Kegiatan yang dihadiri para camat dan lurah se-Kota Bogor ini diselenggarakan di The Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (20/12/2021).

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Rahmat menyebutkan, terkait PTSL Kota Bogor Tahun 2021 menyisakan sedikit dan tinggal proses penyerahan. Diakuinya, untuk kendala sejauh ini lebih dikarenakan sengketa sehingga tidak boleh diterbitkan.

“Untuk tahun 2022 ditargetkan sebanyak 12 ribu bidang tanah dan datanya sudah lengkap, sehingga diharapkan Kota Bogor satu-satunya menjadi terdata dan terdaftar secara keseluruhan,” kata Rahmat.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan, Kota Bogor telah memiliki 94 persen peta lengkap dari 68 kelurahan dan tersisa 2 kelurahan yang belum memiliki peta lengkap. Akhir tahun 2021 diharapkan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah seluruh kelurahan sudah memiliki peta lengkap.

Untuk PTSL Kota Bogor, Sekda meminta para lurah dengan monitoring camat untuk membantu BPN Kota Bogor sebagai antisipasi sedini mungkin dari kemungkinan potensi persoalan yang mungkin timbul.

Pada kesempatan itu Syarifah menyampaikan, saat membaca data, mengamati kondisi yang ada dan turut serta dalam pelaksanaan kepemerintahan bersama dengan pihak terkait, inti semua persoalan hukum adanya di pertanahan. Hal itu menjadi keprihatinan dan kewaspadaan semua, pengaturan dengan hak kepemilikan seringkali muncul menjadi konflik, sosial ekonomi, juga termasuk didalamnya.

“Untuk PTSL tahun 2022 yang menargetkan sebanyak 12 ribu bidang, diharapkan untuk dibagi sambil dievaluasi secara periodik serta bisa diselesaikan 100 persen. Camat dan Lurah untuk peta lengkap saya harapkan siap untuk membantu BPN Kota Bogor, karena nanti ke depan akan menjadi data sehingga kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Pertemuan ini, salah satunya dimaksudkan sebagai antisipasi dan perbaikan-perbaikan data yang ada,” kata Syarifah.

Diantara persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi antara lain penentuan harga lahan maupun mark up dalam pembebasan lahan. Sosialisasi pemanfaatan Peta Nilai Bidang Tanah diharapkan Syarifah, menjadi langkah perbaikan untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan Zona Nilai Tengah (ZNT) melalui pendekatan kawasan atau zona. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Menanggapi rencana Pendirian Pabrik Semen Baru di Kutai Kalimantan Timur
dalam waktu dekat ini, kami dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen
Indonesia (FSP ISI) dengan ini kami mempertanyakan kepada pemerintah, apa
urgensi dan alasan yang kuat atas pendirian Pabrik tersebut,” kata Kiki.

Ada lima alasan kondisi saat ini di Industri Semen Nasional yang dijelaskan oleh Plt Ketum FSP ISI sebagai berikut ;

1. Tahun 2020 Kondisi Industri Semen Nasional mengalami penambahan 3 pabrik baru, maka kapasitas produksi semen nasional menjadi 117 Juta Ton, sehingga terjadi oversupply sebesar 42 Juta Ton.

2. Di Pulau Kalimantan saat ini telah berdiri 2 pabrik semen dan 1 Grinding
Plant dengan total kapasitas produksi 7,3 Juta Ton, sementara konsumsi di
Pulau Kalimantan sebesar 4,4 Juta Ton, sehingga mengalami oversupply
sebesar 2,9 Juta Ton

3. Di Pulau Sulawesi saat ini telah berdiri 3 pabrik semen, dengan Total
kapasitas produksi mencapai 13,8 Juta Ton, sementara konsumsi di Pulau
Sulawesi hanya mencapai 6,1 Juta Ton (Utilisasi 50%), sehingga mengalami
oversupply sebesar 7,7 Juta Ton. Yang bisa memenuhi kebutuhan semen
di Kalimantan Timur.

4. Maka secara keseluruhan di Kalimantan dan Sulawesi mengalami Oversupply
10,6 Juta Ton yang belum terserap dan masih ada 31,4 Juta Ton lagi oversupply
secara nasional, sehingga tidak membutuhkan Pendirian Pabrik Baru di
Kalimantan Timur.

5. FSP ISI tidak anti Investasi, akan tetapi pendirian pabrik baru di tengah kondisi
Oversupply, bukan pilihan yang bijak untuk pengembangan investasi saat ini,
karena :
– Dengan adanya Oversupply , menyebabkan penutupan sebagian Pabrik
existing (Utility rendah).
– Bertambahnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah terjadi
saat ini.
– Terjadi Defisit keuangan perusahaan yang mengakibatkan gagal bayar
investasi perbankan.

– Terjadi Persaingan usaha yang tidak sehat (Predatory Pricing).
– Kepercayaan investor di Indonesia yang akan berkurang.
– Kekhawatiran Industri Semen Nasional mengalami nasib yang sama
dengan Industri Baja Nasional.

Dengan 5 (lima) alasan diatas, FSP ISI mendesak kepada pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan Moratorium Pendirian Pabrik Baru sampai Tahun 2030,
demi Kejayaan Industri Semen Nasional dan Kesejahteraan Warga/Rakyat
Indonesia.

Selanjutnya FSP ISI, meminta kepada Komisi VI DPR-RI untuk mendorong
pemerintah agar melakukan moratorium Pendirian Pabrik Semen Baru melalui
Kementerian Perindustrian, kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/
Kepala BKPM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN.

“FSP ISI akan terus memonitor perkembangan perihal Pendirian Pabrik Semen Baru
ini, dan terus mengawasi dan mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan Moratorium Pendirian Pabrik Semen Baru,” pungkas Kiki. (Red)