Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, mengatakan, KPU Sumut menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“KPU Sumut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sumut. Kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumut bila diminta bantuan dalam proses hukum ini,” kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/1/2024).

Agus membenarkan bahwa yang terjaring OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan.

“Benar yang di OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan,” jelas Agus.

Sebagaimana diketahui, PH diamankan tim saber pungli Ditreskrimum Polda Sumut setelah tertangkap tangan sedang melakukan pembagian uang yang diduga hasil kejahatan.

Selanjutnya, PH dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.

“Kita masih periksa, penyidik masih bekerja. Sabar mohon waktunya,” ucapnya.

Operasi ini dipimpin oleh AKBP Musa P Tampubolon, Kompol Bayu Putra Samara dan tim. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik yakni uang puluhan juta rupiah.

Masyarakat mengapresiasi Polda Sumut atas kegiatan OTT ini. (RZ/Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Partai Buruh Kelas Pekerja, Partai Buruh Negara Sejahtera, Partai Buruh Menang, Menang, Menang,” demikian pekik semangat yang disuarakan oleh Ketua Eksekutif Komite/ Executive Committee (Esco) Partai Buruh Kota Bogor, Budi Mudrika didampingi Sekertaris Nurdin dan Ketua Esco Kecamatan Bogor Utara dikantor sekretariat yang berdomisili di jalan Babakan Sukamantri RT 01 RW 07 Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (15/03/2022).

Dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com, Ketua Exco Partai Buruh Kota Bogor mengatakan bahwa telah sangat siap untuk mengikuti jalannya proses verifikasi ajang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 nanti.

“Partai Buruh siap mengikuti verifikasi menuju menuju pesta demokrasi 2024, sesuai dengan UU PEMILU NO 7 tahun 2022,” kata Budi.

Mengenai struktur yang telah dibentuk pun ditegaskan oleh Ketua Exco Partai Buruh Kota Bogor.

“Partai Buruh Kota Bogor telah menyusun struktur Eksekutif Komite ditingkat Kecamatan sekota Bogor yakni Exco Kecamatan Bogor Barat, Exco Kecamatan Bogor Timur, Exco Kecamatan
Bogor Tengah, Exco Kecamatan Bogor Selatan, Exco Kecamatan Bogor Utara dan Exco Kecamatan Bogor Tanah Sareal,” ungkapnya.

Masih kata Budi, “dan untuk dalam waktu dekat Partai Buruh Kota Bogor akan mendeklarasikan sebagai bukti nyata hadir ditengah masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin Firdaus usai menjalankan tugasnya kepada awak media Sorotrakyat.com menjelaskan mengenai kegiatan sosialisasi bersama jajaran nya yang dilakukan ke enam Kecamatan di Kota Bogor, pada Selasa (15/03/2022).

“Maksud dan tujuan kedatangan kami ke wilayah, terutama Kecamatan untuk memaparkan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kita ketahui bahwa KPU RI sudah mengeluarkan surat keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan hari dan tanggal pemungutan. Dan pemungutan suara tahun 2024 itu jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024,” paparnya.

“Nah, berdasarkan undang-undang 7 2017 bahwa tahapan Pemilu dilaksanakan 20 bulan sebelum pencoblosan. Sehingga dari 14 Februari ditarik ke belakang, sehingga 20 bulannya jatuh pada bulan Juni 2022. Nah untuk tahapan-tahapan krusial yang dapat dilakukan di 2022 ini, perlu kami sampaikan ke pihak kecamatan dan kelurahan, yang pertama ada verifikasi partai politik peserta pemilu, itu diawali dengan pendaftaran di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2022 tahun ini,” ucapnya.

Masih kata ketua KPU Kota Bogor, ini menjadi penting, salah satunya adalah kantor sekretariat.

“Kantor Sekretariat itu bukan cuma setatusnya yang akan kita tanya, tapi juga izin domisili nya, dan yang mengeluarkan ijin domisili nya itu pak Lurah. Jadi ketika nanti ada partai politik misalnya yang minta surat keterangan domisili kekelurahan, karena kita sudah sampaikan informasi ini, jadi Pak Lurah tidak tidak kaget. Yang ke dua, dibulan nanti pas kita verifikasi dan akan ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022,” kata Samsudin.

Kemudian berikutnya, kata Ketua KPU Kota Bogor, ditahap yang penting juga di 2022 ini adalah rekrutmen PPK dan PPS, yang akan dilaksanakan di bulan Oktobe mulai dari pengumuman, pendaftaran kemudian rekrutmen. Seleksi itu dimulai di bulan Oktober 2022 dan nanti mereka akan ditetapkan sebagai PPK dan PPS itu pada bulan Januari 2023. Maka kita butuh bantuan Pak Lurah dan Pak Camat untuk mendata SDM potensial di wilayah Kecamatan maupun Kelurahan, supaya secara Animo masyarakat mau daftar mau ikut menjadi penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

“Kalaupun misalnya ada wacana namanya memundurkan Pemilu, kemudian ada wacana penambahan tugas Presiden dan sebagainya, KPU RI menyampaikan Itu adalah ranah MPR, untuk membahas dan membicarakannya. Kalau kami KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi fatsun ke SK yang sudah kita keluarkan bahwa Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari 2024 sesuai dengan regulasi yang sudah tertulis aja kalau wacana-wacana dan kemudian pembahasan itu tidak menjadi ranah wilayah kami,” pungkasnya.

Ketua KPU Kota Bogor berharap semua tahapan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita bisa kembali mengulang kesuksesan pemilu dan pemilihan di 2019 yang lalu.

Ditempat yang sama para Camat dan Lurah se Kota Bogor mengucapan terima kasih kepada KPU karena sudah jemput bola turun ke bawah untuk menginformasikan dan pada prinsipnya sebagai aparatur di wilayah itu siap membantu dan menjelaskan semua tahapan Pemilu pada 2024, bahwa seluruh tahapan Pemilu di kota Bogor dan Pilkada 2024. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Maksud dan tujuan kedatangan kami ke wilayah, terutama ke Kecamatan untuk memaparkan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kita ketahui bahwa KPU RI sudah mengeluarkan surat keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan hari dan tanggal pemungutan. Dan pemungutan suara tahun 2024 itu jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024,” paparnya.

“Nah, berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 bahwa tahapan Pemilu dilaksanakan 20 bulan sebelum pencoblosan. Sehingga dari 14 Februari ditarik ke belakang, sehingga 20 bulannya jatuh pada bulan Juni 2022. Nah untuk tahapan-tahapan krusial yang dapat dilakukan di 2022 ini, perlu kami sampaikan ke pihak kecamatan dan kelurahan, yang pertama ada verifikasi partai politik peserta pemilu, itu diawali dengan pendaftaran di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2022 tahun ini,” ucapnya.

Masih kata ketua KPU Kota Bogor, ini menjadi penting, salah satunya adalah kantor sekretariat.

“Kantor Sekretariat itu bukan cuma setatusnya yang akan kita tanya, tapi juga izin domisili nya, dan yang mengeluarkan ijin domisili nya itu pak Lurah. Jadi ketika nanti ada partai politik misalnya yang minta surat keterangan domisili kekelurahan, karena kita sudah sampaikan informasi ini, jadi Pak Lurah tidak tidak kaget. Yang ke dua, dibulan nanti pas kita verifikasi dan akan ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022,” kata Samsudin.

Kemudian berikutnya, kata Ketua KPU Kota Bogor, ditahap yang penting juga di 2022 ini adalah rekrutmen PPK dan PPS, yang akan dilaksanakan di bulan Oktobe mulai dari pengumuman, pendaftaran kemudian rekrutmen. Seleksi itu dimulai di bulan Oktober 2022 dan nanti mereka akan ditetapkan sebagai PPK dan PPS itu pada bulan Januari 2023. Maka kita butuh bantuan Pak Lurah dan Pak Camat untuk mendata SDM potensial di wilayah Kecamatan maupun Kelurahan, supaya secara Animo masyarakat mau daftar mau ikut menjadi penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

“Kalaupun misalnya ada wacana namanya memundurkan Pemilu, kemudian ada wacana penambahan tugas Presiden dan sebagainya, KPU RI menyampaikan Itu adalah ranah MPR, untuk membahas dan membicarakannya. Kalau kami KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi fatsun ke SK yang sudah kita keluarkan bahwa Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari 2024 sesuai dengan regulasi yang sudah tertulis aja kalau wacana-wacana dan kemudian pembahasan itu tidak menjadi ranah wilayah kami,” pungkasnya.

Ketua KPU Kota Bogor berharap semua tahapan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita bisa kembali mengulang kesuksesan pemilu dan pemilihan di 2019 yang lalu.

Ditempat yang sama para Camat dan Lurah se Kota Bogor mengucapan terima kasih kepada KPU karena sudah jemput bola turun ke bawah untuk menginformasikan dan pada prinsipnya sebagai aparatur di wilayah itu siap membantu dan menjelaskan semua tahapan Pemilu pada 2024, bahwa seluruh tahapan Pemilu di kota Bogor dan Pilkada 2024.

Ditempat terpisah, muncul warna baru kontestan Partai Politik yang bernama Partai Buruh hadir dikancah hajat lima tahunan yang akan digelar di 2024 nanti.

“Partai Buruh Kelas Pekerja, Partai Buruh Negara Sejahtera, Partai Buruh Menang, Menang, Menang,” demikian pekik semangat yang disuarakan oleh Ketua Eksekutif Komite (Esko) Partai Buruh Kota Bogor, Budi Mudrika didampingi Sekertaris Nurdin dan Ketua Esko Kecamatan Bogor Utara dikantor sekretariat yang berdomisili di jalan Babakan Sukamantri RT 01 RW 07 Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (15/03/2022).

Dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com, Ketua Esko Partai Buruh Kota Bogor mengatakan bahwa telah sangat siap untuk mengikuti jalannya proses verifikasi ajang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 nanti.

“Partai Buruh siap mengikuti verifikasi menuju menuju pesta demokrasi 2024, sesuai dengan UU PEMILU NO 7 tahun 2022,” kata Budi.

Mengenai struktur yang telah dibentuk pun ditegaskan oleh Ketua Esko Partai Buruh Kota Bogor.

“Partai Buruh Kota Bogor telah menyusun struktur Eksekutif Komite ditingkat Kecamatan sekota Bogor yakni Esko Kecamatan Bogor Barat, Esko Kecamatan Bogor Timur, Esko Kecamatan
Bogor Tengah, Esko Kecamatan Bogor Selatan, Esko Kecamatan Bogor Utara dan Esko Kecamatan Bogor Tanah Sareal,” ungkapnya.

Masih kata Budi, “dan untuk dalam waktu dekat Partai Buruh Kota Bogor akan mendeklarasikan sebagai bukti nyata hadir ditengah masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Audiensi KPU ini diterima langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi beberapa pejabat Pemkot terkait.

Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin mengatakan, agenda utama dari audiensi ini yakni KPU ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkot Bogor karena sudah memberikan KPU hibah rutin sehingga KPU bisa melakukan kegiatan operasional, salah satunya untuk kepindahan kantor.

“Sejak 1 Februari 2022 kantor KPU Kota Bogor yang tadinya berlokasi di Jalan Loader Nomor 7, Kelurahan Baranangsiang pindah ke Jalan Senam Nomor 12, Kelurahan Tanah Sareal,” ujarnya.

Ia menuturkan, hal kedua yang disampaikan yakni sesuai dengan SK KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 hari dan tanggal pemungutan suara sudah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang. Berdasarkan UU tersebut, tahapan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pencoblosan, sehingga tahapan dimulai Juni 2022.

Samsudin menjelaskan, di 2022 ini banyak tahapan-tahapan penting yang harus dilalui. Sebut saja pendaftaran partai politik peserta pemilu, verifikasi faktual dan verifikasi administrasi parpol, penetapan partai politik peserta pemilu, pendapilan, pembagian daerah pemilihan, kemudian berikutnya proses pencalegan di 2023 mendatang.

“Semua tahapan ini sudah mulai kami persiapkan untuk memasuki tahapan krusial. Dan tentunya kami membutuhkan back up dari Pemkot Bogor terkait dengan kondusifitas agar sinergi antara Pemkot Bogor dengan KPU berjalan baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan hasil rapat kerja KPU RI dengan komisi II DPR RI yang mana Pilkada dilaksanakan 27 November 2024 dan tahapannya dimulai Januari 2024. Khusus Kota Bogor sesuai dengan pasal 201 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka wali kota dan wakil wali kota Bogor masa jabatannya akan berakhir di Desember 2023.

“Mulai Januari 2024 sampai maksimal Juni 2025 terpilih dan dilantiknya wali kota baru hasil pilkada, maka posisi kepala daerah akan diisi penjabat. Ini sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk menjaga keserentakan pilkada,” tuturnya.

Terkait anggaran pemilu serentak, ia menambahkan, anggaran pemilu dibagi tiga kelompok besar, yakni anggaran pelaksanaan, anggaran pengawasan dan anggaran pengamanan. Anggaran pelaksanaan ada di KPU. Pihaknya sudah mengajukan angka Rp 59 Miliar. Kemudian untuk anggaran pengawasan masih menunggu dari Bawaslu, begitu pula anggaran pengamanan menunggu dari TNI/Polri.

“Mungkin sekitar Rp 100 Miliar untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pemilu di 2024. Skema pembiayaannya bisa dianggarkan murni di 2023 sebanyak Rp 100 Miliar atau skema Perda Dana Cadangan yakni dibagi beberapa termin atau sistem nabung,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj