Konsolidasi yang dihadiri oleh pimpinan Partai Buruh dan pimpinan serikat dari berbagai daerah ini menjadi momen unjuk gigi solidaritas jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Orasi yang disampaikan para pemimpin serikat pekerja tak hanya berisi tuntutan, tetapi juga kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjadi salah satu orator utama yang menyuarakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan upah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja. Said Iqbal secara tegas menanggapi wacana dan formula perhitungan upah yang muncul dari lingkungan pemerintah.

“Kami menolak total itu. Kalau itu dilakukan [kenaikan upah dengan formula yang tidak berpihak], sudah pasti mogok nasional saja. Sudah pasti itu. Kalau [Menteri] mengeluarkan keputusan itu, enggak begitu lama langsung stop produksi,” tegas Said Iqbal di hadapan ribuan buruh.

Said Iqbal juga melontarkan kritik keras kepada pejabat negara yang dianggap tidak memahami peran serikat buruh dalam penentuan upah.

“Kami menolak statement Dewan Ekonomi Nasional, dalam hal ini ketuanya, Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan dua hal, tidak melibatkan serikat buruh. Enggak ngerti undang-undang beliau itu, Ngawur!” serunya.

Said Iqbal menekankan bahwa serikat buruh memiliki hak konstitusional untuk terlibat dalam pembahasan kenaikan upah minimum, karena dampaknya dirasakan oleh seluruh pekerja, baik yang berorganisasi maupun tidak.

Para pemimpin serikat pekerja lainnya turut menguatkan seruan perjuangan. Konsolidasi ini dihadiri oleh pimpinan teras serikat buruh, termasuk H. Abdul Bais, Ketua Umum PP SPEE FSPMI, dan Iwan Kusman, S.H., Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Iwan Kusman, S.H., dalam kehadirannya, menegaskan bahwa, “perjuangan menuntut kenaikan upah minimum 8,5% hingga 10,5% serta penghapusan outsourcing adalah agenda bersama yang tak bisa ditawar,” tegasnya.

Sementara itu, H. Abdul Bais juga menyerukan kesiapan aksi lanjutan yang akan digelar.

“Ketika kita memperjuangkan kenaikan upah, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berpengaruh bagi keluarga kita. Kenaikan upah akan berdampak pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial,” ujar H. Abdul Bais.

“Apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MPK [Mekanisme Penetapan Kesejahteraan], kita siap melakukan mogok nasional! Target kita 8,5 persen, minimal sesuai MPK 2,77 persen!,” ungkapnya.

7 Poin Tuntutan Aksi Nasional dan Ancaman Mogok
Tuntutan utama yang disuarakan dalam konsolidasi ini adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% dan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya (Outsourcing).

Tuntutan lain yang menjadi sorotan adalah:

• Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK Nasional
• Reformasi Pajak Perburuhan:
• Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan.
• Penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, dan upah lembur.
• Penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah.
• Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset (Perkuat pemberantasan korupsi)
• Redesain sistem Pemilu 2029 (Lebih demokratis dan berpihak pada rakyat pekerja)

KSPI kembali menegaskan peringatan terakhir dari Said Iqbal,””Jangan uji nyali kaum buruh. Sekali mereka bergerak, bagaikan air bah yang tidak bisa dilawan. Jadi jangan tantang nyali orang miskin.” tegasnya.

Konsolidasi di JCC ini menjadi titik penyatuan komando serikat pekerja, sekaligus penentuan langkah strategis, termasuk ancaman mogok nasional, jika tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah menjelang penetapan UMP tahun 2026.

(AM)

#JCCSenayan #AksiBuruh #JakartaHariIni #KesejahteraanPekerja #SolidaritasBuruh #StopPHKNasional #ReformasiPajakBuruh #SaidIqbal #TolakUpahNgawur #RevisiPP352021 #HOSTUM #UMP2026 #MogokNasional #KSPIJCC #UpahBuruhNaik10Persen #HapusOutsourcing #TolakUpahMurah #BuruhMelawan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara Acara peluncuran monumental ini diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2025, dan dihadiri oleh perwakilan kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kedutaan Besar Kanada, serta para pemimpin serikat pekerja terkemuka.

Langkah inovatif ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja, secara khusus menekan diskriminasi berbasis gender, dan menjamin setiap keluhan pekerja ditangani secara transparan dan efektif melalui teknologi digital.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, menegaskan bahwa adopsi teknologi AI bertujuan utama untuk mempercepat proses penanganan kasus dan memastikan setiap pengaduan pekerja ditindaklanjuti secara efektif.

“Penggunaan teknologi berbasis AI akan mempercepat proses penanganan kasus dan membantu federasi serikat pekerja menindaklanjuti pengaduan secara tepat sasaran,” ujar Simrin Singh.

Inovasi ini merupakan bagian integral dari Proyek Realizing Trade Gains Free from Gender Discrimination and Child Labour (RealGains), yang didukung penuh oleh Pemerintah Kanada. Proyek ini secara spesifik berfokus pada penekanan diskriminasi berbasis gender dan pencegahan pekerja anak.

Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum peresmian empat aplikasi digital yang menjadi garda terdepan sistem pengaduan ini, yaitu:

• JAPBUSI (Jaringan Pengaduan Buruh Sawit Indonesia)
• HALO SIOLA
• SOPAN (Sistem Online Pengaduan Aksi Nyata)
• TEMAN GARTEKS

Keempat aplikasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan terintegrasi bagi pekerja untuk melaporkan berbagai pelanggaran, mulai dari kasus ketenagakerjaan, diskriminasi, hingga kekerasan di tempat kerja. Aplikasi ini mampu mengklasifikasi aduan dan memberikan notifikasi real-time kepada pihak terkait.

Dukungan Penuh Pemerintah dan Serikat Pekerja
Kepala Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemnaker RI, Purwanti Uta Djara, S.Kom., M.M, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap sistem ini dapat merambah ke sektor lain di masa depan.

“Setiap laporan harus diproses dan ditindaklanjuti. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi pekerja,” tegas Purwanti.

Para pemimpin federasi serikat pekerja nasional, termasuk Elly Rosita Silaban (KSBSI), Irham Ali Saifuddin (K-Sarbumusi), Jumhur Hidayat (KSPI Pembaruan), dan Iwan Kusmawan (SPN), menyatakan komitmen mereka untuk mengawal implementasi sistem ini sebagai alat advokasi digital yang efektif di lapangan.

Dengan adanya sistem AI ini, ILO dan Kemnaker menargetkan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa di sektor-sektor ekspor strategis, sekaligus mendorong keadilan sosial yang lebih inklusif bagi seluruh pekerja Indonesia.
(Fiki)

#AplikasiPengaduan #GarmenAlasKakiSawit #RealGains #SerikatPekerja

Editor & Penerbit: Den.Mj

Mengusung tema “Bersatu Dalam Federasi, Membangun Masa Depan Industri Semen yang Gemilang,” acara pembukaan ini menegaskan komitmen kolaboratif antara pekerja dan manajemen.

Pembukaan kongres yang dibuka langsung oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa, Bapak Anis, SE, MM, menunjukkan sinergi kuat antara perusahaan dan perwakilan pekerja. Diseluruh perusahaan semen di Indonesia yang berjumlah 16 pabrik dan yang baru bergabung F SP ISSI baru 14 pabrik.SKST (PT Semen Tonasa ) yang bertindak sebagai tuan rumah, memperkuat posisi strategisnya dalam industri dan kesiapannya berkolaborasi demi stabilitas sektor vital ini.

“Sinergi antara manajemen dan serikat pekerja adalah kunci krusial dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan industri. Kongres ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama,” ujar Direktur Utama PT Semen Tonasa.

Nuansa budaya lokal Sulawesi Selatan turut mewarnai kemeriahan acara. Setelah doa, delegasi dan tamu undangan disuguhi penampilan memukau Tarian Empat Etnis, yang melambangkan harmoni dan keberagaman suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Keindahan budaya ini menjadi simbol persatuan, selaras dengan semangat yang diusung dalam tema kongres.

Kehadiran tokoh-tokoh kunci serikat pekerja menjadi sorotan utama yang menarik perhatian nasional. Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam pidato utamanya, menegaskan kembali peran strategis serikat pekerja dalam menjaga denyut nadi perekonomian.

“Kesejahteraan pekerja di Industri Semen Seluruh Indonesia adalah barometer komitmen kita terhadap pembangunan yang adil,” tegas Said Iqbal. “Kongres ini harus menghasilkan program kerja yang nyata untuk mengawal hak-hak pekerja di tengah tantangan globalisasi dan persaingan pasar yang ketat.” Pidato Said Iqbal memastikan bahwa isu-isu pekerja semen akan mendapat perhatian serius di tingkat tertinggi perburuhan nasional.

Sementara itu, Faisal Arif, Ketua Umum FSP-ISSI, menyerukan pentingnya persatuan solid di antara pekerja. Ia menekankan bahwa hanya dengan bersatu dalam federasi (FSP-ISSI) mereka dapat secara efektif menghadapi dinamika pasar dan adaptasi teknologi yang terus berubah di sektor semen.

Dukungan internasional juga hadir melalui Iwan Kusmawan SH., Ketua IndustriALL Indonesia Council. Iwan menyoroti posisi strategis pekerja semen Indonesia dalam jaringan serikat pekerja global.

Iwan menekankan pentingnya penerapan standar kerja internasional untuk memastikan kualitas kerja dan perlindungan hak pekerja di Indonesia setara dengan kancah global.

Ia mengungkapkan, “Industri semen kini menghadapi tuntutan global akan praktik green economy dan sustainability. Pekerja tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam transisi ini. Kita harus memastikan bahwa setiap perubahan teknologi yang diterapkan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan penurunan emisi, harus disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang kuat dan program reskilling bagi seluruh buruh semen. Dukungan dari jaringan global IndustriALL siap diperkuat untuk mengawal agenda ini,” ungkap Iwan.

Kongres VII FSP-ISSI yang berlangsung hingga 12 Oktober 2025 ini diharapkan menjadi ajang pengambilan keputusan penting yang menentukan arah serikat selama empat tahun ke depan. Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah:

Perumusan program kerja strategis yang fokus pada penguatan posisi tawar pekerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembahasan isu-isu industri mendesak, seperti keberlanjutan lingkungan (sustainability), efisiensi energi, dan adaptasi terhadap teknologi baru di sektor Industri Semen.

Diharapkan, momentum pemersatu di Makassar ini akan memastikan bahwa suara dan kesejahteraan para pekerja tetap menjadi prioritas utama di tengah pesatnya pembangunan nasional. Keputusan yang dihasilkan dari kongres ini akan menentukan wajah serikat pekerja semen dan kontribusi mereka terhadap masa depan industri nasional yang berkelanjutan. (SIK’25)

Editor & Penerbit; Den.Mj

#KongresFSPISSI #IndustriSemen #Makassar #SerikatPekerja #KSPI #PekerjaSemen #SemenTonasa #SaidIqbal

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan melibatkan puluhan ribu massa. “Ini adalah aksi damai. Kami akan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan kericuhan,” tegas Iwan kepada Sorotrakyat.com.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Massa akan mulai berkumpul pada pukul 07.30 WIB dari berbagai lokasi. Titik kumpul utama akan dipusatkan di area TVRI dan Parkir Timur Senayan pada pukul 09.30 WIB, tempat bus-bus pengangkut massa akan disiapkan.

Selanjutnya, seluruh peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB, dengan acara inti demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Aksi ini tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan enam tuntutan yang saling terkait dan membentuk fondasi perjuangan buruh di Indonesia. Enam isu tersebut adalah:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah): Menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan dan menolak penetapan upah minimum yang tidak layak.
2. Stop PHK: Mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus guna menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif.
3. Reformasi Pajak: Menuntut kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
4. RUU Ketenagakerjaan: Mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-pekerja segera dibahas dan disahkan.
5. Revisi UU Pemilu: Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan representasi politik yang lebih kuat bagi kaum buruh.
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata untuk memberantas korupsi yang merugikan rakyat.

Menurut Iwan, aksi ini adalah manifestasi dari perjuangan para buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami sampai tuntutan ini didengar dan diwujudkan,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bukan sekadar pidato basa-basi, Prabowo tampil dengan janji-janji konkret yang langsung menyentuh akar permasalahan buruh Indonesia. “Negara hadir!” tegasnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan. “Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” ucapnya, disambut riuh tepuk tangan.  

Enam tuntutan utama serikat pekerja, mulai dari penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset, tak luput dari perhatian sang presiden. “Semua aspirasi akan ditindaklanjuti serius, melibatkan kementerian terkait untuk kajian mendalam,” janjinya.  

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah “kado” spesial Prabowo: Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh. Mana regulasi yang enggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” ungkapnya, disambut sorak sorai.

Tak hanya itu, Prabowo juga menjanjikan “aksi kilat” untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). “Wakil ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, undang-undang segera dibereskan,” tegasnya, seolah memberi sinyal bahwa perubahan nyata akan segera datang.

Dan, sebagai penutup yang tak kalah menggelegar, Prabowo menyatakan dukungannya untuk Undang-Undang Perampasan Aset. “Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja udah nyolong ga mau mengembalikan aset,” ucapnya lantang, seolah menantang para koruptor.  

Monas hari itu bukan hanya saksi bisu, tapi panggung harapan baru bagi buruh Indonesia. Akankah janji-janji Prabowo terwujud? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal pasti: hari itu, suara buruh bergema lebih keras dari sebelumnya, dan didengar langsung oleh sang presiden.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di Jakarta, massa buruh memadati kawasan Patung Kuda dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Bendera serikat berkibar, spanduk berisi kecaman dibentangkan, dan suara lantang buruh menggemakan tuntutan mereka: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja!

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah seruan dari para pekerja yang merasa hak-hak mereka dirampas oleh undang-undang yang disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi mereka.

Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang menindas. “Omnibus Law Cipta Kerja bagaikan belenggu bagi buruh,” teriaknya di tengah kerumunan massa. “Kami tidak akan tinggal diam!“

Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan 9 alasan utama penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, di antaranya:

• Upah minimum yang kembali ke upah murah: Buruh terancam dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.
• Outsourcing tanpa batasan: Hilangnya kepastian kerja dan negara seolah menjadi agen outsourcing.
• Kontrak berulang-ulang: Ancaman stabilitas kerja bagi buruh.
• Pesangon yang murah: Merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.
• PHK yang dipermudah: Buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu dalam posisi rentan.
• Jam kerja yang fleksibel: Menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
• Pengaturan cuti yang tidak jelas: Buruh, khususnya perempuan, semakin rentan terhadap diskriminasi di tempat kerja.
• Tenaga kerja asing yang tak terkontrol: Kekhawatiran bagi buruh lokal tersisih.
• Hilangnya sanksi pidana: Pengusaha bebas melanggar hak-hak buruh tanpa konsekuensi hukum yang berat.

Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir bagi para buruh. Aksi ini diharapkan dapat mendesak para hakim untuk mendengarkan suara mereka dan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan.

Partai Buruh dan KSPI mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi ini. Bersama-sama, kita tolak sistem yang menindas dan perjuangkan hak-hak buruh yang adil!

Suara buruh harus didengar! Omnibus Law Cipta Kerja harus dicabut!

Editor & Penerbit: Den.Mj

Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan seruan mendesak kepada pemerintah untuk menyelamatkan industri nasional yang tengah terpuruk akibat gempuran produk impor. “Kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal, seperti Permendag No 8 Tahun 2024, jelas-jelas merugikan industri tekstil dan logistik nasional,” serunya.

Lebih lanjut, Iqbal mengkritik keras UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilainya hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja dan memperburuk kondisi kerja. “Cipta Kerja ini adalah undang-undang zalim yang mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK dengan pesangon murah. Buruh pun menjadi korban,” tegasnya.

Pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan penghentian PHK liar menjadi dua tuntutan utama dalam aksi ini. SPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan kebijakan yang merugikan buruh dan memperparah kesenjangan sosial.

“Kita harus bersatu padu untuk melawan keserakahan para kapitalis dan penguasa yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Sudah saatnya kita perjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” seru Iqbal diiringi sorak-sorai massa.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan tekad kuat SPN, KSPI dan kaum buruh untuk melawan berbagai kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di tengah maraknya gelombang PHK dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyatnya dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh dan mendorong kebangkitan industri nasional.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan industri tekstil dan logistik nasional yang tengah terpuruk akibat kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal. Terlebih dengan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merugikan industri domestik.

“Banjir produk impor yang murah telah mematikan industri lokal dan merenggut lapangan pekerjaan. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tegas Iwan.

Selain itu, SPN juga menuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Menurut SPN, UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja serta memperparah kondisi kerja menjadi semakin tidak adil.

“UU Cipta Kerja adalah biang keladi dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Pencabutan UU ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Iwan.

SPN juga menyoroti maraknya PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Dalam aksi ini, SPN menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pekerja dari PHK.

“Stop PHK! Kami ingin hidup layak, bukan dihantui rasa cemas akan kehilangan pekerjaan,” teriak para buruh dalam aksi tersebut.

Aksi SPN dan KSPI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang pro-buruh dan pro-industri nasional.

Berikut beberapa poin penting dari aksi unjuk rasa SPN dan KSPI:

• Desak pencabutan Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Tuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
• Stop PHK dan lindungi hak-hak pekerja
• Selamatkan industri nasional dan ciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa kaum buruh masih solid dan kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah diharapkan dapat mendengar suara buruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Dengan pernyataan tersebut berarti PJ.Gubernur Jawa Barat tidak mempunyai empati terhadap kesejahteraan Pekerja/Buruh Jawa Barat,” kata Iwan kepada refaksi Media sorotrakyat.com, Jum’at (24/11) pagi.

Masih kata Iwan, “Perlu di pahami Pekerja/Buruh dan Serikat Pelerja/Serikat Buruh untuk memperjuangkan Hak yang Normatif ketika itu dilanggar dipastikan akan unjuk rasa ketika perundingan mengalami kegagalan,” sambungnya.

“Upah menjadi satu satunya jantung bagi Pekerja/Buruh baik lajang maupun keluarga,untuk itu ketika hak nya tidak dipenuhi maka pasti akan melawan,” pungkasnya. (Red)

Tonton sampai selesai Kecaman Iwan Kusmawan SH Ketua DPP SPN terhadap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang telah menantang Buruh Berunjuk Rasa,

https://vt.tiktok.com/ZSNuC7Vf6/

Editor & Penerbit: Den.Mj

Seperti yang disampaikan Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) menyampaikan sikap serta kondisi dilapangan terpantau oleh awak media Sorotrakyat.com.

“Dilapangan sudah berhari-hari ribuan Buruh Jawa Barat,
Terik panas mentari kita lalui. Deras hujan kita hadapi. Tol Pasteur kita lumpuhkan.
Jembatan Pasopati kita jadikan lautan Buruh,” ujarnya.

“TUNTUTAN kenaikan UMK Buruh Jawa Barat untuk Tahun 2023 minimal 10% sampai dengan 13% belumlah membuahkan hasil, dikarenakan Gubernur Provinsi Jawa Barat mengacu utuh kepada PERMENAKER No 18 Tahun 2022 sehingga Kenaikan UMK Buruh Jawa Barat di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat hanya berkisar 7,12% s/d 7,88%. KITA TIDAK BOLEH MENYERAH !!!,” pekiknya.

“Medan Pertempuran di tingkat-tingkat Pabrik saat perundingan upah BIPARTIT haruslah dimenangkan. Jika memang hasil akhir perjuangan hari ini belumlah memuaskan, inilah proses yang telah kita persembahkan demi peningkatan kesejahteraan bagi Kaum Buruh dan seluruh Rakyat Jawa Barat pada khususnya dan seluruh Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia pada umumnya,” sambungnya.

“Karena BERGERAK dan BERJUANG adalah KEWAJIBAN .
Karena HASIL AKHIR adalah HAK PREROGATIF dan KUASA TUHAN .
JANGAN PATAH ARANG dan TERUS LAKUKAN PERLAWANAN .
SALAM JUANG !!!,” ungkap Buya Fauzi saat menutup orasinya dari aksi-aksi yang telah dilaksanakan selama berhari-hari demi menyelamatkan UMK Tahun 2023 dari kejahatan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj