Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana. Malam puncak penganugerahan AHI 2025 digelar meriah di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya, pada Kamis (25/9/2025).

Penghargaan ini menandai pengakuan atas kinerja Pemkot Bogor dalam memanfaatkan platform media sosial sebagai kanal komunikasi publik yang cepat, transparan, dan sangat mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kota Bogor dalam menghadirkan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial mendapat pengakuan nasional,” ujar Wali Kota Dedie A. Rachim.

Beliau juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif. “Tentunya capaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh jajaran, khususnya Diskominfo, serta dukungan warga Bogor yang aktif berinteraksi dengan kanal resmi Pemkot,” tambahnya.

Wali Kota Dedie Rachim melihat penghargaan ini sebagai motivasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Menurutnya, media sosial pemerintah harus lebih dari sekadar saluran komunikasi.

“Kami ingin media sosial pemerintah tidak hanya sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan aspirasi warga, sehingga tercipta pemerintahan yang partisipatif dan lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya optimis.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rudiyana, menegaskan bahwa predikat Institusi Publik Terpopuler adalah buah dari kerja kolektif tim komunikasi Pemkot Bogor.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga konsistensi dalam menyajikan konten yang informatif, edukatif, sekaligus interaktif. Media sosial pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membangun dialog yang sehat dengan masyarakat,” jelas Rudiyana.

Ia berkomitmen untuk terus berinovasi. “Ke depan, kami akan terus berinovasi agar kanal resmi Pemkot semakin relevan dan dekat dengan warga,” tutupnya.

Selain Kota Bogor, penghargaan Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial kategori Kota juga diberikan kepada Kota Tangerang dan Kota Surabaya.

Sementara itu, untuk kategori Kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bogor. Di kategori Provinsi, penghargaan bergengsi ini diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa Sibadra menjadi salah satu kanal resmi yang dapat digunakan anak-anak untuk menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Pemkot Bogor.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kota Bogor memiliki akses yang mudah dan aman untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka. Melalui Sibadra, mereka dapat melapor dengan lebih cepat dan responsif,” ujar Rahmat, Jumat (14/3/2025).

Selain melalui aplikasi Sibadr yang dapat diunduh di perangkat Android dan iOS, laporan juga dapat disampaikan via WhatsApp ke nomor 0811-9600-0060. Diskominfo Kota Bogor juga mengintegrasikan layanan ini dengan SP4N LAPOR di www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708, sistem pengelolaan pengaduan nasional yang memudahkan koordinasi antar instansi dalam menangani laporan masyarakat.

Pemkot Bogor menghimbau anak-anak agar tidak ragu untuk menggunakan layanan ini jika ada hal-hal yang ingin disampaikan.

“Kami mengajak anak-anak untuk berani melapor jika mengalami atau melihat sesuatu yang tidak sesuai, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun tempat lainnya. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, sehingga mereka tidak perlu takut untuk berbicara,” kata Rahmat.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang mengetahui hak mereka dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat yang mewakili Pemkot Bogor di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11/2024).

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Diskominfo dan mitra yang terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik, sehingga dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Rahmat, keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang (UU).

Atas dasar itu, Pemkot Bogor akan terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik yang transparan dan bertanggung jawab serta menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Bogor.

“Sehingga Pemkot Bogor dapat terus memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat lebih luas lagi dari sisi keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Komisi Informasi pusat dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang diberikan, serta kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mengawal, memantau dan memberikan masukan untuk terus meningkatkan manfaat yang lebih besar.

Sementara, dalam sambutan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan bahwa yang terpenting dalam keterbukaan informasi publik adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pertanyaan masyarakat bisa dijawab dengan kebijakan yang telah disiapkan terkait keterbukaan informasi publik.

“Karena keterbukaan memang sudah seharusnya dilakukan oleh semua badan publik. Sehingga, badan yang belum melaksanakannya diingatkan, dan yang sudah melaksanakannya diberikan penghargaan bagi yang terbaik dari yang terbaik,” ucap Bey.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa Monev ini dilaksanakan untuk menilai kepatuhan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi, Komisi Informasi ini hanya melihat bahwa badan publik ini telah memenuhi standar-standar layanan informasi yang sudah diberikan oleh Komisi Informasi. Harapan kedepannya konsistensi ini dapat dilanjutkan terus, karena keterbukaan informasi publik ini bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai badan publik yang telah berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing-masing.

“Bagi kami, Monev keterbukaan informasi ini penting karena secara regulasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011,” tuturnya.

Dengan demikian, Monev ini membuktikan adanya komitmen dari badan publik di Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan motivasi kepada semua badan publik yang telah serius melaksanakan undang-undang dan Perda sebagai bentuk penghargaan dan sanksi. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kopdar yang dihadiri puluhan admin medsos kelurahan dan kecamatan se-Kota Bogor ini sebagai upaya meningkatkan kualitas konten media sosial kelurahan dan kecamatan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, hal yang salah jika menganggap medsos sebagai pencitraan. Namun medsos bisa mendekatkan warga kepada birokrasi agar bisa bekerja lebih cepat.

“Kita hidup di era sistem membangun perilaku. Dengan sistem medsos yang kita bangun, kita mendekatkan warga kepada birokrasi dan agar birokrasi bisa lebih cepat lagi. Kota-kota maju di Indonesia dan di dunia kulturnya terbangun karena sistem. Tujuh tahun saya fight membangun sistem. Ini perjuangan kita membangun kultur,” tegasnya.

Ia menekankan, pertama tugas admin ini yakni menyampaikan program prioritas Kota Bogor secara detail dan menarik kepada warga, termasuk yang sudah dilakukan Pemkot Bogor.

Kedua, merupakan pasukan terdepan untuk mendeteksi keluhan warga. Mulai dari mendeteksi, mengkoneksikan ke dinas terkait dan memberikan respon.

“Ketiga, di setiap wilayah selalu ada hal menarik, dari nama wilayah juga menarik ada cerita apa, arti nama wilayah, di ekspose apalagi hal-hal yang inspiratif. Karena Bogor juga bukan tentang istana, kebun raya dan bukan tentang Bima Arya, tapi tentang 68 kelurahan yang penuh dinamika dan keindahan, yang indah bisa diketahui, yang menyedihkan bisa diatasi,” katanya.

Menurutnya, ada stereotip tentang birokrasi, stereotip ini image atau citra dimana bisa iya bisa tidak, bisa benar bisa bohong, bisa fakta bisa keliru.

Dia mengatakan, stereotip birokrat itu malas dan cuek, males karena dianggap pekerjaannya tidak jelas atau kalaupun ada pekerjaan, kerjanya lambat dan cuek karena warga maunya apa, dikerjainnya apa.

“Tujuh tahun jadi wali kota saya dapat gambaran yang lebih utuh, di wilayah, di dinas ada yang males ya males aja, cuek mau warga komplain sekalipun, karena berpikirnya kalau rajin juga gaji segitu dan jabatan susah naik,” ujarnya.

Namun, diakuinya tidak sedikit juga ia bertemu dengan birokrat yang wataknya rajin, inovatif, kerjanya sampai malam, warga lapor langsung gesit, warga tidak lapor pun tetap turun ke lapangan. Ia pun sangat menyukai birokrat yang seperti ini.

“Jadi ukurannya simple, ketika ia turun ke lapangan, kalau lurah dan camat banyak disapa atau ditegur warga membuktikan camat dan lurah rajin turun, dan sebaliknya,” katanya.

“Tugas saya sebagai atasan bagaimana yang rajin dan responsif ini menjadi mainstream, warga tahu itu, jadi diangkat sosok-sosok ideal tadi, dan yang belum baik terus didorong,” jelasnya.

Tak ayal, menurutnya, membangun sistem sama dengan membangun perilaku. Banyak yang menjadi rajin karena absen digital, banyak yang tidak berani korupsi karena sistem non tunai. Ia pun mengaku termasuk aliran yang percaya sistem yang dibangun membentuk perilaku orang.

Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, Kopdar ini merupakan pertemuan pertama sejak Pandemi Covid-19. Sebelumnya para jubir digital ini sudah pernah mendapatkan pelatihan.

Pihaknya pun sudah melakukan pelatihan keliling sejak September agar ada peningkatan di akun media sosial kelurahan dan kecamatan menjadi semakin aktif.

“Jadi ini dalam rangka meningkatkan kualitas konten dan follower dari akun medsos pemerintahan. Ke depan semoga bisa lebih rutin lagi meningkatkan sosialisasi dan pencapaian pemerintah,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj