Kronologi: Pasien Umum yang Berupaya Aktifkan JKN

Kasus bermula saat FW dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Annisa pada Senin (9/2/2026) malam pukul 21.26 WIB. Karena status kartu BPJS-nya tidak aktif, keluarga terpaksa mendaftar sebagai pasien umum dan membayar biaya administrasi awal sebesar Rp276.448.

Setelah diagnosa Leukositosis tegak, FW dinyatakan harus menjalani rawat inap pada Selasa (10/2) dini hari pukul 01.29 WIB. Sesuai regulasi, pihak rumah sakit memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi keluarga untuk mengaktifkan kembali penjaminan JKN agar status pasien bisa beralih dari umum ke BPJS.

Kejanggalan Hitungan 3×24 Jam

Persoalan meruncing pada Rabu (11/2). Pihak RS Annisa secara sepihak menyatakan bahwa batas waktu pengurusan administrasi JKN telah habis. Pernyataan ini sontak memicu protes keras dari keluarga dan pendamping dari BPJS Watch.

Wibowo, orang tua pasien, menegaskan bahwa jika merujuk pada waktu masuk pasien (9 Februari pukul 21.26 WIB), maka durasi 72 jam seharusnya berakhir pada 12 Februari pukul 21.26 WIB.

“Kami sangat menyayangkan klaim sepihak rumah sakit. Penghitungan 3×24 jam itu seharusnya presisi secara waktu (jam ke jam), bukan sekadar pergantian hari kalender. Hak pasien PBI seperti dikerucutkan tanpa dasar yang jelas,” tegas Wibowo.

Dugaan Maladministrasi dan Dampak Psikologis

BPJS Watch Tangerang Raya menilai tindakan RS Annisa berpotensi menjadi bentuk maladministrasi. Ketidakjelasan interpretasi waktu 3×24 jam dianggap merugikan pasien dari kalangan tidak mampu.

Akibat polemik ini, pihak keluarga yang sudah merasa kelelahan dengan kondisi kesehatan sang anak akhirnya terpaksa membayar tagihan sebagai pasien umum demi menghindari konflik yang berlarut, meskipun hal tersebut memberatkan ekonomi mereka.

Hingga saat ini, pihak RS Annisa belum memberikan pernyataan resmi terkait sistem penghitungan waktu yang mereka terapkan. Kasus ini menjadi alarm bagi fasilitas kesehatan lain agar lebih transparan dalam mengedukasi pasien mengenai hak dan kewajiban administratif JKN. (GMS)

#RSAnnisa #BPJSKesehatan #BPJSWatch #Tangerang #HakPasien #JKN #KotaTangerang #LayananKesehatan #MenteriKesehatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda merupakan pengakuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada daerah yang sukses secara berkelanjutan membina dan mengembangkan program kesehatan di berbagai sektor, menunjukkan dedikasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warganya.

Secara simbolis, penghargaan prestisius tersebut secara resmi diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang juga menjabat Ketua Pembina Forum Kota Sehat Kota Bogor, kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam sebuah apel pagi di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (15/12/2025).

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas pencapaian ini. Kota Bogor berhasil menduduki peringkat dua nasional dalam kategori Swasti Saba Wiwerda.

“Alhamdulillah, Kota Bogor mendapatkan penghargaan ini. Bicara penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wiwerda, Kota Bogor termasuk dari 41 daerah terbaik yang menerimanya, sehingga ini menjadi pencapaian luar biasa yang harus kita syukuri dan pertahankan,” ungkap Dedie Rachim.

Beliau menekankan bahwa prestasi ini adalah hasil dari rangkaian kerja keras yang sinergis dari Forum Kota Sehat dan berbagai elemen pendukung lainnya, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perencanaan, hingga pariwisata.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Sehat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang dinilai telah berpartisipasi aktif.

Beberapa penerima penghargaan tersebut di antaranya:

• RW 07 Pabaton Indah Kelurahan Tanah Sareal
• Pasar Jambu Dua
• Panti Werdha Salam Sejahtera
• Kebun Raya Bogor
• Lumbung Sosial Kecamatan Bogor Utara
• TPS3R Takesi
• PT Nutrifood Indonesia
• Keluarga Tangguh Bencana Tanah Baru
• SMP Negeri 5 Kota Bogor
• Puskesmas Tanah Sareal

Meskipun telah meraih penghargaan tertinggi, Dedie Rachim mengingatkan bahwa tantangan masih harus dihadapi. Salah satu fokus utama ke depan adalah penanganan masalah ODF (Open Defecation Free) atau stop buang air besar sembarangan.

“Pencapaian ini menurut saya luar biasa di tengah kondisi masih banyaknya kendala yang harus dihadapi, di antaranya ODF. Semoga ke depan program penanganannya terus kita tingkatkan demi Kota Bogor yang lebih sehat,” tutup Wali Kota. (FY)

#SwastiSabaWiwerda #KotaSehat #PemkotBogor #Kemenkes #PrestasiNasional

Editor & Penerbit: Den.Mj

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, M.Kes, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai pembangunan ruang KRIS sejak April 2025 lalu dan menargetkan rampung pada Juni 2025. “Saya berharap bisa selesai sesuai dengan target,” ujar pria yang akrab disapa Buya Ilham ini.

Meskipun KRIS bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS, implementasinya membawa konsekuensi serius bagi RSUD Kota Bogor. Salah satunya adalah penyusutan ruang rawat inap akibat pembangunan fasilitas KRIS.

“Sebelum pembangunan, tempat tidur di ruang rawat inap mencapai 548. Saat pembangunan KRIS, ruang rawat kita menyusut sebanyak 50 bed,” jelas dr. Ilham.

Penyusutan jumlah tempat tidur ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan RSUD Kota Bogor. Dr. Ilham menekankan bahwa perencanaan pembangunan KRIS yang tidak matang dapat memberikan dampak buruk bagi operasional rumah sakit.

“Dengan adanya pembangunan, tentu pendapatan kita mengalami penurunan,” ungkapnya.

Selain pendapatan, pembangunan KRIS juga memengaruhi layanan kesehatan di RSUD Kota Bogor, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Penumpukan pasien sering terjadi karena jumlah pasien yang perlu dirawat melebihi kapasitas ruang rawat yang tersedia. Tercatat, jumlah kunjungan IGD per hari mencapai 300-350 pasien, sementara kunjungan poliklinik mencapai 1.300 pasien setiap harinya.

Menyikapi kondisi ini, jajaran manajemen RSUD Kota Bogor memohon pemahaman dari masyarakat. “Kami juga meminta maaf, karena selama pembangunan KRIS, tentu akan memicu kebisingan yang mengganggu kenyamanan pasien saat mendapatkan perawatan. Kami berharap pasien dan keluarga dapat memahami hal itu,” jelas dr. Ilham.

Meskipun membawa tantangan, pembangunan KRIS diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas layanan kesehatan di Kota Bogor. Dengan dukungan dan kesadaran masyarakat, proses transisi menuju sistem KRIS diharapkan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di masa depan. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua rombongan Komisi IV DPRD OKI, dr. Gede Suwardi, Sp.S, tak dapat menyembunyikan kekagumannya setibanya di RSUD Kota Bogor. Ia mengungkapkan betapa terkesannya mereka dengan wajah baru rumah sakit tersebut, yang menghadirkan gedung-gedung modern dengan atmosfer layaknya pusat perbelanjaan, lengkap dengan keberadaan café-café yang nyaman di area rumah sakit.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengaku “terhipnotis” oleh transformasi layanan kesehatan di RSUD Kota Bogor yang mampu menunjukkan daya saing luar biasa di tengah persaingan ketat dengan rumah sakit swasta. “Kami benar-benar speechless melihat bagaimana RSUD Kota Bogor mampu berkembang begitu pesat di usianya yang baru menginjak 11 tahun. Ini sungguh luar biasa,” pujinya dengan nada takjub, Selasa (15/04).

Mengapa DPRD OKI “Terpikat” dengan RSUD Kota Bogor? Ini 3 Alasannya!

Keterpesonaan para wakil rakyat dari OKI ini bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi dasar kekaguman mereka:

1. Eksistensi dan Kepercayaan Masyarakat yang Tinggi: RSUD Kota Bogor terbukti mampu mempertahankan eksistensinya sebagai rumah sakit pemerintah yang sukses menarik minat pasien dari berbagai wilayah, bahkan di luar Kota Bogor. Tren peningkatan jumlah kunjungan pasien dari tahun ke tahun menjadi indikator kuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Pusat Pelayanan Unggulan Nasional: Penetapan RSUD Kota Bogor sebagai salah satu rumah sakit jaringan pelayanan KJSU (Kanker, Kardiologi dan Pembuluh Darah, Stroke, Uro-Nefrologi) dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 menunjukkan komitmen rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi sesuai standar nasional.
3. Inovasi Teknologi dan Manajemen Modern: Ketersediaan teknologi medis canggih seperti MRI, CT-scan 128 slice, ESWL, dan cathlab memberikan kesan mendalam. Selain itu, transformasi sistem pencatatan medis dari manual ke digital yang efisien mempercepat dan mengakuratkan proses pelayanan. Pengelolaan keuangan yang transparan melalui implementasi E-BLUD juga semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas rumah sakit.

Anggota DPRD OKI lainnya, Saryadi, menambahkan, “Sesuai dengan lirik ‘Terpesona’, kami menyaksikan langsung pelayanan yang sangat profesional, cepat tanggap, dan penuh keramahan di sini. Tim di RSUD Kota Bogor tidak hanya memberikan layanan medis semata, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan humanis bagi setiap pasien,” tambahnya.

Inspirasi untuk OKI: Pelajaran Berharga dari RSUD Kota Bogor

Kunjungan kerja ini bukan sekadar kunjungan biasa. Komisi IV DPRD OKI berencana membawa pulang berbagai informasi dan rekomendasi berharga untuk diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuannya jelas, agar masyarakat OKI juga dapat merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang optimal dan berstandar tinggi.

Kunjungan delegasi DPRD Komisi IV OKI ini diterima dengan hangat oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD Kota Bogor, dr. Sari Chandrawati, M.Kes. Dalam kesempatan tersebut, dr. Sari menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan DPRD OKI yang menjadikan RSUD Kota Bogor sebagai salah satu benchmark yang layak untuk diadaptasi di OKI. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bantuan zakat tersebut disalurkan dalam bentuk uang, yang diharapkan dapat meringankan beban pasien dan keluarganya selama masa perawatan. Selain itu, Sekolah Relawan juga menggelar sesi edukasi bagi pasien dan keluarga mengenai tata cara beribadah yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Kami ingin memberikan dukungan moral dan materiil kepada pasien agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik,” ujar Perwakilan Sekolah Relawan, Fadil.

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, yang juga dikenal sebagai Ustad atau Buya, memberikan tanggapannya terkait kegiatan ini. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Sekolah Relawan dalam menyalurkan zakat kepada pasien kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat, tidak hanya dari sisi materi tetapi juga edukasi spiritual yang sangat penting bagi pasien dalam menjalani perawatan. Dengan memahami tata cara beribadah yang benar, pasien tetap bisa merasa dekat dengan keyakinan mereka meskipun dalam keadaan sakit,” ungkapnya.

Sebagai sosok yang dikenal tidak hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai seorang pembina spiritual yang peduli terhadap masyarakat, dr. Ilham menekankan pentingnya dukungan moral dalam menghadapi ujian kesehatan. Kegiatan ini sejalan dengan ajaran agama yang mengajak umat untuk saling membantu dan berbagi.

Salah satu keluarga pasien yang menerima zakat, Ibu Rina, mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Saya sangat bersyukur dengan bantuan ini. Suami saya sedang dirawat di sini, dan bantuan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selagi dia dirawat. Edukasi yang diberikan juga sangat bermanfaat, karena kami bisa belajar bagaimana tetap menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan sakit,” katanya dengan hangat.

Buya Ilham juga menambahkan, “Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, ‘Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, sanak saudara, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, dan orang-orang yang dalam perjalanan’ (QS. An-Nisa: 36). Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan, ‘Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.’ Kegiatan ini sejalan dengan ajaran agama kita untuk saling membantu dan berbagi kepada sesama.”

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat rasa solidaritas di tengah situasi sulit. Sekolah Relawan berkomitmen untuk terus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan hidup.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang telah mempercayakan Pemkot Bogor sebagai tuan rumah kegiatan Proctorship CAPD.

Menurut Hery, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang uronefrologi.

“Kami sangat memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan dengan mengimplementasikan transformasi kesehatan enam pilar. Pilar pertama adalah transformasi integrasi layanan primer, pilar kedua transformasi layanan rujukan, dan pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan, pilar keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, pilar kelima transformasi SDM kesehatan, dan pilar keenam transformasi teknologi kesehatan,” kata Hery.

Hery memaparkan bahwa 2023, gagal ginjal kronis menempati urutan kelima kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Bogor setelah hipertensi, diabetes melitus, jantung, dan stroke.

Dalam tiga tahun terakhir, kasus gagal ginjal kronis mengalami peningkatan. Pada 2021 tercatat sebanyak 1.141 kasus, meningkat menjadi 1.408 kasus pada 2022, dan terus naik menjadi 1.895 kasus pada 2023.

Akibatnya, setiap tahun biaya perawatan dan penanganan penyakit ini terus bertambah, menciptakan tantangan besar bagi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022, khususnya bagian 4g, yang mewajibkan setiap rumah sakit dan klinik utama yang memiliki sertifikat standar dalam pelayanan dialisis untuk menyelenggarakan layanan Hemodialisis (HD) dan Dialisis Peritoneal,” kata Hery.

Ia melanjutkan, bahwa peraturan ini tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pentingnya pengembangan layanan CAPD sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pemkot Bogor sangat memperhatikan dan mendukung sepenuhnya implementasi layanan CAPD. Selain itu, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi erat antara rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat.

“Salah satu target utama program ini adalah memastikan minimal lima persen dari keseluruhan pasien dialisis dapat mengakses terapi CAPD. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemerataan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bogor,” ucap Hery.

Selain itu, bagian dari rangkaian acara ini, dilakukan pula kegiatan skrining penyakit gagal ginjal pada anak dengan metode ‘carik celup’. Skrining ini dilaksanakan pada 1.000 siswa kelas 6 SD dari 25 sekolah dasar di wilayah Kota Bogor.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pengembangan layanan ini, terutama RS Hasan Sadikin dan RS Cipto Mangunkusumo sebagai tim pengampu. Terima kasih pula kepada dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta puskesmas yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan skrining penyakit ginjal pada anak,” ucap Hery.

“Semoga kolaborasi yang kita bangun hari ini menjadi landasan yang kokoh untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang,” sambungnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ini merupakan komitmen bersama melalui transformasi pelayanan kesehatan dalam program pengampuan, di mana RS Hasan Sadikin sebagai RS vertikal mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan kemampuan rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dalam empat hal, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.

Nadia, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa keberhasilan membangun jejaring pengampuan ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia. Dengan menjadikan RSUD Kota Bogor sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan penyakit ginjal, beban rumah sakit di Jakarta dan Bandung dapat dikurangi, sekaligus mendekatkan akses pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Seseorang yang menderita penyakit ginjal akan sangat terpengaruh kualitas hidupnya. Jadi, dengan adanya alternatif cuci darah CAPD ini, meskipun bukan teknologi baru, sangat memudahkan pasien karena alat cuci darah dipasang langsung di dalam tubuh,” kata Nadia.

Namun, ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah edukasi kepada masyarakat. Meskipun prevalensi penyakit ginjal saat ini baru mencapai 0,18 persen, trennya terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi, kita juga sekaligus melakukan kegiatan di sisi hulu, yaitu skrining tes ginjal melalui metode carik celup kepada anak-anak SD di Kota Bogor,” terangnya.

Masih ditempat acara Dirut RSUD Kota dr. Ilham Chaidir M.kes mengatakan perihal kesiapan RSUD dengan sarana Fasilitas, tenaga medis, dan prosedur yang sudah disiapkan untuk memberikan layanan CAPD.

“Kami sangat antusias dengan peluncuran layanan CAPD ini. RSUD Kota Bogor telah menyiapkan ruangan khusus, peralatan modern, dan tenaga medis yang terlatih untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien,” ucapnya.

Selain kerjasama dengan puskesmas, klinik, atau lembaga lainnya untuk menjangkau lebih banyak pasien, Dirut RSUD juga menyampaikan harapan terhadap pengembangan layanan CAPD di Kota Bogor.

“Target kami adalah dapat melayani minimal 100 pasien CAPD dalam setahun ke depan. Kami juga akan bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas di Kota Bogor untuk melakukan deteksi dini penyakit ginjal dan merujuk pasien ke RSUD,” pungkasnya.(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Hari Pahlawan bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat juang mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan harus kita jadikan inspirasi untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar dr. Ilham Chaidir.

Lebih lanjut, dr. Ilham Chaidir menjelaskan bahwa para tenaga kesehatan, khususnya di masa pandemi Covid-19, telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa. Mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan nyawa pasien.

“Para tenaga kesehatan adalah pahlawan masa kini. Mereka berjuang di garis depan untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan,” imbuhnya.

Dirut RSUD Kota Bogor mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kesehatan dan memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan.

“Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan menjaga kesehatan, kita telah ikut berpartisipasi dalam perjuangan bangsa,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

#rsudkotabogor#rsud#iduladha#lebaranhaji

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian (DKPP) sangat serius dalam menangani ketahanan pangan di Kota Bogor. Tak heran bila pemerintah pusat melakukan peringatan Hari Keamanan Pangan se-dunia ini di Kota Bogor. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemkot Bogor menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (HKPS) pada Selasa (11/6/2024).

Acara yang berlangsung di Taman Ekspresi, Kecamatan Bogor Tengah, itu dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan, meliputi penyuluhan pengelola dan penjamah pangan, inspeksi dan pengambilan sampel siap saji, Talkshow terkait keamanan pangan, peresmian Teras Sukasari, hingga Bazar UMKM.

Direktur Penyehatan Lingkungan, Kemenkes, Anas Ma’ruf menerangkan pada tahun ini pihaknya mengusung tema pangan aman adalah tugas bersama untuk menghadapi keadaan tidak terduga.

Anas menyebut terdapat 3 isu besar yang dikaitkan dalam HKPS tahun ini, seperti ancaman kekurangan pangan dunia akibat perubahan iklim, program pemberian makanan bergizi yang aman dan sehat pada anak sekolah, serta program pemberian makanan tambahan yang bergizi pada ibu hamil dan balita.

“Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan pangan siap saji secara nasional, menambah jumlah pengelola dan tenaga penjamah pangan siap saji yang terlatih, mendorong kesadaran masyarakat tentang pangan siap saji, serta memperkuat peran masyarakat dan UMKM dalam praktik penyiapan pangan siap saji,” tuturnya.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, persoalan keamanan pangan di Indonesia saat ini memerlukan perhatian yang serius. Hal ini ditandai dengan banyaknya makanan di pinggir jalan yang harganya terjangkau dan menggugah selera, namun berisiko menimbulkan dampak negatif pada konsumen.

“Oleh karena itu kami menyoroti perlunya regulasi ketat kebersihan dan keamanan pangan. Kegiatan HKPS 2024 ini pun berfokus pada upaya pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan pangan (TPP) siap saji di sentra jajanan pangan,” terang dia.

Dante mengungkapkan setidaknya ada 200 penyakit yang dapat disebabkan oleh pangan yang terkontaminasi. Mulai dari gejala ringan, berat, bahkan kematian.

“Secara umum penyakit ini dapat dicegah dengan cara melakukan pengelolaan pangan yang baik, sehat dan higienis di semua sentra pangan yang ada. Perlu juga memastikan bahwa pangan tersebut sehat dan bebas dari zat kimia berbahaya dan tidak berlebihan mengandung gula, garam, dan lemak,” katanya.

Dirinya menerangkan, terdapat 5 kunci sederhana keamanan pangan menurut WHO yang sangat mudah diterapkan. Diantaranya menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan makan, memasak dengan benar, menggunakan air dan bahan pangan yang aman, serta menjaga pangan pada suhu yang aman.

“Jika lima kunci ini dipegang, maka kesehatan dari tempat pengelolaan pangan akan terjamin sehingga kita bisa menjaga masyarakat tetap sehat dengan menikmati makanan yang lezat. Melalui momentum hari ketahanan pangan nasional, mari kita tingkatkan kualitas pangan makanan siap saji untuk meningkatkan keamanan pangan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari menerangkan, Pemkot Bogor telah berupaya meningkatkan keamanan pangan dalam wisata kuliner dengan berbagai cara.

Mulai dari penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 14 zona, pengembangan sentra makanan dengan melibatkan swasta, hingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pangan Sentra Makanan di Kota Bogor.

Satgas ini berperan melakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi menuju sentra makanan yang standar, sehat, aman dan halal.

“Kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas salah satunya pembinaan, pengawasan, pelatihan, penyuluhan dan stikerisasi kepada para pengelola makanan di sentra makanan dengan melibatkan masyarakat, swasta dan kerja sama lintas sektor,” terangnya.

Peringatan HKPS ini juga dilengkapi dengan peresmian Sentra Kuliner Teras Sukasari yang berada di pinggir Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, kepada sorotrakyat.com menjelaskan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan RSUD Kota Bogor untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan bahwa semua pasien mendapatkan hak-haknya,” kata dr. Ilham, Senin (27/5).

Kebijakan pemberian kompensasi ini berlaku untuk semua jenis layanan di RSUD Kota Bogor, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga penunjang medis. Jenis kompensasi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran standar pelayanan yang terjadi.

“Kompensasi yang diberikan bisa berupa pengembalian biaya, penggantian obat, atau bahkan pemberian layanan gratis,” jelas dr. Ilham.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Kota Bogor dan mendorong RSUD Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. (DR)

Beberapa poin penting dari kebijakan ini:

• RSUD Kota Bogor berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
• Pasien yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar akan mendapatkan kompensasi.
• Jenis kompensasi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran standar pelayanan yang terjadi.
• Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Kota Bogor dan mendorong RSUD Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.

Dampak positif dari kebijakan ini:

• Meningkatkan kualitas layanan RSUD Kota Bogor.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Kota Bogor.
• Mendorong RSUD Kota Bogor untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya.

Kesimpulan:

Kebijakan pemberian kompensasi oleh RSUD Kota Bogor merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan RSUD Kota Bogor dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Editor & Penerbit; Den.Mj

#rsud #rsudkotabogor #kotabogor