Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi dan Ahli Manajemen, Prof. Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., mengungkapkan bahwa pandangan Kepala Negara tersebut membuka mata publik terhadap realitas fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, wilayah pedesaan di Indonesia memiliki “imunitas alami” terhadap guncangan eksternal karena digerakkan oleh ekosistem produksi dan konsumsi lokal yang mandiri.

“Ketergantungan terhadap Dolar AS sebenarnya hanya berkorelasi dengan tingkat konsumsi barang impor yang dampaknya langsung memukul sektor industri perkotaan dan gaya hidup metropolitan. Sebaliknya, denyut nadi perekonomian desa ditopang oleh rantai pasok lokal. Transaksi di pasar tradisional murni menggunakan Rupiah,” ujar Prof. Kun saat memberikan analisisnya di Kota Bogor.

Strategi Ekonomi Sirkular Melalui Program Unggulan

Lebih lanjut, Prof. Kun menjelaskan bahwa pemerintah tidak membiarkan resiliensi alami pedesaan ini berjalan sendiri. Presiden Prabowo Subianto mengorkestrasikannya melalui kebijakan terintegrasi, salah satunya lewat Program Makan Bergizi Gratis.

Program raksasa ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melainkan juga menjadi stimulus ekonomi sirkular yang masif bagi warga desa. Seluruh bahan baku seperti beras, telur, daging, sayuran, hingga ikan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan lokal menggunakan mata uang Rupiah.

Untuk membentengi perputaran nilai tambah ekonomi tersebut agar tidak lari ke luar daerah, pemerintah mendorong revitalisasi kelembagaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif Kampung Nelayan Merah Putih.

“Koperasi ini dirancang menjadi agregator yang mengonsolidasikan hasil panen dan tangkapan masyarakat, sekaligus menjadi tulang punggung rantai pasok lokal. Di kawasan pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih memastikan infrastruktur dan akses pasar nelayan terjamin. Kolaborasi program ini menciptakan benteng pertahanan ekonomi yang kuat,” tambah Prof. Kun.

Desa Sebagai Jangkar Ekonomi Nasional

Di akhir analisisnya, Prof. Kun menekankan bahwa pernyataan Presiden Prabowo adalah pengingat strategis bahwa fondasi utama ekonomi Indonesia berada di sektor domestik, khususnya desa dan wilayah pesisir.

Meski pemerintah melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tetap bekerja keras menjaga stabilitas makroekonomi, masyarakat diajak untuk tidak panik dan lebih fokus mengawal program swasembada pangan.

“Jika desa dan kampung nelayan kita kuat, Indonesia akan senantiasa berdiri tegak menghadapi badai ekonomi global mana pun. Energi kita jauh lebih baik difokuskan untuk memajukan koperasi lokal dan kemandirian pangan nasional daripada terus-menerus cemas melihat pergerakan Dolar,” pungkasnya. (FY)

#PrabowoSubianto #EkonomiIndonesia #KoperasiMerahPutih #MakanBergiziGratis #KemandirianPangan #Sorotrakyat #ProfKunNurachadijat #RupiahKuat #EkonomiDesa #BeritaTerkini

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemerintah menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen dan secara ambisius menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 3 hingga 4 juta. Angka ini jelas fantastis, terutama jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (Agustus 2024 – Agustus 2025) yang hanya mencapai 1,99 juta lapangan kerja baru.

Jeda yang sangat lebar antara target dan realisasi historis ini, ditambah tantangan global dan domestik yang mengintai, menuntut kita untuk mempertanyakan: Seberapa realistiskah janji pembukaan lapangan kerja ini, dan bagaimana kualitas pekerjaan yang akan tercipta?

Badai Geopolitik dan Dilema APBN 2026

Target ekonomi 2026 ini bukan tanpa halangan. Kita dihadapkan pada dua lapis tantangan utama:

1. Goncangan Global dan Nilai Tukar

Ketidakpastian geopolitik global mulai dari konflik Israel-Palestina, Rusia-Ukraina, hingga friksi regional Kamboja-Thailand, serta ancaman perang dagang (tarif Trump)—terus mengganggu rantai pasok dan volume perdagangan. Ditambah lagi, arah kebijakan suku bunga Federal Reserve akan menjadi penentu krusial bagi stabilitas nilai tukar Rupiah, yang otomatis memengaruhi iklim investasi dalam negeri.

2. Beban APBN dan Prioritas Program Unggulan

Secara domestik, APBN 2026 dihadapkan pada dua tuntutan pembiayaan besar:

• Pemulihan Bencana: Alokasi untuk pemulihan bencana alam, seperti banjir di Sumatera dan daerah lain.
• Program Unggulan: Pembiayaan besar untuk program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang berpotensi besar menggerus anggaran untuk sektor produktif.

Pengurangan Pos Transfer ke Daerah yang diprediksi mencapai Rp200 Triliun di 2026 juga berpotensi menghambat pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat regional.

Kualitas Lapangan Kerja: Ancaman Dominasi Sektor Informal

Persoalan utama bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS Agustus 2025, dari 1,99 juta lapangan kerja yang tercipta, hanya 200 ribu yang berupa pekerjaan formal, sementara 1,66 juta didominasi oleh sektor informal.

Pekerjaan informal identik dengan minimnya perlindungan, baik dari segi upah, jaminan sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), maupun kepastian kerja.

Dominasi sektor informal ini menjadi alarm. Jika tren ini berlanjut, target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan dalam 5 tahun masa Pemerintahan Prabowo-Gibran akan jauh panggang dari api. Dengan rata-rata 2 juta per tahun, hanya 10 juta yang tercipta, meninggalkan defisit 9 juta!

Lapangan kerja berkualitas adalah kunci! Artinya, pembukaan lapangan kerja harus didorong ke sektor formal, yang menjamin upah layak, jaminan sosial, K3, serta kepastian jam kerja.

Menghadapi Tembok Struktural: Korupsi, Skill Gap, dan Digitalisasi

Pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, dan Impor sangat membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat untuk menggerakkan roda bisnis. Namun, sejumlah tantangan struktural masih menghambat:

• Iklim Investasi Buruk: Tingginya kasus korupsi menciptakan biaya tinggi (high cost economy) dan ketidakpastian bagi investor.
• Kesenjangan Keterampilan (Skill Mismatch): Struktur angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP (sekitar 53%). Fenomena mismatch keterampilan semakin parah karena revolusi digital menuntut keahlian baru di bidang teknologi dan otomasi, sementara sektor yang dibuka cenderung padat modal dan padat teknologi.
• Lemahnya Sektor Padat Karya: Pemerintah belum mampu menahan laju kejatuhan industri padat karya (seperti tekstil dan alas kaki), yang secara historis menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kesimpulan: Optimisme yang Dipertanyakan

Dengan berbagai tantangan struktural yang tidak kunjung teratasi—mulai dari iklim investasi, mutu angkatan kerja, hingga alokasi APBN yang tersedot program non-produktif sulit untuk bersikap optimis terhadap target pembukaan 3-4 juta lapangan kerja di tahun 2026, terutama untuk pekerjaan di sektor formal yang berkualitas.

Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang menjawab masalah-masalah struktural di atas, bukan hanya berfokus pada program yang bersifat populis. Jika tidak, janji 19 juta lapangan kerja selama 5 tahun akan berakhir sebagai ilusi.

Tabik

Oleh: Timboel Siregar

Editor & Penerbit: Den.Mj