“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10.  Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11.  Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12.  Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13.  Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14.  Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15.  Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17.  Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.  Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.  Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20.  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21.  Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22.  Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23.  Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24.  Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25.  Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26.  Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.  Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28.  Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.  Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31.  Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32.  Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33.  Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34.  Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35.  Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.  Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37.  Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38.  Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39.  Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40.  Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41.  Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.  Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43.  Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44.  Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45.  Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46.  Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.  Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48.  Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;

Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:

1.  Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2.  Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3.  AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4.  Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5.  Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dalam hal ini saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,” kata Presiden.

1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara,  Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, hari Senin (21/10/2024) pagi, Presiden akan melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

“Dan rencananya, besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri”, tutup Presiden. (DR) )

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Rencana PTM 100 persen sudah keluar dari SKB 4 menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri),” ujar Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2021).

Hanafi mengatakan, PTM 100 persen memungkinkan dilaksanakan dengan catatan tenaga pendidik sudah di vaksin semua. Saat ini Disdik sedang mengumpulkan bukti sertifikat vaksin dari tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Tujuannya untuk menyisir tenaga pendidik yang belum di suntik vaksin dengan alasan non medis.

“Disdik berkoordinasi dengan Dinkes akan menjadwal ulang vaksinasi tenaga pendidik yang sekarang masih kurang sekitar 10 persen lagi,” sebutnya.

Hanafi menekankan, vaksinasi bagi tenaga medis wajib 100 persen. Pasalnya, jika ada yang tidak mau divaksin bukan karena alasan medis maka akan terkena sanksi sesuai di SKB 4 Menteri. Ia pun menghimbau agar tenaga pendidik yang belum vaksinasi untuk segera vaksin.

“Kami juga kejar target untuk vaksinasi anak-anak bisa dipercepat,” terangnya.

Meski begitu, mengingat saat ini status Kota Bogor berada di level 2 dan sesuai instruksi Disdik Provinsi Jawa Barat, maka di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) untuk PTM 100 persen ditunda sampai akhir Januari. Dan setelah liburan ini, Kota Bogor akan melaksanakan PTM seperti sebelumnya yakni PTM 50 persen.

“Jadi PTM di Kota Bogor masih seperti sebelumnya 50 persen atau bergantian sesuai kebijakan sekolah. Pembagian raport pada Senin nanti pun akan dibagi jadwalnya, tidak serentak. Jadi prokes tetap terjaga,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 20 Desember 2021.

“Semuanya harus berani mengubah, transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. Dan BUM Desa, BUM Desa Bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” ujar Presiden.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Kepala Negara menegaskan agar BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.

“Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada, berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan masyarakat, bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tapi dibutuhkan,” lanjutnya.

Di samping itu, Kepala Negara meminta agar BUM Desa dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Presiden juga meminta agar perusahaan swasta maupun BUMN dapat melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

“Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan. Nanti akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama dalam kegiatan-kegiatan mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar BUM Desa dapat mengembangkan hasil produksi pertanian dan hortikultura ke pasar internasional. Sebagai contoh, sebuah desa di Kalimantan Timur telah mengekspor lidi dari kelapa sawit dan nipah, serta arang kayu halaban.

“Ini bagus sekali bisa melompat. Kalau ini namanya melompat karena tidak hanya berjualan di desa itu tidak berjualan untuk domestik tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun sejak tahun 2015 hingga saat ini. Presiden mengingatkan agar penyaluran tersebut dapat dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.

“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali, sekali lagi Rp400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” tegasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Bung Karno pernah menyatakan: warisi apinya, jangan abunya. Warisi semangat yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Sebagai bangsa yang besar dengan sejarah besar, Presiden mengatakan, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah penting untuk dunia, bisa banyak berbuat untuk kepentingan dunia, dan layak menjadi salah satu pemimpin dalam peta dinamika dunia. Menurutnya, kuncinya satu yaitu semangat perjuangan bangsa Indonesia jangan pernah padam dan harus selalu menyala-nyala.

“Keberadaan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam ini adalah salah satu pengingat kobaran semangat kita, semangat untuk melanjutkan perjuangan para founding fathers dan membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan,” tandasnya.

Bersamaan dengan tugu api tersebut, dibangun juga Patung Presiden Soekarno untuk menghormati jasa kepada Bung Karno sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam laporannya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan, patung tersebut menggambarkan Bung Karno sedang menunggangi kuda saat melaksanakan inspeksi pasukan pada Upacara Peringatan Hari Angkatan Perang, 5 Oktober 1946, di Yogyakarta.

“Api tidak pernah padam sebagai simbol dari semangat, harapan, keberanian, dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air, rela berkorban demi tegaknya kedaulatan NKRI, serta semangat untuk terus membangun bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945,” ungkap Menhan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Presiden ke-5 RI sekaligus putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, yang hadir secara virtual, putra Bung Karno Guntur Soekarnoputra dan Guruh Soekarnoputra, para pimpinan lembaga negara antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.

Selain itu, turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara tegas dan konsisten menugaskan Kominfo dan eksistemnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi mulai dari penggelaran fiber optic di darat dan di dasar laut, pemanfaatan fiber link dan microwave, pembangunan akses-akses internet untuk titik-titik pelayanan publik di seluruh pelosok tanah air sesuai kapasitas satelit yang kita miliki,” ungkapnya dalam acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kilau Digital Permata Flobamora di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo membangun Base Transceiver Station (BTS) di seluruh tanah air. “Secara khusus di desa dan keluruhan yang masih blankspot dengan menggunakan insentif fiskal untuk tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022,” tuturnya.

Kepala Negara juga mengingatkan penggelaran infrastruktur TIK di seluruh wilayah tanah air ini dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha-usaha di dalam negeri. “Secara khusus UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia melalui kehebatan-kehebatan artisanal. Kita sama-sama mengetahui UMKM dan UMi Indonesia jumlahnya sangat besar, 64,2 juta UMKM menjadi penopang 60% dari GDP nasional kita,” papar Menkominfo

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, sudah menjadi tugas bersama untuk mengangkat UMKM nasional Indonesia agar lebih berdaya saing.

“Untuk itulah semua ini dilakukan, saya juga mau melapor kepada Pak Menkomarives. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Bapak Presiden di rapat terbatas terakhir. Jadi, kami langsung mengambil langkah dan membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo I yang sudah diluncurkan Rabu (15/06/2021) lalu, di Jakarta. (Forum itu) dihadiri oleh 11 CEO marketplace digital, yang bersama-sama semuanya mempunyai komitmen agar UMKM Indonesia menjadi tuan di pasar domestik,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, dalam forum itu telah disepakati beberapa hal, yakni UMKM Indonesia harus mengisi kebutuhan ruang digital dan konsumsi Indonesia terlebih dahulu. “Penggelaran ICT infrastructure upstream dan downstream teknologi infrastruktur yang kita bangun adalah untuk ekonomi domestik secara khusus UMKM dan Ultra Mikro Indonesia,” tandasnya.

Secara khusus, Menteri Johnny menegaskan kesebelas CEO dari platform digital telah memberikan komitmen guna menjaga, membangun, meng-upgrade teknologi di masing-masing platform untuk mencegah dan menjaga agar tidak diterobos unethical hackers.

“Harus terus meningkatkan kemampuan technology security bagi platform-platform digital, meningkatkan tata kelola platform digital, meningkatkan sumber daya manusia digital talent di platform-platform digital agar data pribadi masyarakat, data pribadi yang menjadi emas baru dunia bisa kita jaga bersama,” tegasnya.

Selain itu, adapula kesepakatan agar bersama-sama kita memastikan digital talent requirement atau kebutuhan talenta digital Indonesia untuk dipenuhi bersama-sama.

Dalam sambutan acara itu, Menkominfo juga memaparkan pesan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai deployment rollout ICT Infrastructure Indonesia yang harus sejalan dengan pengembangan talenta digital atau sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar ruang digital Indonesia tidak disalahgunakan.

“Tentu pesan berulang-ulang kali yang disampaikan Bapak Presiden dan Waakil Presiden adalah say no to hoax, disinformasi, malinformasi, misinformasi, dan hate speech. Tetapi, isi ruang digital untuk hal-hal yang bermanfaat secara khusus untuk menjadi ruang usaha dan ruang peluncuran ekonomi digital kita,” ungkapnya.

Acara Kilau Digital Permata Flobamora berlangsung secara virtual (hybrid system) dari Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan disiarkan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting, Youtube Kemkominfo TV, serta platform e-Commerce, dan beberapa stasiun TV.

Hadir secara langsung mendampingi Menteri Johnny antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo sekaligus Plt. Dirjen IKP, Mira Tayyiba, Dirjen SDPPI Ismail, Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latief, Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto, Staf Khusus Menkominfo Bidang Bidang IKP Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga, Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang, Direktur IKPM Ditjen IKP, Septriana Tangkary, serta Direktur Layanan TI Pemerintah dan Masyarakat BAKTI, Danny Januar.

Semua rangkaian acara juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat; Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Bupati Manggarai Manggarai Timur, Agas Andreas; Director Strategic PT. Telkom Portfolio Budi Setyawan Wijaya; perwakilan board direksi Telkomsel; serta Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja.

Hadir secara virtual memberi sambutan antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Desa PDTT yang diwakili oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Jauhar; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Ketua Umum idEA, Bima Laga; Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kamadibrata; Direktur Utama Link Aja, Haryati Lawidjaja; , serta perwakilan dari platform dana.id dan Tokopedia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Nampak hadir dalam rapat daring tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, BNPB, unsur TNI dan Polri hingga gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Dedie menyampaikan, ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut. Seperti arahan dari Menko Perekonomian, Dedie mengatakan bahwa daerah diminta untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid-19.

“Antisipasi itu, dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan juga memastikan adanya tempat isolasi yang memadai,” kata Dedie usai mengikuti rapat.

Menko Airlangga juga menghimbau, jika dibutuhkan, daerah agar memanfaatkan Hotel bila ada lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sementara kondisi saat ini di Kota Bogor, sambung Dedie, juga cukup mengkhawatirkan.

Dari data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes), skoring kasus untuk Kota Bogor saat ini sudah menginjak di angka 1,91. Artinya jika tidak diwaspadai dengan sungguh – sungguh, Kota Bogor bisa saja naik status menjadi Zona Merah kembali.

“Positivity Rate minggu ini naik dibandingkan minggu lalu. Dari 12,1 persen menjadi 15, 7 persen. Selain itu penambahan kasus positif baru minggu ini naik dibandingkan minggu lalu, yakni 277 kasus atau 46,5 persen menjadi 41,9 kasus atau 51,3 persen,” paparnya.

Selain itu pula, ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) juga naik jika dibandingkan dengan pekan lalu. Yakni dari 22,9 persen menjadi 41,9 persen. Begitu juga dengan BOR ICU naik dari 31,9 persen menjadi 63,8 persen.

“Keterisian tempat tidur di BPKP Ciawi juga naik 51 persen menjadi 82 persen,” sahut Dedie.

Sehingga secara akumulatif per 13 Juni 2021 yang lalu, ada total 16.705 kasus positif di Kota Bogor. Dengan 686 kasus yang masih aktif dan sedang menjalani perawatan. Sementara di luar itu, ada 15.754 kasus sembuh dan 265 kasus meninggal dunia.

Disamping itu, Dedie menyampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahannya bagi semua daerah. Terutama untuk menjaga momentum peningkatan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Serta mengoptimalkan anggaran untuk menunjang pertumbuhan.

“Mendagri juga minta agar wilayah yang masih di zona resiko merah untuk meningkatkan WFH sebesar 75 persen dan menurunkan kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan semaksimal mungkin. Serta Jaksa Agung yang mendukung Kepala Daerah dalam berinovasi dalam mencari solusi pemulihan ekonomi maupun penanganan kesehatan,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj