Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Rencana PTM 100 persen sudah keluar dari SKB 4 menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri),” ujar Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2021).

Hanafi mengatakan, PTM 100 persen memungkinkan dilaksanakan dengan catatan tenaga pendidik sudah di vaksin semua. Saat ini Disdik sedang mengumpulkan bukti sertifikat vaksin dari tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Tujuannya untuk menyisir tenaga pendidik yang belum di suntik vaksin dengan alasan non medis.

“Disdik berkoordinasi dengan Dinkes akan menjadwal ulang vaksinasi tenaga pendidik yang sekarang masih kurang sekitar 10 persen lagi,” sebutnya.

Hanafi menekankan, vaksinasi bagi tenaga medis wajib 100 persen. Pasalnya, jika ada yang tidak mau divaksin bukan karena alasan medis maka akan terkena sanksi sesuai di SKB 4 Menteri. Ia pun menghimbau agar tenaga pendidik yang belum vaksinasi untuk segera vaksin.

“Kami juga kejar target untuk vaksinasi anak-anak bisa dipercepat,” terangnya.

Meski begitu, mengingat saat ini status Kota Bogor berada di level 2 dan sesuai instruksi Disdik Provinsi Jawa Barat, maka di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) untuk PTM 100 persen ditunda sampai akhir Januari. Dan setelah liburan ini, Kota Bogor akan melaksanakan PTM seperti sebelumnya yakni PTM 50 persen.

“Jadi PTM di Kota Bogor masih seperti sebelumnya 50 persen atau bergantian sesuai kebijakan sekolah. Pembagian raport pada Senin nanti pun akan dibagi jadwalnya, tidak serentak. Jadi prokes tetap terjaga,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Salah satu pencetus JKPI pada 2008 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, sejumlah gubernur dan delegasi diundang dalam kongres tersebut.

“Untuk persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai dengan standar baku acara JKPI, baik kongres maupun rakornas dan seminar,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman, Sabtu (20/11/2021).

Koordinasi dengan Direktur Eksekutif JKPI kata dia, sudah dilakukan hingga acara Pra kongres di Aceh yang mana bagian dari persiapan kongres. Saat ini panitia yang dipimpin Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat sedang mempersiapkan rangkaian acara, termasuk beberapa venue dan detail acara kongres.

“Kemarin di depan pak wali kita sudah mempresentasikan kesiapan menjelang 2 Desember nanti. Alhamdulillah secara umum direspon positif oleh pak wali sesuai apa yang diharapkan sebagai tuan rumah Kongres,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya berpesan agar identitas Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City) dan Kota Pusaka (Heritage City) ditonjolkan.

Kadisparbud menjelaskan, untuk agenda utamanya adalah Kongres JKPI yang akan memilih dewan presidium dan pengurus untuk masa bakti 2022-2024. Pada Kamis, 2 Desember peserta delegasi yang datang akan disambut di Balai Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor.

“Malamnya ada welcoming dinner di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center (BCC) dan acara pameran,” katanya.

Selanjutnya, 3 dan 4 Desember ada pagelaran seni yang juga digelar di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center. Kemudian 4 Desember ada City Tour mengunjungi ke beberapa tempat di Kota Bogor, seperti ke Batutulis. Setelah itu, malamnya gala dinner dan karnaval di area hall basket GOR Pajajaran.

Di hari Minggu, 5 Desember acara Kongres ke-V JKPI akan dilaksanakan di Puri Begawan yang rencananya dihadiri Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno dan gubernur.

“Mungkin waktunya tidak bersamaan di acara kongres, mungkin di gala dinner atau karnaval dan lainnya,” ujarnya.

Atep menyebutkan, Kongres JKPI merupakan acara pokok. Jumlah anggota JKPI kurang lebih ada 72 kota/kabupaten di Indonesia.

“Tapi saat ini memang belum maksimal sampai menjelang hari-H. Mudah-mudahan cukup untuk quorum mengambil keputusan dari anggota JKPI untuk memilih dewan presidium,” jelasnya.

Setelah kongres akan ada rakernas JKPI presidium terpilih dengan para anggota, pengurus, dan dewan eksekutif. Mereka merumuskan program-program JKPI selanjutnya ke depan, termasuk persiapan rakernas berikutnya di Kota Pelembang.

Dalam acara kongres itu, JKPI juga melaunching Ibu Kota Kebudayaan. Ada 6 kabupaten/kota yang dinobatkan memiliki karakter kota pusaka.

Pihaknya juga berencana akan memberikan penghargaan kepada penggagas JKPI, di antaranya Joko Widodo dan Tri Rismaharini.

“Kami berharap Pak Presiden berkenan dalam satu rangkaian acara atau dikunjungi ke Istana Bogor untuk menyerahkan penghargaan, namun saat ini masih belum final,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj