Sidak tersebut, Dipimpin oleh Ketua Komisi Heri Cahyono, sidak ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Beninu Argubie, Sekretaris Komisi Iwan Iswanto, serta anggota Komisi III lainnya yaitu Atty Somaddikarya, Murtadlo, dan Nasya Karisya Lestari.

Tak jauh berbeda dengan pembangunan di Bogor Selatan, Komisi III kembali menemukan adanya masalah di pembangunan yang memakan biaya Rp732 juta ini.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menyatakan kekhawatirannya terkait kompetensi tim yang mengelola proyek tersebut. Sebab berdasarkan informasi yang diterima di lokasi, pelaksana bukan lulusan sarjana teknik dan hal tersebut tentunya mempengaruhi kualitas pengerjaan.

“Penanggung jawab proyek ini bukan lulusan sarjana arsitektur pertamanan, tetapi hanya belajar secara otodidak. Ini tentunya berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan, terutama untuk proyek taman yang membutuhkan spesifikasi teknis yang baik,” ujar Iwan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie, juga mengkritik kualitas pengawasan di lapangan yang dinilai kurang maksimal. Ia menemukan bahwa pengawas lapangan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga banyak detail pekerjaan yang terabaikan.

“Kami menemukan cat gapura yang sudah lecet padahal proyek ini belum diserahterimakan. Kondisi trotoar taman juga tidak simetris, miring, dan melengkung. Ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan dengan baik,” tegas Benninu.

Sementara itu, Atty Somaddikarya menyoroti masalah pada struktur pagar taman yang juga tidak sesuai standar. Ia khawatir jika hal ini dibiarkan akan berdampak kepada kerusakan yang lebih parah setelah diserahterimakan nanti.

“Tembok pagar terlihat melengkung, padahal proyek belum diserahterimakan. Ini mencerminkan adanya masalah pada pelaksanaan proyek dan kurangnya pemahaman teknis dari penanggung jawab di lapangan,” ujar Atty dengan nada kecewa.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta penjelasan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor serta pihak penyedia jasa, CV. Pratama Putra Berlian.

“Kualitas proyek ini sangat penting karena menyangkut dana publik. Kami tidak ingin ada proyek yang dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa Komisi III DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini hingga selesai.

Temuan ini menjadi catatan penting bagi DPRD Kota Bogor dalam memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami akan memastikan perbaikan segera dilakukan sebelum proyek ini diserahkan. Kami ingin masyarakat dapat menikmati fasilitas taman yang sesuai standar dan aman,” tutupnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mempertanyakan urgensi pembangunan kantor pusat pemerintahan baru yang berlokasi di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Menurut Zenal, pembangunan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan dua unit sekolah di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Utara sesuai dengan rencana kerja yang telah dituangkan didalam APBD Kota Bogor dan RPJMD Kota Bogor.

“Kami melihat tidak ada urgensi dalam hal pembangunan pusat pemerintahan baru ini, seharusnya fokus utama Pemkot Bogor adalah membangun dua unit sekolah baru sesuai dengan RPJMD,” ujar Zenal.

Zenal juga menilai, pembangunan pusat pemerintahan baru ini dapat menjadi beban bagi APBD Kota Bogor, mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar yaitu mencapai Rp300 miliar, jika mengacu kepada desain awal yang dipaparkan oleh Bapperida Kota Bogor.

Lebih lanjut, Zenal juga mengungkapkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan baru tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh kepala daerah berikutnya seperti IKN, mengingat tidak ada aturan atau landasan hukum yang mengikat. Sehingga proyek ini berpotensi mangkrak jika tidak dikerjakan dan direncanakan penganggarannya secara hati-hati.

“Ini kan tidak ada landasan hukum yang mengikat untuk dikerjakan oleh kepala daerah yang baru nanti. Sehingga potensi mangkrak sangat tinggi kalau tidak dikerjakan dan direncanakan dengan baik,” tegasnya.

Meski aset sudah diserahterimakan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Bogor sejak 2021 silam. Zenal mewanti-wanti pihak Bapperida untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam agar proyek ini tidak hanya menjadi proyek yang buang-buang anggaran.

“Intinya ini harus disiapkan dengan matang. Aset sudah diserahterimakan, tapi perencanaan mulai dari penganggaran, siteplan dan sebagainya. Bapperida dan Pemkot harus bisa melihat skala prioritas di Kota Bogor ini apa,” tutupnya. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Karnain Asyhar, Angga Alan Surawijaya, Said Muhamad Mohan, Laniasari, Murtadlo, Bambang Dwi Wahyono, Syafei, Zaenul Muttaqin, Safrudin Bima, dan Edi Darmawansyah, diterima oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena da Frina beserta jajaran.

Saat tiba di lokasi, para pekerja tengah melakukan pemasangan alat yang akan digunakan untuk mengangkut beton yang menjadi pondasi bagi struktur jembatan yang baru. Rena menerangkan, jika pemasangan alat yang dibawa dari Surabaya ini sudah selesai, maka pengerjaan pemasangan beton bisa segera dilakukan.

“Jadi kalau balok jembatan sudah masuk dan terpasang itu bisa memakan progres sebanyak 15 sampai 20 persen. Nanti kita lanjut dengan pengaspalan dan finising saluran di sisi kiri dan kanan,” ujar Rena kepada anggota dewan.

Memasuki pekan ke-26 dari total waktu pengerjaan kurang lebih tujuh bulan, Rena mengungkapkan progres pengerjaan sudah 60 persen dengan beberapa defiasi positif. Rena pun memastikan pengerjaan jembatan Otista akan selesai tepat waktu.

“Jadi kami yakin ini pengerjaan tepat waktu selesai,” ungkapnya.

Mendengar pemaparan tersebut, Zenal Abidin memberikan respon positif. Namun ia kembali meminta kepastian agar pengerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu, dengan menambah jumlah pekerja untuk menyelesaikan pemasangan beton jembatan.

“Jadi mumpung kondisi cuaca sedang bagus, tidak ada ujan, kalau bisa ini pengerjaan pemasangan beton jembatan diselesaikan secapatnya. Karena kalau hitung-hitungan tadi kalau beton terpasang sudah menambah 15 sampai 20 persen. Itu target yang harus dikejar,” tegas Zenal.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Pemkot Bogor yang mau mempertahankan kondisi lengkungan jembatan peninggalan zaman Belanda. Ia pun memaparkan bahwa nantinya jembatan struktur jembatan yang dibangun pada 1920-an itu tidak akan terbebani oleh struktur jembatan baru.

“Ya kami apresiasi Pemkot Bogor yang mau mendengarkan suara dari para budayawan yang kami perjuangkan juga. Semoga ini bisa menjadi daya tarik bagi para pelancong nantinya, karena disini akan ada spot foto juga,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rombongan Komisi III DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Ketua Komisi Zenal Abidin, Wakil Ketua Komisi Iwan Iswanto, beserta anggota komisi Karnain Asyhar, Said Muhamad Mohan, R. Laniasari, Bambang Dwi Wahyono, Safrudin Bima, Edy Darmawansyah, R. Dodi Setiawan dan H. Mutadlo diterima oleh Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Muzakkir dan Direktur Operasional Perumda PPJ Denny Soedarno.

Jajaran anggota legislatif ini juga menyempatkan untuk berkeliling Plaza Bogor untuk menampung aspirasi para pedagang, sekaligus mengecek pembongkaran Teras Surken.

Berdasarkan hasil diskusi, Iwan Iswanto menyampaikan, Perumda PPJ berencana melakukan pembongkaran di Juni mendatang. Hal itu dikarenakan proses pembongkaran menunggu proses lelang dan pedagang untuk pindah kios.

“Jadi tadi kepastian dari Dirut itu pembongkaran di bulan Juni. Karena perlu lelang dan menunggu para pedagang pindah dulu,” jelas Iwan.

Namun, Iwan mengingatkan kepada pihak Perumda PPJ agar tidak melepas tanggungjawab atas kepindahan pedagang. Sebab, berdasarkan aspirasi para pedagang di Plaza Bogor, mereka belum tahu mau pindah kemana. Karena pihak perumda PPJ tidak memberikan kepastian yang jelas.

“Kami juga ingatkan jangan sampai, pihak Perumda PPJ lepas tangan, lepas tanggungjawab soal kepindahan pedagang. Kalau butuh TPS ya sediakan. Kalau mau dipindah ke pasar yang lain, ya tentukan dan berikan kemudahan,” tegas Iwan.

Said Muhammad Mohan pun meminta kepada Perumda PPJ untuk segera menyerahkan siteplan revitalisasi Plaza Bogor. Sebab, berdasarkan informasi, nantinya di lokasi tersebut akan ada taman, pusat kuliner dan gedung parkir yang berlokasi di bangunan Pasar Bogor.

Bahkan hingga saat ini, pihak Perumda PPJ mengungkapkan sudah ada 4 perusahaan yang bersedia mengikuti beauty contest proyek Plaza Bogor.

“Kami minta kejelasan siteplan seperti apa dan rencana pengembangan seperti apa, agar nanti bisa kita pantau itu prosesnya,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, R. Laniasari, Edy Darmawansyah, Bambang Dwi Wahyono, Said Muhamad Mohan dan R. Dodi Setiawan, melihat progres pengerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor sudah mulai memenuhi tahapan pengerjaan, dimana aspal di sepanjang jembatan Otista sudah dihancurkan.

Jajaran Komisi III DPRD Kota Bogor juga sempat melakuka diskusi dan memberikan masukan kepada Dinas PUPR Kota Bogor, pihak kontraktor dan pengawas proyek yang berada di lokasi.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, Zenal Abidin menyebutkan salah satu sorotan Komisi III DPRD Kota Bogor adalah keberadaan bangunan jembatan yang diduga sebagai cagar budaya. Ia memastikan bahwa bangunan jembatan yang diduga sebagai cagar budaya tidak akan dihancurkan dalam waktu dekat ini karena pihak kontraktor masih menunggu arahan dari Wali Kota Bogor.

“Yang kita dengar dari kabid PUPR, dengan jadwal yang ditentukan bisa tepat waktu, misalkan pembongkaran jembatan Otista yang diduga cagar budaya itu tidak dilakukan, tidak mempengaruhi progres pembangunannya,” ujar Zenal.

Berdasarkan progres pengerjaan yang disampaikan oleh pihak kontraktor baru mencapai 1,06 persen dengan deviasi positif. Sehingga dengan timeline kerja yang ada, Zenal memastikan pembangunan jembatan Otista akan selesai tepat waktu.

“Kami melihat situasi sekarang sudah masuk 1,06 persen deviasi positif. Kami juga mendukung pembangunan jembatan Otista untuk mengurai kemacetan, disamping itu kita juga harus melihat dampak di sekitar dan progres jembatan ini yang konon masuk cagar budaya,” ungkap Zenal.

Di lokasi yang sama, Iwan Iswanto menyampaikan terdapat catatan dari Komisi III DPRD Kota Bogor untuk pihak kontraktor, dimana ia meminta pihak kontraktor untuk menambah jumlah pekerja dan memaksimalkan waktu pengerjaan mulai dari pagi sampai malam hari.

Ia juga meminta kepastian dari kontraktor bahwa logistik yang dibutuhkan untuk pengerjaan jembatan Otista akan selalu tersedia, sehingga tidak mengganggu waktu kerja, mengingat barang yang digunakan untuk pembangunan jembatan Otista merupakan bahan pabrikan yang tidak selalu ready stock.

“Kami juga menyampaikan dengan pengalaman yang sudah terjadi, tentunya kita harapkan pekerjaan yang memakan waktu sekitar 7 bulan lebih, artinya ada proses percepatan baik dari manpower maupun logistik,” kata Iwan.

Setelah melakukan sidak ini, Komisi III DPRD Kota Bogor berencana menggelar rapat kerja dengan Pemkot Bogor dalam waktu dekat ini dengan agenda membahas pembangunan jembatan Otista, karena adanya aduan dari masyarakat yang terdampak di sekitar pembangunan dan terkait dampak dari rekayasa lalu lintas. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Said Muhamad Mohan dan Karnain Asyhar.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas PUPR Kota Bogor.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menerangkan, rapat kerja yang dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor untuk memastikan adanya informasi yang mengatakan bahwa pemenang tender mega proyek ini bermasalah.

“Tapi berdasarkan laporan dari bagian Barang dan Jasa ke kita, mereka memastikan bahwa pemenang tender ini sudah aman dan tidak bermasalah,” jelas Zenal.

Lebih lanjut, Komisi III juga membahas terkait rencana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Dishub Kota Bogor selama 7,5 bulan kedepan.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, nantinya Jalan Padjajaran yang berlokasi di sepanjang Kebun Raya Bogor akan dibuat menjadi dua arah.

“Jadi jalur SSA akan dibuat menjadi dua arah lagi mengarah ke warung jambu,” jelas Eko.

Namun, guna bisa terlaksananya rekayasa lalu lintas, Eko mengaku membutuhkan setidaknya 600 unit water barrier dan beberapa traffic light.

Harusnya, kebutuhan tersebut disiapkan oleh pihak ketiga yakni pemenang tender proyek, tetapi hingga saat ini, pihak ketiga belum bisa menjamin akan memenuhi kebutuhan Dishub Kota Bogor.

“Ada kebutuhan beberapa traffic light, nah ini akan kita diskusikan dengan PUPR karena ini penyedia yang menyediakan. Nah alasan mereka itu tidak ada anggaran. Padahal dari awal sudah dijelaskan untuk disediakan oleh pihak ketiga, karena kalau kita tidak ada anggaran,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto pun meminta kepada Dishub Kota Bogor agar segera berkordinasi dengan Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan dari penutupan jalur Otista terhadap para pedagang yang ada disana.

“Jadi jangan sampai nanti sudah mulai kerja, mereka (pedagang, red) masih disitu. Kalau mau direlokasi carikan tempatnya, lakukan kordinasi. Karena kami tidak ingin dari pengerjaan proyek ini ada pihak yang dirugikan,” tegas Iwan.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina, memastikan bahwa dalam pengerjaan proyek senilai Rp52,6 miliar ini tidak akan berdampak kepada sekolah yang ada di sekitar proyek.

Menurut Rena, sekolah dan warga masih bisa berlalu-lalang di trotoar. Karena penutupan yang dilakukan oleh pihak kontraktor hanya di badan jalan dengan jarak 150 meter dari bibir jembatan untuk ke arah Tugu Kujang dan 30 sampai 50 meter ke arah Surya Kencana.

“Sedangkan untuk loading barang kita lakukan di malam hari. Jadi kami pastikan betul keselamatan kerjanya,” tegas Rena.

Setelah menggelar rapat kerja ini, nantinya Komisi III DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat lanjutan dan memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rumah pertama yang disambangi oleh Iwan adalah kediaman milik Bu Entut di RT 02, RW 06, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Atap rumah yang bolong, tembok penuh dengan bercak hitam sisa kebakaran dua tahun silam, menjadi gambaran tempat tinggal milik bu Entut.

“Kondisi rumah ini sangat memprihatinkan. Saya akan minta kepada Kadis Perumkim dan DInas Sosial untuk langsung mengintervensi rumah bu Entut ini. Dua tahun lalu jadi korban kebakaran, namun sayangnya hingga hari ini tak kunjung dapat bantuan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Iwan, Selasa (7/2).

Lalu, rumah kedua yang disambangi oleh Iwan adalah kediaman milik Bu Aci di RT 03, RW 06 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Tempat tinggal seorang janda ini, nyatanya tak kunjung dapat perbaikan. Meski sudah mengajukan beberapa kali melalui kelurahan. Nyatanya, program RTLH dari Pemerintah Kota Bogor, belum juga ia rasakan.

Iwan pun menyayangkan program yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga miskin yang membutuhkan, namun tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di Kelurahan Loji.

“Jadi memang proses pengajuannya perlu diperbaiki. Pemkot harus tahu mana yang prioritas. Kondisi rumah Bu Aci ini sudah sangat tidak layak. Nanti akan saya sampaikan ke dinas-dinas terkait untuk segera memberikan intervensi,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Komisi I mensosialisasikan Perda nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Komisi II mensosialisasikan Perda nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Komisi III mensosialisasikan Perda nomor 8 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, dan Komisi IV mensosialisasikan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Keberadaarn ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bogor masih jauh dari kata cukup jika mengacu pada Perda nomor 8 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menekankan dalam sosialisasi perda yang digelar di gedung DPRD agar para pengembang perumahan bisa sesegera mungkin menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ada di perumahan kepada Pemerintah Kota Bogor.

“Hal tersebut tentunya untuk memenuhi kebutuhan RTH publik di Kota Bogor sebanyak 20 persen. Karena berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, RTH di Kota Bogor baru empat persen,” tegas Iwan.

Berdasarkan pasal 6, dijelaskan oleh Iwan, RTH di Kota Bogor memiliki manfaat langsung, antara lain meningkatkan ketersediaan air tanah, oksigen, mereduksi polusi udara, tanah dan air, mitigasi bencana, serta melestarikan fungsi lingkungan lainnya.

Sedangkan Manfaat tidak langsungnya antara lain meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, ekonomi, edukasi, rekreasi, interaksi masyarakat, dan menyeimbangkan ekosistem kota.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan kepada peserta sosialiasai bahwa berdasarkan pasal 22, masyarakat dan swasta memiliki peran serta yang krusial dalam upaya penyelenggaraan RTH di Kota Bogor.

“Jadi keberadaan RTH ini sangat penting dan harus menjadi concern semua pihak. Untuk memenuhi RTH sesuai Perda, semua elemen perlu berkolaborasi, mulai dari masyarakat, swasta dan pemerintah,” pungkasnya. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menyampaikan, di Kota Bogor tidak ada lagi penambahan ruas jalan sejak 2015. Dengan terus berkembangnya bangkitan pergerakan masyarakat di Kota Bogor, sudah seharusnya Pemkot Bogor menambah ruas jalan.

“Kita tahu bahwa sejak 2015 itu sudah tidak ada lagi penambahan ruas jalan. Padahal didalam RPJMD Kota Bogor sudah jelas ada perencanaan pembangunan jalan yang harusnya dilakasanakan oleh Pemkot Bogor. Maka dari itu kami dari Komisi III DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar Pemkot mulai membangun jalan,” ujar Iwan, Kamis (18/8).

Pembangunan jalan, disebutkan oleh Iwan menjadi penting karena dengan semakin banyaknya ruas jalan maka pergerakan masyarakat bisa lebih cepat. Hal ini juga tentunya berdampak kepada pergerakan ekonomi yang saat ini perlu digenjot kembali pasca pandemi Covid-19.

“Sekarang kalau mau kemana-mana macet kan susah juga. Perekonomian pasti akan tersendat juga. Solusinya ya membangun jalan,” Jelas Iwan.

Lebih lanjut, Iwan pun menekankan bahwa Pemerintah Pusat bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2OO4 tentang Jalan. Dimana pada ayat 1 pasal 32 Penyusunan program Jalan baru ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Jadi ini sudah jelas amanat Undang-Undang, kalau setiap akhir pekan macet di Otista sampai ke Suryakencana, bagaimana bisa ada sistem logistik yang efisien,” terangnya.

Iwan pun dengan tegas mengingatkan Pemkot Bogor agar bisa melaksanakan rekomendasi dari Komisi III DPRD Kota Bogor, mengingat tahun anggaran 2023 merupakan tahun anggaran terakhir Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie Rachim.

“Jangan sampai, di periode kedua ini, Wali Kota tidak bisa menambah ruas jalan di Kota Bogor. Bagaimana bisa transportasi dibenahi kalau tidak ada penambahan ruas jalannya. Ini adalah PR terakhir bagi Wali Kota dan Pemkot Bogor, terutama penyelesaian jalan R3,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jadi memang untuk memastikan pembangunan tepat waktu, kami dari Komisi III DPRD Kota Bogor langsung mengecek lokasi pembangunan ini,” ujar Iwan.

Sidak ini juga turut diikuti oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Lusiana Nurissayadah, Pepen Firdaus dan Sendhy Pratama.

Setelah meninjau dua lokasi pembangunan, Iwan mengungkapkan ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor. Diantaranya adalah menambah jumlah pekerja dan memastikan kebutuhan logistik terpenuhi sampai akhir tahun nanti.

Sebab, berdasarkan informasi dari pihak kontraktor, saat ini jumlah pekerja sekitar 40 orang untuk masing-masing lokasi pengerjaan. Sedangkan untuk progres pengerjaan Blok I baru mencapai 7 persen dan Blok IV 2,7 persen.

“Kita tahu Kota Bogor ini kan selalu turun hujan. Jadi untuk mempercepat waktu pengerjaan perlu juga ditambah jumlah pekerjanya dan harus ada juga pekerja dari Kota Bogor karena sudah diatur didalam regulasi,” tegasnya.

Iwan pun berharap pembangunan Blok I yang ditarget selesai pada 13 Desember 2022 dan Blok IV yang diitarget selesai 18 Desember 2022 bisa selesai tepat waktu. Karena jika berkaca pada pembangunan RSUD Kota Bogor ditahun sebelumnya sempat mengalami keterlambatan dan merugikan masyarakat karena pelayanannya terganggu.

“Harapan kita ketika tadi RSUD jadi rumah sakit rujukan regional, RSUD Kota Bogor juga membantu untuk masyarakat kurang mampu,” ucapnya.

Untuk diketahui, pembangunan Blok I RSUD Kota Bogor memakan biaya Rp45 miliar dan Blok IV RSUD Kota Bogor Rp35 miliar. Anggaran yang mencapai Rp80 miliar ini bersumber dari bantuan gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj