Mengusung tema, ”TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Presiden RI menyampaikan arahannya dihadapan para pimpinan TNI Polri dan Kementerian/Lembaga. 

“Jadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik,” ujar Presiden RI saat doorstop dihadapan awak media.

Ditegaskan pula, perihal pengamanan jelang pemilu 2024, TNI dan Polri diyakini tahu bagaimana menjaga kondusifitas di tahun politik ini.

Disela-sela kegiatan, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia yang turut hadir dalam kegiatan Rapim TNI Polri mengamini kebijakan dan arahan Presiden RI. Bukan tanpa alasan, Rapim TNI Polri selaras dengan penekanan Kepala Bakamla RI dalam kegiatan Rapim Bakamla RI yang sudah digelar beberapa waktu lalu.

Adapun penekanan Kepala Bakamla RI meliputi : (1) Tingkatkan hasil operasi keamanan dan keselamatan laut. (2) Tingkatkan kehadiran kapal patroli di wilayah prioritas. (3) Tingkatkan kemampuan deteksi dan pengamatan dini melalui National Maritime Surveillance System (NMSS). Dan (4) Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sarana patroli dan pendukung.

Hadir dalam pemantapan Rapim TNI Polri sebagai pembicara yakni ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menko Polhukam, Mahmud MD, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Rapim TNI Polri ini dihadiri Pimpinan Tinggi TNI Polri, Pimpinan Kementerian/Lembaga, dan Ratusan Pati Lembaga TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri.  (Red)

Editor &

“Dosis vaksinasi yang kurang dari 50 persen dinaikkan menjadi 1 level PPKM. Jadi, terdapat 109 kabupaten/kota di PPKM level 3, kemudian 200 kabupaten/kota di level 2, dan 77 kabupaten/kota di level PPKM 1,” ucap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya selepas rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, pada Senin, 22 November 2021.

Airlangga menyebut bahwa secara keseluruhan, kasus aktif besar mencapai 8.126 kasus atau 0,19 persen dari total kasus. Jumlah tersebut sudah menurun dibandingkan puncak kasus sebelumnya.

Sedangkan, dari segi konfirmasi kasus mingguan, beberapa provinsi di Tanah Air mengalami peningkatan namun masih dalam level asesmen yang sama.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan kasus aktif besar 8.126 atau 0,19 persen dari total kasus dan ini sudah turun dibandingkan puncaknya yang lalu hampir 98,58 persen. Kemudian kasus harian itu sebesar 365 kasus dalam 7 hari dan per 21 November 314 kasus, dan di luar Jawa-Bali sebesar 31,53 persen atau 99 kasus, dan Jawa-Bali 215 kasus,” ucap Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian menuturkan, kasus reproduktif atau angka reproduktif kasus efektif di Indonesia masih di bawah satu. Namun, dalam dua pekan terakhir terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan.

“Di luar Jawa-Bali kita lihat bahwa kasus aktifnya ada 4.263 atau 52,46 persen dari kasus nasional sebesar 8.126. Kemudian kasus kematian itu setiap harinya sebesar 3,12 (persen) kemudian kesembuhannya sebesar 96,57 persen,” jelas Airlangga.

“Sumatra recovery rate-nya 96,2 (persen), fatality rate-nya 3,58 (persen), dan kemudian Nusa Tenggara recovery rate-nya 97,41 (persen), fatality rate-nya 2,35 persen. Kalimantan recovery rate-nya 96,75 persen dan fatality rate-nya 3,17 (persen). Kemudian, Sulawesi recovery rate-nya 97,22 (persen) dan fatality rate-nya 2,64 (persen). Maluku, Papua recovery rate 95,90 dan fatality rate 1,75,” lanjut Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 66,6 persen, atau sebesar Rp495,77 triliun dari Rp744,77 triliun.

“Di klaster kesehatan Rp135,53 triliun atau 63 persen. Untuk perlinsos Rp140 (triliun) atau 64 persen. Dukungan korporasi juga sudah meningkat dari Rp81,83 triliun atau 50,4 persen, insentif usaha sudah 99,4 persen atau Rp62,4 triliun,” ucap Airlangga. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Termasuk evaluasi penyekatan – penyekatan dan sistem Ganjil – Genap (Gage) yang diterapkan di Kota Bogor. Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya kedua menteri mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai efektif dan efisien.

“Karena penyekatan kemarin membutuhkan energi yang besar juga tingkat keterpaparan yang tinggi di antara para petugas. Tapi bukan berarti penyekatan ditinggalkan. Ditambah dengan sistem Ganjil Genap yang diapresiasi Pak Menhub dan Pak Menko, mungkin akan juga dijalankan di kota – kota lain,” urai Bima Arya usai kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada pengemudi transportasi di Balai Kota Bogor, Minggu (25/7/2021).

Meski begitu, kebijakan Ganjil Genap ini bukan berarti akan diterapkan di hari – hari biasa setelah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir. Kebijakan ini akan kembali dievaluasi Forkopimda.
“Nanti akan kita putuskan apakah hari biasa berlanjut atau tidak. Sepertinya PPKM seperti yang disampaikan bapak Presiden, ke depan akan menyesuaikan dengan levelnya,” sahut Bima Arya.

Dengan maksud, masih kata Bima Arya, bagi yang indikator penularan Covid-19 di daerah membaik, maka bisa turun ke level 3 atau 2. Jika tidak, maka statusnya masih berada di level 4.

“Tapi level 4 pun ada relaksasi saya lihat. Relaksasi dalam hal misalnya aktivitas ekonomi di pasar dan rumah makan. Tapi detailnya masih kita tunggu,” jelasnya.

Seperti diketahui pada akhir pekan ini, dari data yang ada, sejak Jumat (23/7) hingga Minggu (25/7) ada ribuan kendaraan yang terpaksa diputar balik. Tercatat, ada total 7.921 kendaraan roda empat dan 13.828 kendaraan roda dua yang diputarbalikkan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Nampak hadir dalam rapat daring tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, BNPB, unsur TNI dan Polri hingga gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Dedie menyampaikan, ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut. Seperti arahan dari Menko Perekonomian, Dedie mengatakan bahwa daerah diminta untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid-19.

“Antisipasi itu, dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan juga memastikan adanya tempat isolasi yang memadai,” kata Dedie usai mengikuti rapat.

Menko Airlangga juga menghimbau, jika dibutuhkan, daerah agar memanfaatkan Hotel bila ada lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sementara kondisi saat ini di Kota Bogor, sambung Dedie, juga cukup mengkhawatirkan.

Dari data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes), skoring kasus untuk Kota Bogor saat ini sudah menginjak di angka 1,91. Artinya jika tidak diwaspadai dengan sungguh – sungguh, Kota Bogor bisa saja naik status menjadi Zona Merah kembali.

“Positivity Rate minggu ini naik dibandingkan minggu lalu. Dari 12,1 persen menjadi 15, 7 persen. Selain itu penambahan kasus positif baru minggu ini naik dibandingkan minggu lalu, yakni 277 kasus atau 46,5 persen menjadi 41,9 kasus atau 51,3 persen,” paparnya.

Selain itu pula, ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) juga naik jika dibandingkan dengan pekan lalu. Yakni dari 22,9 persen menjadi 41,9 persen. Begitu juga dengan BOR ICU naik dari 31,9 persen menjadi 63,8 persen.

“Keterisian tempat tidur di BPKP Ciawi juga naik 51 persen menjadi 82 persen,” sahut Dedie.

Sehingga secara akumulatif per 13 Juni 2021 yang lalu, ada total 16.705 kasus positif di Kota Bogor. Dengan 686 kasus yang masih aktif dan sedang menjalani perawatan. Sementara di luar itu, ada 15.754 kasus sembuh dan 265 kasus meninggal dunia.

Disamping itu, Dedie menyampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahannya bagi semua daerah. Terutama untuk menjaga momentum peningkatan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Serta mengoptimalkan anggaran untuk menunjang pertumbuhan.

“Mendagri juga minta agar wilayah yang masih di zona resiko merah untuk meningkatkan WFH sebesar 75 persen dan menurunkan kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan semaksimal mungkin. Serta Jaksa Agung yang mendukung Kepala Daerah dalam berinovasi dalam mencari solusi pemulihan ekonomi maupun penanganan kesehatan,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj