“Saya sangat terkejut melihat kantor PDJT yang harusnya merepresentasikan perusahaan pemerintah, malah terlihat seperti kandang ayam yang tidak terawat dan tidak terurus,” ujar ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy.

Rusli bersama Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor Lusiana Nurissiyadah dan anggota lainnya, Safrudin Bima, Mahpudi Ismail, dan Ujang Sugandi menjelajah ruangan di kantor PDJT. Salah satu ruangan yang disambangi oleh para anggota DPRD Kota Bogor ini terlihat banyak sampah dan debu. Bahkan listrik pun tidak mengalir, sehingga menyebabkan ruangan terlihat gelap gulita.

Rusli juga mengungkapkan, berdasarkan laporan dari salah satu karyawan yang ada di kantor PDJT bahwa direktur anyar PDJT baru sekali saya menyambangi kantor tersebut. Hal ini menambah rasa kekecewaan para anggota legislatif Kota Bogor.

“Seharusnya, direktur baru itu langsung berbenah. Masa ke kantor saja Cuma sekali. Kalau dari dalamnya dan kondisi kantor saja sudah tidak benar, gimana nanti kedepannya,” tegas Rusli.

Budi, salah satu supir Biskita yang berada di kantor PDJT mengeluhkan kepada para wakil rakyat ini bahwa ia belum menandatangani kontrak kerja. Padahal sejak kemarin, ia sudah ditugaskan untuk menjadi supir Biskita Transpakuan koridor satu.

Tak hanya Budi, ia mengaku ada 45 orang supir lainnya yang belum tanda tangan kontrak kerja. “Seleksi semua sudah selesai, sudah dipekerjakan, tapi kami belum tanda tangan kontrak kerja. Ini yang kami khawatirkan,” ujar Budi.

Menanggapi hal ini, Safrudin Bima mengaku miris atas kinerja dari direktur PDJT Kota Bogor. Ia menilai seharusnya setelah dilakukan pelantikan, direktur yang baru segera berbenah kantor dan menyiapkan segala dokumentasi untuk para pekerja.

“Ini kan kacau. Biskita sudah beroperasi, tapi kontrak kerja belum ditanda tangani. Gimana nasib para pekerja nantinya,” tegas Safrudin.

Safrudin juga menyoroti perilah supir Biskita Transpakuan yang diisi oleh supir rekrutan anyar, bukan supir angkot yang dibina oleh PDJT untuk mengemudikan Biskita Transpakuan, sesuai janji Walikota Bogor Bima Arya.

“Saya akan memanggil pihak PDJT untuk membuka ini semua. Kami di Komisi II DPRD Kota Bogor akan memfokuskan agar kondisi kantor kedepannya lebih representative dan karyawannya semua orang Bogor serta supir angkot yang sudah direduksi sesuai janji Walikota,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam acara tersebut, diskusi ringan antara legislatif dengan pewarta berjalan dengan membahas arah pembangunan Kota Bogor di 2022.

Sebab, saat ini DPRD Kota Bogor tengah membahas Rancangan APBD 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

Atang menerangkan, dalam RAPBD sebesar Rp2,45 triliun, rencana pembangunan Kota Bogor akan mengarah kepada pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi.

Meski anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap prirotas, namun pos anggaran untuk peningkatan ekonomi akan lebih ditingkatkan.

“Prioritas 2022 tetap menyiapkan penanganan Covid-19. Namun fokus lainnya adalah pemulihan ekonomi, baik melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, maupun belanja pemerintah yang mungkin menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Atang.

Tak hanya itu, program prioritas seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 25 ribu juga tetap menjadi prioritas.

Disamping, DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor mulai melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.

“Sesuai dengan RPJMD, target pembangunan RTLH akan tetap menjadi prioritas. Ditambah penyelesaian Masjid Agung, iuran BPJS warga tidak mampu, beasiswa, pembangunan sekolah, RS, insentif guru ngaji, dan dana sosial untuk disabilitas. Disamping itu, kami juga mendorong agar pembangunan SMP, sistem drainase untuk mengatasi banjir dan infrastruktur mulai diratakan ke wilayah-wilayah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Eka Wardhana menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD, dimana teman-teman disabilitas yang kurang tersentuh bisa mendapatkan keleluasaan kegiatan dengan adanya perda disabilitas.

“Untuk itu kami mencoba memfasilitasi teman-teman disabilitas agar lebih mendapatkan perhatian dengan cara menerbitkan perda disabilitas,” ujar Eka.

Fokus Kebijakan per Komisi

Hadir di waktu yang sama Ketua Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kota Bogor.

Fokus dari komisi II DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Rusli masih tertuju kepada penyehatan PDJT dan peningkatan pendapatan.

“PDJT ini kami ingin bisa berakselerasi. Dengan adanya biskita, itu menurut saya sudah baik, tapi nahkoda (Dirut PDJT, red) ini yang menjadi fokus kita. Kami ingin PDJT dipimpin oleh direksi yang bisa mengembalikan marwah perusahaan pelat merah ini,” tegas Rusli.

Sedangkan, dari Komisi III, Zaenul Mutaqin menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.

Meski sudah melakukan sidak ke lokasi pembangunan Masjid Agung, Alun-alun Kota Bogor dan Pasar Tanah Baru. ZM mengaku, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan pedestarian Suryakencana.

“Kami ingin memastikan pembangunan yang masih dalam proses pembangunan tidak ada yang bermasalah. Seperti pembangunan pedestarian Suryakencana, karena info yang kami terima ada pembangunan taman diatas pedestarian. Nah ini kita tidak tahu awalnya seperti apa. Makanya kami akan sidak lokasi tersebut nantinya,” tegas ZM.

Terakhir, dari Komisi IV, Said Muhammad Mohan, menerangkan dalam tupoksinya yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, saat ini tengah menyoroti meningkatnya kasus DBD di Kota Bogor.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh Mohan, IGD RSUD Kota Bogor mulai penuh oleh kasus DBD.

“Kami ingin ini menjadi perhatian Dinkes Kota Bogor, lalu rumah sakit siaga dan masyarakat juga ikut siaga. Sebab, DBD ini cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan benar, karena tahun sebelumnya sempat menjadi KLB,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj