Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Konggres I MIO Indonesia akan dibuka secara resmi Menteri BUMN, Erick Thohir dan dihadiri Dewan Pers, Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sesuai jadwal, akan dibuka oleh Pak Erick Thohir dan beberapa Kementerian turut hadir,” ujar Ketua DPP MIO INDONESIA, AYS Prayogie, di Jakarta, Senin 7 November 2022.

Menjelang Konggres I MIO Indonesia yang kurang dari 2 Minggu ke depan, AYS Prayogie tetap memberikan semangat kepada para pengurus dari level DPW di wilayah hingga pengurus daerah atau DPD di seluruh Indonesia.

“Semoga rekan-rekan semua senantiasa dilancarkan dan dimudahkan oleh-NYA jelang Kongres ke-1 MIO Indonesia yang Pelaksanaannya kurang dari 3 Minggu lagi,” harap AYS Prayogie.

AYS Prayogie mengajak segenap pengurus untuk menyukseskan Konggres I MIO Indonesia sehingga berjalan lancar dan sesuai harapan bersama.

Dalam Konggres I yang akan dihadiri seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD tersebut, akan dilaksanakan Rapat Pleno I, II dan III.

Dalam rapat akan dibahas berbagai hal terkait organisasi secara keseluruhan termasuk penentuan dan pemilihan calon Ketua umum DPP MIO Indonesia periode 2022-2027.

Konggres I ini, selain memilih Ketua Umum yang akan memimpin 5 tahun ke depan, juga akan mematangkan pembahasan program jangka pendek dan jangka panjang.

Diungkap AYS Prayogie, saat ini MIO Indonesia telah memiliki kepengurusan di 18 provinsi dan 79 kabupaten yang nantinya akan terus bertambah.

MIO Indonesia juga terus berkolaborasi dan menyusun kerangka dasar media, sehingga terciptanya industri media yang sehat dan berkelanjutan atau sustainable.

Ia berharap, pada Konggres I nanti berjalan lancar sesuai rencana dan menghasilkan pemimpin yang kredibel, profesional sehingga MIO Indonesia menjadi lembaga yang semakin besar dan berkibar.

Terpisah, Ketua MIO Indonesia Provinsi NTB Feryal Mukmin, menegaskan, bahwa dirinya bersama semua pengurus DPW dan DPD siap mensukseskan Konggres I MIO Indonesia.

“Kami siap mensukseskan Konggres I MIO Indonesia dan insya Allah kami pengurus DPW dan DPD akan hadir bersama-sama di Jakarta,” katanya.

Ia berharap, pada Kongres I nanti, ada berbagai macam terobosan yang dihasilkan, sehingga MIO Indonesia lebih maju dan berkembang dari sisi bisnis dan membangun relasi dengan berbagai pihak.

Melalui moment konggres I di Jakarta nanti, tambah Feryal, MIO Indonesia juga harus serius meningkatkan kualitas jurnalisme berbasis digital di tanah air.

Senada itu, Ketua MIO Indonesia Provinsi Jabar Azhari menambahkan MIO Indonesia adalah Organisasi Perusahaan Pers dan berbasis terhadap pengembangan profesi wartawan dan perusahaan.

“Kami berharap melalui Kongres I nanti akan melahirkan terobosan-terobosan hebat, yang mampu lebih membesarkan organisasi dan membangun media – media online yang jadi anggotanya,” tegas Azhari.

Untuk itu, tegas Azhari, merupakan keharusan baik ditingkat DPW maupun DPD yang telah bergabung dalam keluarga besar MIO Indonesia, agar bersama-sama menyukseskan Kongres I MIO Indonesia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj