Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, yang juga menjabat sebagai Ketua IndustriALL Indonesia Council, menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi global untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi di seluruh dunia.

Iwan Kusmawan menyoroti urgensi sosialisasi Global Framework Agreement (GFA) hingga ke tingkat pabrik. GFA merupakan kesepakatan global antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.

“GFA ini harus tersosialisasi ke setiap perusahaan atau pabrik yang mengerjakan merek-merek yang telah ikut menandatanganinya,” ujar Iwan saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com disela kegiatan acaranya, Selasa (26/08).

Selain GFA, pertemuan ini juga membahas pentingnya Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia. Menurut Iwan, setiap pekerja di 50 negara yang memiliki perusahaan Coach harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Komitmen HRDD ini bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan komitmen global.

SPN mengusulkan advokasi alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Advokasi alternatif ini dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan. GFA dan HRDD sendiri merupakan bagian dari bentuk advokasi alternatif ini.

“Jika terjadi konflik kepentingan atau masalah regulasi, bisa diselesaikan melalui advokasi alternatif,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya dialog sosial yang efektif dan pencegahan praktik union busting, di mana perusahaan mencoba menghalangi kebebasan berserikat. Iwan berharap pertemuan ini menjadi pemicu untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di setiap negara.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional
Pertemuan ini menjadi yang keenam bagi delegasi Coach global, dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Persiapan yang matang telah dilakukan untuk memastikan pertemuan ini berjalan sukses.

“Seluruh delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat merespons baik karena ini adalah pertemuan keenam, dan tahun ini Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah,” kata Iwan.

Sebagai tindak lanjut, SPN mengusulkan agenda pelatihan khusus bagi para pekerja untuk mendalami GFA, HRDD, dan advokasi alternatif. Usulan ini diterima dengan baik oleh Global Union dan akan dibahas dalam kongres mereka pada bulan November mendatang.

Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan kelompok Pochen Group pada 28-29 Agustus di lokasi yang sama, yaitu Hotel Salak Heritage, Bogor.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Catur Andarwanto SH., selaku Sekretaris Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami tidak akan mundur! Kami akan terus beraksi di Kemendag sampai ada kepastian tentang Permendag No.8 tahun 2024!” tegas Catur saat diwawancarai oleh para awak media.

Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikecam SPN karena berpotensi memicu banjir produk impor tekstil murah. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup industri tekstil nasional dan menjerumuskan buruh tekstil ke jurang PHK massal.

“Pada aksi pertama tanggal 3 Juli 2024, perwakilan Kemendag berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Menteri Perdagangan. Namun, janji tersebut hanya angin kosong. Hari ini, tidak ada satupun perwakilan Kemendag yang mau menemui para demonstran,” ucap Catur.

Kekecewaan SPN pun semakin memuncak. Iwan Kusmawan SH., Ketua Umum SPN, ditempat terpisah saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com menyampaikan ultimatum nya.

“Batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2024! Jika tidak ada tanggapan atau perbaikan dari Kemendag, kami akan gelar aksi yang lebih besar dan masif!,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan bahwa SPN tidak sendirian. Aksi mereka mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh lainnya.

“Ini bukan hanya perjuangan SPN, tapi perjuangan seluruh buruh tekstil di Indonesia! Kita harus bersatu padu melawan Permendag No.8/2024 yang menindas ini!,” ujarnya.

Akankah Kemendag mendengar suara buruh? Ataukah mereka akan tetap bersikukuh dengan keputusannya yang merugikan? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Masih kata Iwan, Satu hal yang pasti: buruh tekstil tidak akan pernah menyerah! Perjuangan mereka masih panjang, dan aksi besar menanti jika tuntutan mereka tidak dipenuhi!.

“Mari kita dukung perjuangan buruh tekstil! Lawan keserakahan dan penindasan!,” pungkasnya.

Sementara setelah berita ini ditayangkan, pihak Kemendag belum memberikan keterangan resmi nya terkait aksi unras masa buruh hari ini yang digelar didepan gedung Kendag. (DR)

Editor& Penerbit : Den.Mj

Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan seruan mendesak kepada pemerintah untuk menyelamatkan industri nasional yang tengah terpuruk akibat gempuran produk impor. “Kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal, seperti Permendag No 8 Tahun 2024, jelas-jelas merugikan industri tekstil dan logistik nasional,” serunya.

Lebih lanjut, Iqbal mengkritik keras UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilainya hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja dan memperburuk kondisi kerja. “Cipta Kerja ini adalah undang-undang zalim yang mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK dengan pesangon murah. Buruh pun menjadi korban,” tegasnya.

Pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan penghentian PHK liar menjadi dua tuntutan utama dalam aksi ini. SPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan kebijakan yang merugikan buruh dan memperparah kesenjangan sosial.

“Kita harus bersatu padu untuk melawan keserakahan para kapitalis dan penguasa yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Sudah saatnya kita perjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” seru Iqbal diiringi sorak-sorai massa.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan tekad kuat SPN, KSPI dan kaum buruh untuk melawan berbagai kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di tengah maraknya gelombang PHK dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyatnya dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh dan mendorong kebangkitan industri nasional.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan industri tekstil dan logistik nasional yang tengah terpuruk akibat kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal. Terlebih dengan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merugikan industri domestik.

“Banjir produk impor yang murah telah mematikan industri lokal dan merenggut lapangan pekerjaan. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tegas Iwan.

Selain itu, SPN juga menuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Menurut SPN, UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja serta memperparah kondisi kerja menjadi semakin tidak adil.

“UU Cipta Kerja adalah biang keladi dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Pencabutan UU ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Iwan.

SPN juga menyoroti maraknya PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Dalam aksi ini, SPN menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pekerja dari PHK.

“Stop PHK! Kami ingin hidup layak, bukan dihantui rasa cemas akan kehilangan pekerjaan,” teriak para buruh dalam aksi tersebut.

Aksi SPN dan KSPI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang pro-buruh dan pro-industri nasional.

Berikut beberapa poin penting dari aksi unjuk rasa SPN dan KSPI:

• Desak pencabutan Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Tuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
• Stop PHK dan lindungi hak-hak pekerja
• Selamatkan industri nasional dan ciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa kaum buruh masih solid dan kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah diharapkan dapat mendengar suara buruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menurut Said Iqbal, massa aksi berasal dari berbagai organisasi serikat buruh dan serikat petani seperti KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan SPI.

Dalam unjuk rasa ini, massa aksi membawa tiga tuntutan, yaitu: turunkan harga minyak goreng; turunkan harga bahan pokok; dan ganti Menteri Perdagangan.

“Kita meminta pemerintah melakukan stabilisasi harga dan menurunkan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tentu ini akan memberatkan masyarakat,” kecamnya.

Dia menambahkan bahwa, terlebih ini terjadi di saat kenaikan upah buruh di tahun 2022 ini sangat kecil, bahkan di beberapa daerah tidak mengalami kenaikan.

“Harga minyak goreng Rp 23.900 per liter sangat memberatkan buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, miskin desa, miskin kota, pengangguran. Bahkan tidak hanya mahal. Tetapi juga langka dan rakyat harus mengantri seperti pengemis,” kata Said Iqbal.

Padahal saat ini Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, dengan angka produksi 40 juta ton lebih per tahun. Atas dasar itu, buruh mengutuk keras Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian, yang tidak bisa mengendalikan negeri penghasil CPO terbesar dunia, karena minyak goreng saat ini langka dan mahal.

“Kami menuntut Menteri Perdagangan diganti karena telah gagal mengendalikan harga,” tegasnya.

Disampaikan Said Iqbal, aksi ini adalah aksi awalan yang dilakukan oleh kaum buruh dan petani. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Partai Buruh bersama Serikat Buruh dan Serikat Petani akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar dan meluas di seluruh Indonesia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj