Menghadapi ancaman hilangnya mata pencaharian, enam serikat pekerja lintas sektoral bersatu di bawah payung Aliansi SPSB. Koalisi besar ini terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas KSPSI, SBSI 1992, Serikat Sejati, dan Serikat Buruh Independen. Sedikitnya 1.000 massa aksi memenuhi gerbang utama pabrik, mengubah kawasan industri tersebut menjadi lautan manusia dengan atribut perjuangan.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga 7 Maret 2026 ini membawa misi krusial. Para pekerja mendesak PT TPL untuk tidak “cuci tangan” atas nasib ribuan keluarga yang bergantung pada pabrik tersebut. Tuntutan utama mencakup:

• Pembayaran pesangon sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru.
• Pemberian uang penghargaan masa kerja yang adil.
• Pemenuhan hak-hak normatif lainnya yang seringkali terabaikan dalam proses penutupan pabrik secara mendadak.

Dukungan Elit Nasional & Ancaman “International Pressure”
Perjuangan buruh Toba ini tidak berdiri sendiri. Tokoh buruh nasional, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan sekaligus sebagai Ketua Industriall Global Union,turun tangan langsung memberikan sokongan moril dan strategis.

Dalam orasinya yang menggelegar di depan massa, Iwan Kusmawan melontarkan peringatan keras kepada manajemen perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika jalur diplomasi lokal menemui jalan buntu, kasus ini akan dibawa ke meja hijau internasional.
“Perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal keadilan dan martabat. Jika hak buruh diabaikan, kami siap membawa persoalan ini ke forum internasional melalui Industriall Global Union yang bermarkas di Jenewa,tegas Iwan sebagai Ketua Industriall Indonesia Council yang disampaikan melalui telekonprens di hadapan aparat kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan ketat.

Di lini lapangan, Ketua DPD SPN Medan, Anggiat, bersama Sekretaris Mince, terus melakukan koordinasi agar aksi tetap kondusif namun memberikan tekanan maksimal (pressure). Meski tensi tinggi, aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawasan ketat unsur Koramil dan Polres setempat.

Penutupan operasional PT TPL di Kabupaten Toba ini menjadi lonceng peringatan bagi stabilitas ekonomi daerah. Para pekerja menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun sebelum ada kepastian hitam di atas putih mengenai masa depan dan hak-hak mereka. (IK)

#SaveBuruhTPL #SumateraUtara #TobaPulpLestari #KeadilanBuruh #PHK #SerikatPekerja #SorotRakyat #BuruhBersatu #TPL #KabupatenToba #InfoSumut #BeritaBuruh #SPN #KSBSI #ViralHariIni #Buruh #Demo #Toba #Sumut #PTTPL #PHK #Viral #JusticeForWorkers

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, yang juga menjabat sebagai Ketua IndustriALL Indonesia Council, menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi global untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi di seluruh dunia.

Iwan Kusmawan menyoroti urgensi sosialisasi Global Framework Agreement (GFA) hingga ke tingkat pabrik. GFA merupakan kesepakatan global antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.

“GFA ini harus tersosialisasi ke setiap perusahaan atau pabrik yang mengerjakan merek-merek yang telah ikut menandatanganinya,” ujar Iwan saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com disela kegiatan acaranya, Selasa (26/08).

Selain GFA, pertemuan ini juga membahas pentingnya Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia. Menurut Iwan, setiap pekerja di 50 negara yang memiliki perusahaan Coach harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Komitmen HRDD ini bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan komitmen global.

SPN mengusulkan advokasi alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Advokasi alternatif ini dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan. GFA dan HRDD sendiri merupakan bagian dari bentuk advokasi alternatif ini.

“Jika terjadi konflik kepentingan atau masalah regulasi, bisa diselesaikan melalui advokasi alternatif,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya dialog sosial yang efektif dan pencegahan praktik union busting, di mana perusahaan mencoba menghalangi kebebasan berserikat. Iwan berharap pertemuan ini menjadi pemicu untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di setiap negara.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional
Pertemuan ini menjadi yang keenam bagi delegasi Coach global, dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Persiapan yang matang telah dilakukan untuk memastikan pertemuan ini berjalan sukses.

“Seluruh delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat merespons baik karena ini adalah pertemuan keenam, dan tahun ini Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah,” kata Iwan.

Sebagai tindak lanjut, SPN mengusulkan agenda pelatihan khusus bagi para pekerja untuk mendalami GFA, HRDD, dan advokasi alternatif. Usulan ini diterima dengan baik oleh Global Union dan akan dibahas dalam kongres mereka pada bulan November mendatang.

Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan kelompok Pochen Group pada 28-29 Agustus di lokasi yang sama, yaitu Hotel Salak Heritage, Bogor.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam kunjungannya ke Maluku Utara, khususnya PT. IWIP, Iwan Kusmawan, S.H., menekankan bahwa dialog sosial adalah pilar krusial yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran SPN. Ia menegaskan bahwa prinsip ini telah termaktub jelas dalam Konvensi ILO No. 154 tentang Promosi Perundingan Kolektif, Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, serta Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Ketiga konvensi ini, menurut Iwan, menjadi landasan bagi terwujudnya dialog sosial yang efektif.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa dialog sosial juga telah menjadi bagian integral dari hukum kebiasaan di Indonesia, tercermin dalam semangat musyawarah mufakat. “Setiap ada hal yang sangat penting dan mendesak, dapat dibicarakan melalui mekanisme BIPARTITE antara pengusaha dan serikat pekerja,” terang Iwan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi proaktif dalam menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif.

DPP SPN, melalui agenda konsolidasi dan penguatan SPN di PT. IWIP, menyatakan tidak menemukan adanya isu gesekan signifikan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kerap menjadi sorotan. Jika pun ada, permasalahan tersebut cenderung disebabkan oleh kesalahpahaman pemaknaan kata atau kalimat dalam penyampaian. Temuan ini menunjukkan efektivitas komunikasi internal di lingkungan PT. IWIP dalam menjaga keharmonisan antarpekerja.

Zakir Toduho, Ketua SPN di PT. IWIP, menegaskan komitmen organisasinya dalam mengedepankan asas musyawarah mufakat ketika menghadapi saran, usulan, dan pendapat dari anggota. “Ruang dialog sosial harus selalu dikedepankan, sebagaimana filosofi dalam hubungan industrial,” ujar Zakir.

Ia pun mengimbau kepada seluruh anggota SPN agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas. “Isu-isu yang tidak jelas hanya akan berdampak buruk pada situasi dan komunikasi yang sudah terjalin baik melalui mekanisme hubungan industrial,” pungkas Zakir, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan kerja. (KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Kami sudah menempuh segala cara, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Hasilnya? Semua putusan memenangkan pekerja!” seru Iwan penuh amarah dalam konferensi pers di Bigland Hotel, Rabu (18/6/2025).

Ingkar Janji Perjanjian Bersama: Modus Perusahaan Hindari Tanggung Jawab

Mantan pekerja, Agus Rantau, membeberkan kronologi yang mengagetkan. Saat PT Master Wovenindo Label di ambang kebangkrutan pada September 2020, sebuah Perjanjian Bersama (PB) diteken. Isinya jelas: pesangon dua kali lipat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156, dan pembayaran dilakukan melalui penjualan aset perusahaan secara bersama.

Namun, alih-alih menepati, perusahaan justru memutar balik fakta. Mereka mengajukan perselisihan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, menuntut agar pesangon hanya dibayar satu kali ketentuan UU. Bahkan setelah mediasi gagal dan Suku Dinas Tenaga Kerja tetap menyarankan pelaksanaan PB awal, PT Master Wovenindo Label malah nekat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SPN pun tak tinggal diam, mendaftarkan PB tersebut sebagai akta otentik, pondasi untuk permohonan sita eksekusi aset perusahaan.

Kemenangan Hukum Beruntun SPN Dibalas Manuver Licik Perusahaan

Rentetan gugatan perusahaan berakhir tragis: kalah beruntun dari PN Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Ketika SPN mengajukan eksekusi aset, perusahaan kembali memainkan kartu liciknya. Mereka menggugat legalitas sita eksekusi, berdalih karena ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Namun, taktik kotor ini pun rontok di semua tingkat pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Secara hukum, posisi 422 pekerja ini tak tergoyahkan.

SPN dan KSPI Geram, Lapor ke Bareskrim Mabes Polri!

Melihat perusahaan terus-menerus berkelit dan tidak menunjukkan itikad baik, SPN bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya menempuh jalur pidana. Pengaduan Masyarakat (Dumas) telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri, tepatnya ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) bidang Ketenagakerjaan.

Bahkan, Mabes Polri sudah mencoba memediasi pertemuan antara SPN dan pihak perusahaan, namun hingga detik ini, tak ada respons positif dari pengusaha.

“Kami tidak akan mundur selangkah pun sampai hak-hak 422 pekerja ini benar-benar dibayarkan. Kami akan melawan terus, bahkan hingga ke jalur pidana, sampai tuntas!” tegas Iwan, mengakhiri pernyataannya dengan nada mengancam.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kekhawatiran mendalam melanda ratusan ribu anggota SPN yang tersebar di 18 provinsi. Sebanyak 267.800 pekerja yang tergabung dalam serikat ini merasa resah menyusul terungkapnya kasus pembobolan dana JHT di beberapa daerah di Jawa Barat. Menyikapi situasi genting ini, SPN mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mengusut tuntas kasus tersebut dan mencegah potensi meluasnya praktik kejahatan serupa ke seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Umum SPN, Iwan, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa, “tindakan pembobolan dana JHT merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Beliau menekankan bahwa Jaminan Hari Tua adalah amanah dan tabungan penting bagi pekerja sebagai bekal di masa pensiun, yang setiap bulannya disisihkan melalui kontribusi pekerja dan pemberi kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, “SPN secara lantang mendesak pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kejadian ini. Mereka menuntut adanya pernyataan resmi dan langkah-langkah konkret dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keamanan dan pengelolaan dana JHT seluruh pekerja di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang akan datang diharapkan menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan klarifikasi yang transparan dan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak pekerja,” tegas Iwan.

Aksi unjuk rasa ini diprediksi akan melibatkan sejumlah besar anggota SPN dari berbagai wilayah Jabodetabek. SPN telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara damai namun tegas di depan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berharap suara para pekerja dapat didengar dan tindakan nyata segera diambil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana JHT.

(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Di balik komando Iwan Kusmawan, S.H., Ketua Umum DPP SPN, gelombang massa ini tidak hanya akan merayakan solidaritas pekerja, tetapi juga membawa misi besar: “Labor Law Reform” dan “Wujudkan JS3H untuk Pekerja!”

Apa sebenarnya yang mereka perjuangkan? Bukan sekadar kenaikan upah, kali ini SPN membawa isu yang lebih mendalam dan strategis. Mereka mendesak percepatan perubahan UU K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), mendorong percepatan perubahan UU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), dan tak kalah penting, mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang lebih komprehensif bagi seluruh pekerja melalui Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H).

“May Day ini bukan sekadar libur seremonial. Ini adalah momentum bagi kami untuk menunjukkan bahwa isu perburuhan masih relevan dan mendesak untuk diperhatikan,” tegas Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com.

“Kami akan hadir di Monas dengan semangat Solidaritas, Perjuangan, dan Nasionalisme, membawa aspirasi jutaan pekerja yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa yang diprediksi akan berlangsung di Silang Monas ini tentu akan menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak? Jumlah massa yang signifikan dan tuntutan yang menyentuh akar permasalahan perburuhan di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Apakah pemerintah akan memberikan respons positif terhadap seruan kaum buruh kali ini?

Selain itu, visualisasi massa buruh SPN yang kompak dengan atribut biru khas mereka di tengah ikon Jakarta, Monas, tentu akan menciptakan pemandangan yang menarik dan berpotensi viral di berbagai platform media sosial.

Jadi, siapkah Jakarta menyaksikan “gelombang biru” perubahan di Hari Buruh mendatang? Kita tunggu saja gebrakan dari 15.000 buruh SPN yang siap menjadikan May Day bukan sekadar hari libur biasa!

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, harus konsisten dan tidak boleh bermain-main dengan putusan MK,” tegas Iwan dalam pernyataan resminya saat wawancara dengan awak media sorotrakyat.com pada Rabu (13/11/2024).

Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan, antara lain:

Penetapan Upah Minimum, SPN menyoroti adanya intervensi dari salah satu menteri kabinet merah putih agar dalam penetapan proses upah minimum kepala daerah harus hati-hati, pernyataan tersebut diartikan intervensi. Apalagi kalau PP Nomor 51 Tahun 2023 dijadikan patokan untuk penetapan Serikat pekerja khawatir PP ini akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum yang merugikan pekerja.

Upah Padat Karya: Isu upah padat karya terus dihembuskan oleh sekelompok pengusaha, namun SPN tegas menolaknya karena dianggap diskriminatif.

Iwan juga menginstruksikan seluruh anggota untuk menolak usulan-upah padat karya. Ia mengancam akan memberikan sanksi bagi anggota Dewan Pengupah/lembaga kerjasama tripartit disemua level dan bagi yang tidak mematuhi instruksi tersebut.

“Kami akan membuka call center pengaduan bagi anggota yang menemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebanyak 190 delegasi dan 11 peninjau dari berbagai sektor industri hadir dalam Konferda VI ini. Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan SH., didampingi Sekretaris Umum Catur Andarwanto SH., serta Ketua Bidang Politik, Ekonomi, Hukum & Ham, Pramuji Hari Purnama SH., Perwakilan BP Jamsostek, Tomjon, Perwakilan Polda Jabar, Kompol Miko, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, Ketua DPD FSP-Kep Krisdianto, Wakil Ketua DPD FSP-Kep, Sumintoyo, Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indriadewi, Sektretaris DPD SPN Provinsi Banten, Euis Yuliawati, Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat, Dadan Sudiana.

Saat membuka acara, Ketua Umum DPP SPN dengan penuh semangat, mengajak seluruh peserta untuk mengenang sejarah perjuangan SPN dan meneguhkan komitmen untuk terus membela hak-hak buruh.

“Kita tidak boleh melupakan sejarah. SPN berdiri sejak tanggal 06 Juni 2003, pasca perubahan dari FS-TSK. Perayaan HUT SPN ke 21 nanti akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 16-17 Agustus dan 2024, karena kota tersebut merupakan tempat bersejarah bagi SPN,” tegas Iwan Kusmawan.

Kepatuhan terhadap instruksi organisasi menjadi pesan penting yang disampaikan Iwan Kusmawan. “Jangan sampai apa yang sudah di instruksikan oleh Perangkat Organisasi tidak dijalankan,” pesannya.

Konferda VI SPN Jawa Barat, tidak hanya tentang mengenang sejarah dan meneguhkan komitmen, tetapi juga tentang merumuskan strategi perjuangan buruh di masa depan. Ketua terpilih diharapkan mampu membawa SPN Jawa Barat lebih maju, lebih terdepan, dan melahirkan gagasan-gagasan inovatif dan cemerlang untuk Jawa Barat.

Iwan Kusmawan juga mengajak, mari kita dukung SPN Jawa Barat dalam mewujudkan visi dan misinya! Buruh Jawa Barat, bersatu padu untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan!,” pungkasnya.

#SPNJawaBarat #KonferdaVI #Buruh #Perjuangan #Solidaritas #Inovasi #MajuTerdepan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Catur Andarwanto SH., selaku Sekretaris Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami tidak akan mundur! Kami akan terus beraksi di Kemendag sampai ada kepastian tentang Permendag No.8 tahun 2024!” tegas Catur saat diwawancarai oleh para awak media.

Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikecam SPN karena berpotensi memicu banjir produk impor tekstil murah. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup industri tekstil nasional dan menjerumuskan buruh tekstil ke jurang PHK massal.

“Pada aksi pertama tanggal 3 Juli 2024, perwakilan Kemendag berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Menteri Perdagangan. Namun, janji tersebut hanya angin kosong. Hari ini, tidak ada satupun perwakilan Kemendag yang mau menemui para demonstran,” ucap Catur.

Kekecewaan SPN pun semakin memuncak. Iwan Kusmawan SH., Ketua Umum SPN, ditempat terpisah saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com menyampaikan ultimatum nya.

“Batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2024! Jika tidak ada tanggapan atau perbaikan dari Kemendag, kami akan gelar aksi yang lebih besar dan masif!,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan bahwa SPN tidak sendirian. Aksi mereka mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh lainnya.

“Ini bukan hanya perjuangan SPN, tapi perjuangan seluruh buruh tekstil di Indonesia! Kita harus bersatu padu melawan Permendag No.8/2024 yang menindas ini!,” ujarnya.

Akankah Kemendag mendengar suara buruh? Ataukah mereka akan tetap bersikukuh dengan keputusannya yang merugikan? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Masih kata Iwan, Satu hal yang pasti: buruh tekstil tidak akan pernah menyerah! Perjuangan mereka masih panjang, dan aksi besar menanti jika tuntutan mereka tidak dipenuhi!.

“Mari kita dukung perjuangan buruh tekstil! Lawan keserakahan dan penindasan!,” pungkasnya.

Sementara setelah berita ini ditayangkan, pihak Kemendag belum memberikan keterangan resmi nya terkait aksi unras masa buruh hari ini yang digelar didepan gedung Kendag. (DR)

Editor& Penerbit : Den.Mj

Kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 20 orang peserta dari provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan para kontributor, dengan menghadirkan 2 narasumber, yaitu dari Direktur media Sorak (Sorot Rakyat) Deni Rahman dan Dr. Kun Nurachadijat selaku Dosen, praktisi jurnalisme sekaligus juga aktifis.

Dalam pembukaan Upgrading pelatihan tersebut Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan, SH., sekaligus salah satu narasumber acara tersebut, bersyukur karena upgrading pelatihan kemediaan pertama kali ini dapat terlaksana. Iwan juga menyebutkan bahwa Media SPN merupakan sayap organisasi, pasca kongres 2024 belum tersentuh oleh DPP SPN secara keseluruhan.

“Media SPN adalah sayap organisasi yang penting, namun pasca kongres 2024 belum tersentuh secara keseluruhan oleh DPP SPN. Saya berharap melalui pelatihan ini, media SPN akan lebih maju lagi,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan bahwa SPN akan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada, seperti, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Tiktok, sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan kampanye terkait SPN.

Sementara itu, Deni Rahman, Direktur PT. Mutiara Multi Media yang menaungi Media Sorotrakyat.com, mengapresiasi kegiatan Upgrading Pelatihan Kemediaan yang diselenggarakan oleh SPN. Menurutnya, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para kontributor media SPN dalam memanfaatkan media sosial.

“Pelatihan ini menjadi penting karena media sosial saat ini menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun gerakan,” katanya.

Seperti di era digital saat ini, kita dibanjiri informasi dari media massa dan media sosial. Tapi, mana yang lebih bisa dipercaya?. Dalam sesi pemaparan pria yang akrab disapa Kang Deni ini, menjelaskan perbedaannya antara media massa dan media sosial.yakni:

• Sumber: Media massa dikelola profesional, informasinya terverifikasi. Media sosial informasinya dari pengguna, rawan hoaks.
• Komunikasi: Media massa satu arah, media sosial dua arah.
• Peran: Media massa berikan informasi akurat, edukasi, bentuk opini publik, kontrol sosial. Media sosial bangun koneksi, berbagi informasi, ekspresikan diri, advokasi.
• Jangkauan: Media massa luas, jangkau semua kalangan. Media sosial tergantung platform dan pengikut.
• Kredibilitas: Media massa umumnya lebih tinggi, tapi ada juga yang bias. Media sosial perlu verifikasi.

Tips:

• Verifikasi informasi sebelum dibagikan.
• Gunakan berbagai sumber.
• Pertimbangkan kredibilitas sumber.
• Berpikir kritis, hindari informasi sensasional.
• Gunakan media sosial untuk hal positif.

Jadilah konsumen informasi cerdas! Pilih informasi yang bermanfaat.

Kang Deni juga berharap para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat media SPN dan mendukung perjuangan buruh.

Selain materi tentang media sosial, para peserta Upgrading Pelatihan Kemediaan ini juga mendapatkan materi tentang jurnalistik dan fotografi. Materi-materi ini diharapkan dapat membantu para peserta dalam menghasilkan konten media yang lebih berkualitas.

“Sayang sekali bila organisasi sebesar SPN ini, tidak memiliki api perjuangan yang kuat. Pemahaman dasar organisasi, ditandai dengan penguasan dasar-dasar jurnalistik untuk menyuarakan nurani organisasi, itu mutlak dibangkitkan melalui Pelatihan Kemediaan ini,” tegas Kun, yang juga Profesor Kehormatan dari Instituto Educando Par A Paz Brasil ini.

Upgrading Pelatihan Kemediaan ini merupakan salah satu upaya SPN untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam memanfaatkan media sosial. SPN berkomitmen untuk terus memperkuat media sosialnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan membangun gerakan.
(SN-08)

Editor & Penerbit: Den.Mj