Sebab menurutnya sejauh ini aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) milik Dinsos Kota Bogor masih belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia yang mengelola.

“Aplikasi Solid sampai hari ini kita belum puas. Sistem bagus tapi SDM tidak mendukung. Dinsos sudah maksimal, nah sekarang tinggal dikembangkan SDM-nya di Kelurahan,” kata Mohan, Selasa (9/11).

Tak hanya itu, Mohan juga turut menyoroti pelayanan rumah sakit di Kota Bogor, khususnya RSUD Kota Bogor.

Ia meminta agar setelah adanya lonjakan badai pandemi Covid-19 kemarin, RSUD Kota Bogor mulai berbenah diri agar siap menghadapi gelombang berikutnya atau adanya penanganan penyakit lainnya.

“Jadi kemarin itu kita kan sudah maksimal sekali ya, RSUD Kota Bogor sudah bagus. Nah sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti sektor pendidikan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Disdik terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sistem pembelajaran tatap muka.

“Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang,” tegasnya.

Tak hanya itu, masalah tawuran pelajar juga masih menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dimana kordinasi dengan MKKS, Satgas Pelajar dan KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.

“Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi Kota Pendidikan,” tutup Endah.

Sekadar diketahui anggaran sektor pendidikan di dalam RAPBD 2022 sebesar Rp491 miliar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kedatangan orang tua murid ini, diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan dan anggota Komisi IV Endah Purwanti, Devie Prihartini Sultani serta Achmad Rifki Alaydrus.

Mohan mengungkapkan, orang tua murid dari SMP Negeri 1 Kota Bogor mengkhawatirkan bagaimana jika anaknya terpapar covid-19 di sekolah nanti. Selain itu juga perwakilan orang tua murid ini menanyakan bagaimana mekanisme penanganan kasus di sekolah.

“Saya jelaskan, nantinya jika ada kasus positif maka akan langsung ditangani oleh DInkes melalui Puskesmas terdekat. Namun hal tersebut tidak dijelaskan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid saat sosialisasi PTM, jadi kami komisi IV jelaskan kembali,” kata Mohan.

Bukan hanya itu, Mohan juga mengungkapkan bahwa orang tua murid masih khawatir terhadap penerapan prokes sebelum masuk sekolah. Para orang tua murid menyarankan agar dilakukan rapid tes agar tidak terjadi penularan di sekolah.

Karena kasus OTG masih menjadi momok bagi para orang tua yang khawatir anaknya terpapar dari siswa lain yang tidak ketahuan membawa virus.

“Saya sampaikan memang betul sempat kami sampaikan hal itu ke Kadisdik, bagaimana kalau dilakukan rapid test terlebih dahulu. Tapi Kadisdik sudah komunikasi dengan Kadinkes, hal itu tidak memungkinkan karena berapa banyak alat rapid test yang dibutuhkan, sedangkan saat pulang kalau mau fair ya harus di rapid lagi. Nah itu memang kekhatwatiran terutama yang OTG yang tidak terdeteksi dengan thermo gun itu bisa saja menjadikan klaster baru,” pungkasnya.