SOROTRAKYAT.COM | CIANJUR — Komitmen nyata dalam menghadirkan pemerataan infrastruktur dasar serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh dunia akademis. Melalui program Projek Kepemimpinan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Pasundan (UNPAS), sebuah gerakan inspiratif bertajuk Wadah Cai Kahuripan Lembur (Wacika Lembur) resmi direalisasikan di Kampung Babakan Ciherang, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Inisiatif strategis ini difokuskan pada pembangunan fasilitas penampungan air berupa bak penampung air bersih guna merespons tantangan krusial mengenai keterbatasan dan pemerataan akses sumber daya air yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Menjawab Kebutuhan Esensial Warga Melalui Kolaborasi Lintas Sektoral

Pelaksanaan projek kepemimpinan ini dirancang secara komprehensif, melibatkan sinergi aktif antara tim mahasiswa PPG UNPAS dengan elemen masyarakat akar rumput. Pemilihan Kampung Babakan Ciherang sebagai lokasi sasaran didasarkan pada urgensi kebutuhan warga terhadap ketersediaan sarana penampungan dan pendistribusian air yang higienis, tertata, serta berkesinambungan. Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur fisik ini tidak sekadar berfokus pada aspek teknis pengerjaan bangunan, melainkan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap kepala keluarga diharapkan mampu mendapatkan porsi dan akses pemanfaatan air secara merata tanpa adanya disparitas.

Ketua Projek Kepemimpinan PPG UNPAS Wacika Lembur, Muhammad Hilmi, dalam keterangannya menjelaskan bahwa esensi utama dari gerakan ini melampaui batas-batas tugas akademik konvensional. Menurutnya, program ini dirancang sebagai manifestasi nyata kepedulian kaum terdidik terhadap realitas sosial di tengah masyarakat perdesaan.

“Wacika Lembur kami hadirkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Pembuatan BAK air ini bukan hanya tentang membangun fasilitas, tetapi bagaimana fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil,” ujar Muhammad Hilmi, Rabu (16/9).

Pernyataan senada juga diperkuat oleh Risqi selaku Humas Projek Kepemimpinan PPG UNPAS. Ia menekankan bahwa aspek pemeliharaan jangka panjang merupakan penentu utama keberhasilan program ini. Oleh karena itu, tim mahasiswa tidak hanya membangun, tetapi juga merintis sistem komunikasi terpadu bersama warga untuk memastikan fasilitas tersebut terjaga dengan baik.

“Kami berharap BAK air Wacika Lembur Kahuripan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Kampung Babakan Ciherang. Yang tidak kalah penting, setelah pembangunan selesai, kami ingin memastikan keberlanjutan manfaatnya melalui komunikasi dan monitoring bersama masyarakat,” ungkap Risqi, Rabu (16/9).

Apresiasi Tokoh Masyarakat dan Komitmen Keberlanjutan Jangka Panjang

Kehadiran infrastruktur air bersih ini disambut antusias oleh warga setempat. Pak Mahpud, selaku tokoh masyarakat Kampung Babakan Ciherang, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi yang ditunjukkan oleh jajaran civitas akademika PPG UNPAS. Ia menilai bahwa bantuan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mendambakan kemudahan akses terhadap air bersih guna menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

“Kami sangat mengapresiasi adanya pembuatan BAK air Wacika Lembur ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga dan memberikan akses yang penuh serta berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Pak Mahpud, Rabu (16/9)

Lebih lanjut, Pak Mahpud mengajak seluruh warga Kampung Babakan Ciherang untuk memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap fasilitas yang telah dibangun. Kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar sumber air dan merawat fisik bangunan bak penampung dinilai krusial agar manfaatnya dapat dinikmati lintas generasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan akademis, Projek Wacika Lembur menerapkan mekanisme pasca-pembangunan yang terstruktur. Tim Projek Kepemimpinan PPG UNPAS berkomitmen untuk secara berkala menerjunkan tim guna melakukan monitoring dan evaluasi. Langkah pengawasan ini difungsikan untuk memantau kondisi fisik bangunan, mengukur tingkat efektivitas distribusi air, serta menyerap aspirasi lanjutan apabila terdapat kebutuhan perbaikan maupun pengembangan sarana di masa mendatang.

Filosofi Luhur: Ngajaga Cai, Ngajaga Hirup, Ngajaga Lembur

Gerakan Wacika Lembur mengusung filosofi kultural yang sarat makna, yakni “Ngajaga Cai, Ngajaga Hirup, Ngajaga Lembur” (Menjaga Air, Menjaga Kehidupan, Menjaga Kampung Halaman). Filosofi ini merefleksikan kesadaran ekologis bahwa air merupakan urat nadi peradaban manusia dan kelangsungan ekosistem pedesaan. Kerusakan atau krisis air berpotensi melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lembur.

Melalui kolaborasi harmonis antara dunia kampus, tokoh masyarakat, dan warga sipil, program Wacika Lembur diharapkan mampu menjadi role model atau percontohan bagi pembangunan berbasis komunitas (community-based development) di wilayah lain. Inisiatif ini membuktikan bahwa sinergi kolaboratif mampu menjembatani kesenjangan infrastruktur dasar, sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan di era modern.

(FY)

#WacikaLembur #PPGUNPAS #AirBersihCianjur #KampungBabakanCiherang #KecamatanCampaka #ProjekKepemimpinan #PembangunanBerkeadilan #BeritaCianjur #SorotRakyat #JurnalismeWarga #InfrastrukturDesa #LingkunganHidup

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Sedang pusing memikirkan syarat administrasi masuk kuliah, melamar pekerjaan, atau sekadar ingin tahu kadar kolesterol tapi takut dompet “menjerit”? Tenang, kabar baik datang dari jantung Kota Hujan.

RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan sederet paket Medical Check-Up (MCU) super terjangkau yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak perlu lagi menunda cek kesehatan, karena kini sehat bisa dimulai dengan harga mulai dari Rp180.000 saja!

Ini bukan sekadar “obral”, melainkan komitmen rumah sakit milik pemerintah (plat merah) ini untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Bingung Pilih Paket? Ini Panduan Lengkapnya!

Agar tidak bingung melihat daftar panjang, tim redaksi telah merangkum pilihan paket MCU yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

1. Paket “Goes to Campus” (Rp400 Ribu)

Khusus untuk Calon Mahasiswa atau Pemagang.

• Fasilitas: Cek fisik, Rontgen Dada, Darah & Urine Rutin, Tes Narkoba, serta Tes Buta Warna.
• Keunggulan: Sangat praktis untuk syarat daftar ulang kampus atau organisasi. Sekali datang, semua berkas beres!

2. Paket Karyawan (Rp750 Ribu)

Solusi untuk Pegawai Kantoran atau Pekerja Lapangan.

• Fasilitas: Seluruh fasilitas paket kampus ditambah EKG (Jantung), Cek Fungsi Hati & Ginjal, Profil Lemak Lengkap, dan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI).
• Keunggulan: Penting bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi atau beban kerja berat untuk memantau organ vital secara berkala.

3. Paket Spesial Pejuang NIP (CPNS/PPPK)

Dua opsi untuk membantu Anda lolos seleksi administrasi:

• ASN Tangguh (Rp450 Ribu): Fisik, Darah, Urine, Narkoba (3 parameter), dan MMPI.
• ASN Prima (Rp600 Ribu): Lebih lengkap dengan tambahan Rontgen Dada dan Narkoba (5 parameter).
• Tips: Pilih Paket Prima jika instansi tujuan Anda mewajibkan hasil rontgen agar lebih hemat waktu.

4. Paket General (Silver, Bronze, Gold, Platinum)

Mau tahu kondisi tubuh secara umum? Pilih level “game” kesehatanmu:

• Silver (Rp275 Ribu): Basic starter pack (Fisik, Rontgen, Darah, Urine).
• Bronze (Rp500 Ribu): Ditambah cek fungsi Hati & Ginjal.
• Platinum (Rp875 Ribu): All You Can Check! Termasuk tes Hepatitis B dan Buta Warna. Pilihan terbaik untuk evaluasi kesehatan tahunan.

5. Tes Narkoba Mandiri (Mulai Rp180 Ribu)

Butuh cepat untuk syarat SIM atau melamar kerja? Tersedia layanan cepat dengan 3 parameter yang akurat dan legal.

Promo Grup: Ajak Teman, Dapat Gratisan!

RSUD Kota Bogor juga memberikan penawaran menarik bagi komunitas motor, pengajian, atau rekan kantor. Dengan melakukan pemeriksaan minimal 20 orang, Anda akan mendapatkan 1 Voucher GRATIS untuk paket yang sama.

Booking & Konsultasi: Hubungi nomor resmi di 0811-1013-6661 sekarang juga!

Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, menegaskan bahwa program ini hadir agar warga Bogor tidak lagi menjadikan biaya sebagai alasan menunda cek kesehatan.

“Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat. Jangan menunggu sakit baru berobat, tapi saat sehat pun harus dicek. Dengan harga bersahabat, kami harap warga lebih proaktif menjaga aset paling berharga, yaitu kesehatan,” pungkasnya. (Adv)

#KotaBogor #RSUDKotaBogor #MedicalCheckUp #PromoKesehatan #BogorSehat #MCUCheap #InfoBogor #Sorotrakyat #KesehatanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi yang berlangsung khidmat ini ditujukan sebagai bentuk empati bagi ribuan korban bencana banjir yang melanda wilayah Pulau Sumatra dan Aceh. Selain memanjatkan doa, para mahasiswa juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah terkait penanganan bencana yang dinilai lamban.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur kelembagaan mahasiswa, pengurus organisasi fakultas, hingga lintas elemen kampus UMJ. Nyala lilin yang berjejer di lokasi aksi menjadi simbol duka sekaligus pengingat bahwa di balik data statistik, ada nyawa dan ruang hidup masyarakat yang terancam.

“Doa dan nyala lilin ini adalah simbol bahwa solidaritas kita tidak boleh padam. Kita ingin mengingatkan bahwa ada saudara kita yang kehilangan keluarga dan rumah di saat sebagian orang bersiap merayakan pergantian tahun,” ujar Ketua BEM FISIP UMJ, Alfian Maulana kepada sorotrakyat.com.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM FISIP UMJ menegaskan bahwa banjir yang telah merendam sebagian wilayah Sumatra selama lebih dari satu bulan bukan lagi bencana alam biasa, melainkan krisis ekologis yang serius. Mereka menilai syarat-syarat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah terpenuhi untuk menetapkan status Bencana Nasional.

“Negara masih lamban dan minim keberpihakan. Kelambanan ini adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat,” tegas Alfian dalam rilisnya.

BEM FISIP UMJ secara resmi mengeluarkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Segera menetapkan banjir di Pulau Sumatra sebagai Bencana Nasional.
2. Menghentikan eksploitasi lingkungan dan proyek-proyek yang memperparah kerusakan alam.
3. Mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan (korporasi/individu).
4. Melakukan pemulihan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat terdampak.

Mengingat kondisi Sumatra yang masih berduka, Alfian Maulana menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru yang berlebihan.

“Tahun ini adalah tahun yang kelam bagi saudara kita di Sumatra. Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru sebagai bentuk empati tertinggi kita sebagai manusia,” pungkasnya.

Aksi ini ditutup dengan komitmen bahwa BEM FISIP UMJ akan terus mengawal isu ini hingga negara hadir sepenuhnya untuk memulihkan ruang hidup masyarakat di Sumatra dan Aceh.

(KDR)

#Sorotrakyat #BEMFISIPUMJ #PrayForSumatera #PrayForAceh #BencanaNasional #SolidaritasMahasiswa #KrisisEkologis #StopEksploitasiAlam #IndonesiaBerduka #MahasiswaBergerak

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wakil Ketua II PMII Kota Bogor, Fajril Miftahul Qirom, memaparkan langsung keluhan yang mereka himpun. Di bidang kesejahteraan, Fajril menyoroti tingginya tingkat kesulitan bagi lulusan SMA/SMK untuk mendapatkan pekerjaan. “Di bidang kesejahteraan, para lulusan SMA/SMK bingung mau kerja dimana. Sulit dapat pekerjaan,” jelasnya.

Terkait kesejahteraan dan sulitnya mencari pekerjaan, Adityawarman mengakui keterbatasan pembukaan lapangan kerja formal. Solusi yang saat ini didorong adalah pengembangan ekonomi kreatif yang telah diatur oleh Perda ekonomi kreatif, serta penguatan pasar tradisional.

Mengenai beasiswa dan masalah sekolah, Adityawarman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) sedang membahas Peraturan Walikota (Perwali) untuk mengatur bantuan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu yang tidak tertampung di SMP Negeri. “Direncanakan sebanyak 2000 siswa akan mendapatkan bantuan tersebut,” jelas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Terkait penonaktifan BPJS PBI, Adityawarman menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bersumber dari pusat, dan pembiayaannya melibatkan alokasi dari pusat, provinsi, dan kota. Ia menyebutkan alokasi dana dari Kota Bogor sudah disiapkan sekitar 60 miliar rupiah. Adityawarman mengarahkan warga yang dinonaktifkan dan merasa berhak untuk segera datang ke Dinas Sosial untuk proses reaktivasi. “Kalau menemukan mereka yang berhak tapi BPJS-nya tidak aktif, datang aja ke Dinas Sosial untuk reaktivasi,” pungkasnya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Meluapkan ketidakpuasan terhadap tata kelola negara, khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap sebagai penyebab utama membengkaknya utang negara, sejumlah ibu-ibu dan ratusan mahasiswa turun ke jalan. Aksi yang digelar pada Jumat (25/04/2025) ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa.

Aksi terpantau berlangsung di dua lokasi, yaitu di depan kantor pusat Kementerian Keuangan dan di depan Monumen Nasional. Demonstrasi diwarnai dengan drama teatrikal, orasi, serta aksi bakar ban. Sejauh ini, aksi berjalan dengan aman dan tertib.

Tuntutan yang mereka suarakan masih sama seperti sebelumnya:

“Meminta Presiden Prabowo untuk STOP Berutang, dan mendesak Sri Mulyani mundur dari jabatannya!!” tegas Pandu, koordinator lapangan aksi, kepada wartawan.

Selain itu, muncul dugaan mengenai adanya setoran rutin dari kantor-kantor LTO pajak kepada Sri Mulyani. Mereka juga menduga adanya pemanfaatan kedekatan dengan Bank Dunia untuk mendapatkan utang dan proyek-proyek besar yang menguntungkan pribadi, serta indikasi campur tangan Sri Mulyani dalam membantu suaminya mendapatkan pinjaman individu dalam jumlah besar.

“Kami menduga Sri Mulyani menerima setoran rutin dari kantor-kantor LTO pajak, serta memanfaatkan kedekatannya dengan World Bank untuk memperoleh utang dan proyek-proyek besar yang dapat memberikan keuntungan pribadi dalam jumlah besar sebagai Menteri Keuangan. Kami juga melihat kejanggalan pada data piutang suaminya pada tahun 2017 yang menunjukkan utang hingga Rp1 triliun. Sementara itu, tidak ditemukan data pendukung bahwa suaminya adalah seorang pengusaha atau tokoh yang layak mendapatkan pinjaman sebesar itu. Dengan demikian, terdapat indikasi adanya campur tangan Sri Mulyani untuk membantu suaminya mendapatkan pinjaman individu dengan nilai yang besar,” jelas salah satu orator aksi.

Dugaan lain yang muncul adalah terkait intervensi Nanang Untung, kakak kandung Sri Mulyani, terhadap proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak. Intervensi ini diduga menyebabkan hasil pemeriksaan wajib pajak berubah menjadi lebih bayar.

“Kami menduga Nanang Untung, kakak kandung Sri Mulyani, melakukan intervensi proses pemeriksaan kepada Dirjen Pajak, sehingga hasil pemeriksaan menyetujui permintaan wajib pajak berubah menjadi lebih bayar sebesar Rp62,9 miliar,” tambahnya.

Hingga saat ini, baik Sri Mulyani maupun Humas Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi terkait aksi masyarakat ini. Pihak media telah berupaya mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk mendapatkan konfirmasi langsung, namun Humas enggan memberikan keterangan.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) menyampaikan informasi mengenai rencana Pemerintah Presiden Prabowo, atas rekomendasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menarik utang baru sebesar Rp 1.000 triliun dari Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), dan Bank for International Settlements (BIS). Disebutkan bahwa dari total utang baru tersebut, Rp 800 triliun akan dialokasikan untuk pembayaran bunga utang negara sebelumnya, sementara peruntukan Rp 200 triliun lainnya belum jelas.

KBRM menyoroti rekam jejak Sri Mulyani yang dinilai memiliki kedekatan dengan IMF dan Bank Dunia, serta perannya dalam membawa pemerintahan Indonesia berutang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan kini berlanjut di era Presiden Prabowo. KBRM mempertanyakan posisi Sri Mulyani di balik layar, mengingat kepercayaannya yang tinggi di mata lembaga keuangan internasional tersebut.

Lebih lanjut, KBRM mengklaim, berdasarkan informasi dari situs resmi Bank Dunia (worldbank.org), adanya potensi komisi atau fee dalam setiap transaksi utang-piutang.

Menyikapi situasi yang dinilai telah berlangsung sejak era Orde Baru, KBRM menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Menyelamatkan Presiden Prabowo dari pengaruh IMF, Bank Dunia, dan BIS yang diduga dimainkan melalui Sri Mulyani.
2. Menghentikan penarikan Utang Luar Negeri demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.
3. Memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.
4. Mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kaya sehingga tidak seharusnya terus berutang.

Sementara itu, aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek, termasuk UIN, Nusa Mandiri, Sahid, PTIQ, dan kampus lainnya, menggelar demonstrasi di depan Kementerian Keuangan. Mereka menyampaikan tuntutan yang serupa:

1. Presiden Prabowo diminta untuk bertindak tegas memecat Sri Mulyani.
2. Pemerintah diminta untuk menghentikan pengambilan utang baru.
3. Sri Mulyani diminta untuk membatalkan rencana pinjaman sebesar Rp 1.000 triliun.

Koordinator aksi, Rizki Ahmad, mengungkapkan bahwa alasan utama tuntutan pemecatan Sri Mulyani adalah kekhawatiran mahasiswa bahwa dana Rp 800 triliun hanya akan digunakan untuk membayar bunga utang. Mereka juga mempertanyakan alokasi dana Rp 200 triliun yang belum jelas dan menduga adanya fee yang diterima Sri Mulyani dari IMF setiap kali pencairan utang luar negeri.

“Karena kami melihat uang 1000 Triliun itu, hanya untuk menutupi pokok bunga, kami masih bingung yang 200 triliunnya Di kemanakan, kita menduga setiap kali mencairkan uang utang luar negeri , Sri Mulyani mendapatkan fee dari IMF,” tegas Rizki Ahmad.

Hingga berita ini diturunkan, Humas Kementerian Keuangan belum bersedia memberikan keterangan saat hendak diwawancarai di kantornya.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Meski kericuhan sempat terjadi dengan adanya pembakaran atribut-atribut partai yang ada di gedung DPRD Kota Bogor, tetapi aspirasi dari puluhan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Ketua BK, Safrudin Bima, Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, Wakil Ketua Komisi II, Benninu Argoebie, anggota Komisi III, Subhan dan Abdul Rosyid.

Para mahasiswa secara gamblang menyampaikan penolakan terhadap pengasahan Revisi Undang-Undang TNI, imunitas TNI, sekaligus meminta pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang perampasan aset, evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Dihadapan seluruh mahasiswa, Adityawarman menyatakan sikap secara tegas bahwa DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan aspirasi dengan menyampaikannya ke pemerintah pusat melalui DPR-RI.

“Kami janji, insyaallah akan sampaikan langsung aspirasi mahasiswa Bogor kepada DPR-RI,” kata Adit.

Setelahnya, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor secara simbolis menerima tuntutan massa aksi.

Sebelumnya, gelombang penolakan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di Kota Bogor. Massa aksi yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bogor, Senin (24/3/2025).

Aksi demonstrasi diawali dengan kelompok mahasiswa melakukan orasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD.

Melihat kondisi semakin panas, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, didampingi oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur serta Sekretaris Komisi IV, Juhana, langsung menemui massa aksi.

Safrudin menegaskan kepada massa aksi, bahwa DPRD Kota Bogor akan turut memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan melaporkan aksi dan tuntutan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD Kota Bogor dengan mengirim surat ke pemerintah pusat dan DPR-RI.

“Kami tentunya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini dengan menyampaikan di rapat Banmus nanti. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat atas tuntutan ini,” tegas Safrudin.

Di lokasi yang sama, Sugeng Teguh Santoso, meminta kepada para mahasiswa juga mengambil bagian dari perjuangan melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria yang akrab disapa STS ini menyampaikan bahwa saat ini ada tujuh orang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang sedang mengajukan uji materil di MK dan meminta mahasiswa di Bogor untuk mendukung pergerakan tersebut.

“Karena ada banyak cara untuk menunjukkan perjuangan. Salah satunya melalui MK. Mari kita dukung mereka yang tengah berjuang di MK agar pergerakan kita bisa melahirkan hasil yang positif,” kata STS.

Setelah massa aksi diterima, rombongan mahasiswa membubarkan diri dengan kondusif. (ADV)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dr. Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BEM-KM IPB yang senantiasa memberikan masukan serta pandangan kritis terhadap tiga fungsi utama DPRD, yaitu peran pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi dengan mahasiswa sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD Kota Bogor, lanjutnya, membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa untuk turut serta dalam berbagai agenda pembangunan.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM-KM IPB, M. Afif Fahreza, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari DPRD. Ia berharap audiensi ini dapat mempererat hubungan antara mahasiswa dan pemerintah daerah, menciptakan jejaring kolaborasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, BEM-KM IPB turut menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu-isu penting di Kota Bogor, mulai dari lingkungan, infrastruktur, transportasi publik, hingga kesejahteraan masyarakat.

Para mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk berperan aktif sebagai agen perubahan. Dengan memanfaatkan keahlian akademik dan penelitian, mereka siap memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi Kota Bogor. Keinginan ini disambut baik oleh Ketua DPRD yang akrab di sapa pak Adit, yang menilai mahasiswa sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan daerah.

Politisi PKS ini juga memberikan pesan inspiratif kepada mahasiswa agar tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi dan membangun jaringan. Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial dan politik akan memperkaya wawasan serta membentuk karakter kepemimpinan yang kuat.

“Saya meyakini bahwa kemitraan antara DPRD dan mahasiswa akan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan semangat kolaborasi, kita semua dapat berkomitmen untuk terus bersinergi, membuka ruang dialog, dan menghadirkan perubahan nyata bagi Kota Bogor menuju kota yang nyaman bagi warganya, terbuka untuk semua masyarakat Indonesia dan Manca Negara,” tutup Adityawarman Adil.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya, mewakili Ketua STAIKH, Dr. Kun Nurachadijat, menekankan pentingnya KKN sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. “Kami berharap mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial,” ujarnya.

Senada dengan Kun, Camat Cikidang menyambut hangat kehadiran para mahasiswa KKN. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif STAIKH dalam menyelenggarakan KKN di Kecamatan Cikidang. Kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Hasanudin.

Selama satu bulan ke depan, mahasiswa KKN akan ditempatkan di beberapa desa di Kecamatan Cikidang, yaitu Desa Pangkalan, Cikidang, dan Cicareuh. Mereka akan melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami sangat antusias untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Cikidang. Semoga program-program yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi semua,” ujar Ilham Maulana, ketua tim mahasiswa KKN untuk Desa Cikidang.
Fokus pada Pembumian Teori

Salah satu fokus utama KKN STAIKH kali ini adalah pada pembumian teori yang telah dipelajari mahasiswa. Kun Nurachadijat menjelaskan bahwa banyak akademisi yang memiliki pengetahuan yang luas, namun belum tentu mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Melalui KKN, diharapkan mahasiswa dapat menjadi intelektual organik yang mampu menjawab tantangan masyarakat.

Kemitraan yang Kuat

Kemitraan antara STAIKH dan Pemerintah Kecamatan Cikidang terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari dukungan penuh yang diberikan oleh Camat Cikidang dan perangkat desa kepada para mahasiswa KKN. “Kami akan memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar kegiatan KKN dapat berjalan lancar,” tegas Hasanudin.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Cikidang menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN. Mereka berharap program-program yang dilaksanakan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan.

Dengan semangat pengabdian dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan KKN STAIKH di Kecamatan Cikidang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi kegiatan KKN lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rombongan BEM PTMAI Zona III diterima langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq, menyambut baik audiensi BEM PTMAI Zona III untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari mahasiswa demi masa depan pendidikan Indonesia.

“Mahasiswa punya tanggung jawab untuk menjadi bagian membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik,” ucap Fajar.

Selanjutnya, Wamendikdasmen mengatakan bahwa fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah membangun pendidikan yang inklusif di daerah Terdepan, Tertinggal, Terluar (3T) demi keadilan pendidikan di Indonesia.

Terakhir, Wamendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan Indonesia ke depan akan mampu mencetak generasi yang inovatif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global demi masa depan bangsa.

selaku Presidium Nasional BEM PTMAI Zona III, menyampaikan bahwa selain bersilaturahmi, BEM PTMAI Zona III juga menyampaikan gagasan terkait pendidikan di Indonesia saat ini.

“Kami hadir bertemu dengan Bapak Wakil Menteri untuk bersilaturahmi dan memberikan masukan-masukan konstruktif untuk dunia pendidikan Indonesia saat ini, di mana kita melihat masih banyak ketimpangan dalam sektor pendidikan,” ucap Wildan.

Selain itu, Wildan juga menyampaikan bahwa gagasan Indonesia Emas 2045 bukan lagi menjadi harapan, tetapi harus menjadi cita-cita besar bangsa ini dan itu dimulai dari anak bangsa yang menempuh dunia pendidikan.

“Mari kita sambut pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif, memberikan keadilan untuk semua anak bangsa. Di Jakarta ada anak bangsa, di daerah pun ada anak bangsa, semua fasilitas sekolahnya harus sama, karena Indonesia Emas bukan hanya dibangun di Jakarta, tetapi di seluruh pelosok Indonesia Raya,” tegas Wildan.

Di akhir audiensi, Wildan menyampaikan banyak harapan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai jantung pendidikan, bahwa Kemendikdasmen punya peran sentral sebagai fondasi pendidikan pertama untuk membangun moral, pendidikan antikorupsi, dan anak bangsa yang punya integritas tinggi untuk negara ini.

Audiensi ini diikuti oleh Demisioner Sekjen BEM PTMAI Zona III, M. Bifa Agusryyanto; Presma UM Cirebon, A. Gimnastiar, beserta jajaran; dan Wapres UM Tangerang, Andika Fakhriansyah (Toku), beserta jajaran. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj