Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku memiliki resep jitu untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

“Saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim secara rutin bersilaturahmi menemui berbagai stakeholder di Kabupaten Bandung. Ini adalah upaya pencegahan dini yang saya lakukan. Insya Allah Kabupaten Bandung tetap aman dan kondusif,” ujar Bupati Bandung ditemui usai kegiatan Simulasi Pengamanan Pemilu.

Dengan hikmah silaturahmi, kata Bupati, pihaknya dapat dengan mudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu para tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam, ormas kepemudaan, kelompok masyarakat lainnya hingga pimpinan partai politik (parpol).

Cara tersebut diyakini Bupati dapat menangkal sekaligus mengantisipasi terjadinya gesekan atau kerawanan yang berpotensi muncul akibat tensi politik yang meningkat ketika pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

Bupati berharap potensi panasnya kontestasi pemilu 2024 terutama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak membuat masyarakat Kabupaten Bandung terpecah belah. Apalagi, jika sampai melakukan aksi kekerasan dan hal-hal yang merugikan orang lain dan mengganggu keamanan.

“Saya mohon kepada semua stakeholder di Kabupaten Bandung. Saya mengajak dan mengimbau, kalau ada apa-apa mari kita duduk bersama, kita bicara dengan humanis untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Terlebih, sebelumnya Pemkab bersama Polresta Bandung juga menggagas kegiatan “Deklarasi Damai Pemilu 2024” yang diikuti seluruh Ketua Parpol, ormas, LSM dan berbagai elemen masyarakat di Polresta Bandung belum lama ini.

“Apalagi kita sudah melaksanakan deklarasi damai. Para pimpinan parpol juga bersepakat untuk pemilu damai. Walaupun berbeda warna, tapi insya Allah pemilu kita di Kabupaten Bandung tetap aman dan tertib,” tutur Bupati Dadang Supriatna.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika masa kampanye Pemilu 2024.
Salah satunya, dengan menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2024 yang sangat luar biasa.

“Terima kasih TNI-Polri yang telah menyiapkan antisipasi jika terjadi ancaman terhadap keamanan. Tapi saya tetap mohon dukungan dari semua pihak agar Kabupaten Bandung ini tetap aman, tertib dan damai,” kata Bupati.

Terpisah, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan kegiatan simulasi tersebut merupakan upaya pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan terburuk seperti adanya kerusuhan dan pertikaian dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

“Kami sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dari mulai ancaman terendah hingga ancaman tertinggi yang berpotensi mengganggu keamanan dalam pelaksanaan pemilu nanti,” kata Kusworo.

Selain melakukan pemetaan kerawanan untuk kebutuhan deteksi dini, kata Kusworo, jajaran Polresta Bandung juga terus melakukan langkah persuasif dan antisipatif dengan cara turun langsung menemui masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.

“Kami terus melakukan persiapan matang agar pemilu kita di Kabupaten Bandung bisa berjalan lancar, aman dan tertib. Kita lakukan semuanya sesuai protap dan aturan yang ada. Mohon dukungan dari semuanya,” kata Kapolresta. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang diinisisasi oleh IJTI Korda Bandung Raya dan dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix dengan Diskominfo Kab. Bandung, Disdik kab. Bandung serta Polres Bandung ini dibuka langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dan menghadirkan sejumlah narasumber seperti Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Oliestha Ageng, Kadisdik Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, Kadiskominfo Yosep Nugraha serta praktisi media Dery.

Seminar ini, dihadiri ratusan kepala sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), guru atau tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan pihak lainnya yang ada di Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi seminar ini. Bupati menilai kegiatan ini berdampak positif bagi insan pendidikan di Kabupaten Bandung khususnya para kepala sekolah. “Tentunya apa yang dilaksanakan IJTI ini salah satu langkah yang bagus dan saya turut mengapresiasi

“Seminar ini sangat luar biasa, karena memang saya ingin membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan seminar keterbukaan informasi publik ini jadi solusi,” kata Dadang kepada wartawan.

Dadang menilai, para kepala sekolah kerap menjadi sasaran oknum wartawan sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Dia ingin dengan seminar ini, para kepala sekolah ini memahami peran dan tugas media yang sebenarnya. Menurutnya terdapat hubungan di antara sebagian kepala sekolah sebelumnya pada takut oleh teman-teman di media.

“Tidak semua insan pers, juga seperti itu kan. Tapi ada di antaranya sebagian oknum yang perlu kita perhatikan,” ucapnya

Dikatakan Bupati Bandung, dengan digelarnya seminar keterbukaan informasi publik yang diinisasi IJTI ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

“Bagi kepala sekolah jangan ragu, kalau ada yang bertanya peruntukan dana BOS sampaikan saja, kalau sudah melanggar hukum laporkan saja, sampaikan saja ke Pak Kapolres kita kan negara hukum,” tegas Bupati.

Terkait dengan adanya oknum media yang mengejar para kepala sekolah, Bupati Bandung sudah mengintruksikan kepada para kepala sekolah untuk tidak takut. “Sudah bekerja saja. Bekerja keras dengan menggunakan fisik, bekerja cerdas dengan menggunakan otak, bekerja ikhlas dengan menggunakan hati. Pokoknya enggak usah takut. Bekerja saja,” tuturnya.

“Ini gerakan yang bagus, mudah-mudahan indeks pendidikan di Kabupaten Bandung meningkat,” Bupati Dadang Supriatna menambahkan.

Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, dalam seminar itu pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait adanya oknum wartawan yang memiliki tendensi lain diluar kegiatan jurnalistik.

“Kami sampaikan dalam UU Keterbukaan Publik, badan publik memang harus memberikan informasi setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD, namun demikian ada hal yang dikembalikan rahasia pribadi, hak kekayaan intelektual dan yang dapat memperlambat proses penyidikan dan itu mereka harus tahu dan dilindungi undang-undang untuk tidak diinformsikan,” tuturnya.

“Kalau ada oknum yang meminta uang dan mencari-cari kesalahan bisa langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu masuk pada kategori pemerasan,” tambah Kusworo.

Di dalam seminar tersebut, Kadiskominfo (Kepala Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha medorong agar setiap sekolah sebagai badan publik mulai mengelola informasi secara terbuka sesuai amanat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Mulai saat ini benahi pengeloaan informasi di masing-masing sekolah dan mulailah bentuk Pejabat Pengelelola Informasi Daerah (PPID) di setiap sekolah. Kenapa harus risih kalau kita bersih,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua IJTI Korda Bandung Raya, Rezitya Prasaja berharap, para peserta yang hadir dalam kegiatan ini paham terkait informasi publik dan dapat membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dan oknum wartawan yang memberikan dampak negatif bagi profesi wartawan.

“Harapan kami dengan kegiatan ini kita sharing agar kepala sekolah dan unsur pendidikan lebih terbuka dengan wartawan, tidak takut sama wartawan, karena wartawan sebagai pilar keempat demokrasi kereta bisa jadi mitra strategis di lingkungan pendidikan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj