rapat ini, berakhir tanpa kesepakatan. FKPP dengan tegas memberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kepada Walikota Bogor untuk memberikan jawaban yang berlandaskan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah alarm keras: Akankah Kota Bogor memilih pembangunan jalan sementara atau perlindungan abadi atas sejarah Pakuan Padjadjaran? Kita tunggu sikap Pemkot Bogor dalam 10 hari ke depan. (KDR)

#SavePakuanPadjadjaran #CagarBudayaBogor #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #FKPP #SumurTujuh

Editor & Penerbit: Den.Mj