Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bogor ini mencakup berbagai lini jabatan, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Dedie Rachim menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini adalah bentuk tour of duty demi menyehatkan organisasi. Menurutnya, banyak pejabat yang telah menduduki posisi yang sama lebih dari tiga hingga lima tahun, sehingga diperlukan suasana baru untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.

Tak hanya soal internal, Dedie juga menitipkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu.

“Tugas kita adalah menjaga lingkungan dan kebersihan. Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pembenahan transportasi tetap menjadi ‘PR’ besar yang harus kita tuntaskan bersama,” tegas Dedie.

Lurah Sebagai ‘Wali Kota Kecil’

Satu poin yang menjadi sorotan dalam pidatonya adalah instruksi khusus kepada para lurah. Dedie meminta mereka untuk lebih peka dan terjun langsung ke lapangan guna mengenal kondisi warga secara mendalam.

“Lurah adalah wali kota kecil di wilayahnya. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Anda harus tahu siapa warga yang sakit, siapa yang butuh bantuan darurat, hingga memperhatikan anak-anak difabel di wilayah masing-masing. Koordinasikan segera dengan Puskesmas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie juga memberikan catatan khusus terkait penguatan anggaran. Ia menyampaikan terima kasih kepada Deni Hendana atas pengabdiannya di Bapenda dan menyambut Abdul Wahid yang kini memegang kendali atas pendapatan daerah.

Dedie berharap kepemimpinan baru di sektor pendapatan dapat mengakselerasi ketersediaan anggaran sebagai modal utama pembangunan fisik maupun sumber daya manusia di Kota Bogor. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #MutasiJabatan #PemkotBogor #BogorBerlari #PelayananPublik #JawaBarat

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya mengunjungi titik-titik yang menjadi langganan banjir, selain juga banyak titik lain yang perlu kita atensi. Tapi tadi yang saya monitor dan tinjau, memang yang berulang,” kata Hery usai meninjau lokasi rawan banjir, Kamis (5/12/2023).  

Banjir yang terjadi secara berulang di Kecamatan Tanah Sareal tersebut bersebelahan dengan dataran bertanah basah yang selalu digenangi air atau yang disebut dengan rawa dengan kontur menyerupai cekungan. 

Rawa tersebut menjadi jalur lintasan air dari air limpasan ataupun air hujan. Sehingga, air yang mengalir ke rawa tersebut melimpas ke rumah warga yang berada tak jauh dari rawa.  

“Seharusnya lokasi-lokasi itu sudah jadi kolam retensi atau embung, sekaligus untuk menampung banjir. Nah, ternyata di lokasi itu juga ada penduduknya. Penduduk itulah yang terdampak oleh banjir,” ucap Hery.

Kondisi itu ke depan, sambung Hery, akan menjadi perhatian, baik di tingkat kota maupun untuk unsur kewilayahan, dinas teknis, serta perangkat daerah terkait, untuk menyempurnakan kembali kajian yang sudah ada agar diusulkan ke dalam Musrenbang.  

Penyempurnaan kajian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk penanganan jangka menengah maupun jangka panjang, seperti membuat kolam retensi atau embung. Sehingga, ke depan, penanganan banjir ini harus menjadi atensi bersama dari sisi urgensitas.  

Sementara itu, untuk tanggap darurat, Hery menekankan agar wilayah terus memonitor kondisi warga dan membantu perlengkapan anak-anak sekolah yang rusak karena banjir sehingga, pendidikan anak-anak tidak terganggu dan tetap berjalan.  

Berkaitan dengan terjadinya banjir di suatu daerah, Hery yang memiliki latar belakang keilmuan bidang tata kota menjelaskan, bahwa secara prinsip alam sejak ribuan tahun lalu tidak berubah. Lingkungan juga tidak berubah, sehingga air mengalir dari hulu atau tempat yang lebih tinggi menuju dataran rendah atau cekungan sesuai kontur yang ada.  

Walaupun muka bumi mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan oleh bencana, seperti gunung meletus dan sebagainya.  

“Sedangkan air itu melintas sesuai dengan jalur yang dilewati sejak ribuan tahun lalu. Tapi akhirnya ada lingkungan binaan, yaitu manusia, yang tinggal di situ, membangun rumah, dan sebagainya, sehingga aliran air alami ini, badan-badan air alami ini, mengecil, menyempit, terjadi sedimentasi,” jelas Hery. 

Ditambah lagi, perubahan tata guna lahan di hulunya menyebabkan air banyak langsung masuk ke saluran tanpa sempat meresap di hulu, sehingga meningkatkan debit air. 

Jadi, menurut Hery, gabungan antara cuaca ekstrem, debit air yang meningkat, badan air yang kapasitasnya terbatas, dan budaya masyarakat yang mungkin ikut berkontribusi—seperti perilaku buang sampah sembarangan—menyebabkan badan air tidak bisa menampung debit air, terutama ketika masuk cuaca ekstrem.  

Solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi banjir, disampaikan Hery, adalah normalisasi saluran, membuat embung, atau dengan upaya menata kembali sempadan sungai.  

“Kalau untuk penataan sempadan sungai, membuat embung, atau kolam retensi, ya harus ada lahan yang dibebaskan,” ujarnya.  

Sekedar informasi, setelah meninjau tiga titik lokasi tersebut, Hery langsung meninjau debit air di Pos Pantau Bendung Katulampa bersama rombongan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Namun dengan hasil dari musyawarah mufakat yang dilakukan melalui semangat ukhuwah islamiah. Permasalahan jalan masuk keluar di Perumahan Grand Parahyangan Satu Cimahpar tersebut, akhirnya tuntas setelah digelarnya pertemuan antara warga perumahan, pengembang, ahli waris almh. Oom Romlah (pemilik lahan jalan) dan pihak Kelurahan Cimahpar, yang digelar di pendopo kantor Sinam, pada Selasa (26/12/2023).

Pengembang dari Perumahan Grand Parahyangan yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Trimitra Dwi Selaras (TDS), Arif Syahrizal dalam kesempatannya menjelaskan perihal Site plan yang didalam musyawarah sempat ditanyakan oleh Lurah Cimahpar, “hingga saat ini belum memiliki Site Plan yang disetujui oleh Dinas perijinan atau PUPR Kota Bogor, karena belum ketemu nya jadwalnya terus, dan PT TDS sekarang sudah bangkrut,” ujarnya.

Namun dari pantauan awak media sorotrakyat.com yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bahwa warga perumahan akan membuat jalan terusan masuk keluar di depan restoran Hemel lurus menyambung ke jalan lama dari jalan aspal yang baru. Gambar dan biaya pembangunan jalan tersebut akan diajukan oleh warga perumahan. Waktu pembangunannya selama 2 minggu setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.

Penggunaan lahan keluarga almh. Oom Romlah untuk kepentingan jalan masuk keluar tersebut juga telah diterbitkan oleh Kelurahan Cimahpar. Konten dan ketentuannya telah dibicarakan dan disepakati oleh Eddy Kemenady dan Riki sebagai ahli waris almh. Oom Romlah.

Semua legal aspek kepemilikan lahan yang digunakan untuk umum harus diselesaikan oleh pengembang PT Trimitra Dwi Selaras (TDS). Lahan tersebut merupakan fasum dan fasum perumahan yang akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Pembangunan Alfamart di lahan milik Eddy juga dapat dilanjutkan sesuai keputusan ketua paguyuban perumahan Grand Parahyangan. Warga akan menggunakan jalan masuk keluar yang baru untuk mengakses Alfamart tersebut.

Ketua Paguyuban Perumahan Grand Parahyangan, Benninu, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari musyawarah mufakat yang dilakukan oleh semua pihak.

“Kami sangat bersyukur akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Benninu.

Kesepakatan tersebut juga disambut positif oleh ahli waris almh. Oom Romlah. Mereka berharap agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Alhamdulillah kami juga sangat bersyukur dengan hasil dari musyawarah mufakat yang dilakukan melalui semangat ukhuwah islamiah, akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ucap Eddy Kemenady.
(IJ/DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Akses Jalan R2 ini ke depan akan menjadi penghubung kawasan ekonomi dan sosial dari pengembangan kawasan baru di Kota Bogor di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Bogor Timur hingga Bogor Selatan.

Sekda Kota Bogor mengatakan bahwa kondisi di pusat Kota Bogor saat ini sudah padat, sehingga untuk membuat kawasan pengembangan baru, ada tiga kawasan yang bisa untuk pengembangan baru di Kota Bogor.

“Nah, pengembangan itu ada tiga, pertama itu kawasan Olympic, ini ada sekitar 30 hektar untuk pengembangan menjadi kawasan baru, terus kemudian yang di SBY Center itu juga bisa gabung dengan kawasan Sentul itu juga bisa dikembangkan jadi kawasan baru juga, (kemudian yang di Selatan itu yang Bogor Inner Ring Road (BIRR) itu yang BNR,” katanya.

Untuk mengembangkan kawasan itu sehingga saling terhubung, keberadaan R2 ini perlu diselesaikan. “Di wilayah SBY Center itu ada banyak kawasan terbuka, ada sekitar 100 hektar mulai dari milik pihak swasta dan lainnya. Pengembangan baru di R2 ini juga bisa terhubung dengan kawasan Sentul, di sana juga masih ada kawasan terbuka. Nah itu adalah kawasan kawasan pengembangan baru,” katanya.

Sehingga lanjut Sekda, dalam membangun dan mengembangkan kawasan dengan membuka akses jalan perlu juga ada pembicaraan dan pembahasan lebih lanjut untuk bisa juga menumbuhkan perekonomian Kota Bogor.

Karena selain bisa terhubung dengan kawasan Sentul keberadaan R2 ini juga ke depan bisa terhubung dengan kawasan OCBF yang saat ini juga sedang melakukan pelebaran jembatan dan membuat akses jalan langsung menuju Tol BORR.

Dengan begitu lanjut Syarifah beban mobilitas kendaraan di jalan utama bisa berkurang. Namun untuk mewujudkan R2 ini perlu ada pembebasan lahan di beberapa titik.

“Nah, saat ini Bappeda juga sedang membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan. Jadi dalam waktu lima tahunan ini harus sudah mulai pengembangan-pengembangan termasuk di wilayah Bogor Selatan, Bogor Utara dan sebagainya. Jadi kalau bisa waktu lima tahunan itu aksesnya berkembang dan perekonomiannya juga ikut berkembang,” katanya.

Panjang Jalan R2 kiri dan kanan ini sekitar 4,5 kilometer yang akan melintasi Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Tanah Baru dan Cimahpar.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan tinjauan ke lokasi R2 ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian jembatan R2 di aliran Ciluar yang sudah selesai dibangun. 

“Jadi kita lihat bersama-sama setelah jembatan R2 ini selesai stepnya apa lagi nih, nah kita cek tadi trase lanjutan arteri R2,” katanya.

Jalan Arteri merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Selain itu juga jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Untuk R2 ini rencananya akan dimulai dari titik Jalan Arteri El Centro samping Tol BORR kemudian sampai menuju Kampung Rambay hingga ke perbatasan Sukaraja Kabupaten Bogor, kemudian berputar masuk ke wilayah Kota Bogor hingga Jalan Boogie.

“Terdekat untuk Jalan R2 ini setelah jembatan yang sudah kita buat adalah perencanaanya sambil menunggu anggaran. Dan anggarannya akan kita usulkan di tahun depan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kelurahan Cimahpar dalam bahasa Sunda memiliki arti “Cai dan Mahpar atau daratan yang dikeliling air atau sungai”. Faktanya Kelurahan Cimahpar memiliki luas 441 hektare ini tanahnya sangat subur yang dialiri beberapa anak sungai. Tak heran bila lahan pertanian masih cukup luas. Begitu juga udara di wilayah yang berbatasan langsung di bagian barat dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ini masih sangat segar. Letaknya yang strategis dan udaranya yang segar membuat banyak investor tertarik mendirikan perumahan atau pemukinan serta resort di Cimahpar.

Pada saat berdirinya perumahan-perumahan tersebut pernah terjadi pemisah antara penduduk pribumi yang tinggal di perkampungan dengan pendatang yang tinggal di perumahan. Namun berkat kerja keras aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ‘sekat’ penduduk pribumi dengan pendatang ini lama-lama hilang.

‘’Alhamdulillah sekarang sudah guyub, bahkan semakin kompak, terbukti dengan prestasi menjadi kelurahan layak anak,’’ kata Lurah Cimahpar Ronny Kunaefi.

Menurut dia, berdasarkan data BPS pada Desember 2022, jumlah penduduk Cimahpar mencapai 25.807 jiwa. Potensi sumber daya manusia (SDM) ini sangat membantu dalam pencapaian Cimahpar menjadi kelurahan layak anak.

‘’Warga kami sangat terbuka dalam setiap sosialisasi dalam menekan pernikahan dini. Pada 2021 terdapat lima kasus pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 18 tahun, tapi pada 2022 hanya ada satu kasus,’’ kata Ronny mencontohkan.

Pernikahan diatas usia 18 tahun ini sangat penting untuk kelangsungan program selanjutnya kelurahan layak anak (KLA). Hasil dari pernikahan adalah generasi penerus yakni anak-anak. Nah, bila usia nikah diatas 18 tahun tentunya anak-anaknya tidak mudah mengalami stunting (gangguan pertumbuhan), gizi buruk dan gizi lebih. Sosialisasi usia untuk nikah ini berkesinambungan oleh kader PKK Cimahpar. Bahkan petugas kelurahan juga turun langsung mensosialisasikan agar warganya tidak melakukan pernihakan dini.

‘’Saya pun terkadang ikut menasehati pasangan muda untuk menunda pernikahan atau bila terpaksa harus menikah agar bisa menunda memiliki anak. Ini penting agar pasangan nikah harus siap baik secara psikologis maupun ekonomi,’’ tegas Ronny yang juga Ketua Pengcab Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota ini.

Lebih lanjut Ronny menjelaskan program KLA ini butuh berkelanjutan dan konsistensi. Namun karena tujuan bukan semata untuk mendapatkan penghargaan, tapi program ini untuk kebaikkan dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Pada penilaian KLA ini, tahap pertama dirinya mempersiapkan penilaian administratif dengan menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor (Siklabo). Sedangkan pada saat verifikasi lapangan, dirinya mendampingi seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.

Nah, pada penilaian tahap awal, Kelurahan Cimahpar masuk 12 kelurahan yang berpotensi sebagai KLA. Pada tahap selanjutnya, Kelurahan Cimahpar masuk sembilan kelurahan yang memenuhi kategori sebagai KLA. Dari sembilan kelurahan tersebut, enam kelurahan masuk ke dalam kategori KLA peringkat Pratama, dua kelurahan peringkat Madya dan Kelurahan Cimahpar KLA peringkat Nindya.

Kelurahan Cimahpar mendapatkan KLA peringkat Nindya ini karena telah berhasil wujudkan perlindungan hak-hak anak seperti sedikitnya atau nol kasus pada gizi buruk, stunting dan gizi lebih. Selain itu juga tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak seperti taman bermain, pojok baca yang terdapat di RT 1/1. Lahan taman bermain, pojok baca ini merupakan lahan milik warga sementara untuk pembangunannya, pihak kelurahan mencarikan dana dari Corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bogor ataupun donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

“Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari komunitas ibu-ibu di Jakarta bernama Karya Nyata Sosial dan pak Erick Tohir,’’ kata Ronny.

Selain itu, aspek penilaian KLA ini sudah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan Cimahpar dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana untuk tumbuh kembang anak tersebut. Taman bermain ini merupakan ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Selain itu, di Cimahpar terdapat sanggar tari dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak.

Begitu juga dengan Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak sudah berfungsi dengan baik. Kader Posyandu juga bergerak mendatangi warga untuk memastikan bila ada anak yang mengalami gizi buruk, gizi lebih dan stunting mendapatkan perawatan intensif dengan pemberian vitamin, telur dan ikan.

‘’Tentunya kami berusaha tidak sendiri, tapi bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor agar tidak terjadi kasus gizi buruk atau lebih serta stunting di Cimahpar,’’ tegas Ronny.

Sedangkan untuk lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan di Cimahpar sudah berdiri. Sekretariat PATBM ini berada di Cico Resort. Ruang sekretariat ini merupakan bantuan CSR dari Cico Resort yang berada di wilayah Kelurahan Cimahpar.

Selain Cico Resort, warga juga aktif di PATBM ini dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak. Fungsi lembaga ini menjadi pelopor untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak.

“PATBM kami ini sudah berjalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelasnya.

PATBM dan Forum Anak Cimahpar juga sudah berperan menyampaikan laporan kepada pihak berwajib bila terdapat kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.
PATBM ini keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 tahun sampai dengan 18 tahun ke bawah.

Info Grafis
Data dan Fakta Cimahpar Jadi KLA
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun tahun 2022
Laki-Laki Perempuan

1. 0-4 tahun 477 432
2. 5-9 tahun 1221 1048
3. 10-14 tahun 937 1014
4. 15-18 tahun 732 712

Presentase Kepemilikan Akte Kelahiran
Memiliki Akte | Tidak Memiliki Akte | Prosentase

1. 0-4 tahun 1903 100 94%
2. 5-9 tahun 2146 365 85%
3. 10-14 tahun 2559 698 78%
4. 15-18 tahun 1851 705 72%

Prosentase kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA)
Memiliki KIA | Tidak Memiliki KIA

1. 0-4 tahun 789 1041 46%
2. 5-9 tahun 638 1873 25 %
3. 10-14 tahun 481 2765 14%
4. 15-18 tahun 239 2317 9 %
   Inovasi Kelurahan Cimahpar Untuk Menunjang KLA
5. Seribu Keliling (Seruling) yakni untuk kegiatan perlindungan anak kolaborasi (Gerak), kekerasan terhadap anak (Spontan) dan gerakan bersama-sama melindungi anak (Berlian).
6. Kaos Perlindungan Anak Solidaritas (Kapas), yakni menyediakan kaos bertemakan dengan himbauan perlindungan anak.
7. Barudak Ku Cinta Lingkungan (Duta Acil Bakul) yakni kegiatan yang mengedukasi tentang anak cinta lingkungan (Acil)

(Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sebab, kurun tiga bulan terakhir kata Dedie, ada 13 TPT yang mengalami longsor, antara lain disebabkan karena beban dari tiang pondasi rumah berada persis di atas TPT.

“Di Kota Bogor tidak sedikit masyarakat tanpa rasa peduli memancangkan tiang pondasi rumah diatas TPT,” katanya saat penanaman pohon bersama Komunitas Bogor Hejo di Rusunawa Cibuluh, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (12/10/2022).

Di sisi lain, perubahan kondisi cuaca yang terjadi tidak hanya di Kota Bogor, tetapi secara global tidak disadari oleh masyarakat bahwa efek dari penggunaan energi fosil ternyata mempercepat proses pemanasan global. Masyarakat terkesan cuek dan usaha penanam pohon untuk mencegah seolah-olah dianggap tidak ada manfaat sama sekali.

“Kalau kita lihat saat ini dunia sedang berusaha untuk mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat dalam lima tahun ke depan. Jika dibayangkan kenaikan suhu bumi sebesar 2 derajat, artinya akan mencairkan kutub utara dan kutub selatan. Memakai bahan bakar fosil, membuang sampah sembarangan, kemudian penebangan pohon yang semena-mena serta lainnya, melalui penanaman pohon kita berusaha bersama-sama agar tidak terjadi musibah atau bencana,” papar Dedie.

Untuk itu, kata dia, banyak hal-hal yang masih harus dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat. Termasuk salah satunya kegiatan menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi pemanasan global.

“Kondisi di masyarakat yang terlihat tidak terlalu peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Salah satunya masyarakat yang tinggal di area yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, seperti bantaran atau tebing-tebing,” sebutnya.

Ketua Bogor Hejo, Amelia Dian menjelaskan, komunitas Bogor Hejo sejak tahun 2016 turun ke wilayah melaksanakan kegiatan dan beberapa saat sempat vakum, khususnya saat masa pandemi Covid-19.

Penanaman pohon yang dilakukan tidak terlepas dari kepedulian dan keprihatinan Bogor Hejo, khususnya atas bencana yang terjadi seperti tanah longsor dan banjir di musim penghujan.

“Kami tim Bogor Hejo melakukan penanaman pohon buah, selain untuk memberikan edukasi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga mengajak masyarakat untuk memelihara pohon-pohonnya sehingga ke depan jika menghasilkan buahnya bisa dinikmati masyarakat sekitar,” kata Amelia Dian.

Dalam penanaman tersebut ada 10 pohon buah yang ditanam, diantaranya pohon matoa, sirsak, mangga, bisbul, plam dan lainnya.

Turut hadir menanam pohon, diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah dan jajaran serta Kepala UPTD Rumah Susun Kota Bogor, Ilham Gunawan didampingi Kasubag TU Abdul Rozak. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kini bangsa Indonesia bisa kembali melaksanakan mengisi acara perayaan hari kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam kegiatan dan perlombaan secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat di Kota Bogor, khususnya diwilayah RT 03, 03, 04 di RW 13 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara.

Dengan semangat juang tinggi seperti para pahlawan kemerdekaan, masyarakat melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dan berbagai macam perlombaan serta Karnaval.

Nampak hadir jajaran panitia acara HUT RI ke 77, mulai dari Ketua 13 RW Wiwin, perwakilan RT Mulyadi, Ketua LPM Bambang, Ketua Panitia Mulyadi, pendiri KSB (Kreatif Sinergi Bogor) Shandy dan Tokoh masyarakat Wawan.

“Pertama kami selaku pengurus RW, mengucapkan terimakasih kepada pengurus RT 3 (tiga) serta panitia pelaksana yang telah melaksanakan upacara pengibaran bendera HUT RI KE 77. Kesan paling mendalam adalah menanamkan rasa Nasionalisme, Cinta Tanah Air, menghormati bendera kebangsaan Merah Putih, Menanamkan sikap disiplin dalam upacara,” kata Wiwin kepada awak media Sorotrakyat.com, (17/08/2022).

“Dan yang terpenting generasi muda menghargai pengorbanan para Pahlawan dan bertekad menjadi generasi penerus yang siap memajukan negeri tercinta Indonesia. Oh ya, terkait kegiatan karnaval, kami sangat setuju dan mendukung sekali,” ujarnya.

Dalam kesempatannya Ketua RT 03 Mulyadi menyampaikan pesan dan rasa bangga terhadap warganya yang selalu aktif terutama dalam menyambut Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saya sebagai ketua RT merasa bangga melihat warga saya yang aktif setiap kegiatan pertahun nya, terus kreatif dalam merayakan HUT RI sebagai bentuk bersyukur nya kita sebagai rakyat Indonesia. Pesan saya terus maju dan bergerak untuk memajukan kampung dan negara kita,” paparnya.

Ditempat yang sama Ketua LPM Bambang sangat mengapresiasi dan terkesan dengan pelaksanaan perayaan HUT RI ke 77 yang digelar.

“Perayaan HUT RI yg ke 77 ini sangat baik dan lancar. Salut dengan inisiatif pemuda pemudinya. Semua spontan, didukung warga yang kompak, terutama upacara bendera, sungguh mengesankan. Semangat dan maju terus,” ucapnya.

Masih ditempat yang sama Ketua panitia 17 an, Mulyadi juga mengungkapkan rasa syukur nya.

“Alhamdulillah, respon dari masyarakat terutama pemuda sangat baik. Ini juga untuk memotivasi generasi para pemuda selanjutnya agar lebih kompak dan kreatif,” ungkapnya. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Walikota Bogor yang mengeluarkan surat edaran tentang tindak lanjut pelaksanaan penetapan PTUN, dengan nomor surat: 180/3172-Huk.HAM yang mendasar pada regulasi setelah adanya UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah. Dalam surat edaran tersebut yang ditanda tangani Walikota Bogor Bima Arya mengharuskan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan harus direvisi kedalam rumpun perizinan tertentu, karena IMB telah berubah menjadi PBG.

Permasalahan konflik tersebutpun mendapat sorotan langsung dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan agar pemerintah hadir untuk dapat melerai konflik itu, sehingga tidak berlarut-larut terjadinya konflik tersebut.

“Pertama karena kita punya Pemerintah Kota, pemerintah harus hadir untuk memberi resolusi terhadap ketegangan antara pengembang pembangunan mesjid (MIAH) dengan masyarakat di sekitar lokasi. Hadirnya ini harus maksimal dengan menghadirkan stake holder sesuai kapasitasnya sehingga ketegangan tidak berlarut-larut, jadi pelaksana pembangunan MIAH saat ini dapat solusi dan masyarakat juga dapat ketenangan dari pengaruh pemahaman yang mereka khawatirkan,” ucap Karnain saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com di Gedung DPRD, Selasa (05/07/22) malam.

“Kedua, diharap masyarakat tidak terpancing melakukan tindakan anarkis, yang merugikan masyarakat itu sendiri dan lingkungan sekitar. Dan ketiga tentunya pihak yang berkonflik harus tenang, dan memberi ruang kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Juga diharap tidak memberi dukung-dukungan dalam situasi ini,” jelas Karnain.

Masih kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, “terkait bangunan gedung, kita punya perda no 1 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Norma-norma itu yang kita gunakan sebagai alat bantu masyarakat mengatur agar masyarakat ini tertib, masyarakat ini tentram dan hak-hak masyarakat itu terlindungi oleh regulasi yang sudah kita miliki, ini bisa gunakan itu oleh Pemerintah Kota Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Melihat kondisi seperti itu dengan sigap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan langkah cepat menyatakan sikap tegasnya untuk menunda proses pembangunan sampai terpenuhi syarat adminstrasi yang berlaku. Dengan adanya himbauan atau pemberitahuan terhadap pelaksanaan penetapan PTUN kepada Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal, (29 Juni 2022).

Surat himbauan penundaan tersebut berdasarkan Pemkot (Pemerintah Kota) Bogor saat ini masih dalam proses penyesuaian aturan mendirikan bangunan Gedung yang sebelumnya menggunakan nomenklatur IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), sesuai adanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga untuk melaksanakan penetapan masih menunggu beberapa proses administrasi yang harus ditempuh.

Wali Kota Bogor dalam kebijakannya terkait masalah tersebut selaku orang nomor 1 (satu) di Pemkot Bogor mengeluarkan poin penting kepada Kuasa Hukum dalam suratnya yang berbunyi isinya ;

Regulasi berupa produk hukum daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan yang saat ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor dengan aturan terbaru terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dalam proses pembahasan; dan

Adanya perubahan Site Plan sehingga diperlukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor. sebagai kelengkapan administrasi dalam penerbitan IMB/PBG.

Ditempat yang tidak jauh dengan lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com dirinya menghimbau kembali kepada pihak kontraktor untuk harus mengikuti prosedur dan menjaga kondusifitas wilayah.

“Memang, tadi saya dengan pak Kapolsek Bogor Utara bersama dengan Satpol PP, di lokasi kita memastikan dan menghimbau ulang kembali, untuk mengingatkan terkait dengan surat yang di sampaikan pak wali per tanggal kemarin (29/06), untuk sama-sama kita hormati,” kata Riki saat memantau di Pos Singgah Patroli Terpadu Kecamatan Bogor Utara, Kamis (30/06).

Masih kata dia, “dimana dengan surat pemberitahuan dari pak Wali Kota Bogor tersebut, intinya selama memang belum clear (beres) mohon untuk tidak ada kegiatan ataupun ada aktivas pembangunan di lokasi,” pungkas Camat Bogor Utara.

Hingga berita ini diterbitkan pihak dari Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hambal belum memberikan tanggapan nya kepada redaksi media Sorotrakyat.com terhadap pemberitaan ini. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Siti Rodiah (47) begitu gundah dengan kenaikan harga minyak goreng (Migor). Pedagang gorengan di bilangan Yasmin Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ini terpaksa mengurangi keuntungan berjualannya. Namun kondisi tak berlangsung lama karena Pemkot Bogor menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) Migor di beberapa kantor kecamatan dan pasar-pasar tradisional. “Terima kasih Pemkot Bogor membantu warganya yg kesulitan mendapatkan migor,” kata Rodiah.

Pemkot melakukan OPM ini untuk membantu masyarakat agar bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau dan menekan harga. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bogor (TPID), Syarifah Sofiah didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) Kota Bogor, Ganjar Gunawan membuka acara. Dalam arahannya, Syarifah menjelaskan, OPM Minyak Goreng di Kota Bogor menjadi tugas TPID Kota Bogor didasari perintah Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait atas gejolak mahal dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat, dengan harapan untuk mengendalikan harga.

“Kelangkaan minyak goreng sudah ramai, termasuk di rumah saya, harganya sempat mencapai Rp20 ribuan dari harga awal Rp 14 ribu. Informasi terakhir sudah mulai turun ke harga Rp 19 ribu. Semoga dengan intervensi dalam bentuk OPM ini, setidaknya harga bisa dikendalikan dan segera kembali ke harga awal,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, kepada masyarakat Syarifah menjelaskan, mahal dan langkanya minyak goreng karena terganggunya pasar dan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri akibat pengaruh ekspor, di mana kebutuhan terhadap produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) bertambah sehingga banyak terserap. Di Jawa Barat ada 11 kota yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Syarifah berharap agar kelangkaan dan kenaikan harga komoditas segera kembali normal, tidak hanya minyak goreng tetapi juga komoditas lainnya sehingga tetap tersedia dan harganya terjangkau.

Kepala DinKUKMDagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menambahkan, selama sepekan dilaksanakan OPM Minyak Goreng sebanyak tiga kali. Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa produsen minyak goreng yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan dan Disperindag Provinsi Jawa Barat.
OPM Minyak Goreng ini sudah empat kali digelar. Setelah yang pertama digelar di Pasar Sukasari dan Pasar Kebon Kembang, berlanjut di Kantor Kecamatan Tanah Sareal, lalu di Kantor Kecamatan Bogor Utara.

“Sekarang ini minyak goreng di pasaran itu harganya sekitar Rp 20 – 21 ribu per liter. Di Bogor Barat ini mendapatkan alokasi sebanyak 7.200 liter minyak goreng murah, karena penduduknya yang relatif banyak,” papar Ganjar.

Secara keseluruhan, sambung Ganjar, sudah 31.200 liter minyak goreng yang sudah dibeli warga dengan harga Rp 14 ribu per liter saja. Ganjar juga mengaku OPM kali ini juga bekerjasama dengan dinas di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan produsennya.
“Meskipun dengan harga murah, minyak goreng ini berkualitas. Ke depan OPM Minyak Goreng ini akan kita lanjutkan kembali ke pasar. Mudah – mudahan bisa membantu warga dengan harga yang terjangkau dan memenuhi produktivitas masyarakat,” katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga DinKUKMDagin Kota Bogor, Mohamad Soleh menambahkan, OPM Minyak Goreng pertama di Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 6.000 liter. Kemudian Kamis (13/1) di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 6.000 liter dan Jumat (14/1) di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 7.200 liter khusus bekerjasama dengan Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat.

Kemudian pada 19 Januari 2022, pelaksanaan OPM dilaksanakan di dua pasar, yakni Pasar Kebon Kembang dan Pasar Bogor dengan kapasitas sampai dengan 40 ribu liter. Dalam OPM Minyak Goreng tersebut, masing-masing warga yang akan membeli minyak goreng diharuskan membawa kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Adapun minyak goreng yang disediakan seharga Rp 14 ribu per liter dengan pembelian maksimal sebanyak 2 liter.
Tak lama setelah pemkot menggelar OPM, pemerintah pusat pun akhirnya membuat kebijakan dengan menetapkan satu harga untuk minyak goreng. Yaitu Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan dan Rp11.500 untuk minyak curah. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj