Kronologi: Pasien Umum yang Berupaya Aktifkan JKN

Kasus bermula saat FW dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Annisa pada Senin (9/2/2026) malam pukul 21.26 WIB. Karena status kartu BPJS-nya tidak aktif, keluarga terpaksa mendaftar sebagai pasien umum dan membayar biaya administrasi awal sebesar Rp276.448.

Setelah diagnosa Leukositosis tegak, FW dinyatakan harus menjalani rawat inap pada Selasa (10/2) dini hari pukul 01.29 WIB. Sesuai regulasi, pihak rumah sakit memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi keluarga untuk mengaktifkan kembali penjaminan JKN agar status pasien bisa beralih dari umum ke BPJS.

Kejanggalan Hitungan 3×24 Jam

Persoalan meruncing pada Rabu (11/2). Pihak RS Annisa secara sepihak menyatakan bahwa batas waktu pengurusan administrasi JKN telah habis. Pernyataan ini sontak memicu protes keras dari keluarga dan pendamping dari BPJS Watch.

Wibowo, orang tua pasien, menegaskan bahwa jika merujuk pada waktu masuk pasien (9 Februari pukul 21.26 WIB), maka durasi 72 jam seharusnya berakhir pada 12 Februari pukul 21.26 WIB.

“Kami sangat menyayangkan klaim sepihak rumah sakit. Penghitungan 3×24 jam itu seharusnya presisi secara waktu (jam ke jam), bukan sekadar pergantian hari kalender. Hak pasien PBI seperti dikerucutkan tanpa dasar yang jelas,” tegas Wibowo.

Dugaan Maladministrasi dan Dampak Psikologis

BPJS Watch Tangerang Raya menilai tindakan RS Annisa berpotensi menjadi bentuk maladministrasi. Ketidakjelasan interpretasi waktu 3×24 jam dianggap merugikan pasien dari kalangan tidak mampu.

Akibat polemik ini, pihak keluarga yang sudah merasa kelelahan dengan kondisi kesehatan sang anak akhirnya terpaksa membayar tagihan sebagai pasien umum demi menghindari konflik yang berlarut, meskipun hal tersebut memberatkan ekonomi mereka.

Hingga saat ini, pihak RS Annisa belum memberikan pernyataan resmi terkait sistem penghitungan waktu yang mereka terapkan. Kasus ini menjadi alarm bagi fasilitas kesehatan lain agar lebih transparan dalam mengedukasi pasien mengenai hak dan kewajiban administratif JKN. (GMS)

#RSAnnisa #BPJSKesehatan #BPJSWatch #Tangerang #HakPasien #JKN #KotaTangerang #LayananKesehatan #MenteriKesehatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10.  Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11.  Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12.  Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13.  Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14.  Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15.  Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17.  Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.  Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.  Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20.  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21.  Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22.  Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23.  Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24.  Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25.  Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26.  Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.  Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28.  Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.  Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31.  Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32.  Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33.  Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34.  Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35.  Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.  Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37.  Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38.  Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39.  Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40.  Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41.  Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.  Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43.  Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44.  Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45.  Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46.  Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.  Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48.  Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;

Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:

1.  Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2.  Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3.  AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4.  Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5.  Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dalam hal ini saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,” kata Presiden.

1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara,  Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, hari Senin (21/10/2024) pagi, Presiden akan melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

“Dan rencananya, besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri”, tutup Presiden. (DR) )

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Rencana PTM 100 persen sudah keluar dari SKB 4 menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri),” ujar Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2021).

Hanafi mengatakan, PTM 100 persen memungkinkan dilaksanakan dengan catatan tenaga pendidik sudah di vaksin semua. Saat ini Disdik sedang mengumpulkan bukti sertifikat vaksin dari tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Tujuannya untuk menyisir tenaga pendidik yang belum di suntik vaksin dengan alasan non medis.

“Disdik berkoordinasi dengan Dinkes akan menjadwal ulang vaksinasi tenaga pendidik yang sekarang masih kurang sekitar 10 persen lagi,” sebutnya.

Hanafi menekankan, vaksinasi bagi tenaga medis wajib 100 persen. Pasalnya, jika ada yang tidak mau divaksin bukan karena alasan medis maka akan terkena sanksi sesuai di SKB 4 Menteri. Ia pun menghimbau agar tenaga pendidik yang belum vaksinasi untuk segera vaksin.

“Kami juga kejar target untuk vaksinasi anak-anak bisa dipercepat,” terangnya.

Meski begitu, mengingat saat ini status Kota Bogor berada di level 2 dan sesuai instruksi Disdik Provinsi Jawa Barat, maka di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) untuk PTM 100 persen ditunda sampai akhir Januari. Dan setelah liburan ini, Kota Bogor akan melaksanakan PTM seperti sebelumnya yakni PTM 50 persen.

“Jadi PTM di Kota Bogor masih seperti sebelumnya 50 persen atau bergantian sesuai kebijakan sekolah. Pembagian raport pada Senin nanti pun akan dibagi jadwalnya, tidak serentak. Jadi prokes tetap terjaga,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang memberikan keterangan mewakili Presiden Joko Widodo pada Minggu, 5 Desember 2021 sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

“Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana,” jelas Mensesneg.

Disamping itu, Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Apalagi Indonesia memang berada di wilayah cincin api atau ring of fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini.

“Kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerja sama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini,” ungkapnya.

Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Mensesneg Pratikno juga menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt., selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban dan juga kepada kita semuanya, serta memudahkan kita dalam menghadapi setiap tantangan,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya hadir dadakan ke sini ini di Kelurahan Rawasari, RW 01, Kecamatan Cempaka Putih. Jadi saya memang dadakan ke sini untuk memastikan PPKM mikro itu berjalan atau tidak berjalan. Tadi disampaikan oleh Bu RW dengan yakin berjalan, ya berjalan,” ucap Presiden di lokasi seusai peninjauan.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM mikro ini diharapkan bisa dilaksanakan secara efektif tidak hanya di tempat yang ditinjau, tetapi di semua wilayah terkecil di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta agar para kepala daerah dibantu unsur TNI dan Polri di daerah turut membantu pelaksanaan PPKM mikro di wilayah terkecil.

“Saya minta betul gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh Pangdam, Kapolda, di tingkat lebih bawah Danrem, Dandim, Kapolres menggerakkan Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk mendampingi pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi RW, dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro,” pesannya.

“Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tetapi di bawah tidak berjalan,” tegas Presiden.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setibanya di lokasi, Presiden langsung berdialog dengan Lurah Rawasari, Muhammad Arief Biki, dan Ketua RW 01.

Ditempat yang sama, Lurah Rawasari melaporkan bahwa PPKM mikro di wilayahnya telah berjalan dengan efektif. Pengetatan implementasi PPKM mikro di wilayah Kelurahan Rawasari antara lain dilakukan dengan memberlakukan one gate system terkait akses keluar masuk wilayah tersebut dan memberikan dukungan bagi warga setempat yang melakukan isolasi mandiri.

“Bagi warga yang isolasi mandiri di support oleh warga kami. Kebutuhan pokoknya kami penuhi Pak, berupa makannya. Kami juga dari Pemprov DKI di sini memberikan support berupa bahan pangan yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” kata Lurah Rawasari.

Setelah meninjau pelaksanaan PPKM mikro tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan harapannya agar hal serupa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi.

“Saya senang datang mendadak seperti ini, juga saya lihat Bu RW kelihatan cara menjawabnya kelihatan siap. Pak Lurah juga saya lihat. Ini yang kita harapkan di semua provinsi juga berjalan seperti ini sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj