Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bogor ini mencakup berbagai lini jabatan, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Dedie Rachim menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini adalah bentuk tour of duty demi menyehatkan organisasi. Menurutnya, banyak pejabat yang telah menduduki posisi yang sama lebih dari tiga hingga lima tahun, sehingga diperlukan suasana baru untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.

Tak hanya soal internal, Dedie juga menitipkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu.

“Tugas kita adalah menjaga lingkungan dan kebersihan. Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pembenahan transportasi tetap menjadi ‘PR’ besar yang harus kita tuntaskan bersama,” tegas Dedie.

Lurah Sebagai ‘Wali Kota Kecil’

Satu poin yang menjadi sorotan dalam pidatonya adalah instruksi khusus kepada para lurah. Dedie meminta mereka untuk lebih peka dan terjun langsung ke lapangan guna mengenal kondisi warga secara mendalam.

“Lurah adalah wali kota kecil di wilayahnya. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Anda harus tahu siapa warga yang sakit, siapa yang butuh bantuan darurat, hingga memperhatikan anak-anak difabel di wilayah masing-masing. Koordinasikan segera dengan Puskesmas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie juga memberikan catatan khusus terkait penguatan anggaran. Ia menyampaikan terima kasih kepada Deni Hendana atas pengabdiannya di Bapenda dan menyambut Abdul Wahid yang kini memegang kendali atas pendapatan daerah.

Dedie berharap kepemimpinan baru di sektor pendapatan dapat mengakselerasi ketersediaan anggaran sebagai modal utama pembangunan fisik maupun sumber daya manusia di Kota Bogor. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #MutasiJabatan #PemkotBogor #BogorBerlari #PelayananPublik #JawaBarat

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya mengunjungi titik-titik yang menjadi langganan banjir, selain juga banyak titik lain yang perlu kita atensi. Tapi tadi yang saya monitor dan tinjau, memang yang berulang,” kata Hery usai meninjau lokasi rawan banjir, Kamis (5/12/2023).  

Banjir yang terjadi secara berulang di Kecamatan Tanah Sareal tersebut bersebelahan dengan dataran bertanah basah yang selalu digenangi air atau yang disebut dengan rawa dengan kontur menyerupai cekungan. 

Rawa tersebut menjadi jalur lintasan air dari air limpasan ataupun air hujan. Sehingga, air yang mengalir ke rawa tersebut melimpas ke rumah warga yang berada tak jauh dari rawa.  

“Seharusnya lokasi-lokasi itu sudah jadi kolam retensi atau embung, sekaligus untuk menampung banjir. Nah, ternyata di lokasi itu juga ada penduduknya. Penduduk itulah yang terdampak oleh banjir,” ucap Hery.

Kondisi itu ke depan, sambung Hery, akan menjadi perhatian, baik di tingkat kota maupun untuk unsur kewilayahan, dinas teknis, serta perangkat daerah terkait, untuk menyempurnakan kembali kajian yang sudah ada agar diusulkan ke dalam Musrenbang.  

Penyempurnaan kajian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk penanganan jangka menengah maupun jangka panjang, seperti membuat kolam retensi atau embung. Sehingga, ke depan, penanganan banjir ini harus menjadi atensi bersama dari sisi urgensitas.  

Sementara itu, untuk tanggap darurat, Hery menekankan agar wilayah terus memonitor kondisi warga dan membantu perlengkapan anak-anak sekolah yang rusak karena banjir sehingga, pendidikan anak-anak tidak terganggu dan tetap berjalan.  

Berkaitan dengan terjadinya banjir di suatu daerah, Hery yang memiliki latar belakang keilmuan bidang tata kota menjelaskan, bahwa secara prinsip alam sejak ribuan tahun lalu tidak berubah. Lingkungan juga tidak berubah, sehingga air mengalir dari hulu atau tempat yang lebih tinggi menuju dataran rendah atau cekungan sesuai kontur yang ada.  

Walaupun muka bumi mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan oleh bencana, seperti gunung meletus dan sebagainya.  

“Sedangkan air itu melintas sesuai dengan jalur yang dilewati sejak ribuan tahun lalu. Tapi akhirnya ada lingkungan binaan, yaitu manusia, yang tinggal di situ, membangun rumah, dan sebagainya, sehingga aliran air alami ini, badan-badan air alami ini, mengecil, menyempit, terjadi sedimentasi,” jelas Hery. 

Ditambah lagi, perubahan tata guna lahan di hulunya menyebabkan air banyak langsung masuk ke saluran tanpa sempat meresap di hulu, sehingga meningkatkan debit air. 

Jadi, menurut Hery, gabungan antara cuaca ekstrem, debit air yang meningkat, badan air yang kapasitasnya terbatas, dan budaya masyarakat yang mungkin ikut berkontribusi—seperti perilaku buang sampah sembarangan—menyebabkan badan air tidak bisa menampung debit air, terutama ketika masuk cuaca ekstrem.  

Solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi banjir, disampaikan Hery, adalah normalisasi saluran, membuat embung, atau dengan upaya menata kembali sempadan sungai.  

“Kalau untuk penataan sempadan sungai, membuat embung, atau kolam retensi, ya harus ada lahan yang dibebaskan,” ujarnya.  

Sekedar informasi, setelah meninjau tiga titik lokasi tersebut, Hery langsung meninjau debit air di Pos Pantau Bendung Katulampa bersama rombongan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya meminta jajaran Pramuka Kota Bogor untuk mendukung program pendidikan, kesehatan dan lingkungan di Kota Bogor sebagai program unggulan agar bisa membentuk masyarakat menjadi lebih baik lagi ke depan,” kata Dedie Rachim saat orientasi Kepramukaan di Aula SMK Analis Kimia Nusa Bangsa, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (20/9/2023).

Dengan peranannya anggota pramuka diharapkan dapat membantu edukasi dan menyosialisasikan bagi seluruh masyarakat agar menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, membantu percepatan untuk memiliki septic tank sendiri.

Wakil Wali Kota Bogor ini menyebutkan, berdasarkan data Kecamatan Tanah Sareal, masih banyak rumah tangga di Tanah Sareal yang belum mempunyai septic tank sendiri. Hal ini menurutnya masih banyak orang yang belum paham dan tanggung jawab akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena masih ada yang membuang kotorannya secara langsung ke sungai dan sebagian membuang ke sekitar saluran warga.

Di sisi lain, kondisi kekeringan yang disebabkan panas yang berkepanjangan akibat pemanasan global di Kota Bogor menyebabkan pasokan air baku sudah berkurang lebih dari 50 persen dan ketinggian SPAM bendung katulampa sebagai sumber air baku Kota Bogor di angka nol.

Tak hanya itu, fenomena kebiasaan membuang sampah ke sungai memberikan dampak ke masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena aliran air tersumbat.

Secara tegas Dedie menyampaikan menjadi tugas pramuka untuk berada di depan dalam menjaga lingkungan dan jangan menunggu atau mengandalkan orang lain.

“Saya minta sekolah-sekolah membudayakan dan menggalakkan kembali dalam menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri dan lingkungan, baik di rumah, masyarakat maupun di sekolah,” tegas Dedie dihadapan para jajaran Kwaran Tanah Sareal dan perwakilan gugus depan yang hadir.

Usai membuka kegiatan orientasi, Dedie Rachim berkesempatan meninjau kegiatan para anggota peserta dalam Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada (Pertinas SBH) ke-6 Tingkat Nasional Tahun 2023 di Kota Bogor, diantaranya di Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Menteng. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesta siaga semakin meriah dan pecah saat kedatangan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor, Kak Dedie Rachim dan Ketua Jabar Bergerak Kota Bogor, Bunda Yantie Rachim. Pesta siaga diikuti ratusan siswa siswi sekolah dasar se-Kota Bogor.

“Pesta siaga hari ini dikolaborasikan dengan Serbukatif (Seribu Kata Positif). Ini merupakan langkah dan upaya kita bersama untuk mengenal kembali nilai – nilai luhur dari pramuka,” kata Dedie Rachim yang juga Wakil Wali Kota Bogor ini.

Termasuk dalam Serbukatif, sambung Dedie, bagaimana melaksanakan kehidupan dan keseharian di tengah keluarga dalam kondisi yang semakin baik setiap harinya. Selain itu, baik pesta siaga maupun Serbukatif, sebagai langkah untuk mensinergikan potensi anak – anak.

“Tentu agar menjadi duta-duta pembangunan karakter masyarakat Kota Bogor yang semakin maju dan semakin baik,” sambungnya.

Apresiasi tertinggi juga diberikan Dedie kepada para andalan Pramuka Kota Bogor yang telah membawa anak – anak dari berbagai sekolah untuk hadir dalam Pesta Siaga Serbukatif Tahun 2023 ini. Dimana ini menjadi bukti bahwa komitmen untuk membangun kepramukaan di kota Bogor semakin kuat.

Dan menjadikan pramuka di Kota Bogor jadi bagian penting dalam pembangunan Kota Bogor. Dedie bercerita kepada para peserta bahwa hari ini Bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang memanfaatkan gawai pintar atau smartphone terbesar nomor 4 di dunia.

Yang pertama yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, India dan Indonesia. Dedie melihat di ketiga negara yang disebutkan tersebut menggunakan smartphone untuk menjadikan dirinya semakin pintar.

“Tetapi kita harus belajar juga bahwa penggunaan smartphone untuk kegiatan-kegiatan positif menjadi keharusan, jadi jangan smartphone di Indonesia terbesar ke 4 di dunia tetapi kemudian justru menjadikan anak-anak yang lemah, anak yang tidak kreatif,” urainya.

Sehingga dengan Pesta Siaga Serbukatif ini diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif dari penggunaan smartphone. Kemudian akan membantu meningkatkan kreativitas, inovasi dan juga menjadikan anak-anak Kota Bogor menjadi anak-anak yang pintar bukan karena smartphone.

“Bijak karena pengetahuannya dan mereka tahu bagaimana mencerdaskan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang lebih baik selain dari smartphone saja,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila dalam konferensi pers di Mako Polresta Bogor Kota menjelaskan ada Dua orang pelaku yang berinisial FE (22) dan YM (24) berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di dalam kamar Apartemen Bogor Valley, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin 03 Maret 2023.

“Kedua orang ini ditangkap sebagai pelaku prostitusi dengan menjalankan peran sebagai mucikari dan pemilik kamar. Para pelaku ini diketahui memiliki wanita berinisial SJ (18) asal Ciampea Bogor yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur via aplikasi MiChat,” kata Kompol Rizka.

Pelaku berhasil diamankan saat mereka melakukan transaksi. Motif yang mereka lakukan adalah tuntutan ekonomi.

“Setelah pengungkapan yang kita lakukan dalam platform itu, range (tarif) harga SJ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),” terangnya.

Kompol Rizka menjelaskan, dalam satu malam, para pelaku itu dapat bertransaksi menjual wanita tersebut kepada para hidung belang sebanyak 2 kali.

“Harga itu tawar menawar. Tapi, semalam atau satu hari, perempuan itu bisa meladeni dua kali pelanggan,” jelasnya.

Adapun kedua pelaku ini bersama PSK – nya ditangkap dalam satu kamar yang sama. “Kita masih lakukan pendalaman. Namun, dalam kasus ini kita gunakan TPPO. Itu hanya satu kamar,” sambungnya.

Kasat Reskrim juga memaparkan, dua orang pria yang ditangkap ini dalam menjalankan aksinya memiliki peran yang berbeda. FE (23) berperan sebagai mucikarinya, sedangkan YM berperan sebagai pemilik kamar yang menyewakan kamarnya kepada FE.

“Modusnya ketika ada orang melakukan pemesanan, peran dari FE yang melakukan penjemputan dan penyerahan kunci,” ujarnya.

Selain para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit Handphone dan 1 dus alat kontrasepsi

“Terhadap pelaku dikenakan pasal berlapis TPPO, prostitusi online dan atau mucikari dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” pungkas Kompol Rizka. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Anehnya, ketiga pelaku tersebut sudah dilaporkan pidana ke Polresta Bogor Kota dan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini kasusnya malah digiring ke ranah perdata bukan pidana. Akibatnya para korban pun melakukan perlawanan dan upaya hukum untuk menuntut hak kepemilikannya yang kini dikuasai pihak tertentu dengan cara-cara yang dianggap penyerobotan.

Ketiga warga yang menjadi korban ‘mafia tanah’ adalah Lany Mulyati, Tjoe Hok Bwee, dan Effendy Djaja. Sementara korban ‘mafia tanah’ lainnya di lokasi yang berdekatan dengan milik ketiga korban sebelumnya adalah Johanes Bachtiar Tedjanegara.

Kasus tanah dan rumah milik Johanes Bachtiar agak berbeda dengan yang dialami ketiga korban, namun modusnya mirip, yakni menempati lahan dan bangunan kosong secara ilegal dan kemudian bertahan dengan tameng hukum perdata.

Melalui kuasa hukumnya Fahmi Assegaf, korban mengatakan, pihaknya telah membeli tanah dan rumah milik almarhum mantan Kapolres Bogor Agus Saleh. Namun belakangan seorang warga bernama Mutiara tiba-tiba melakukan dugaan penyerobotan dengan dalih ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai salah satu ahli waris lahan seluas 44 hektar yang di dalamnya ada rumah mantan kapolres yang sudah dibeli Yohanes Bachtiar.

Kuasa Hukum Yohanes Bachtiar, Fahmi Assegaf menuturkan, tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Dadali nomor 08 a RT 05/ RW 05 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat itu telah dibeli kliennya pada tahun 2001 berdasarkan Sertifikat hak milik nomor 78, seluas 948 Meter Persegi.

Hal itu disampaikan Assegaf saat menggelar jumpa pers dan sesi diskusi bertajuk ‘Misteri Sindikat Mafia Tanah di Bogor’ yang digelar di 18 Office Park Building Lantai 12, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022).

Pengacara Assegaf menjelaskan, kliennya Johannes Bachtiar Tedjanegara merupakan korban penyerobotan lahan bangunan yang telah menang perkara perdatanya di PN Bogor tingkat I. “Namun pihak lawan menggunakan kasasi yang diduga tidak menandatangani untuk permohonan banding,” ungkap Assegaf.

Assegaf juga membeberkan, usai dibeli dari pihak Agus Sholeh, kliennya tinggal di Tangerang Selatan, dan rumah yang sudah dibeli tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong dan terkunci. Dan ada warga yang bernama Bambang Sujarwadi meminta ijin untuk menempati rumah tersebut untuk membuka usaha.

Namun setelah rumah tersebut hendak dikosongkan, orang yang menempati rumah tersebut bersihkeras tidak mau keluar dari rumah tersebut. “Pihak kami sudah berusaha maksimal, sudah negosiasi untuk mengeluarkan beliau secara baik-baik. Namun yang bersangkutan tetap bertahan,” tuturnya.

Selama kurang lebih 7 tahun BS menempati lahan dan bangunan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk keluar. “Dengan sangat terpaksa klien kami melaporkannya ke Polresta Bogor dan BS sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 385 KUH Pidana. Berkas sudah ditetapkan P19 sampai sejauh ini,” terangnya.

Selanjutnya, lahan dan bangunan yang dibeli Yohanes Bachtiar Tedjanegara dari Agus Shaleh berdasarkan Akta Jual Beli No.10 yang dibuat oleh PPAT Nixon Rudy Dewa Hasibuan S.H, hendak dilakukan pengosongan sejak (30/9/2022) lalu namun belum ada tanda-tanda BS hendak keluar dari rumah tersebut.

Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.78/ Tanah Sereal yang terletak di Jalan Dadali No 8A, RT05 RW05, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan luas 948 meter persegi, kini masih ditempati BS dan keluarganya meski dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Assgaf juga membeberkan, salah satu orang yang menempati rumah tersebut, Mutiara, malah mengaku sebagai ahli waris. “Dia mengaku memiliki kuasa di situ karena sedang berproses perkara di PN nomor 134/2021 Bogor, dan perkara perdatanya sudah putus dan perdata diterima dan dengan alasan objek tanah ada 44 hektar, berada di kawasan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut,” urainya.

Assegaf merasa ada kejanggalan, soalnya pihak Mutiara mengklaim tanah yang diwarisinya ada 44 Hektar yang di dalamnya ada tanah dan bangunan milik Yohanes Bachtiar Tedjanegara yang sebelumnya dibeli dari mantan kapolres.

“Yang jadi pertanyaan kami adalah kenapa tanah dan bangunan kita yang dirampok dan dipersoalkan. Padahal, ada 44 hektar tanah mereka termasuk tanah Pemda Kota Bogor dan lain-lain,” ujar Fahmi Assegaf mempertanyakan.

“Apalagi mereka mengakui berdasarkan putusan yang objek tanah bukan di daerah kelurahan Tanah Sareal,” lanjutnya.

Assegaf justeru menjadi curiga, praktek yang dilakukan BS Cs adalah praktek ‘mafia tanah’ yang menyasar rumah kosong untuk ditempati secara ilegal, agar setelah dikuasasi bisa dinegosiasikan. “Nanti timbul negosiasi untuk bicara rupiah ?” celetuk Assegaf.

Pegangan mereka pun, lanjut Assegaf, hanya berdasarkan putusan pada tahun kisaran 1980. “Baik itu putusan pengadilan, MA tidak ada yang menerangkan tanah itu berlokasi di jalan Dadali nomor 08a, namun mereka klaim. Itu menyangkut ahli waris, bukan kepemilikan tanah dengan seluas 44 Hektar,” jelasnya.

Luas tanah milik kliennya, menurut Assegaf, seluas 948 meter persegi. “Lalu, mengapa tanah dan bangunan di sebelahnya, tidak mereka klaim. Maka itulah saya menuntut perhatian Pemerintah Republik Indonesia karena hal ini masuk kategori mafia tanah,” imbuhnya.

“Mafia tanah tidak boleh menang. Khususnya, mafia tanah di tanah Sareal yang mencari – cari penghuninya di rumah yang tidak ditempati,” ujar Assegaf. Dia juga menyarakan pemerintah membentuk bentuk satgas untuk pengawasan ketat terhadap mafia tanah.

Sementara itu, pengacara Nurma Sadikin selaku kuasa hukum Lany Mulyati, Tjoe Hok Bwee, dan Effendy Djaja mengatakan, kasus penyerobotan tanah bangunan seluas kurang lebih 4.267 M2 saat ini sudah dilaporkan pidana ke polsisi dan para pelaku sudah dijadikan Tersangka, sehingga lokasi tanah sudah di ‘Police Line’.

Nurma mengungkapkan, kliennya memiliki bukti SHM. “Seain itu ada juga bukti rekaman cctv di mana terjadi pengrusakan bangunan milik kliennya,” ujar Nurma.

Sebagai bukti kepemilikan, Nurma juga mengatakan, kliennya memiliki bukti penerimaan ganti rugi lahan atas proyek pelebaran jalan yang diterimanya dari pihak BPN pada tahun 2008. “Tanah yang klien saya miliki teruji kebenarannya. Dan kami sudah dua kali rapat koordinasi dengan pihak Kemenkumham,” papar Nurma Sadikin.

Nurma menambahkan, pada 21 Juli 2022 lalu kliennya telah mengikuti rapat koordinasi ke-2, yang ikut dihadiri Asdep I, Deputi V / Kamtibmas Kmenkopolhukam, dan juga dihadiri BPN Kota Bogor, Polres Kota Bogor, Polda Jabar, Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, dan Wasidik Mabes Polri.
Hadir pula dalam diskusi tersebut, Niko Mustamu dari perwakilan Serikat Pers RI selaku salah satu pendukung kegiatan diskusi dan konferensi pers tentang mafia tanah ini, juga anak dari Bachtiar Tedjanegara bernama Rivan, dan para korban mafia tanah. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Siti Rodiah (47) begitu gundah dengan kenaikan harga minyak goreng (Migor). Pedagang gorengan di bilangan Yasmin Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ini terpaksa mengurangi keuntungan berjualannya. Namun kondisi tak berlangsung lama karena Pemkot Bogor menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) Migor di beberapa kantor kecamatan dan pasar-pasar tradisional. “Terima kasih Pemkot Bogor membantu warganya yg kesulitan mendapatkan migor,” kata Rodiah.

Pemkot melakukan OPM ini untuk membantu masyarakat agar bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau dan menekan harga. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bogor (TPID), Syarifah Sofiah didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) Kota Bogor, Ganjar Gunawan membuka acara. Dalam arahannya, Syarifah menjelaskan, OPM Minyak Goreng di Kota Bogor menjadi tugas TPID Kota Bogor didasari perintah Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait atas gejolak mahal dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat, dengan harapan untuk mengendalikan harga.

“Kelangkaan minyak goreng sudah ramai, termasuk di rumah saya, harganya sempat mencapai Rp20 ribuan dari harga awal Rp 14 ribu. Informasi terakhir sudah mulai turun ke harga Rp 19 ribu. Semoga dengan intervensi dalam bentuk OPM ini, setidaknya harga bisa dikendalikan dan segera kembali ke harga awal,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, kepada masyarakat Syarifah menjelaskan, mahal dan langkanya minyak goreng karena terganggunya pasar dan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri akibat pengaruh ekspor, di mana kebutuhan terhadap produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) bertambah sehingga banyak terserap. Di Jawa Barat ada 11 kota yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Syarifah berharap agar kelangkaan dan kenaikan harga komoditas segera kembali normal, tidak hanya minyak goreng tetapi juga komoditas lainnya sehingga tetap tersedia dan harganya terjangkau.

Kepala DinKUKMDagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menambahkan, selama sepekan dilaksanakan OPM Minyak Goreng sebanyak tiga kali. Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa produsen minyak goreng yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan dan Disperindag Provinsi Jawa Barat.
OPM Minyak Goreng ini sudah empat kali digelar. Setelah yang pertama digelar di Pasar Sukasari dan Pasar Kebon Kembang, berlanjut di Kantor Kecamatan Tanah Sareal, lalu di Kantor Kecamatan Bogor Utara.

“Sekarang ini minyak goreng di pasaran itu harganya sekitar Rp 20 – 21 ribu per liter. Di Bogor Barat ini mendapatkan alokasi sebanyak 7.200 liter minyak goreng murah, karena penduduknya yang relatif banyak,” papar Ganjar.

Secara keseluruhan, sambung Ganjar, sudah 31.200 liter minyak goreng yang sudah dibeli warga dengan harga Rp 14 ribu per liter saja. Ganjar juga mengaku OPM kali ini juga bekerjasama dengan dinas di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan produsennya.
“Meskipun dengan harga murah, minyak goreng ini berkualitas. Ke depan OPM Minyak Goreng ini akan kita lanjutkan kembali ke pasar. Mudah – mudahan bisa membantu warga dengan harga yang terjangkau dan memenuhi produktivitas masyarakat,” katanya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga DinKUKMDagin Kota Bogor, Mohamad Soleh menambahkan, OPM Minyak Goreng pertama di Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 6.000 liter. Kemudian Kamis (13/1) di Kecamatan Bogor Utara sebanyak 6.000 liter dan Jumat (14/1) di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 7.200 liter khusus bekerjasama dengan Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat.

Kemudian pada 19 Januari 2022, pelaksanaan OPM dilaksanakan di dua pasar, yakni Pasar Kebon Kembang dan Pasar Bogor dengan kapasitas sampai dengan 40 ribu liter. Dalam OPM Minyak Goreng tersebut, masing-masing warga yang akan membeli minyak goreng diharuskan membawa kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Adapun minyak goreng yang disediakan seharga Rp 14 ribu per liter dengan pembelian maksimal sebanyak 2 liter.
Tak lama setelah pemkot menggelar OPM, pemerintah pusat pun akhirnya membuat kebijakan dengan menetapkan satu harga untuk minyak goreng. Yaitu Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan dan Rp11.500 untuk minyak curah. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Musrenbang Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal menjadi salah satu contoh dimana para wakil rakyat ini turut mengawal masukan dan aspirasi warga terkait pembangunan di wilayah. Musrenbang yang digelar Sabtu (4/12) ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, Sekretaris Komisi II Lusiana Nurissiyadah, anggota Komisi III R. Laniasari dan anggota Komisi IV, H. Murtadlo.

Dalam sambutannya, Atang menerangkan bahwa Musrenbang adalah salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up. Meski tidak semua aspirasi yang disampaikan melalui Musrenbang dapat diakomodir dalam APBD, Atang meminta kepada warga agar tidak bosan-bosan menyampaikan rencana pembangunan di wilayah.

“Kita memahami bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir karena banyaknya kebutuhan yang harus dicover. Namun, dengan Musrenbang ini kita dapat menentukan skala prioritas secara bersama-sama untuk bisa direalisasikan di tahun berikutnya,” jelas Atang.

Salah satu hal yang bisa mengakomodir banyaknya kebutuhan pembangunan adalah dengan menaikkan pendapatan. “Kita berharap semakin banyak usulan dari bawah yang dapat diakomodir. Untuk itu, kita bantu Pemerintah agar dapat meningkatkan PAD. Selain itu, doakan kami dapat mengadvokasi program-program pembangunan yang dibiayai oleh Kementerian Pusat melalui APBN”, harap Atang.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PKS Kota Bogor ini juga turut menjelaskan bahwa DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 memiliki misi untuk mendorong Pemerintah Kota Bogor melakukan pemerataan pembangunan. Sebab, menurutnya, banyak wilayah di Kota Bogor yang memerlukan intervensi anggaran.

“Kota Bogor tidak hanya di pusat kota saja. Tidak hanya di Pajajaran dan Suryakencana. Namun, ada di 68 kelurahan dan termasuk Kelurahan Cibadak yang terdiri dari 15 RW. Sehingga pemerataan pembangunan harus menjadi kebijakan anggaran di sisa 2 tahun ke depan,” ujar Atang.

Meski masih ada pembangunan di pusat kota, Atang menerangkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan alun-alun Kota Bogor menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat. “Alhamdulillah tahun 2021 ini kita mendapatkan beberapa program infrastruktur strategis dari Bankeu Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, APBD Kota Bogor kita dorong untuk menyelesaikan Masjid Agung, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi kelas rusak, penanggulangan banjir, dan pembangunan infrasturktur publik di berbagai wilayah. Insya Allah dengan sinergitas DPRD, Pemkot, dan semua warga bogor, mudah-mudahan rencana-rencana ini bisa dilaksanakan,” tutup Atang.

Dilokasi yang sama, Anita mengaku saat ini Komisi I DPRD Kota Bogor akan terus memperjuangkan anggaran sarpas di Kelurahan bisa dianggarkan dan digunakan oleh masyarakat. “Komisi I sudah dan sedang memperjuangkan anggaran sarpras kelurahan yang maksimal sesuai UU dan peraturan lain di atasnya. Pembangunan sarpras bukan hanya infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat. Tapi Jika anggaran tidak mumpuni, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Maka Komisi I bersama lurah dan camat akan terus mengawal agar anggaran sarpras kelurahan dapat maksimal,” ujar Anita.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Lusiana memberikan apresiasinya kepada seluruh warga Kelurahan CIbadak yang sudah memberikan kontribusi kepada PAD Kota Bogor. DImana berdasarkan data yang ia kantongi, 70 persen warga Kelurahan Cibadak sudah menyumbangkan Rp4 miliar dari sektor PBB.

“Saya apresiasi kelurahan cibadak yang sudah membayar PBB 70 persen, kurang lebih Rp4 miliar. Saya selaku komisi II memberikan imbauan kepada warga semua untuk membantu kaitan pembayaran pbb dan BPHTB untuk mendorong pad kota bogor,” ujar Lusiana.

Tak hanya itu, Lusiana juga mengapresiasi hasil UMKM di Kelurahan Cibadak. Dimana di setiap RW memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari budidaya jangkrik, kuliner berupa ayam ungkep dan produk kurungan ayam.

“Keberadaan UMKM warga ini perlu dikawal dan didorong agar kelak bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga dan bisa mendorong PAD Kota Bogor juga,” tutup Lusiana.

Banyaknya aspirasi pembangunan ini, diharapkan oleh anggota Komisi III Laniasari tidak tumpang tindih dengan aspirasi pembangunan yang disampaikan ke DPRD Kota Bogor. “Anggaran itu terbatas, saat mereka mengajukan itu kan sampe ratusan dan miliaran rupiah, belum tentu semua diakomodir. Jadi untuk warga jangan takut dan jangan ragu untuk mengajukan anggaran yang tidak terakomodir di musrenbang untuk dimasukkan ke DPRD Kota Bogor. Tapi jangan sampai tumpang tindih,” tegasnya.

Terakhir, Murtadlo selaku perwakilan Komisi IV mengungkapkan bahwa DPRD kota Bogor akan terus mengawal pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan sosial budaya akan terus kami kawal. Termasuk pendidikan yang berkaitan dengan penebusan ijazah warga yang tidak mampu. Sedangkan untuk urusan kesehatan pun terus dikawal dengan peningkatan kualitas posyandu dan puskesmas,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Fajari Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa hasil rapat kerja ini akan dikawal hingga ke badan anggaran DPRD Kota Bogor agar bisa terealisasi di tahun anggaran 2022.

“Saya akan mengawal hasil raker komisi I ini yang akan dibawa ke banggar dan akan dibahas oleh TAPD terkait dana Kecamatan & kelurahan. Teman-teman komisi I ada usulan anggaran kecamatan itu 15 persen dari APBD atau sebesar 300 miliar,” jelas Fajari.

Dilokasi yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Atty Soemadikarya menerangkan, pengadaan anggaran ini sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dn PP No17/2018

“Kami mendorong ini, karena sejauh ini dana Kecamatan & kelurahan itu masih jauh dari kata layak dan tentunya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Atty.

Lebih lanjut, Atty menegaskan bahwa anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membantu pembangunan di tiap kelurahan kota bogor.

Sehingga ia berharap, peran aparatur wilayah bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam hal pembangunan di wilayah pinggiran.

“Jadi ini adalah inisiatif dari DPRD dan kita sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Semuanya demi kepentingan masyarakat jadi saya tidak mau dengar anggaran ini direfocusing atau dicoret. Ini harus dikawal dan di perjuangankan secara total,” tegasnya.

Atty juga berharap jangan sampai anggaran silpa hingga ratusan miliar karena tidak terserap maksimal. Sehingga, lebih baik APBD dialokasikan untuk progeam yang pro rakyat untuk Kecamatan dan 68 Kelurahan di Kota Bogor.

“Didalam anggaran ini juga akan dimasukkan kenaikan dana BOP RT, RW dan LPM,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj