Menurutnya, permasalahan banjir yang sudah puluhan tahun menerjang Kecamatan Dayeuhkolot hanya dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama dengan semua pihak atau kolaborasi pentahelix.

Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna saat mengunjungi salah satu pabrik di kawasan Dayeuhkolot bersama Camat Dayeuhkolot Asep Supriadi dan Camat Bojongsoang Kankan Taufik, Jum’at (21/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Ketua Sinergi Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot Tri Rahmanto, Kepala Desa Tegalluar Galih Hendrawan serta owner PT Daliatex Dayeuhkolot.

“Urusan banjir bukan tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat dan pengusaha juga harus peduli dan ikut berkontribusi menyelesaikan banjir ini,” ujar Bupati Dadang Supriatna didampingi Camat Dayeuhkolot saat mengunjungi PT Daliatex Dayeuhkolot.

“Kalau banjir kan bukan hanya masyarakat yang merasakan. Perusahaan-perusahaan juga kena dampaknya,” tambah Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Oleh karena itu, Kang DS mengajak semua pihak dan stakeholder untuk ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Dayeuhkolot dalam konsep kolaborasi pentahelix.

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Bandung dalam menyelesaikan banjir Dayeuhkolot, Kang DS menyebut pihaknya telah membentuk Panitia Pentahelix Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot yang diketuai tokoh masyarakat Dayeuhkolot, Tri Rahmanto.

Panitia Pentahelix ini, lanjut Bupati Bedas, berisi berbagai elemen mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha (swasta), masyarakat dan komunitas serta media.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami optimistis Panitia Pentahelix ini akan mampu menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot. Kita akan membuat sejarah baru dengan menyelesaikan banjir Dayeuhkolot,” tutur Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku optimistis banjir Dayeuhkolot dapat segera diselesaikan dengan konsep kolaborasi pentahelix.

Terlebih sebelumnya, konsep kolaborasi pentahelix ini telah sukses diterapkan dalam penanganan banjir di kawasan Rancaekek, Solokanjeruk dan Cidawolong Majalaya.

Ia menyebut, Pemkab Bandung dapat menyelesaikan persoalan banjir menahun di Rancaekek dan Majalaya tanpa sama sekali menggunakan APBD. Salah satunya karena para pengusaha di sana peduli dan ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.

“Urusan banjir ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Saya mengajak pihak swasta juga ikut membantu dan berkontribusi menyelesaikan masalah banjir ini. Saya selama ini tidak pernah minta apa-apa ke pabrik. Tapi ini demi kepentingan rakyat saya, masyarakat Dayeuhkolot,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pentahelix Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot Tri Rahmanto mendukung langkah Bupati Dadang Supriatna yang mendorong para pelaku usaha atau perusahaan di Dayeuhkolot untuk ikut berkontribusi menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot.

Tri Rahmanto menyatakan siap untuk menindaklanjuti dan melaksanakan delapan strategi yang telah disiapkan Pemkab Bandung untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot tersebut.

Delapan program percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot telah disiapkan Kang DS diantaranya yaitu normalisasi saluran drainase Jalan Moh Toha-Dayeuhkolot, normalisasi folder Babakan Sangkuriang, pengerukan saluran lingkungan Bojongasih, pengerukan connecting drainase Bojongasih.

Selain itu, program selanjutnya adalah pengerukan Sungai Cipalasari, pengadaan pompa kapasitas 1.500 liter/detik, pengerukan aliran sungai Cipalasari dan normalisasi saluran Desa Dayeuhkolot.

“Dengan kolaborasi pentahelix ini, kami siap membuat sejarah untuk menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot, ya minimal kita bisa mengurangi banjir di Dayeuhkolot. Insya Allah kami optimistis bisa,” ujar Tri. (GMS)

BanjirDayeuhkolot #KangDS #DadangSupriatna #KolaborasiPentahelix #PemkabBandung #DayeuhkolotBebasBanjir #BandungBedas

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam aksi tersebut, dengan tegas mereka menuntut agar penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung 2024 lebih adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Mereka menggugat Pilkada dan menyampaikan tiga tuntutan utama untuk mendesak Bawaslu mengambil langkah nyata terkait dugaan pelanggaran.

Merekapun menegaskan, terjadi pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka mengajukan tuntutan pertama, meminta agar penyelenggara Pemilu membuka mata dan telinga terhadap laporan dugaan pelanggaran. Mereka juga berharap Bawaslu dapat segera menerima, mendengar, serta mengoordinasikan laporan tersebut tanpa menunda waktu. Kedua, terdapat tekanan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap semua dugaan pelanggaran yang memenuhi kategori serius tersebut. Ketiga, mendesak agar pasangan calon yang terbukti melanggar aturan diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai ketentuan undang-undang.

Usai melakukan orasi di depan kantor Bawaslu, tujuh orang perwakilan diterima untuk menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung. Koordinator aksi, Ai Sabariyah, S.H., menyatakan, tujuan utama mereka adalah menuntut keadilan dalam proses Pilkada. Menurutnya, pelanggaran yang terorganisir telah mencederai demokrasi di Kabupaten Bandung. Ia juga menyebutkan bahwa aksi ini didasarkan pada berbagai bukti yang telah mereka kumpulkan dari masyarakat.

“Kami datang ke sini dengan membawa bukti-bukti, baik berupa laporan langsung maupun video yang diterima dari rekan-rekan. Kami ingin Bawaslu segera mengonfirmasi hal ini. Tidak ada alasan untuk membiarkan pelanggaran ini berlalu tanpa tindakan,” ujar Ai Sabariyah.

Seperti dijelaskan oleh Ai Sabariyah, aksi damai tersebut dimulai dengan bersalawat bersama di Alun-Alun Soreang. Aliansi juga mendapat dukungan dari kelompok relawan lain, seperti Relawan Alus Pisan yang di motori oleh Pengamat Budaya dan Cyber Peduli Kab bandung Laskar Padjajaran  yang sejak awal pergerakannya membantu dan memonitori rekam jejak digital dari paslon 01 Sahrul & Gungun. Mengklaim memiliki bukti-bukti dugaan kecurangan Paslon Urut 2 Dadang dan Ali Sakib, dimana dugaan tersebut adalah Dadang memerintahkan kepada seluruh Jajaran ASN , Kepala Dinas, dan Para Kepala Desa Untuk memenangkan dirinya. Ai pun menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan juga bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kejujuran dalam Pemilu.

“Kami ingin membuka mata semua pihak, terutama penyelenggara Pemilu, untuk melihat keberadaan kondisi yang sudah sangat jelas. Kami harap mereka bersikap adil dalam menegakkan aturan,” kata Ai Sabariyah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana menerima aspirasi yang disampaikan oleh aliansi tersebut. Ia menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk menyambut semua laporan yang masuk. Menurut Kahpiana, tidak ada laporan masyarakat yang dibiarkan tanpa proses penyelidikan.

“Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan. Bawaslu selalu menyetujui laporan yang masuk sesuai kewenangan kami. Jika ada laporan yang belum ditindak, mohon tunjukkan, karena semua laporan kami proses berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Kahpiana.

Kahpiana juga mengapresiasi pelaksanaan aksi damai yang berlangsung secara tertib dan kondusif. Ia menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya secara demokratis.

“Aspirasi yang disampaikan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Kami akan terus menjalankan tugas kami sesuai amanat undang-undang, tanpa berpihak pada siapapun,” kata Kahpiana.

Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Polresta Bandung mengerahkan 560 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk unsur TNI dan Brimob. Kabag Ops Polresta Bandung, Kompol Sungkowo didampingi Kapolsek Soreang Kompol Ivan Taufiq, S.H. menyatakan bahwa seluruh rangkaian aksi berjalan lancar dan aman.

“Pengamanan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Alhamdulillah, aksi ini berjalan kondusif tanpa gangguan. Kami sangat menghargai kerja sama yang baik antara peserta aksi dan aparat keamanan,” kata Sungkowo.

Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Bandung untuk menjaga situasi tetap damai. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

“Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman demi mendukung keberhasilan Pilkada ini,” kata Sungkowo.

Aksi damai tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam proses demokrasi. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan betapa besarnya harapan terhadap penyelenggara Pemilu untuk menyatakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan aspirasi yang telah disampaikan, masyarakat berharap agar Bawaslu segera menyetujui laporan yang masuk. Tindakan nyata dari pihak berwenang akan menjadi bukti keseriusan dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Bandung.

Keberhasilan dalam menegakkan keadilan selama Pilkada tidak hanya menciptakan rasa percaya masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat daerah. Aliansi ini percaya bahwa perjuangan mereka adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

(Gani)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Dari 60 desa blank spot tersebut, 37 desa sudah tertangani sedangkan sisanya 23 desa ditargetkan akan ditangani pada tahun 2023.
.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Diskominfo Kab. Bandung Yudi Abdurrahman di Soreang Rabu (1/2/23).

Menurut Yudi, Diskominfo telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk menangani persoalan tersebut.

“Tahun 2020 kita melakukan pilot project dengan membangun dua tower di Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, dan Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung. Dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung.

Langkah berikutnya, kata Yudi, melalui pola penthahelix dengan menyesuaikan kondisi geogragis di Kab. Bandung, pihaknya melakukan beberapa komunikasi dengan sejumlah stakeholder, termasuk PT. Telkom guna menangani beberapa desa dengan kondisi blank spot.

“Karena jika Pemkab Bandung menyediakan anggaran dari APBD, cukup besar dan ini juga oleh pihak penyedia menjadi lahan untuk mengembangkan sarana telekomunikasi dari sisi bisnis mereka,” katanya.

Oleh karenanya, Yudi menyebutkan, pada tahun 2022 Diskominfo berkolaborasi dengan PT. Telkom untuk mengintervensi pemasangan jaringan fiber optik.
“Dari 60 desa blank spot, di tahun 2022 kita menangani 32 titik. Artinya, yang sudah ditangani sampai Desember 2022 kurang lebih 37 titik” jelasnya.

Selain itu, imbuh Yudi, pihaknya meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk penanganan desa blankspot di 5 titik yaitu Desa Cipelah, Sukaresmi dan Indragiri di Kec. Rancabali serta desa Mekarsaluyu dan Desa Mekarmanik di Kec. Cimenyan.

“Sisanya sekitar 23 desa, insya Allah akan dikerjasamakan lagi dengan pihak terkait. Terutama dengan PT Telkom. Insya Allah dalam penanganannya tidak menggunakan dana APBD,” ungkapnya.

Melalui pola penthahelix seperti ini, Yudi menegaskan desa-desa yang masih blank spot dapat tertangani.

“Terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, internet sudah menjadi kebutuhan rutin. Baik bagi pemerintahan maupun masyarakat,” ujarnya.

Artinya, kata Yudi, langkah-langkah yang dilakukan Diskominfo dengan membangun pilot project dan bermitra dengan stakeholder terkait dipandang cocok dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung.

“Kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Yang pasti dalam penanganan blank spot ini, sekali lagi saya katakan Insya Allah tidak menggunakan dana APBD. Termasuk dalam penanganan sisanya yang 20 titik itu,” tegasnya.

Yudi berharap triwulan pertama tahun 2023 ini semua titik blankspot di Kab. Bandung bisa tertangani semuanya.
“Kita menginginkan titik blank spot di Kabupaten Bandung bisa diselesaikan secepat mungkin karena itu tidak bisa ditunda-tunda lagi,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj