Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura. Jika sebelumnya terdapat banyak kategori, kini penilaian disederhanakan menjadi hanya dua kategori, yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa perubahan sistem ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mendorong daerah agar lebih serius mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan pengelolaan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor. Ini sangat tegas dan sangat jelas,” ujar Dedie Rachim, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, penyederhanaan kategori ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, agar tidak lagi setengah-setengah dalam menangani persoalan persampahan.

Selain itu, Dedie Rachim menuturkan bahwa penilaian ini merupakan cerminan wajah kota di mata nasional.

Dedie menjelaskan, penilaian Adipura kini akan sangat menitikberatkan pada kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. Ini pendekatan yang lebih jujur dan objektif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama,” ujarnya.

“Adipura merupakan ukuran nyata apakah sebuah kota benar-benar peduli pada lingkungannya atau tidak,” tutupnya.

Mengutip laman kemenlh.go.id, Mekanisme penilaian Program Adipura terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

• Tahap Pertama, berupa pengumpulan data sekunder kapasitas pengelolaan sampah Kabupaten/Kota berdasarkan data SIPSN.
• Tahap Kedua, adalah tahap klarifikasi Kota/Kabupaten yang dliakukan dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri tentang Adiwiyata.
• Tahap Ketiga, adalah tahap pemantauan dengan memantau: 1) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (50%); 2) Pengurangan Sampah di sumbernya melalui pelibatan aktif masyarakat dan Penanganan Sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah; 3) Anggaran pengelolaan sampah (20%); SDM dan Fasilitas (30%).
• Tahap Keempat, adalah tahap penilaian, yang meliputi skala dan kriteria nilai serta bobot sebagaimana ditetapkan dalam SK MenLH No.1418 Tahun 2025.
• Tahap Kelima (Akhir), yakni Menteri menetapkan Kabupaten/Kota Penerima penghargaan Adipura Kencana, Adipura, sertifikat Adipura dan Predikat Kota Kotor.

Penyerderhanaan Kriteria ADIPURA (Capaian kinerja)

Pada tahun ini terdapat perubahan kriteria, yakni dari sebelumnya 291 kriteria (yang antara lain meliputi kebersihan, pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, keteduhan dan penghijauan, kondisi gulma dan sedimen), kini menjadi 88 kriteria (antara lain kebersihan, pengelolaan sampah, dll). 

Perubahan tersebut meliputi Simplifikasi Metode tanpa mengurangi substansi parameter kunci. Penguatan Korelasi (penguatan korelasi antara pengelolaan sampah dan kebersihan) dan Sistem Penilaian yang Mudah (Sistem penilaian yang mudah digunakan oleh tim pemantau lapangan dengan latar belakang keilmuan yang bervariasi). (FY)

BogorBersih #Adipura2026 #DedieRachim #DaruratSampah #KotaKotor #LaporSampahBogor #InfoBogor #LingkunganHidup #ZeroWasteIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan pantauan awak media Sorotrakyat.com, bau menyengat ini berasal dari tiga titik kandang yang menampung sekitar 7.000 ekor ayam petelur.

Menurut keterangan warga setempat, laporan terkait masalah ini sudah berulang kali disampaikan kepada RT, RW, hingga Kepala Dusun. Namun, keluhan tersebut tidak kunjung mendapatkan respons yang memuaskan dari pihak perusahaan. Puncaknya, pada Senin, 28 Juli 2025, warga bersama LSM SPKB mendatangi perusahaan untuk menyampaikan protes secara langsung.

Popo Hartono, perwakilan dari PT Siny Farm, mengakui bahwa penanganan limbah kotoran ayam masih sebatas ditimbun atau dijemur. Metode yang tidak profesional ini dinilai menjadi penyebab utama polusi yang merugikan kesehatan masyarakat.

Wahyu, Kepala Dusun setempat, membenarkan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta PT Siny Farm untuk memperhatikan kondisi lingkungan. “Sudah beberapa kali kami meminta pada PT Siny Farm supaya memperhatikan lingkungan sekitar agar masyarakat kami nyaman,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, polusi bau ini telah membuat warga merasa tidak nyaman saat beraktivitas. Ia menegaskan bahwa masalah ini sangat serius dan harus segera dicarikan solusi demi ketertiban lingkungan dan kesehatan warga.

“Ini adalah problem yang sangat serius harus segera ada solusinya demi ketertiban lingkungan dan kesehatan. Jangan sampai masyarakat sakit akibat udara yang tercemar dari lokasi yang seluas 3,1 hektare itu,” tegasnya.

Jika tidak ada tindakan nyata dari PT Siny Farm, Wahyu menyatakan bahwa warga tidak akan segan-segan untuk melaporkan permasalahan ini ke dinas terkait agar ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

(H.S) Editor & Penerbit: Den.Mj

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mempercepat pengelolaan sampah dan sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dedie Rachim menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. “Ini juga menjadi tanggung jawab para produsen, seperti produsen mi instan, popok, minuman dalam kemasan saset, dan berbagai produk lainnya yang menghasilkan sampah kemasan. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari produk para produsen ini mencapai jutaan ton. Oleh karena itu, Dedie mendorong kontribusi aktif dari produsen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi limbah kemasan produk mereka. “Permasalahan ini harus benar-benar kita selesaikan bersama. Harus ada kontribusi dari semua pihak,” tambahnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah berupaya memperkuat peran produsen. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan data persampahan nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah dari total 56,63 juta ton yang terkelola dengan baik. Angka ini tidak termasuk sampah yang dibuang ke TPA dengan sistem open dumping.

Untuk mengembalikan fungsi TPA sebagai tempat pemrosesan residu, Hanif Faisol menekankan pentingnya pengalihan sampah ke fasilitas pengolahan dengan membangun rantai pasok ekonomi sirkular berkelanjutan. Offtaker akan menjadi penyerap utama hasil pengumpulan, baik dalam bentuk bahan baku daur ulang, maupun energi seperti RDF (Refuse Derived Fuel), kompos, atau biogas.

Langkah lain yang didorong adalah pengembangan fasilitas pengolahan di tingkat menengah, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

“Dan kami juga akan menguatkan aturan kewajiban produsen untuk mengurangi, mengolah, re-design serta bertanggung jawab terhadap produknya, menjadi salah satu solusi yang diformulasikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan,” kata Hanif Faisol.

Menanggapi dorongan Wali Kota Bogor, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Bijaksana Junerosano, menjelaskan bahwa panduan untuk mendorong tanggung jawab produsen sedang dalam tahap perancangan Peraturan Presiden (Perpres). “Mohon dukunganya dari pak wali dan para kepala daerah semua,” ucapnya.

Bijaksana juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kasar terkait proporsi kontribusi produsen dalam penanganan sampah, yaitu sekitar 25% dari jumlah produk yang didistribusikan. “Itu artinya produsen bisa membantu pengelolaan sampah itu sebanyak 25 persen. Lalu bagaimana cara mengumpulkan dana dari potensi itu, nah ini akan ada dalam Perpres yang sedang dirancang,” jelasnya.

Perpres ini nantinya akan mengatur agar semua produsen, baik lokal, nasional, maupun internasional, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap produk yang mereka hasilkan. “Kalau Anda (produsen) menghasilkan sampah 7 juta lembar, apa kontribusi perusahaan terhadap kota yang menjadi lokasi distribusi produknya. Nah, ini masih digodok,” imbuhnya.

Meskipun Perpres ini masih dalam pembahasan, Bijaksana menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan terkait sampah yang dihasilkan oleh para produsen. “Bersama brand-brand itu bisa duduk bersama membahas apa kontribusi produsen untuk daerah dalam pengelolaan sampah,” pungkasnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan khususnya para produsen, diharapkan permasalahan sampah kemasan sekali pakai dapat teratasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, demi lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.

Selain Kota Bogor, hadir pula kepala daerah penyangga Jakarta, yakni Depok dan Cianjur.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa dalam buka puasa bersama ini juga terdapat beberapa diskusi dan arahan dari Ketua MPR RI, Ahmad Muzani untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang muncul di daerah.

“Antara lain membahas penanganan pasca-bencana serta persoalan terkait sampah dan perizinan di bidang usaha,” ujar Dedie A. Rachim.

Menurut Dedie A. Rachim, Ketua MPR RI juga mengingatkan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sampai menyebabkan investor hengkang akibat permasalahan perizinan.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat komitmen kepada dunia usaha untuk tetap membuka peluang berusaha dan berinvestasi di kota-kota penyangga Jakarta, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, ketenagakerjaan, dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Dedie A. Rachim menambahkan bahwa dengan membuka lapangan kerja, diharapkan angka pengangguran di daerah-daerah tersebut dapat menurun.

Selain itu, diskusi juga membahas sektor pendidikan, khususnya ketersediaan sekolah.

“Iya, kami juga membahas peluang bagi daerah untuk mengajukan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah garuda,” kata Dedie A. Rachim.

Ia menyebut bahwa saat ini Kota Bogor sudah mengajukan pembangunan sekolah rakyat, sehingga perlu menyiapkan lahan serta sejumlah wilayah lainnya untuk mendukung rencana tersebut.

Beberapa isu yang membutuhkan solusi dari pemerintah pusat juga akan dibantu oleh Ketua MPR RI melalui komunikasi dengan instansi terkait.

“Nantinya, Ketua MPR akan berkomunikasi dengan instansi atau kementerian terkait, seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi,” tutur Dedie.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penanaman pohon tersebut dilakukan di Floodway Cisangkuy yang berada di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, pada Minggu (06/08). Dijelaskan oleh Ketua KNPI Cangkuang, Fajar Firmasyah mengatakan bahwa untuk wilayah Floodway Cisangkuy Kecamatan Cangkuang yang berada di
Kabupaten Bandung, akan ditanami pohon dengan target 400 pohon yang tertanam.

“Pada siang hari ini di wilayah Floodway Cisangkuy, Kabupaten Bandung, nanti akan ditanam sejumlah 400 pohon. Semua berasal dari Komunitas LIngkungan PELIJA dan DLH Kab. Bandung,” jelasnya kepada sorotrakyat.com.

Direktur Eksekutif PELIJA Provinsi Jawa Barat melalui Sekertaris PELIJA Provinsi Jawa Barat, Urik mengajak Pemuda dan masyarakat Kecamatan Cangkuang untuk menanam pohon sedini mungkin untuk penyediaan Oksigen sekaligus untuk memperbaiki Efek Rumah Kaca yang ada di sekitar Desa Tanjungsari.

Pihaknya juga menyebutkan dengan menanam pohon, akan bermanfaat untuk masyarakat melihat berbagai fungsinya.

“Menanam pohon adalah menanam kebaikan Oksigen masa depan. Sekaligus kita memperbaiki fungsi Ekosistem Hijau Berkelanjutan, sekaligus kita memperbaiki lingkungan hidup yang sehat. Karena alam ini merupakan warisan anak cucu sehingga kita harus sebanyak banyaknya menanam, sesering mungkin menanam,” ungkapnya.

Selain untuk menyediaan Oksigen, menurutnya manfaat lain yang bisa diambill yakni sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara. Selain itu, sebagai langkah untuk mengembalikan fungsi Lahan yang dulunya Krisis Ekosistem Hijau Pasca Proyek Floodway Cisangkuy. Dengan demikian, sebagai pengendali banjir, longsor dan erosi. Adapula keanekaragaman hayati yang akan tercipta dengan menanam pohon selain berfungsi meningkatkan daya tampung daerah aliran sungai.

“Kalau daerah hulu sehat, otomatis di daerah bawah itu sehat. Mulai sekarang indeks kualitas lingkungan hidup sudah masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red), artinya kita harus sudah melakukan aksi kegiatan untuk memperbaiki kualitas hidup. Ada tiga unsur yakni unsur air 30 persen, udara 30 persen, 40 persen kualitas tutupan lahan yang terdiri dari tanaman pepohonan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KNPI Cangkuang yang turut menanam pohon mengajak masyarakat ikut andil dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Penanaman pohon ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim, mewujudkan desa yang bersih, hijau, dan bebas dari pencemaran lingkungan, serta mengurangi risiko bencana di desa. Jadi kalau kita menanam pohon dan pohonnya memproduksi oksigen, yang lewat
menghirup udara oksigen dari tanaman yang kita tanam itu amal jariyah, menghidupi jutaan orang,” pungkas Fajar Firmasyah. (RP/red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kuat dugaan Limbah dari kegiatan itu telah mencemari lingkungan selam kurun waktu tidak kurang dari 10 tahun berjalan.

Dari serpihan hasil wawancara awak media Sorotrakyat.com dengan narasumber SI (29 Maret 2023 pukul 14:54 WIB) yang kami tuangkan ini tentunya agar masyarakat hingga pemangku kebijakan mulai tingkat wilayah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bisa menyimpulkan. Tentunya awak media Sorotrakyat.com terlebih dahulu sudah minta ijin untuk mewawancarai.

Awak media Sorotrakyat.com pun menanyakan aktivitas narsum SI saat dilokasi. “Suara bising ini sedang apa Bu?,” saat ditanya.

“Lagi ngolah batu emas,” jawab SI dengan mimik wajah santai dan juga ramah.
Berlanjut, Ia pun lalu menyampaikan bahwa lokasi, alat pengolahan alias gelundung itu milik suaminya sendiri.

Ketika ditanya kepemilikan tempat dan pengolahan emas tersebut, dirinya menjawab, “punya suami saya, kebetulan sedang gak dirumah sih yah,” jawab SI sambil tersenyuman ramah namun diwajah terselip penyesalan atas moment ini suami nya sedang tidak di tempat.

Lebih lanjut narasumber secara gamblang dan terbuka ia pun menuturkan mulai dari lama kegiatan itu digeluti oleh suminya, walau penggunaan zat kimia mercury dan pembelianya, begitu pun disampaikan nya tempat lokasi penampungan hasil produksi hingga penggunaan air, limbah yang nati nya kering dengan sendirinya dialam kubangan penampungan.

Penggunaan arus listrikan sebagai tenaga penggerak alat produksi, bahkan ia pun mengungkapkan bahwa masih ada 5 warga lain dilingkungan itu melakukan kegiatan yang sama.

Sesi wawancara ditutup dengan harapan agar usaha yang bisa digeluti suaminya itu bisa seperti dulu saat masa gemilang,lebih kurang nya 30mnt lalu kami berpamitan.

Berlanjut di tempat terpisah, dihari yang sama awak media Sorotrakyat.com berhasil mewawancarai Staf Desa Pabangbon.
Disampaikan nya bahwa, di beberapa tahun silam memang sempat ada penutupan atas kegiatan ilegal itu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Staf Desa.

“Dulu sekitar tahun 2021 sempat turun dari Dinas Lingkungan Hidup memang, selepas itu kami tidak mendengar lagi ada nya kegiatan itu,” tuturnya.

Nampak nya unsur kelalaian etah kesengajaan alias pembiaran dari pihak pemerintah Desa hingga Kecamatan mencuat, hal ini terungkap setelah Staf Desa itu mengatakan, “lantaran kami jarang kunjungan ke lapangan sih ya,jadi baru tau kali ini kegiatan itu jalan lagi,” ujarnya.

Artinya selapas turunnya Dinas Lingkungan Hidup di beberapa tahun silam, hingga kini masyarakat tidak diberikan pendampingan atau pembinaan secara khusus dari pihak terkait.

Kendatipun demikian ternyata Staf Desa pun sangat menyadari bahwa kegiatan itu dilarang lantaran menurut nya, akan ada banyak dampak negatif yang akan terjadi dan dirasakan, baik oleh lingkungan saat itu ataupun jangka panjang.

“Tdak dibenarkan, lantaran bisa mencemari lingkungan hidup,” ucapnya.

Naumun diakhir wawancara, ia masih sempat berdalih dengan mengatakan “tidak sepengetahuan kami, karena dari pihak warga nya gak pernah koordinasi dengan kami,” pungkasnya. (HrS)

Editor & Penerbit : Den.Mj