Penyaringan ini merupakan fase krusial setelah sebelumnya terdapat 15 nama calon yang masuk dalam radar seleksi. Dedie berharap, ketiga figur yang telah dikerucutkan ini mampu membawa perubahan signifikan dan memperkuat performa perusahaan plat merah penyedia air minum tersebut.

Sesuai Regulasi Ketat

Langkah pengambilan keputusan ini ditegaskan telah melewati prosedur yang matang dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni:

• Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
• Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 mengenai Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Tiga Nama Calon Nahkoda Baru

Berikut adalah daftar nama calon direksi yang diusulkan untuk mengisi posisi strategis di Perumda Tirta Pakuan:

“Sesuai prosedur, seluruh berkas administrasi sudah diserahkan. Saat ini kami menunggu rekomendasi akhir dari Menteri Dalam Negeri sebelum nantinya dilakukan pelantikan dan pengangkatan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dedie Rachim saat ditemui di Balai Kota Bogor.

Publik kini menanti gebrakan dari formasi baru ini, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air bersih dan layanan pelanggan di seluruh wilayah Kota Hujan.
(FY)

#BUMDKotaBogor #Mendagri #KotaBogor #TirtaPakuan #BUMDKotaBogor #DedieRachim #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Keterangan resmi ini disampaikan oleh Managing Director Sembilan Bintang, Rd. Anggi Triana Ismail, S.H., M.H., M.I.KOM., selaku Ketua Tim Kuasa Hukum DP, kepada redaksi Sorotrakyat.com pada 16 Oktober 2025.

DP merupakan istri sah dari R, yang perkawinannya tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Tercatat. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, ANP, yang kini berusia 8 tahun.

Pada awal pernikahan, pasangan ini hidup harmonis di Kota Bogor. Namun, sejak sekitar tahun 2024, R yang bertugas sebagai pejabat daerah di OKU Selatan, mulai jarang pulang dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempatnya bertugas.

Seiring berjalannya waktu, komunikasi melalui WhatsApp semakin merenggang. DP mengaku mulai merasakan kurangnya perhatian dan kasih sayang, yang membuat ia merasa tertekan dan tidak bahagia.

Puncaknya, sejak awal tahun 2025, R diduga tidak lagi menunaikan kewajiban memberi nafkah secara layak dan rutin, baik nafkah lahir berupa kebutuhan ekonomi maupun nafkah batin. DP menyebut suaminya hanya sesekali mengirimkan uang dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak menentu, bahkan dengan alasan tidak memiliki kemampuan finansial.

Akibat dugaan penelantaran ekonomi dan perhatian ini, DP dan ANP kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk biaya makan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini yang mendorong DP meminta bantuan hukum ke Kantor Hukum Sembilan Bintang.

Menurut kuasa hukum DP, Randi Hadinata, S.H., tindakan R merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kewajiban seorang suami dan ayah yang diatur oleh agama Islam dan hukum positif, termasuk UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah menjadi UU RI No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam. Status R sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terikat pada UU RI Nomor 5 Tahun 2014 (telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2023) tentang ASN.

Dalam Islam, penelantaran ini termasuk dosa besar, sebagaimana Hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Nasa’i: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”

Rd. Anggi Triana Ismail menegaskan bahwa penelantaran yang diduga dilakukan R dapat dikenai sanksi serius berupa pemidanaan berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan ancaman pidana di atas 10 tahun penjara.

Saat ini, DP melalui kuasa hukumnya tengah menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban R atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga, serta menuntut ganti rugi materiel dan immateriel atas penderitaan fisik dan psikologis yang dialami DP dan anaknya.

“Kami telah melayangkan surat peringatan (somasi) bagi R selaku suami DP. Ini adalah kesempatan terakhir karena DP masih membuka pintu kekeluargaan guna menuntaskan persoalan ini secara damai,” ujar Anggi.

Anggi juga menyayangkan sikap R yang tidak kooperatif. “Sejak undangan I dan II kami layangkan untuk hadir ke kantor, si R ini tidak pernah hadir. Laki-laki kok cemen, jika ada masalah ya selesaikan, jangan menghindar apalagi kabur tanpa kejelasan,” kritiknya.

“Klien kami, DP, begitu mulia dan bijaksana, sehingga kami masih mencadangkan upaya hukum Laporan Kepolisian. Salut, klien kami masih menggunakan hatinya, walaupun suaminya patut dipertanyakan kegunaan hati nuraninya pada klien kami dan anaknya. Kita lihat saja, apakah ada respon atau tidak terhadap somasi yang sudah dilayangkan,” tutup Anggi. Ia menambahkan bahwa R merupakan pejabat Eselon II.a di Kabupaten OKU Selatan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum memberikan keterangan resmi. (KDR)

#PejabatOKUSelatan #PenelantaranIstriAnak #GugatNafkah #KantorHukumSembilanBintang #KDRT #HukumKeluarga #RdAnggiTrianaIsmail #OKUSelatan #KasusHukum #BeritaTerkini

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengaku mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Tujuan utama dari retret ini adalah memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, retret ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program strategis pemerintah pusat dengan visi dan misi di daerah masing-masing.

“Sebuah pengalaman luar biasa yang mungkin tidak dapat diulang lagi, ya, karena ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo, di mana setiap kepala daerah dikumpulkan dalam satu tempat di Magelang,” ujarnya di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Sebelum mengikuti kegiatan retret, Dedie A. Rachim mengaku telah mempersiapkan beberapa hal, seperti kesiapan fisik dan kesehatan.

“Karena ini juga menyangkut jadwal yang padat, di mana dalam rundown akan dijadwalkan pemaparan dari menko, menteri, dan beberapa kepala badan, termasuk juga kepala-kepala lembaga negara,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pentingnya retret ini adalah sebagai forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain.

“Inilah momentum untuk saling mengenal, karena kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kegiatan retret ini sangat penting bagi kepala daerah agar memiliki bekal yang cukup sebelum menjalani lima tahun masa jabatan.

“Inilah kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat masing-masing. Kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan mereka harus mempertanggungjawabkan amanah itu kepada rakyat kembali,” ucapnya.

Mendagri juga membeberkan mengenai pengelolaan APBD. Menurutnya, masih banyak pengelolaan APBD yang tidak efisien, di mana terlalu banyak anggaran yang dihabiskan tanpa perencanaan matang, sehingga berdampak pada program-program yang kurang efektif.

“Seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring melalui Zoom. Saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada semua daerah terkait item apa saja yang harus diefisiensikan dan bagaimana caranya. Kemudian, itu akan dimonitor melalui sistem kami dan ditembuskan kepada Mendagri untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga menegaskan bahwa target-target pembangunan harus tetap berjalan dan tidak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi yang tidak tepat sasaran.

“Tadi saya sampaikan, kepala daerah jangan hanya berpikir untuk menghabiskan anggaran belanja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan,” ucap Mendagri.

Salah satunya dengan mempermudah usaha bagi sektor swasta dalam negeri dan UMKM. Jika sektor swasta berkembang, maka akan memberikan retribusi pajak kepada daerah yang nantinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan dua kepala sekolah.  

Hery menilai pelantikan ini merupakan momentum penting bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik. Sebab, menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi.  

“Bapak Ibu adalah bagian dari proses manajemen ASN dalam rangka perencanaan pengisian jabatan periode April sampai dengan Juli. Kekosongan yang ada atau posisi kosong yang terdampak tentunya pada tahap berikutnya akan dilakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi,” kata Hery di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.  

Di hadapan pejabat yang dilantik, Hery menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil penilaian objektif atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.  

Pelantikan ini tentunya melalui serangkaian tahapan mekanisme dan proses manajemen ASN berdasarkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kompetensi dan kinerja secara adil tanpa melihat latar belakang, status, suku bangsa, dan faktor lainnya.  

“Perubahan merupakan keniscayaan, dan dalam konteks ini, rotasi merupakan bagian dari keniscayaan. Dalam rotasi dan mutasi, selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan individu ASN,” ucap Hery.  

Ia menambahkan, dimensi organisasi berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk mempertahankan pelayanan dan meningkatkan kinerja, di samping kebutuhan pengisian jabatan. Dari sisi individu ASN, pelantikan adalah bentuk penghargaan terhadap kinerja dan prestasi.  

Terlalu lama berada dalam satu jabatan, ditekankan Hery, bukanlah sesuatu yang baik karena akan menghambat peningkatan pengalaman yang dapat diraih.  

Melalui ‘tour of duty’, maka akan diperoleh peningkatan kemampuan dan kompetensi sehingga mendukung pengembangan karier.  

“Apapun bentuk perubahan dalam SDM, baik rotasi, mutasi, maupun promosi, perlu disyukuri sebagai bagian dari dua dimensi,” ungkapnya.  

Keberhasilan memberikan pelayanan, menjalankan roda pemerintahan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bogor sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ASN.  

Untuk itu, Hery mengharapkan jajaran Pemkot Bogor terus berkomitmen mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri, menjaga integritas, serta menjadi suri teladan bagi bawahannya.  

Di akhir acara, Pj Wali Kota Bogor menitipkan pesan untuk menjaga profesionalitas dan integritas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

“Kita adalah pelayan masyarakat, bukan yang dilayani. Ini berlaku untuk semuanya,” tegasnya.  

Sebagai informasi, pelantikan yang dilaksanakan telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Peresmian gereja dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor, Bima Arya disaksikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dan semua yang hadir.

Mahfud MD : Peresmian Gereja GKI Bogor Barat Kado Paskah Istimewa

Sebelum peresmian, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa peresmian Gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat merupakan kado Paskah yang istimewa bagi jemaat.
Dirinya menyampaikan penghargaan dan apresiasi bagi semua pihak yang telah bekerja ekstra keras, mulai dari wali kota Bogor serta jajaran yang telah menyelesaikan sesuai janjinya, masyarakat sekitar, jemaat dan panitia pembangunan.

“Peresmian gereja merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dan menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya bagi warga negara yang beragama kristen. Semua agama mengajarkan keberagaman, penghormatan dan penghargaan terhadap sesama. Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan diskriminasi dan permusuhan. Dalam ajaran kristen keberagaman atau kepelbagaian bukan dalam keterpisahan tetapi dalam kesatuan agama, budaya, etnis dan bahasa dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan untuk memperkaya visi serta pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan. Dalam ajaran Islam, mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan,” kata Menko Polhukam.

Bagi Mahfud MD, toleransi adalah salah satu yang harus terus dikuatkan dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama warga negara Indonesia sesuai dengan semangat konstitusional dan ajaran ketuhanan yang didasari dengan bertoleransi dan ber akseptasi terhadap pemeluk agama lain.

Bagi pengelola dan jemaat Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat, Mahfud MD berharap bisa menciptakan harmoni sosial, memupuk dan mengembangkan sikap toleransi serta memberi kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Bogor, bekerjasama dengan umat beragama lain bukan untuk permusuhan.

Tito Karnavian : Bima Arya Tokoh Pluralisme Berani dan Menginspirasi

Mendagri, Tito Karnavian menilai, Gereja GKI Pengadilan Bogor Barat memiliki nilai yang sangat fenomenal bagi bangsa Indonesia, karena menjadi simbol dari penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama 15 tahun.

Dirinya menekankan pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kepala daerah menjadi kuncinya.

“FKUB yang aktif, rutin melaksanakan program komunikasi dan silaturahmi sehingga mampu memenej potensi konflik yang ada agar tidak terjadi perpecahan sehingga mampu menyelesaikan persoalan. Kalau yang jarang bertemu, responsif ketika ada persoalan atau perpecahan. Kuncinya adalah kepala daerah untuk menganggarkan bagi program kegiatan FKUB karena kalau sudah ada perpecahan, ‘harga’ yang dibayar itu mahal dan tinggi sekali, perih melihatnya,” kata Tito.

Mendagri berharap agar jemaat gereja GKI Pos Pengadilan Bogor Barat mampu beradaptasi dan berakulturasi dengan warga serta lingkungan sekitar dan menghindari ekslusifitas.

Terakhir Tito menyampaikan, berhasilnya GKI Pos Pengadilan Bogor Barat menunjukkan kerja keras yang sangat luar biasa dan tidak pernah berhenti dari seorang Bima Arya yang akan menjadi catatan sejarah dan jejak digital bahwa Bima Arya adalah tokoh pluralisme yang berani dan mampu menginspirasi bagi kepala daerah lain.

“Dan ini memberikan keyakinan bagi bangsa Indonesia bahwa toleransi dan keberagaman adalah takdir yang harus diterima sehingga bangsa Indonesia mampu terus berdiri,” tegasnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan tentang gereja GKI Pengadilan Bogor Barat selalu ada dua rasa, yaitu rasa penyesalan dan rasa kebahagian.

“Menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cepat sesuai mimpi para jemaat. Untuk itu izinkan saya memohon maaf karena telat 15 tahun. Bahagia setelah 15 tahun, akhirnya happy ending bagi semua. Bagi teman GKI gereja ini adalah wujud dari mimpi yang dicita-citakan dan tempat yang diinginkan untuk beribadah. Tapi bagi kita semua, gereja ini adalah sumber hikmah bahwa keberagaman dan toleransi tidak akan bisa tumbuh hanya dengan retorika dan narasi semata,” jelasnya.

Toleransi dan keberagaman kata Bima Arya, hanya akan bisa diwujudkan dengan kebesaran hati dan kekuatan nyali. Tanpa keduanya semua pihak yang terlibat sebagai orkestra bersama.

Selanjutnya adalah dialog sebagai kata kunci. Dialog atas dasar kesetaraan dan keterbukaan yang membawa kepercayaan dan berujung pada kesepakatan.

Gereja GKI Pengadilan Bogor Barat menurut Bima Arya, spesial karena tidak sekedar untuk menjadi tempat ibadah rutin, tetapi juga akan menjadi monumen pengingat yang abadi, bahwa kebersamaan hanya akan tercipta ketika semua menerima dan memahami perbedaan.

“Almarhum Gus Dur pernah mengatakan menerima perbedaan bukan satu kelemahan, tetapi awal dari satu kekuatan. Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Pak Mahfud dan Pak Tito Karnavian yang telah mengajarkan kita untuk merumuskan strategi secara detail, melakukan pemetaan tidak sekedar bermodalkan retorika semata, bimbingan Komnas HAM yang selalu mengingatkan, kerja sama para pihak lainnya yang membersamai ikhtiar dalam membangun pemahaman atas keberagaman di Kota Bogor,” kata wali kota.

“Semoga hikmah dari sejarah panjang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus merawat keberagaman dalam keberagaman. Cerita perjalanan yang panjang bisa menambahkan keyakinan bagi para pemimpin untuk terus memuliakan manusia dan menjadikan kota di Indonesia sebagai kota untuk semua. Hari ini tidak ada yang kalah, semua dari kita menang,” tegas Bima Arya.

Peresmian yang bertepatan dengan Hari Paskah ini diharapkannya menjadi semangat kemenangan, kebangkitan dan harapan untuk meraih kemenangan bersama.
Perwakilan Sinode GKI, Pdt. Suhud Setyo Wardono mengungkapkan, proses pendirian dan pembangunan GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat yang panjang diyakini dirinya sebagai wujud komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan dengan cara-cara yang bijaksana dan mengedepankan musyawarah.

Proses pembangunannya dimulai dengan berdasarkan surat rekomendasi pembangunan dari FKUB Kota Bogor pada 27 Mei 2021.
Selanjutnya pada 11 Juni 2021 Pemkot Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi di Cilendek Barat bagi majelis jemaat GKI disusul dukungan penuh berupa penerbitan IMB gedung gereja Nomor 6458-0723-IMB Tahun 2021 yang secara resmi diserahkan pada 8 Agustus 2021.

“Dukungan pemerintah pusat maupun daerah atau masyarakat yang hingga saat ini tidak kendur dan ini menjadi wujud terhadap toleransi terhadap umat beragama di bumi nusantara. GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat dan seluruh gereja GKI berkomitmen untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama dan tetap menjaga komunikasi yang baik serta tali silaturahmi dengan Pemkot Bogor dan umat beragama lain di Kota Bogor,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor yang rutin digelar setiap Senin ini dihadiri seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, tak terkecuali Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Irwan Riyanto yang turut mengikuti zoom meeting di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor.

“Inflasi Indonesia relatif menurun dari sebelumnya September 5,95, di Oktober turun menjadi 5,71 dan di November kembali turun di angka 5,42. Penurunan inflasi ini tidak mudah,” ujar Tito.

Mendagri mengatakan, diantara negara G20, angka inflasi Indonesia berada di urutan nomor dua terendah setelah Jepang sementara 18 negara G20 angka inflasinya diatas angka Indonesia.

Seperti yang sudah disampaikan Gubernur BI, penurunan inflasi ini berkat koordinasi dan intervensi yang sangat baik dari tim pengendali inflasi tingkat pusat dan tim pengendali inflasi daerah di seluruh kota/kabupaten.

“Angka nasional inflasi itu agregat atau penjumlahan kerja pusat dan seluruh pemerintah daerah, karena itu presiden ingin penanganan inflasi ini ditangani seperti menangani pandemi setiap minggu dibahas dan dievaluasi,” katanya.

Menurut Tito, dengan rapat rutin setiap pekan ini akan membuat semua pihak tetap peduli dan fokus serta menjadikan inflasi sebagai skala prioritas. Apalagi ini menyangkut perut rakyat yang mana kenaikan harga barang jasa langsung berdampak kepada rakyat. Sehingga perlu terus dikendalikan apalagi di tengah situasi global yang mungkin di tahun depan tidak ringan.

“Dari IMF dan berbagai pengamat dunia menyatakan Indonesia salah satu negara yang memiliki pondasi keuangan dan ekonomi yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita jadi salah satu negara yang bisa bertahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendengarkan best practice dari dua daerah yang angka inflasinya relatif rendah yakni Provinsi Sumatera Utara yang inflasinya 5,03 persen, angka ini menunjukkan inflasi terkendali sangat baik dan Kota Tarakan yang inflasinya juga rendah 4,24 persen.

“Kami juga akan mempelajari daerah-daerah yang angka inflasinya masih tinggi di atas rata-rata yakni Kalimantan Tengah yang angka inflasinya 6,70 persen dan Kabupaten Jember yang angka inflasinya 7,75 persen, sehingga dari pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dan intervensi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, ada tiga hal penting penyebab inflasi sepanjang 2022. Pertama, karena sebagian komoditas masih diimpor sehingga sangat tergantung dari perkembangan harga global. Kedua, karena faktor musiman. Hal ini tidak bisa dihindari namun bisa diantisipasi dengan menjaga stok dan mengelola stok saat panen sehingga saat tidak panen masih mempunyai stok yang bisa dikonsumsi masyarakat.

“Kemudian yang ketiga penyebab inflasi di dalam negeri karena ada penyesuaian harga BBM dan ini berdampak pada tarif listrik dan beberapa komoditas transportasi, karena adanya penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Namun melihat perkembangan inflasi secara global di November ini Indonesia tergolong rendah di bawah Jepang. Sementara Turki, Inggris, Jerman inflasinya sangat tinggi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi unsur Forkopimda, Sekda, Kadin dan kepala perangkat daerah terkait mengikuti rakor di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.

Dipimpin Mendagri, Tito Karnavian, rakor ini menekankan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadikan inflasi sebagai isu dan perhatian utama.

“Inflasi menjadi salah satu isu global dan menjadi perhatian dunia, selain karena sisa dampak Covid-19 juga karena perang Rusia dan Ukraina,” ujar Tito.

Tito mengatakan, perang ini bukan hal kecil karena Rusia merupakan pemain besar dalam percaturan ekonomi politik dan keuangan dunia. Dan ini didukung kekuatan barat sehingga menjadi perang yang sangat berdampak pada dunia.

Apalagi kata Tito, Rusia merupakan pengekspor minyak nomor empat terbesar di dunia dan energi gas di eropa sangat tergantung pada Rusia, terutama sekarang memasuki musim dingin.

“Rusia juga penghasil tepung dan gandum nomor dua di dunia. Perang ini menimbulkan gangguan rantai pasokan energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia,” tuturnya.

Ia menjelaskan, perang ini berimbas pada situasi ekonomi dunia dan berimbas juga pada keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya. Ditambah harga minyak sangat tinggi, meningkat lebih dari 100 Dollar USD per Barrel, dan juga harga gas dan lainya juga mengalami kenaikan.

“Banyak sekali negara yang sudah mengalami inflasi cukup tinggi, Turki sudah 83 persen, Laos 34 persen. Artinya kenaikan harga barang dan jasa ini membuat kebutuhan hidup rakyat menjadi tinggi,” terangnya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada posisi relatif masih landai di angka 5,95 persen. Pihaknya pun mengutamakan pendampingan kepada daerah untuk tidak ragu-ragu menggunakan instrumen keuangan APBD disamping mengaktifkan satgas pangan dan TAPD masing-masing.

“Angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah semua daerah, baik di 34 provinsi dan seluruh kota/kabupaten harus bergerak bersama. Kalau setiap daerah bisa mengendalikan inflasi, maka secara nasional akan jauh lebih mudah dikendalikan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Sudah kita ketahui bersama, bahwa Tugas dan Pekerjaan Wartawan itu dilindungi UU Pers, jangan kan menganiaya Menghalang-halangi saja sudah kena pasal Pidana,” ujarnya, senin (03/10).

“Sehingga bila ada Awak media yang di siksa dan dianiaya, hal tersebut jelas merupakan suatu Pelanggaran berat bagi siapapun, apalagi seorang ASN(Aparatur Sipil Negara) karena sudah melanggar 2 Kitab UU sekaligus, yakni UU Pers dan UU Pidana Umum,” jelas Anton Charliyan yang pernah menjabat Kapolda Jabar.

Masih kata Abah Anton menegaskan, “saya pribadi sebagai sesama awak Media Mengutuk dan Menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga perlu diusut Tuntas pelaku dan aktor intelektual yang ada dibelakangnya,” tegasnya.

“Harus kawal Proses Penegakan hukum ini, agar Pelakunya bisa dikenakan sanksi hukum yang seberat-beratnya, untuk Pembelajaran bagi semua agar kejadian Penganiayaan terhadap Awak Media tidak terulang terus menerus, sehingga ada efek jera yang nyata, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri,” pungkas Abah Anton. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Aiko sapaan akrab Ketum SWI ini meminta Presiden dan Kapolri untuk memberikan atensi pada kasus-kasus penganiayaan wartawan di Indonesia.

“Peristiwa di Karawang kemarin itu sudah keterlaluan. Masa ga faham kerja wartawan, jurnalis itu dilindungi undang-undang!. Makin parah kalau ini bener dilakukan ASN dan kaki tangannya,” ujar Aiko kepada awak media Sorotrakyat.com.

“Jangan disiksa dong!. Ada hak jawab!. Silakan dijawab kalau tidak terima atas apa yang disampaikan oleh karya jurnalistik maupun hasil liputan,” lanjutnya.

“UU Pers itu jelas karya Konstitusi DPR dan ditandatangani Presiden. Masih dilawan juga?. Kalau  UU tidak dihormati dan ditaati maka itu sama juga melakukan pembangkangan terhadap konstitusi!,”  kata Aiko.

“Khusus kejadian kemarin. Saya meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan Bupati Karawang, juga kepada Bapak Kapolri, Kapolda dan Kapolres Karawang. Mohon kasus penganiayaan wartawan diberi atensi khusus. Di manapun kejadiannya. Tidak hanya sebatas kasus Karawang. Karena kalau diabaikan, peristiwa pelecehan dan penganiayaan akan terus berulang. Saya sebagai Ketum SWI tidak memandang jurnalis bernaung dengan asosiasi apa, bila ada ketidakadilan terhadap rekan-rekan wartawan, pelecehan profesi apalagi penculikan dan penyiksaan, maka SWI akan berada di sana,” tegas Aiko.

Seperti diketahui, kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua wartawan di Karawang oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada akhir pekan lalu atau Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari.

Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang itu ialah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.
Korban yang juga wartawan daring di Karawang kemudian melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan nomor laporan STTLP/1749/IX/2022/SPKT.Reskrim/PolresKarawang/PoldaJawaBarat.
Pelaporan itu dilakukan korban dengan didampingi puluhan orang dari unsur wartawan dan aktivis.

Salah seorang korban, Gusti Sevta Gumilar menyampaikan peristiwa yang dialami terjadi bermula saat acara peluncuran Persika 1951, salah satu klub sepak bola Karawang di Liga 3.

Saat acara berlangsung, korban mengunggah kata-kata sindiran tehadap Persika melalui akun media sosial pribadinya. Ternyata unggahan itu mengusik sejumlah Oknum ASN Pemkab Karawang.

Seusai peluncuran Persika 1951 di Stadion Singaperbangsa Karawang pada Sabtu (17/9) malam, Gusti yang hadir dalam kegiatan itu dibawa oleh orang yang mengaku suruhan oknum pejabat Pemkab Karawang. Gusti dibawa ke bekas kantor PSSI Karawang. Lalu di dalam kantor itu, pintu langsung ditutup tidak boleh ada yang masuk selain orang orang dari yang mengaku suruhan oknum pejabat dan korban.

Dilaporkan kalau telepon genggam milik korban dirampas saat berada di dalam kantor itu. Selang beberapa saat korban mendapat penganiayaan berupa pukulan dari sejumlah orang yang berada di ruangan tersebut. Bahkan menurut laporan korban oknum pejabat Itu hadir di ruangan dan mencekoki korban dengan air kencing sebanyak tiga kali.

Selain itu korban mendapat hantaman kepala dan tinju di beberapa bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, Gusti mendapat ancaman jika soal ini berlanjut dan korban melapor, keluarga akan dihabisi.

Sementara korban dapat ke luar dari ruangan itu setelah dijemput oleh salah seorang keluarganya yang mengetahui korban ada di ruang itu.
Korban mengalami penyekapan satu malam yakni Sabtu malam hingga Minggu dini hari.

Korban dianiaya dari malam hingga pagi hari sampai tidak sadarkan diri, dan bisa pulang karena dijemput oleh saudaranya. Sedangkan korban lainnya, Zaenal dijemput dari rumahnya oleh sekelompok orang bersama oknum pejabat Pemkab pada Minggu dini hari. Setelah berada di dalam mobil penjemput, Zaenal mendapat siksaan. Akibat siksaan itu, Zaenal mengalami luka robek di bagian kepala.

Polres Karawang membentuk tim khusus dalam penanganan dua warga Karawang oleh diduga  oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) viral di media sosial.

“Senin malam kami telah menerima laporan dari korban mengenai kasus itu. Saya sudah perintahkan Kasat Reskrim membentuk tim khusus,” kata Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, saat dihubungi secara terpisah, Selasa (20/9/2022).

Aldi mengatakan, polisi akan mendalami kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Siapapun yang terbukti bersalah bakal diproses tanpa pandang bulu. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bahkan dari berbagai organisasi profesi kewartawanan pun turut mengecam menyuarakan agar pelaku penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pejabat ASN Kabupaten Karawang dan anak buahnya agar segera ditangkap, serta diusut tuntas kasus yang menghebohkan jagat maya ini.

Seperti yang diungkapkan oleh korban yang berhasil diwawancarai oleh sejumlah awak media saat akan memaparkan ke kantor Polres Karawang. Dari penuturan nya para pelaku oknum ASN pemkab Karawang tersebut secara biadab melakukan penganiayaan secara fisik, juga mencekoki dengan air kencing serta menyekap kedua 2 (dua) orang wartawan yang di siksanya selama dua hari.

Kejadian ini pun membuat geram seluruh insan pers yang berada di bumi nusantara ini, bahkan Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Karawang pun marah, dengan perlakuan anarkis yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat daerah Kabupaten Karawang kepada 2 (dua) orang wartawan.

“Kami meminta agar kejadian ini diungkap dan ditindak sampai tuntas, juga kepada Bupati Karawang agar menindak tegas PNS yang ada dalam jajarannya, jangan hanya menutup mata saja. Juga diharap para aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang berbuat secara biadab itu,” kata Drs Ahmad Yusuf, Ketua SWI Karawang melalui telphone selullarnya, Selasa (20/09/22).

“Juga kenapa harus risih dengan kehadiran wartawan kalau memang bersih dalam menjalankan tugasnya, lagi ini masalah pemberitaan yang gak harus dijawab dengan kekerasan apalagi penganiayaan seperti yang terjadi itu,” imbuhnya.

“Bila memang dirugikan oleh pemberitaan, gunakan saja hak jawab sebagai bantahan dari yang bersangkutan, bukan dengan menganiaya dan mengancam wartawan,” tegasnya.

Hal senada, DPD SWI Bogor Raya pun angkat bicara serta sangat mengecam tindakan oknum ASN pemkab Karawang yang sangat tidak terpuji itu, apalagi dilakukan oleh oknum yang mengetahui hukum serta aturan.

“Kejadian ini harus diusut tuntas, apalagi pelaku merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setidaknya tahu perbuatannya itu melanggar hukum. Kita sesama insan pers merasa prihatin akan perlakuan sejumlah pejabat daerah Karawang yang telah menganiaya jurnalis dengan sadis,” ucap Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, saat ditemui di halaman Disdukcapil Kota Bogor, Selasa (20/09/22) sore.

“Kami meminta agar pihak kepolisian mengungkap tuntas kejadian ini, baik itu Polda Jabar maupun Polres Karawang. Juga para pelaku penganiayaan harus segera diamankan,” tegasnya.

“Kami juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, stop kekerasan buat insan pers akan kami gaungkan di seluruh Indonesia, kami hanya penulis dan andai ada keberatan akan dugaan yang kami beritakan, ada ruang hak jawab bagi mereka sesuai undang-undang pers yang berlaku, bukan dengan kekerasan penganiayaan seperti yang terjadi,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Satu DPD SWI Bogor Raya Deni Rachman saat ditempat ruang kerja Redaksi nya juga turut angkat bicara dengan adanya peristiwa penyekapan serta penganiayaan oleh oknum ASN pemkab Karawang terhadap dua wartawan.

“Kami dari DPD SWI Bogor Raya, salain mengecam dengan sangat keras terhadap tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh para pelaku oknum pejabat ASN pemkab Karawang kepada dua wartawan. Kami juga mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) dan pihak kepolisian khususnya Kapolres karawang, segera meringkus para pelaku yang notabene sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Karawang untuk diusut tuntas dan diberikan sangsi hukum yang setimpal,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj