Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (17/6/2025).

Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pembangunan Kota Bogor yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kota Bogor meraih predikat Nindya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Pada kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan bahwa berbagai indikator dan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat penilaian telah dipenuhi.

“Kelengkapan verifikasi administrasi sudah dipenuhi dan saat ini sedang dilakukan verifikasi. Penilaian dari verifikator ini dapat menaikkan status Kota Bogor dari Nindya menjadi Utama. Saya optimis pencapaian status utama ini pasti akan kita raih, karena semuanya sudah terpenuhi,” ujar Dedie Rachim.

Ia menekankan upaya menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak bukan hanya sebatas pencapaian administratif, melainkan melalui gerakan bersama dalam memperkuat komitmen lintas sektor.

“Dengan jumlah anak mencapai 351.417 jiwa atau sepertiga dari penduduk Kota Bogor, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Komitmen ini sudah tertuang dalam visi Bogor Beres, Bogor Maju,” jelasnya.

Ia menjelaskan capaian yang telah diraih oleh Kota Bogor, antara lain yaitu akta kelahiran yang telah dimiliki oleh 94,63 persen anak di Kota Bogor, 19 dari 25 puskesmas menerapkan prinsip ramah anak, serta keberadaan satuan pendidikan ramah anak seperti TK Akbar dan SMPN 2 yang meraih standar Nindya.

Selain itu, Kota Bogor juga memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berstandar Nindya, perpustakaan dengan standarisasi Pratama, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah meraih kategori Utama.

Dalam bidang perlindungan anak, Pemkot telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengembangkan aplikasi pengaduan SIBADRA, serta bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Penilaian ini membantu kami menggali potensi, menerima masukan konstruktif, dan terus berinovasi demi memenuhi hak dan perlindungan anak di masa depan. Sehingga melalui hal ini, kami berharap semoga pada verifikasi lapangan hybrid 2025, Kota Bogor meraih peringkat Utama sebagai Kota Layak Anak,” ujar Dedie Rachim.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa hasil verifikasi administrasi Kota Bogor menunjukkan nilai 850,59 poin dan masuk dalam predikat Utama.

Ia menyebutkan Kota Bogor telah meraih 25 poin positif dalam bidang kelembagaan dan total 74 poin positif dalam lima klaster penilaian KLA yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus anak.

“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi di Kota Bogor telah berjalan efektif. Kami berharap verifikasi lapangan hari ini dapat memvalidasi data yang dilaporkan sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak,” katanya.
(Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Launching tersebut menjadi bagian acara pembukaan Rakernas II PP UMI yang keseluruhan berlangsung selama 3 hari di Kota Bogor, tepatnya di IPB International Convention Centre (IICC) sebagai lokasi rakernas mulai 2 hingga 3 November 2023.

Apresiasi disampaikan Menteri Bintang Puspayoga atas kontribusi dan partisipasi PP UMI yang mengambil peran untuk gerakan zero stunting Indonesia 2030, karena PP UMI tidak hanya bergerak dalam pemberdayaan perempuan dibidang UMKM.

“Ini patut menjadi apresiasi kita bersama, karena ketika bicara stunting adalah masalah yang sangat kompleks. Dibutuhkan komitmen dan kolaborasi hingga di akar rumput dari berbagai stakeholder dengan bergerak bersama menangani stunting,” kata Menteri

Bicara stunting sambung Bintang Puspayoga tidak hanya terkait gizi, tetapi juga pola asuh dan sanitasi menjadi bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan. Sementara bicara UMKM, dari 65,5 juta UMKM di Indonesia 64 persen dikelola dan dimiliki oleh perempuan. Artinya perempuan merupakan kekuatan bangsa dalam menopang ekonomi bangsa.

“Melalui PP UMI diharapkan gerakan sinergi kolaborasi mampu menjawab tantangan yang hadir dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan melalui program kerja kegiatan yang dikawal PP UMI. Perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan ikut berperan dalam pembangunan, baik bidang UMKM maupun membantu penanganan stunting serta bidang lainnya,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di hadapan Menteri Bintang Puspayoga melaporkan langkah taktis dan upaya Pemkot Bogor bersama semua multi stakeholder di Kota Bogor dalam penanganan stunting sesuai arahan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, Insya Allah Kota Bogor prevalensi sudah tercapai, sudah jauh tercapai. Dari 2.800 anak berkat kontribusi, sinergi dan kolaborasi tersisa 1.800 yang masih terus diupayakan,” kata Dedie.

Konsumsi sayur dan buah diingatkan Dedie kepada para ibu yang hadir serta faktor sirkulasi udara serta pencahayaan matahari di rumah karena sangat penting mempengaruhi kecerdasan anak.

Pembukaan acara rakernas diakhiri dengan penyerahan secara simbolis bantuan CSR sanitasi dari para pihak pendukung untuk lingkungan anak dan keluarga rawan stunting kepada 10 perwakilan anak dan keluarga rawan stunting oleh Menteri Bintang Puspayoga, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua Umum PP UMI, Munifah Syanwani. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Untuk ketiga kalinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan KLA 2021 predikat tingkat Madya.

Penghargaan ini diberikan Menteri PPPA, Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam acara Penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak Tahun 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Adapun penghargaan tersebut diserahkan secara virtual kepada Pemerintah Kota Bogor yg di hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Iceu Pujiati secara virtual di Balai Kota Bogor.

Kepala DP3A Kota Bogor, Iceu Pujiati menjelaskan, untuk ketiga kalinya Kota Bogor menetima penghargaan KLA dengan peringkat Madya, yakni pada 2018, 2019 dan 2021. Sementara untuk 2020 tidak dilaksanakan.

“Kota Layak Anak ini adalah suatu Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” paparnya.

Dengan predikat tingkat Madya ini kata Iceu, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus Kota Bogor kerjakan, mulai dari peningkatan kelembagaan dan pemenuhan lima klaster hak anak yang harus dilaksanakan melalui program kegiatan yang berkelanjutan di seluruh OPD sesuai dengan tupoksinya.

“Jadi ada lima klaster kategori penilaian yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak,” urai Iceu.

Dia melanjutkan, pemenuhan hak anak di lima klaster ini tentunya harus dilakukan melalui kolaborasi, sinergi antar OPD, masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya.

Selain itu, kata Iceu, untuk mendukung KLA juga harus mulai dari wilayah terkecil, seperti RW ramah keluarga, Kelurahan/desa (Dekela) , Kecamatan layak anak (Kelana) dan KLA (Kota Layak Anak).

“Jadi, DP3A sebagai OPD pengampu akan melakukan evaluasi dari semua indikator penilaian KLA tersebut,” jelasnya.

Tidak lupa pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak.

Untuk diketahui, tahun ini ada sebanyak 275 daerah di Indonesia menerima penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak dari Kemen PPPA karena dinilai memiliki komitmen tinggi memenuhi hak dan perlindungan anak.

Kabupaten atau kota yang menerima penghargaan KLA tahun ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 249 kabupaten atau kota.

Kemen PPPA memberikan penghargaan dalam bentuk predikat yang telah dibagi dalam lima tingkat kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam dialog melalui konferensi video bersama sejumlah anak SDN Sudimara, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia memahami jika situasi pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah.

“Selama pandemi, saya juga tahu anak-anak menjadi sering di rumah. Tidak pergi ke sekolah. Saya titip, anak-anak harus tetap semangat belajar. Tetap belajar meskipun tidak di sekolah,” ujar Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Pak, saya ingin (sekolahnya) tatap-muka, Pak. Kalau kelamaan di rumah, (jadi) jenuh,” ungkap Imelda, seorang siswi kelas 5 kepada Presiden Jokowi.

Menjawab hal tersebut, Presiden menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah telah merencanakan untuk membuka sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 ini. Namun, karena jumlah kasus aktif Covid-19 melonjak naik, rencana tersebut terpaksa ditunda sambil menunggu situasi.

“Kalau pandemi virus korona ini sudah membaik, sudah turun (jumlah kasus aktifnya), nah, kita akan buka belajar tatap-muka. Begitu,” jawab Presiden Jokowi.

Sementara itu, siswi lainnya bernama Amanda menanyakan pertanyaan terkait tugas-tugas seorang Presiden. Pertanyaan tersebut ditimpali juga oleh anak-anak lainnya, mereka menanyakan jika menjadi seorang Presiden itu melelahkan.

“Kalau jadi presiden, ngapain aja?” tanya Amanda.

“Ya memimpin rapat dengan menteri-menteri, kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk mengecek jalan, bagus, ndak? Mengecek waduk, mengecek pelabuhan, mengecek airport, begitu,” jawab Presiden.

“Pak, kalau jadi Presiden, enggak ada liburnya toh, Pak?” tanya anak lain yang disambut tawa Presiden Jokowi.

Mengakhiri dialog tersebut, Presiden Jokowi kembali mengingatkan anak-anak Indonesia untuk rajin belajar. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini.

“Anak-anakku, anak-anakku semua masa depan Indonesia. Harus semangat belajar, riang gembira, rajin beribadah, jangan lupa berdoa kepada Allah Swt. berdoa untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anakku di Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia Maju,” ujar Presiden mengakhiri dialog bersama anak-anak tersebut.

Untuk diketahui, puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 digelar secara virtual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan tema yang diusung dalam peringatan tahun ini adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

“Tema Hari Anak Nasional 2021 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #AnakPedulidiMasaPandemi menjadi motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan Hari Anak Nasional secara virtual, tanpa mengurangi maknanya,” ungkap Menteri PPPA. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj