Pemberitahuan resmi telah disampaikan PSP SPN PT IRNC kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali serta manajemen perusahaan. Aksi mogok direncanakan berlangsung selama tiga hari, pada 16–18 Desember 2025.

Dalam dua putaran bipartit sebelumnya, terdapat 11 poin tuntutan dari pihak serikat. Meski lima di antaranya telah dipenuhi, PSP SPN menilai masih ada enam tuntutan krusial yang menyangkut perlindungan, keadilan, dan kelayakan bagi pekerja. Keenam tuntutan tersebut meliputi :

1. Penambahan karyawan untuk mencegah beban kerja ganda operator dalam pendistribusian BBM

2. Penghapusan diskriminasi tunjangan skill dan kinerja, termasuk penyetaraan nominal untuk jabatan yang sama.

3. Penerapan sistem lembur yang adil, sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

4. Penambahan fasilitas antar-jemput karyawan.

5. Penerapan keadilan pemberian tunjangan produksi di Divisi BBM sebagaimana divisi-divisi lain.

6. Pemenuhan tunjangan komunikasi.

Setelah kajian internal, PSP SPN menetapkan lima tuntutan utama sebagai dasar mogok kerja kali ini, dengan penekanan khusus pada poin pertama dan kelima, dua kebutuhan yang dinilai langsung menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja di lapangan.

Furqan, Ketua PSP SPN PT IRNC, menyatakan bahwa mogok kerja ini bukan sekadar aksi, melainkan seruan agar manajemen dan pemangku kebijakan menaruh perhatian serius terhadap kondisi di lapangan.

“Kami berharap Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan departemen dan HR. Ini sudah kali kedua kami melakukan mogok, dan hal seperti ini tidak akan terulang jika ada ketegasan dan keberpihakan pada aturan,” tegasnya kepada awak media sorotrakyat.com, Selasa (09/12/2025).

Dengan latar perundingan yang kembali menemui jalan buntu, para pekerja menegaskan bahwa aksi mogok kali ini adalah langkah terakhir untuk memperjuangkan hak yang mereka yakini seharusnya diberikan tanpa syarat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IRNC Morowali belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi mogok kerja yang akan segera dilakukan.

(TSA)

#PTIRNC #MogokKerjaIRNC #SPNMorowali #Morowali #Ketenagakerjaan #SerikatPekerja #NikelIndonesia #HakPekerja #IndustrialRelations #MorowaliIndustri

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Melalui program ini, para peserta akan memperoleh pengalaman berharga dan meningkatkan kompetensi. Ketika kembali ke Tanah Air, mereka diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari untuk membangun bangsa,” ujar Menteri Yassierli.

Dalam pesannya, Menteri Yassierli menekankan pentingnya menjaga sikap dan membangun karakter. “Program magang ini bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang pembentukan karakter,” tegasnya. Beliau memberikan empat poin penting yang harus diingat oleh para peserta:

1. Menjaga sikap yang baik.
2. Belajar sebanyak-banyaknya.
3. Membangun jaringan dan relasi.
4. Menjaga disiplin dan akhlak yang baik.

“Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat meningkatkan kesempatan kita untuk sukses di masa depan dan menjadi duta yang lengkap dalam hal kinerja, disiplin, dan akhlak,” tambah Menteri Yassierli.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LPK Jiritsu Nusantara dan para peserta. “Program ini adalah kesempatan emas bagi para pemuda Bogor untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.

Direktur Utama LPK Jiritsu Nusantara, Fauzi Apriansyah Manurung, mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan para peserta. “Kami telah mempersiapkan mereka dengan sebaik mungkin. “Kami yakin mereka akan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di Jepang,” tuturnya.

Pelepasan 210 peserta LPK Jiritsu Nusantara ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Mereka adalah duta bangsa yang siap mengukir prestasi di kancah internasional. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10.  Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11.  Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12.  Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13.  Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14.  Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15.  Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17.  Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.  Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.  Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20.  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21.  Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22.  Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23.  Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24.  Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25.  Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26.  Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.  Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28.  Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.  Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31.  Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32.  Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33.  Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34.  Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35.  Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.  Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37.  Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38.  Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39.  Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40.  Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41.  Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.  Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43.  Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44.  Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45.  Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46.  Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.  Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48.  Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;

Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:

1.  Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2.  Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3.  AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4.  Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5.  Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dalam hal ini saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,” kata Presiden.

1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara,  Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, hari Senin (21/10/2024) pagi, Presiden akan melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

“Dan rencananya, besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri”, tutup Presiden. (DR) )

Editor & Penerbit: Den.Mj

Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan seruan mendesak kepada pemerintah untuk menyelamatkan industri nasional yang tengah terpuruk akibat gempuran produk impor. “Kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal, seperti Permendag No 8 Tahun 2024, jelas-jelas merugikan industri tekstil dan logistik nasional,” serunya.

Lebih lanjut, Iqbal mengkritik keras UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilainya hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja dan memperburuk kondisi kerja. “Cipta Kerja ini adalah undang-undang zalim yang mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK dengan pesangon murah. Buruh pun menjadi korban,” tegasnya.

Pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan penghentian PHK liar menjadi dua tuntutan utama dalam aksi ini. SPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan kebijakan yang merugikan buruh dan memperparah kesenjangan sosial.

“Kita harus bersatu padu untuk melawan keserakahan para kapitalis dan penguasa yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Sudah saatnya kita perjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” seru Iqbal diiringi sorak-sorai massa.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan tekad kuat SPN, KSPI dan kaum buruh untuk melawan berbagai kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di tengah maraknya gelombang PHK dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyatnya dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh dan mendorong kebangkitan industri nasional.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

“Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” lanjutnya.

“Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

“Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut.

“Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

“Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memutuskan pengalihan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

“Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa dirinya selalu menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BLT BBM dalam setiap kunjungan kerjanya di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyaluran BLT BBM telah berjalan dengan baik.

“Yang pertama ada di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung, dan kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucap Presiden.

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada Sabtu (03/09/2022) lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden