“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10.  Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11.  Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12.  Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13.  Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14.  Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15.  Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17.  Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.  Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.  Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20.  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21.  Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22.  Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23.  Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24.  Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25.  Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26.  Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.  Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28.  Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.  Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31.  Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32.  Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33.  Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34.  Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35.  Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.  Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37.  Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38.  Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39.  Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40.  Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41.  Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.  Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43.  Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44.  Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45.  Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46.  Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.  Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48.  Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;

Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:

1.  Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2.  Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3.  AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4.  Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5.  Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dalam hal ini saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,” kata Presiden.

1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara,  Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, hari Senin (21/10/2024) pagi, Presiden akan melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

“Dan rencananya, besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri”, tutup Presiden. (DR) )

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di Tanah Air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” ucap Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Presidium Indonesia Maju – Ketum PIM – Fachruddin di awal pembukaan pada acara jumpa Pers belum lama ini (18/03/2022) di Jl RP Suroso, No 9, RT 9, RW 5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Dalam Acara Jumpa Pers tersebut Facruddin sampaikan bahwa tanggung jawab menteri pada masing masing bidang kementerian, fungsi dan personil yang tepat dalam memegang jabatan suatu bidang kementerian.

Fachruddin selaku Ketua Umum Presidium Indonesia Maju (Ketum PIM) yang tergabung di dalamnya masing-masing adalah Yayasan Keluarga Besar Pejuang “45 (YKBP “45), Perkumpulan Sosial Ekonomi Panca Sila (PSEP), Suara Rakyat Merdeka (SRM), Yayasan Bina Umat, Yayasan Tiara Eva, Forum Anti Narkotika Indonesia (Panatik Indonesia), Pikiran Bangsa (PB), Obor Nasiona (ON) dan beberapa organisasi lainya tentu saja setiap berstatemen tidak sebatas asal asalan akan tetapi memiliki berbagai bentuk bahan pertimbangan yang didasari dengan suatu data dan fakta yang berlandaskan peraturan hukum yang berlaku.

“Kementerian negara mempunyai tanggung jawab untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan roda pemerintah sesuai bidang kementerian yang ditetapkan yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menkominfo, Menteri Pertanian, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, Mendes PDTT, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Menteri BUMN, Menkop UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri PPPA, Menristek, Menpora, Kepala Staf Kepresidenan, Sekretaris Kabinet, Kepala BKPM, Jaksa Agung,” ungkap Fachruddin dengan penuh perhatian.

“Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta beberapa peraturan lain terkait kementerin maka seorang Presiden dalam menetapkan seorang menteri pada bidang kementeriannya tidak harus memperhatikan bidang keahlian saja akan tetapi yang benar benar memiliki prinsip dan system dalam melaksanakan program dalam kementerian itu,” ujarnya.

“Khusus untuk menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D berdasarkan fakta sebaiknya diganti dengan pihak lain yang memiliki kesamaan visis dan misi agar dalam pelaksanaan program keuangan Republik Indonesia dapat terkondisi secara sempurna, termonitoring secara continyu dan terkendali secara setabil,” tegasnya.

“Merupakan solusi yang sangat tepat jika Dr. Kun Nurachadijat, SE, MBA dapat dipilih dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap.

“Kalau misalnya nanti suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai. Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” jelasnya.

Sementara itu, dalam transisi energi Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia. Presiden memberikan contoh, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geotermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2 ribuan, 10 persen belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Kadin dalam Rapimnasnya mendetailkan lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi. Presiden ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku. Yang dibutuhkan apa menurut pelaku dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti. Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dalam Rapimnas Kadin tersebut. Kadin juga mengapresiasi kerja keras Presiden dan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

“Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulisnya.

Turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut antara lain Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pagi hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal di sektor jasa keuangan yang diikuti kurang lebih 10 ribu peserta yang nanti targetnya kita dalam seminggu ini kurang lebih 100 ribu,” ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi seusai peninjauan.

Vaksinasi massal terus digencarkan pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Kepala Negara berharap kecepatan vaksinasi bisa dilakukan di sektor-sektor yang lain sehingga penyebaran Covid-19 bisa dihambat dalam waktu yang secepat-cepatnya.

“Target kita nanti di awal Juli, kalau sebelumnya 500 ribu, nanti di awal Juli sudah harus mencapai 1 juta per hari. Dengan percepatan ini sekali lagi kita harapkan kita bisa mengurangi penyebaran Covid,” imbuhnya.

Bersamaan dengan vaksinasi yang digelar di Tennis Indoor Senayan, vaksinasi serupa juga digelar di 10 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional yang menyasar 1.200 peserta. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut memantau jalannya vaksinasi dan menyapa para peserta lewat konferensi video.

“Saya harapkan semua daerah bisa memperbanyak, meningkatkan vaksinasinya sehingga kecepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan segera mencapai herd immunity paling tidak maksimal di bulan Agustus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.

Editor & Penerbit : Den.Mj

Nampak hadir dalam rapat daring tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, BNPB, unsur TNI dan Polri hingga gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Dedie menyampaikan, ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut. Seperti arahan dari Menko Perekonomian, Dedie mengatakan bahwa daerah diminta untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid-19.

“Antisipasi itu, dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan juga memastikan adanya tempat isolasi yang memadai,” kata Dedie usai mengikuti rapat.

Menko Airlangga juga menghimbau, jika dibutuhkan, daerah agar memanfaatkan Hotel bila ada lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sementara kondisi saat ini di Kota Bogor, sambung Dedie, juga cukup mengkhawatirkan.

Dari data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes), skoring kasus untuk Kota Bogor saat ini sudah menginjak di angka 1,91. Artinya jika tidak diwaspadai dengan sungguh – sungguh, Kota Bogor bisa saja naik status menjadi Zona Merah kembali.

“Positivity Rate minggu ini naik dibandingkan minggu lalu. Dari 12,1 persen menjadi 15, 7 persen. Selain itu penambahan kasus positif baru minggu ini naik dibandingkan minggu lalu, yakni 277 kasus atau 46,5 persen menjadi 41,9 kasus atau 51,3 persen,” paparnya.

Selain itu pula, ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) juga naik jika dibandingkan dengan pekan lalu. Yakni dari 22,9 persen menjadi 41,9 persen. Begitu juga dengan BOR ICU naik dari 31,9 persen menjadi 63,8 persen.

“Keterisian tempat tidur di BPKP Ciawi juga naik 51 persen menjadi 82 persen,” sahut Dedie.

Sehingga secara akumulatif per 13 Juni 2021 yang lalu, ada total 16.705 kasus positif di Kota Bogor. Dengan 686 kasus yang masih aktif dan sedang menjalani perawatan. Sementara di luar itu, ada 15.754 kasus sembuh dan 265 kasus meninggal dunia.

Disamping itu, Dedie menyampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahannya bagi semua daerah. Terutama untuk menjaga momentum peningkatan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Serta mengoptimalkan anggaran untuk menunjang pertumbuhan.

“Mendagri juga minta agar wilayah yang masih di zona resiko merah untuk meningkatkan WFH sebesar 75 persen dan menurunkan kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan semaksimal mungkin. Serta Jaksa Agung yang mendukung Kepala Daerah dalam berinovasi dalam mencari solusi pemulihan ekonomi maupun penanganan kesehatan,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj