Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bapak Johanis Tanak, kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Momen penyerahan dilakukan pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Atas pencapaian ini, Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. Beliau menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari komitmen bersama.

“Ini saya persembahkan untuk seluruh ASN Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor yang terus bersemangat menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang berintegritas,” ujarnya.

Dedie juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor dan masyarakat atas dukungan yang berkelanjutan terhadap upaya pencegahan korupsi. Beliau berharap raihan ini menjadi motivasi kuat untuk terus meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Terima kasih kepada semuanya. Dan ini harus menjadi penyemangat untuk terus mencegah korupsi,” pungkasnya.

Pencapaian Peringkat 1 ini menunjukkan komitmen serius Pemkot Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
(FY)

#KotaBogor #PemkotBogor #PencegahanKorupsi #KPK #HariAntikorupsiSedunia #HAKORDIA2025 #TataKelolaPemerintahan #DedieARachim #KotaBerintegritas #PrestasiBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Para tersangka diduga kuat terlibat dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Praktik kotor ini disinyalir telah berlangsung sejak tahun 2019 dan meraup keuntungan ilegal hingga puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, para tersangka memeras masyarakat yang membutuhkan sertifikasi K3 dengan mematok biaya yang sangat fantastis. Awalnya, biaya resmi sertifikasi K3 seharusnya hanya Rp275.000. Namun, para tersangka memaksa korban untuk membayar hingga Rp6.000.000. Selisih harga yang sangat besar ini sepenuhnya masuk ke kantong pribadi mereka.

Sejak tahun 2019, praktik korupsi ini diperkirakan telah menghasilkan uang haram sebesar Rp81 miliar. Angka ini menunjukkan betapa masif dan terstrukturnya kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat dan oknum di kementerian tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konfrensi pers nya mengungkapkan kekecewaannya mendalam atas kasus ini. Menurutnya, sektor ketenagakerjaan adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kualitas tata kelola yang baik di sektor ini seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Sangat disayangkan, alih-alih mempermudah, para oknum ini justru mempersulit dan menghambat upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” ujar Setyo, Jum’at (22/08).

Saat ini, IEG dan 10 tersangka lainnya telah ditahan di rutan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa korupsi bisa merajalela bahkan di sektor-sektor krusial yang seharusnya mengedepankan pelayanan publik.

Kasus ini membuka mata kita semua tentang pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam setiap layanan publik. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Akankah ada tersangka baru yang terungkap?

#Korupsi #KPK #KementerianKetenagakerjaan #SertifikasiK3 #OTT #BeritaTerkini #KorupsiPejabat #TangkapanKPK #TersangkaKorupsi #KorupsiSistemik

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pembangunan jalan lingkungan merupakan program vital untuk kemajuan desa. Namun, kondisi di RT 01 RW 07 Kampung Babakan Gunungwiru jauh dari harapan. Jakan (65), seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pengaspalan jalan di lingkungannya.

“Yang ini kan seharusnya dikasih lapisan batu-batuan kerikil (split), tapi ini (sambil menunjuk) hanya dikasih teras doang baru di hotmix,” ujar Jakan dengan nada kecewa, seraya berharap agar kualitasnya dapat diperbaiki di kemudian hari.

Sorotan serupa juga datang dari lokasi lain di desa tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengungkapkan kejanggalan dalam penentuan lokasi pengaspalan. Menurutnya, jalan lingkungan yang seharusnya di-hotmix hingga penghujung jalan, yaitu jalan yang setiap hari dilintasi warga umum, justru tidak diprioritaskan.

“Seharusnya jalan lingkungan ini yang di-hotmix sampai penghujung jalan, jalan ini yang setiap hari dilintasi warga umum, bukan yang di atas itu (sambil mengarahkan jari telunjuknya). Itu kan hanya akses menuju rumah pribadi,” ungkapnya pedas, mengindikasikan adanya keberpihakan dalam penetapan proyek.

Selain kualitas dan lokasi, volume proyek juga menjadi sasaran kritik pedas. Berdasarkan pengamatan visual dan keterangan narasumber, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara hasil fisik di lapangan dengan data yang tertera pada papan proyek.

Papan proyek mencantumkan panjang 651 meter, lebar 1 meter, dan ketebalan 0,03 meter. Namun, secara kasat mata, kondisi fisik jalan menunjukkan ketebalan yang jauh dari standar. “Seperti kurang dalam pemadatan sehingga terlihat jelas pori-pori dan bolong di sana-sini juga kasar. Sehingga ketika dilakukan pemadatan ulang kemungkinan hanya 0.01 maksimal 1,50cm saja,” ungkap salah seorang masyarakat setempat yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut pada 25 Juli 2025 pukul 14:33 WIB.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

Keanehan semakin mencuat ketika Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jeni, saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalan di wilayahnya. Bahkan, ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berlangsung di desa.

“Tidak mengetahui ada kegiatan tersebut di wilayahnya,” kata Jeni. “Di setiap kegiatan di desa dirinya tidak pernah dilibatkan,” tambahnya.

Padahal, semestinya setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa setempat, termasuk LPM sebagai representasi masyarakat. Ketiadaan keterlibatan Ketua LPM ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Leuwisadeng.

Sorotrakyat.com akan terus mengawal dan menelusuri dugaan kecurangan ini guna memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa dan terpenuhinya hak-hak masyarakat atas infrastruktur yang berkualitas.
(Hrs)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dugaan pelanggaran serius ini, yang bertujuan untuk memenangkan Paslon tertentu, telah mencoreng marwah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Agus Suparta menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak hanya melanggar amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tetapi juga Peraturan KPU yang berlaku. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran terhadap asas ini dapat membuat penyelenggaraan Pilkada inkonstitusional.

Permasalahan ini bukan sekadar isu belaka. Saat ini, dugaan pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terhadap Komisioner KPUD Kota Bogor periode 2024-2029 tengah dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Kota Bogor. Hal ini terungkap melalui Laporan Informasi Nomor: R/LI-327.XI/RES.1.11/2024/SATRESKRIM tertanggal 28 November 2024. Kantor Hukum Sembilan Bintang menyoroti lambannya proses penyelidikan ini, yang menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

“Demokrasi, yang seharusnya menjadi sistem unggulan di negara kita, kini menghadapi distorsi makna yang cukup serius. Di balik visi misi serta jargon-jargon surgawi tentang partisipasi, kebebasan, dan keadilan, tersimpan realitas yang begitu memprihatinkan: ada dusta dan khianat yang menghiasi demokrasi di Kota Bogor hari ini,” ujar Agus Suparta, S.H., kepada sorotrakyat.com, pada Rabu (25/06/2025).

Melalui siaran pers ini, Kantor Hukum Sembilan Bintang menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk membuka mata dan menyadari bahwa demokrasi sedang dalam keadaan darurat. Perilaku busuk yang diduga melibatkan salah satu Paslon dan penyelenggara pemilu ini harus menjadi perhatian serius.

Masyarakat menantikan jawaban dari penyelidikan Polresta Bogor Kota: siapa pelaku utamanya? Bagaimana peristiwa hukum tersebut dilakukan? Paslon siapa yang berani menabrak aturan hukum? Berapa uang suap dan/atau gratifikasi yang terlibat?

Kantor Hukum Sembilan Bintang menegaskan komitmennya untuk senantiasa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang menjadi korban keangkuhan kekuasaan penyelenggara negara, dalam hal ini KPUD Kota Bogor. Dalam waktu dekat, mereka akan mendampingi seseorang yang diharapkan dapat membongkar serta membantu penyelidik Polresta Bogor Kota terkait praktik suap dan/atau gratifikasi yang diduga dilakukan oleh salah satu Paslon Wali Kota Bogor terhadap Penyelenggara KPUD Kota Bogor periode 2024-2029 di bawah pimpinan M Habibi Zaenal Arifin.

Semoga proses hukum yang sedang berjalan dapat menjawab kegundahan masyarakat Kota Bogor dan mengembalikan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Korupsi sudah menjadi bahaya laten di negeri ini. Tak heran semua pihak sepakat untuk memerangi korupsi, baik dari sisi pencegahan atau preventif maupun sanksi tegas bagi pelaku korupsi atau represif.

Nah, saat ini KPK menggandeng Pemkot Bogor dalam upaya pencegahan korupsi, baik di dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan dari jajaran Pemkot Bogor.

Terlebih dinas-dinas menerima kucuran anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Anggaran ini tentunya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi tidak ada satupun dinas di Kota Bogor yang tidak punya risiko korupsi,” tegas Inspektur Pembantu Khusus Kota Bogor, Jimmy Hutapea, Jum’at 27/06/2025.

Menurutnya, seluruh dinas mengelola anggaran, melakukan pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pelayanan yang semuanya merupakan titik rawan korupsi. Karena itu, kata Jimmy, Pemkot Bogor mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan analisis risiko korupsi.

“Setelah itu harus disusun rencana tindak pengendalian di masing-masing dinas,” jelasnya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari program pencegahan korupsi terintegrasi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP). Program ini menuntut perbaikan tata kelola di delapan area, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, hingga pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan.

Inspektorat Kota Bogor juga melibatkan warga secara aktif melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK. Saat ini, data penerima layanan dari dinas-dinas tengah dikumpulkan untuk dijadikan responden survei.

“Nanti masyarakat akan ditanya langsung oleh KPK apakah pernah diminta biaya saat mengurus layanan, atau pernah mendengar praktik pungli,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemkot Bogor telah mengimplementasikan sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO sebagai bagian dari standar antikorupsi institusional. Ini bagian dari memastikan program berjalan dengan baik khususnya di internal Inspektorat.

“Kami sudah bersertifikasi ISO. Penyuapan itu kan bentuk dari korupsi juga,” ujar Jimmy.

Pada tahun 2024, Kota Bogor mencatat skor 77,54 dalam SPI dan menjadi kota dengan nilai integritas tertinggi kedua di Jawa Barat. Meski begitu, Pemkot tak mau berpuas diri. Target tahun depan skor 80.

“Artinya makin sedikit masyarakat yang merasakan atau mendengar praktik korupsi di lingkungan Pemkot. Kami ingin tingkat kepercayaan publik semakin tinggi,” kata Jimmy.

Menurutnya, konsistensi peningkatan nilai integritas tak lepas dari pembangunan budaya antikorupsi di kalangan ASN. Mereka secara rutin melakukan diseminasi, sosialisasi, dan pemetaan risiko setiap tahun.

“Titik-titik yang masih lemah kami evaluasi dan perbaiki,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

KBRM mengungkapkan informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) TS pada tahun 2017 yang mencantumkan utang sebesar Rp 1 triliun. Koalisi tersebut mempertanyakan pelunasan utang tersebut dalam kurun waktu enam tahun, yakni pada tahun 2023.

“Kami menduga adanya potensi skandal terkait hal ini dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan atas dugaan tersebut. Kami mempertanyakan bagaimana seorang pegawai bank dapat memiliki utang sebesar Rp 1 triliun dan melunasinya dalam waktu relatif singkat. Transaksi sebesar ini menimbulkan pertanyaan,” ujar Zaki, koordinator aksi, dalam orasinya.

Lebih lanjut, KBRM menduga keterlibatan TS dan NUC dalam sejumlah dugaan skandal pajak, termasuk yang melibatkan PT PERTA SAMTAN dan PERTAGAS, sektor kelapa sawit, serta sistem pajak CORETAX. Mereka juga menuding TS menerima setoran pajak secara rutin dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lingkup Wajib Pajak Besar (LTO).

Koalisi ini juga menyoroti adanya dugaan praktik fee-commission dalam bisnis utang-piutang internasional. Merujuk pada informasi dari worldbank.org mengenai potensi fee-commission dalam transaksi utang, KBRM menduga kuat bahwa NUC bersama TS berperan dalam pengumpulan dan penerimaan fee-commission dari utang luar negeri yang telah berlangsung selama beberapa dekade di bawah kepemimpinan Menterian Keuangan.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, KBRM menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu:

Mendesak pemberhentian Menteri Keuangan.saat ini.
Meminta KPK untuk menangkap dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan TS dan NUC dalam dugaan skandal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Menteri Keuangan,TS, maupun NUC terkait laporan dan tuduhan yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa dan pemuda ini. Pihak KPK juga belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan yang telah diterima.

(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut diberikan karena Pemkot Bogor berhasil meraih nilai tertinggi ke-2 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Bogor, Jimmy VP Hutapea, mengatakan bahwa Wali Kota Bogor mendapat apresiasi dari KPK atas tren indeks SPI Pemerintah Kota Bogor yang menunjukkan progresifitas dari tahun 2022 hingga 2024.

“SPI mengukur tingkat risiko korupsi di instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Outputnya bukan hanya berupa indeks, tetapi juga rekomendasi untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.

Indeks SPI Kota Bogor tahun 2024 adalah sebesar 77,54, berada di atas rata-rata indeks SPI kota/kabupaten se-Jawa Barat yang sebesar 69,75, maupun indeks SPI Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 73,84.

Dengan capaian nilai ini, Pemerintah Kota Bogor menduduki peringkat kedua tertinggi dalam pencapaian nilai SPI di Jawa Barat.

“Dengan tren indeks SPI Kota Bogor yang terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024,” tambahnya.

Atas peningkatan tersebut, Jimmy menjelaskan bahwa indeks SPI Kota Bogor dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebesar 73,05 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 76,18 pada tahun 2023, dan mencapai 77,54 pada tahun 2024.

Turut hadir Wali Kota Bogor terpilih, periode 2025-2030, Dedie A. Rachim bersama bersama Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W. Purnama. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Dedie pernah menjabat sebagai mantan pejabat di KPK, . (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang digelar di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Bogor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III Dadang Iskandar Danubrata beserta seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

Dalam kegiatan ini, Brigjenpol Bahtiar Ujang Purnama selaku Direktur Kasup Wilayah II bersama Direktur Korsup Wilayah II, Arief Nurcahyo menjabarkan program pencegahan korupsi berupa penjelasan titik rawan korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP) dan kegiatan tematik, pimpinan dan beberapa anggota DPRD juga menanyakan terkait langkah untuk pencegahan korupsi.

Ujang berharap dari kegiatan ini DPRD Kota Bogor mampu mewujudkan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Kami fokus melakukan perbaikan tata kelola dengan mitra strategis kami. Ini merupakan bagian dari pencegahan yang saat ini menjadi tujuan baru dari keberadaan KPK sebagai lembaga pencegahan juga,” kata Ujang.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengapresiasi langkah dari KPK yang memilih DPRD Kota Bogor sebagai stakeholder atau mitra untuk diberikan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi.

Secara terbuka, Adit pun menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui MCP.

“Insyaallah kami dari DPRD akan berkomitmen mendukung KPK,” kata Adit.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor meminta masukan dari KPK terkait wacana peralihan subsidi untuk operasional BisKita dan swastanisasi pengelolaan BisKita di Kota Bogor serta keberadaan BUMD.

Dari masukan yang diberikan oleh KPK, Rusli menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor harus bisa menentukan sikap apakah keberadaan BUMD yang direncanakan menjadi operator BisKita yakni Perumda Trans Pakuan akan memberikan nilai positif atau tidak bagi perkembangan di Kota Bogor.

“Tentu masukan dari KPK, pak Ujang sangat berharga ya, karena beliau menekankan dampak dan fungsi dari keberadaan BUMD di Kota Bogor. Jika BUMD dinilai tidak menguntungkan dan menjadi potensi terjadinya korupsi maka perlu di kaji lebih dalam terkait asas manfaat secara konteksual dan kopeehensif,” kata Rusli.

Dari masukan tersebut, Rusli menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait peralihan subsidi BisKita dan posisi Perumda Trans Pakuan kedepannya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut disampaikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dan luring di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (31/10/2024).

Melalui Zoom meeting, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyanggupi capaian nilai MCP yang harus ditingkatkan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat pada akhir tahun 2024, yaitu harus di atas 90.

“Kota Bogor, insyaallah, siap menaikkan skor MCP pada akhir tahun 2024 menjadi 92,” ujar Hery.

Hery menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.

Ia juga meminta pendampingan dari KPK untuk memonitor perbaikan dan peningkatan nilai MCP serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan oleh Kota Bogor.

Sementara itu, berdasarkan data SPI, indeks SPI Kota Bogor pada tahun 2023 berada di angka 76,16, yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, karena target indeks SPI pada akhir tahun 2024 harus berada di atas 74.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyoroti pentingnya MCP dan SPI dalam mengukur dan memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan daerah.

“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat upaya antikorupsi di wilayah pemerintah daerah Jawa Barat. KPK akan memastikan semua proses yang dikerjakan oleh OPD tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan malah merugikan negara,” ujar Bahtiar.

Ia juga menyampaikan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah merancang langkah-langkah pencegahan di setiap OPD melalui evaluasi MCP dan SPI.

Bahtiar menekankan, pentingnya kolaborasi dari semua pihak dalam mencapai target nilai MCP dan SPI di akhir tahun 2024.

“Kami di sini untuk membantu melakukan perbaikan pada capaian delapan area di MCP, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami memohon tiap pemerintah daerah agar membentuk tim akselerasi untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP agar lebih baik,” ucapnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring tersebut diikuti oleh 11 Pemerintah Daerah di Jawa Barat, dan secara luring turut dihadiri oleh berbagai OPD di Kota Bogor.

Melalui rapat tersebut, KPK mendorong pemerintahan yang lebih transparan, dengan harapan tercapainya pemerintahan daerah yang bebas korupsi dan lebih baik dalam tata kelolanya di masa mendatang. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hadirnya SiBadra menarik perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan observasi dalam rangka Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat pada awal Agustus lalu.

Di awal proses observasi dengan metode wawancara, secara teknis pihak KPK yang hadir dipimpin Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Andhika Widiarto menanyakan alur pelaporan, respon pengelola, tindak lanjut, penyelesaian, SOP dan transparansi serta keterjaminan status pelapor dalam menggunakan SiBadra.

Selanjutnya, tim KPK mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor sebagai pengelola SiBadra untuk mengetahui secara jelas.

Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam mengatakan, Kota Bogor memiliki beberapa kanal aduan dan saran masyarakat, diantaranya SiBadra dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor yang bisa diakses melalui aplikasi, website, Call 112 ataupun WhatsApp.

“Sejak diluncurkan, layanan ini sudah digunakan secara luas bukan hanya oleh warga, tapi juga siapapun yang berada di lingkungan Kota Bogor. Selama dia sudah mengunduh aplikasi dan melalui kanal lainnya, dia bisa melaporkan apapun yang ada atau yang dialami selama berada di dalam wilayah Kota Bogor ataupun mendapatkan pelayanan dari aparatur di Kota Bogor,” kata Oki saat kegiatan observasi KPK di Balai Kota Bogor.

SiBadra yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bogor memiliki berbagai topik laporan aduan, diantaranya topik aduan yang berkaitan erat dengan bentuk, pola dan perilaku korupsi, seperti pungli, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa topik lainnya seperti pengaduan infrastruktur, jasa dan berbagai layanan di perangkat daerah.

Dalam mengelola SiBadra, Oki menjelaskan, Diskominfo memiliki operator atau admin yang bertugas selama 24 jam yang diikat dengan SOP yang memiliki payung hukum Peraturan Wali Kota (Perwali).

“SOP yang diterapkan antara lain adalah untuk program laporan yang topiknya adalah pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak dilakukan sharing bersama, tetapi diberlakukan kerahasiaan atau jaminan bagi pelapor. Pertama, data pelapor akan disembunyikan dan tidak akan muncul,” ujar Oki.

Kedua, pembatasan akses informasi aduan dari seluruh admin, jadi yang mengetahui laporan tersebut hanyalah admin Diskominfo dan inspektorat. Laporan tersebut kemudian diturunkan kepada tim inspektorat untuk ditindaklanjuti.

“Setiap progres dan hasilnya kemudian diberikan kepada kami untuk merespon pelapor,” kata Oki.

Oki menambahkan, respon kepada pelapor paling lambat akan disampaikan 2×24 jam yang diberikan melalui keterangan dan indikator status ataupun tahapan penanganan laporan.

Dari sisi transparansi, setiap minggu Diskominfo mempublikasikan jumlah laporan yang masuk serta progres laporan melalui akun instagram.

Tak hanya itu, Diskominfo juga secara berkelanjutan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan atau sistem untuk memberikan pelayanan prima dengan sistem yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

“Iya, kami melakukan evaluasi satu bulan sekali untuk melakukan penyempurnaan ataupun perbaikan, dari situ dibuatkan setiap admin harus memberikan penjelasan, setiap apa yang
dievaluasi kemudian dicarikan solusi atau perbaikan ataupun penyempurnaan,” ucap Oki.

Editor & Penerbit: Den.Mj