Perjalanan Spiritual di Era Modern

Pimpinan Redaksi Sorotrakyat.com, Deni Rachman, menegaskan bahwa perjalanan malam Rasulullah SAW merupakan simbol pentingnya menjaga amanah, terutama dalam menjalankan ibadah salat. Di era derasnya arus informasi seperti sekarang, nilai-nilai tersebut menjadi jangkar agar masyarakat tidak kehilangan arah.

“Mari kita jadikan nilai-nilai kejujuran dan keteladanan Rasulullah SAW sebagai landasan dalam bertindak dan menyampaikan kebenaran,” ujar Deni Rachman yang juga sebagai ketua Media Independen Online Indonesia Perwakilan Daerah Kota Bogor, dalam pesan resminya. Beliau menekankan bahwa pengabdian kepada Sang Pencipta harus tetap konsisten meski dihadapkan pada berbagai rintangan duniawi.

Harapan dan Doa untuk Keharmonisan Bangsa

Selain sebagai refleksi pribadi, peringatan Isra Mi’raj tahun ini menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menebar kemaslahatan. Redaksi Sorotrakyat.com mengajak pembaca untuk tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan demi menjaga keharmonisan bangsa.

Sebagai wujud rasa syukur, Keluarga Besar Redaksi menutup pesan ini dengan doa tulus untuk keberkahan negeri:

“Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban ini, serta sampaikanlah usia kami hingga bulan suci Ramadan. Semoga hikmah dari perjalanan Isra Mi’raj ini mampu menguatkan iman kami, menyucikan hati kami, dan menjadikan negeri kita tercinta senantiasa dalam lindungan serta rahmat-Mu. Amin.”

Penulis: (FY)

#IsraMiraj1447H #Sorotrakyat #Islam #HikmahIsraMiraj #Ramadan2026 #BeritaNasional #KeteladananRasulullah #IsraMiraj2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Advokat Tutik Rahayu, S.H., yang merupakan bagian dari tim penasihat hukum Horas Sianturi, saat dikonfirmasi pada 23 April 2025, menyayangkan pemberitaan yang dianggap tidak objektif dalam menyoroti penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Simalungun.

Perkara ini bermula dari sengketa warisan antara Marwati Salimi Cs dan Mariana, yang telah menguasai aset keluarga selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2020, kedua pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh pengacara Horas Sianturi, S.H. Kesepakatan perdamaian ini kemudian dituangkan dalam akta notaris di Pematangsiantar.

Sebagai bagian dari kesepakatan damai, tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mariana dikembalikan kepada Marwati Salimi Cs. Dua di antaranya kemudian dikuasakan penjualannya kepada Horas Sianturi melalui Surat Kuasa Nomor 01 dan 04.

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Horas Sianturi memiliki wewenang untuk menjual dua properti yang berlokasi di Sinaksak, Simalungun, dan Jalan Cokro, Pematangsiantar. Salah satu properti yang dijual adalah bangunan bekas gudang yang telah terbakar, dengan hasil penjualan besi tua senilai Rp85 juta.

Dana hasil penjualan tersebut, beserta dana pribadi dari Horas Sianturi, digunakan untuk merenovasi aset Mariana. Sesuai dengan kesepakatan, 20% dari hasil penjualan menjadi hak Horas Sianturi, sementara sisanya diperuntukkan bagi pihak keluarga.

Tim kuasa hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Horas Sianturi oleh penyidik Polres Simalungun adalah tindakan prematur. Mereka menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam tuduhan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penadahan (Pasal 480 KUHP). Selain itu, tidak ada penyitaan barang bukti maupun pemasangan garis polisi (police line) di lokasi yang disebutkan dalam perkara.

“Klien kami telah bersikap kooperatif sejak awal hingga berkas dinyatakan lengkap (P21). Tidak dilakukannya penahanan terhadap klien kami saat pelimpahan perkara merupakan hak diskresi hukum yang dimiliki oleh jaksa,” tegas Tutik Rahayu.

Upaya keadilan restoratif (restorative justice) yang diupayakan oleh Kejaksaan tidak berhasil karena pihak pelapor, Mariana, tidak pernah hadir secara langsung. Ia hanya mengutus kuasa hukumnya yang, menurut tim kuasa hukum Horas Sianturi, sempat meminta imbalan hingga Rp500 juta. Permintaan ini dinilai tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum mengimbau media untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik dan menyajikan informasi secara adil serta mendidik. Mereka mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta agar tidak ada upaya penggiringan opini publik terkait kasus ini.

“Jangan sampai digiring opini seolah-olah jaksa wajib melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah kewenangan subjektif aparat hukum, bukan merupakan suatu keharusan,” pungkas Tutik Rahayu. (DR)

Sumber: Humas MIO INDONESIA
Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara bertajuk “Memperingati 4 Tahun Berdirinya MIO Indonesia di Era Disrupsi Kemajuan Teknologi Digital Informasi” tersebut, turut dijadikan sebagai ajang silaturahmi antara jajaran Pembina, Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Daerah (PD) MIO Indonesia Periode Tahun 2022-2027.

Pandangan dan pemaparan dari Ketua Dewan Pembina DR. Anto Suroto dan juga dari Ketua Dewan Penasehat Ir. Indra Setiawan telah menjadi pembuka acara,  sekaligus mampu memberikan wawasan kepada seluruh peserta yang hadir di acara tasyakuran.

Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum AYS Prayogie menjadi simbolis wujud syukur akan eksistensi dari organisasi MIO Indonesia yang saat ini dinakhodai nya, yang merupakan sebuah organisasi pers yang mewadahi bagi perusahaan media berbasis online yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Dalam pemaparannya, Ketum AYS Prayogie mengapresiasi kinerja dan kerja keras dari setiap unsur pengurus, baik pada Pengurus Pusat (PP), PW dan PD yang dinilainya telah berkontribusi besar dalam mengangkat dan mengibarkan panji-panji MIO Indonesia, yang saat ini telah terbentuk di 27 Provinsi dan ratusan kepengurusan pada tingkat Kabupaten Kota di seluruh wilayah NKRI.

“Dengan mengusung semangat Solidaritas Pengurus adalah Kunci Sukses dalam Mewujudkan Keberhasilan Organisasi, sesuai dengan tagline, HUT Ke-4 tersebut diharapkan kedepannya, dapat menjadi spirit power dalam rangka memperkuat kekompakan dan sinergi di antara seluruh jajaran pengurus dan anggota MIO Indonesia,” ungkapnya.

Menterjemahkan subtema yang diangkat pada HUT kali ini, yaitu “Memperingati 4 Tahun Berdirinya MIO Indonesia di Era Disrupsi Kemajuan Teknologi Digital Informasi”, Ketum MIO Indonesia meyakini bahwasanya hal itu merupakan cermin dari tekad organisasi untuk berperan lebih signifikan di tengah perkembangan era digital.

“Dengan subtema ini, acara tasyakuran pun menjadi forum untuk berbagi pandangan dan strategi mengenai masa depan media di tengah transformasi digital yang pesat. Dan kita harus berani optimis, dengan mengedepankan kebersamaan, soliditas, dan sinergitas antar seluruh keluarga besar MIO Indonesia, maka pastinya kedepan MIO INDONESIA akan menjadi organisasi perusahaan media (PERS) yang lebih baik lagi,” tegas AYS Prayogie.

“Dan sebagai wujud nyata dimana Pers telah dijuluki sebagai ‘Pilar Keempat Demokrasi’ maka sepatutnya kita pun selaku insan pers, harus mampu berkontribusi positif bagi kemaslahatan masyarakat luas. Yakni, lewat tugas, fungsi dan peranan pers sebagai lembaga sosial kontrol yang senantiasa berpijak kepada sikap independent, kredibel dan juga profesional,” tegasnya 

Senada dengan Ketum AYS Prayogie, Sekretaris Jenderal MIO Indonesia, Frans X. Watu, dalam sambutannya juga mengapresiasi kemajuan dan eksistensi dari MIO Indonesia yang telah banyak melewati berbagai aral rintangan dalam perjalanannya.

Frans X Watu juga menegaskan bahwasanya tingkat keberadaan perwakilan MIO Indonesia terus menjadi konsen untuk makin melebarkan keberadaan MIO Indonesia di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Nusantara.

“Karena Ibu Kota Nusantara pun adanya di Kalimantan sana, maka kita dalam waktu dekat dipastikan memiliki keterwakilan PW Kalimantan, meliputi Kabupaten dan Kota nya, yang sedang kita godog saat ini agar dapat segera bisa dikukuhkan kepengurusannya. Karena MIO Indonesia memang memiliki konsen utama untuk bisa menghadirkan PW/PD disetiap Provinsi dan Kab/Kota, agar makin cepat juga kita bisa menjadi konsituen dari Dewan Pers,” ujarnya.

Sekjend MIO Indonesia pun berharap keluarga besar MIO Indonesia dapat berperan serta dalam dua hal strategis, dimana diantaranya dapat mengawal serta turut mewujudkan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto yang mana hendak menjadikan Indonesia menjadi negara Swasembada Pangan.

“Kita pun bisa dapat berperan aktif, positif dan profesional dalam mendukung gelaran Pemilukada 2024 di setiap Provinsi, Kab/Kota serentak di 27 November mendatang. Kedepankan independensi kita, dan kita pastikan MIO Indonesia menjadi garda terdepan terjadinya proses demokrasi bangsa yang transparan dan berkeadilan. Kita jaga marwah kita dengan baik, sebagai Pilar Keempat Demokrasi Bangsa,” pungkasnya. 

Turut hadir dalam acara diantaranya, Bendahara Umum MIO Indonesia, Ketua PW MIO DKI Jakarta, Ketua PW MIO Banten, Ketua PD MIO Jakarta  Barat, Ketua PD MIO Jakarta Utara, Ketua PD MIO Tangerang Kota, Ketua PD MIO Tangerang Selatan, Ketua PD MIO Kabupaten Bogor dan Ketua PD MIO Kota Bogor.

Selain yang disebut diatas, acara Tasyakuran 4 Tahun berdirinya organisasi MIO Indonesia, juga dihadiri oleh para mitra sejawat, antara lain Devi Mohede perwakilan dari organisasi Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), Helmi Romdoni perwakilan dari Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) dan Anugrah Widy perwakilan dari Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI).  (MIO/Network)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan tersebut digelar oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan penguatan kapasitas kehumasan lembaga itu kedepan, dalam upaya membangun sinergisitas dengan kalangan media jelang Pilkada 2024.

Kegiatan acara dibuka secara resmi oleh Quin Pegagan, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta yang dalam sambutannya menekankan terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan Penguatan Kehumasan Lembaga Bawaslu tersebut dengan kalangan media serta stakeholder terkait lainnya.

Narasumber yang berkesempatan tampil di sesi pertama pada acara itu, di isi oleh Eko Ardiyanto, yang merupakan wartawan senior yang juga sebagai CEO dari media IDN TIME.

Dalam paparannya Eko menyoal makalah menarik yang berkaitan dengan peta kerawanan yang kemungkinan terjadi pada berbagai fase tahapan Pemilukada 2024 yang harus diantisipasi juga diwaspadai.

Peta kerawanan itu menurutnya, yakni mulai dari masa fase pengumuman pendaftaran, fase pendaftaran Calon, fase kampanye, fase pencoblosan, fase penghitungan suara hingga fase hasil sengketa pemilukada. Semua solusi dari permasalahan peta kerawanan itu disampaikannya Eko Ardiyanto dengan gaya penyampaian yang menarik dan mudah dimengerti.

Demikian juga pemaparan menarik lainnya, yang disampaikan dengan gaya lugas, jelas sekaligus berisi yang disampaikan oleh narasumber Cantika (Wartawan Tempo) dan DR Siti Rakhman Direktur GardaPoli.

Kedua Narasumber itu mengupas tuntas terkait pungsi dan peran bidang kehumasan yang tugas pokoknya sebagai fasilitator informasi sebuah lembaga, yang dapat dianalogikan sebagai pengontrol arus air yang mengalir dari sebuah keran.

“Bagian kehumasan selain harus mampu mendelegasikan informasi akurat dan valid untuk internal, juga jangan menutup ruang informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal,” beber Narasumber Cantika.

Sementara DR Siti Rakhman Direktur GardaPoli mengupas tuntas terkait pentingnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap keberadaan sebuah lembaga.

Mantan Koordinator Divisi Humas Bawaslu DKI Jakarta periode 2018 -2023 itu pun menutup presentasinya dengan sesi tanya jawab dengan srluruhpeserta yang hadir dengan lugas dan penuh keakraban.

Dipenghujung acara kegiatan dengan mengusung tema kali ini bertajuk “Penguatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Jakarta, Jelang Pilkada 2024”, juga di isi pencerahan sekaligus pembekalan kepada seluruh peserta yang hadir, yang disampaikan oleh para pimpinan teras Bawaslu DKI Jakarta

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Jakarta, Afifuddin menegaskan terkait tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, penjabaran informasi, pengelolaan media, kolaborasi dan sinergi, edukasi publik tentang penting nya pengawasan pemilu dan penguatan kehumasan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam kegiatan ini selain mengundang Bawaslu Kota/Kabupaten, Panwascam se- Jakarta, juga kami mengundang Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia (YDKI), Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) dan juga organisasi MIO INDONESIA,” ujar Afifuddin.

Ditempat yang sama AYS Prayogie, yang hadir di acara kegiatan itu mewakili Organisasi MIO INDONESIA.

Prayogie yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum pada organisasi pers yang mewadahi perusahaan perusahaan media berbasis online itu, saat sesi tanya jawab berkesempatan menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus berikan apresiasi kepada lembaga Bawaslu yang telah berkenan mengundang MIO INDONESIA.

“Media sebagai lembaga strategis, dimana MiO INDONESIA adalah sebagai salah satu entitas pers ada didalamnya, siap berkolaborasi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk juga siap bekerjasama dengan Lembaga Bawaslu RI dalam rangka mengawasi jalannya Pemilukada 2024 agar terlaksana dengan jujur, adil, bersih juga transparan,” tegas AYS Prayogie.

Sementara itu Reki Putera Jaya Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Khusus Jakarta mengatakan,”Saat ini tahapan pemilihan kepala daerah di Jakarta yakni sedang memverifikasi calon perseorangan yang mendaftar atau pencoklitan dan ini pekerjaan fisik yang melelahkan.

“Esensi maksud dan tujuan digelarnya acara ini adalah salah satunya tentang strategi bagaimana cara yang harus dilakukan bidang pengelolaan kehumasan dalam mempublikasikan tugas Bawaslu agar dapat sampai secara baik dan akurat ke seluruh warga masyarakat Jakarta,” tegas Reki Putra

Dan, dengan pekik gegap gempita yang bergemuruh dari seluruh peserta yang hadir melontarkan komitmen “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Akhirnya menyudahi rangkaian kegiatan Penguatan Kapasitas Kehumasan Jelang Pilkada 2024″ tersebut, dan secara resmi ditutup oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu (2/9/23) malam, di sebuah warung kopi di Desa Tanjung, Kecamatan Dompu. Arifuddin diduga dianiaya karena mengungkap praktik ilegal logging yang dilakukan oleh mafia tersebut.

“Saya dianiaya oleh beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka memukuli dan menendang saya,” kata Arifuddin kepada tim redaksi melalui rilis resmi PD-MIO Indonesia Kabupaten Dompu, via WhatsApp selluler, Rabu (4/9/23).

Arifuddin mengaku mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah, dan punggung. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Aksi penganiayaan terhadap Arifuddin ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan Wilayah Media Independen Online (PW-MIO) Indonesia Nusa Tenggara Barat.

PW-MIO Indonesia NTB mendesak Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini.

“Kami meminta Kapolda NTB segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan perlindungan kepada para jurnalis,” ujar Feriyal Ketua PW MIO Indonesia NTB.

Feriyal menduga, penganiayaan terhadap Arifuddin merupakan upaya untuk menghalangi pengungkapan kasus ilegal logging di Dompu.

“Aksi illegal logging di Dompu sudah menjadi rahasia umum. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku,” kata Feriyal.

Untuk itu, Feriyal meminta Kapolda NTB untuk memeriksa Kepala UPTD Balai kesatuan pengelolaan hutan (BKPH) Dompu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan.

“Kami berharap, Kapolda NTB dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan kepada korban,” tutup Feriyal. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Konggres I MIO Indonesia akan dibuka secara resmi Menteri BUMN, Erick Thohir dan dihadiri Dewan Pers, Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Sesuai jadwal, akan dibuka oleh Pak Erick Thohir dan beberapa Kementerian turut hadir,” ujar Ketua DPP MIO INDONESIA, AYS Prayogie, di Jakarta, Senin 7 November 2022.

Menjelang Konggres I MIO Indonesia yang kurang dari 2 Minggu ke depan, AYS Prayogie tetap memberikan semangat kepada para pengurus dari level DPW di wilayah hingga pengurus daerah atau DPD di seluruh Indonesia.

“Semoga rekan-rekan semua senantiasa dilancarkan dan dimudahkan oleh-NYA jelang Kongres ke-1 MIO Indonesia yang Pelaksanaannya kurang dari 3 Minggu lagi,” harap AYS Prayogie.

AYS Prayogie mengajak segenap pengurus untuk menyukseskan Konggres I MIO Indonesia sehingga berjalan lancar dan sesuai harapan bersama.

Dalam Konggres I yang akan dihadiri seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD tersebut, akan dilaksanakan Rapat Pleno I, II dan III.

Dalam rapat akan dibahas berbagai hal terkait organisasi secara keseluruhan termasuk penentuan dan pemilihan calon Ketua umum DPP MIO Indonesia periode 2022-2027.

Konggres I ini, selain memilih Ketua Umum yang akan memimpin 5 tahun ke depan, juga akan mematangkan pembahasan program jangka pendek dan jangka panjang.

Diungkap AYS Prayogie, saat ini MIO Indonesia telah memiliki kepengurusan di 18 provinsi dan 79 kabupaten yang nantinya akan terus bertambah.

MIO Indonesia juga terus berkolaborasi dan menyusun kerangka dasar media, sehingga terciptanya industri media yang sehat dan berkelanjutan atau sustainable.

Ia berharap, pada Konggres I nanti berjalan lancar sesuai rencana dan menghasilkan pemimpin yang kredibel, profesional sehingga MIO Indonesia menjadi lembaga yang semakin besar dan berkibar.

Terpisah, Ketua MIO Indonesia Provinsi NTB Feryal Mukmin, menegaskan, bahwa dirinya bersama semua pengurus DPW dan DPD siap mensukseskan Konggres I MIO Indonesia.

“Kami siap mensukseskan Konggres I MIO Indonesia dan insya Allah kami pengurus DPW dan DPD akan hadir bersama-sama di Jakarta,” katanya.

Ia berharap, pada Kongres I nanti, ada berbagai macam terobosan yang dihasilkan, sehingga MIO Indonesia lebih maju dan berkembang dari sisi bisnis dan membangun relasi dengan berbagai pihak.

Melalui moment konggres I di Jakarta nanti, tambah Feryal, MIO Indonesia juga harus serius meningkatkan kualitas jurnalisme berbasis digital di tanah air.

Senada itu, Ketua MIO Indonesia Provinsi Jabar Azhari menambahkan MIO Indonesia adalah Organisasi Perusahaan Pers dan berbasis terhadap pengembangan profesi wartawan dan perusahaan.

“Kami berharap melalui Kongres I nanti akan melahirkan terobosan-terobosan hebat, yang mampu lebih membesarkan organisasi dan membangun media – media online yang jadi anggotanya,” tegas Azhari.

Untuk itu, tegas Azhari, merupakan keharusan baik ditingkat DPW maupun DPD yang telah bergabung dalam keluarga besar MIO Indonesia, agar bersama-sama menyukseskan Kongres I MIO Indonesia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Sebagai jurnalistik kita memiliki intelektual dan sebaiknya juga menghormati apa kita sampaikan. Soliditas dan kekompakan tetap harus kita jaga,” ucap Yogie.

Ketum MIO Indonesia didampingi Ketua DPD MIO Karawang Oman Suryaman dan Ketua DPD MIO Purwakarta Teddy Ronal, meminta pernyataan sikap bersama yang mendapat sambutan antusias.

“Penjarakan… Nonaktifkan,” teriak massa aksi damai jurnalis di Pemkab Karawang. “Ya, nonaktifkan. Ia (terduga pelaku) mestinya menjadi bapak, mestinya jadi pengayom tapi kelakuannya keji,” ungkapnya.

Melihat kondisi seperti itu, Ketum MIO Indonesia ini mendesak agar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana segera menonaktifkan bawahannya demi proses hukum yang sedang berjalan.

Aksi gabungan belasan organisasi wartawan, perusahaan media, ormas dan LSM ini didahului orasi masing masing orator secara bergantian di halaman stadion Singaperbangsa.

Ratusan jurnalis dari berbagai daerah memberi suport terhadap percepatan kasus penganiayaan dan persekusi dua wartawan lokal Karawang yakni Junot dan Zenal Mustapa.

Sayangnya baik bupati maupun wakil bupati menolak menemui wartawan. Sebanyak 10 orang perwakilan massa aksi diterima Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar.

Dihadapan perwakilan massa wartawan, melalui rapat singkat para ketua, Ketua DPRD Karawang sepakat tanda tangani surat berisi menonaktifkan oknum pejabat pemerintah daerah yang menganiaya dan melakukan persekusi wartawan.

Surat penonaktifan itu langsung diantarkan Ketua DPPD ke kantor bupati dan diterima Sektetaris Sekda untuk disampaikan kepada bupati. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam pesan morilnya, Anto Suroto yang juga dikenal sebagai tokoh yang kerap melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM tersebut, mengajak kepada seluruh komponen yang berada dalam struktur, terlebih khusus kepada jajaran Pendiri (deklarator) MIO Indonesia agar senantiasa mengedepankan sikap profesional, berpikir konstruktif, sesuai dengan norma (kaidah) amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), dalam menyikapi segala permasalahan dilingkup organisasi.

Dibalik sikap apresiasinya, Anto juga menyatakan bahwa seyogyanya jajaran Pendiri MIO Indonesia, mensupport Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie sebagai lokomotif percepatan pengembangan organisasi mulai dari Pusat, Provinsi, hingga ke tingkat kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan senantiasa mengedepankan kekompakan.

“Siapapun yang berada dalam lingkaran Organisasi itu, wajib memegang teguh falsafah organisasi, memiliki sikap konsisten menjalankan amanah AD/ART dan Tata Tertib Peraturan Organisasi yang telah di sepakati bersama,” tandas Anto.

Anto Dalam Perspektif Anatomi dan Eksisitensi MIO Indonesia

Terkait kondisi organisasi dalam rentang waktu 2 tahun, sejak dideklarasikan 2020 lalu, menurut Anto Suroto, kinerja AYS Prayogie selaku Ketua Umum telah menunjukkan prestasi yang luar biasa, dan patut mendapat acungan jempol.

Hal itu kata Anto, terlihat dari progres dan capaian pergerakan pengembangan kepengurusan dari Pusat Ibukota Jakarta sebagai sentra manajemen, hingga mengular ke pelosok tanah air yang saat ini telah menapak di 18 Wilayah, atau sekitar 45 Persen dari total 37 Wilayah Provinsi yang ada di Indonesia.

“Ini adalah prestasi yang cukup luar biasa. Membangun konsolidasi hingga ketingkat daerah, terlebih disaat pandemi yang serba sulit, adalah bukanlah hal yang mudah dilakukan. MIO Indonesia yang baru berdiri biarlah berjalan saja sesuai AD/ART dan petunjuk Peraturan Organisasi sampai dengan amanah MUNAS di selenggarakan pada waktunya,” tutur Anto.

Anto juga meminta kepada seluruh anggota untuk tidak terjebak dalam debat kusir yang tidak produktif, tidak terprovokasi dengan issue “menyesatkan”, dan bersikap obyektif dalam mencermati perkembangan issue, baik dilingkup internal, maupun eksternal organisasi (MIO Indonesia).

“Saya sebagai Anggota Dewan Pembina, dan mungkin bapak dan ibu yang lain juga Dewan Pendiri justru sebaiknya mendukung sepenuhnya dengan program dan fokus yang selama ini telah di laksanakan dengan memberikan mandat dan melantik DPW atau DPD yang di nilai mampu dan cakap untuk bisa menjalankan organisasi,” ujar Anto.

Lanjut Anto menguraikan, “Setiap organisasi  dimanapun, pasti memiliki masaalah, tapi bukan berarti harus dipersoalkan juga. Berpendapat itu adalah hak asasi, tapi alangkah eloknya jika disalurkan secara proporsional, beretika, konstruktif, rasional dan konstitusional,” Imbuh Anto yang juga saat ini masih menjabat Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), di Gedung Crazy Dream bilangan Cempaka putih – Jakarta, Minggu (11/9/22).

Demi kemajuan organisasi, Anto kembali mengajak seluruh keluarga besar MIO Indonesia, mulai dari Pusat hingga ke tingkat DPW dan DPD Kabupaten/Kota, untuk tetap solid mengusung dan tetap fokus menjalankan amanat konstitusi organisasi, melalui aplikasi program kerja.

“Yang terpenting, dengan kebersamaan dan sikap legowo, kita akan menjadi kuat dan dapat mewujudkan cita cita dibalik tujuan organisasi, sebagaimana yang termaktub dalam visi misi  organisasi MIO Indonesia, sebagai bahagian dari amanat AD-ART,” pungkasnya.

Prayogie : Kritikan Harus Sarat Makna Gagasan Konstruktif dan Terukur

Sementara Ketua Umum PP MIO INDONESIA, AYS Prayogie, saat dikonfirmasi via WhatsApp dalam tanggapannya menyatakan, Dibalik segala aktivitas yang dilakukan selama ini, semata hanya untuk kemaslahatan organisasi sesuai dengan amanat konstitusi.

Prayogie juga berharap kepada seluruh komponen MIO Indonesia agar senantiasa solid dalam mengusung program kerja dan mengemban misi organisasi, demi kemajuan dan kemaslahatan bersama.

“Saya sangat memahami aspirasi dari rekan rekan, baik yang bermuatan masukan, maupun yang beraroma kritikan sekalipun itu “pedas”, tapi itulah dinamika proses demokrasi di tubuh MIO Indonesia,” ungkap Wartawan senior Prayogie, Alumni Dialog Kebangsaan Kalangan Media Angkatan II Lemhanas RI Tahun 2014

Namun dibalik itu, Prayogie juga berharap kritikan yang dimaksudkan harus sarat dengan gagasan konstruktif guna mengasah penajaman aplikasi setiap progres program kerja, dan bukan sebaliknya menyasar ke hal pribadi yang tendensius.

“Kritikan atau apapun sebutan lainnya, adalah hal yang lumrah dan jujur saja saya secara pribadi, bukan tipe orang yang alergi atau apapun per-istilahan lainnya dengan kritikan. Saya menyadari dan paham betul itu karena saya lahir dan dibesarkan dalam alam demokrasi. Sebagai catatan, kritikan itu konstruktif, rasional dan bermuatan positif demi kelangsungan organisasi,” pungkas Prayogie. (**)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dimana penyalurannya dilaksanakan secara simbolis kepada 34 anak yatim perwakilan dari 17 Kecamatan se Kabupaten Purwakarta, penyerahan langsung diberikan oleh Pembina FSTP KH.RD. Yusup (Abuya Yatim), bertempat di Taman Maya Datar, Minggu (28/08/2022).

Kegiatan tersebut terlaksana berkat kerjasama FSTP, Pemkab Purwakarta, MIO Jawa Barat dan didukung langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dan perhatian dari wakil Gubernur Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Bupati Purwakarta, Polres, Kodim, Kejari, Pengurus FSTP Pusat dan Jabar, K3S (Kegiatan Kelompok Kepala Sekolah), serta beberapa tokoh agama dan Masyarakat.

Bupati Purwakarta melalui DR. Purwanto selaku Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta mengatakan, anak-anak yatim ini mendapatkan perhatian pemkab Purwakarta, dan mereka tetap bersekolah, serta akan menjadi prioritas program pemkab Purwakarta.

“Diharapkan anak yatim ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua dengan modal sosial kerjasama gotongroyong,” ucapnya.

Sementara Pembina FSTP KH.RD. Yusup (Abuya Yatim), dalam sambutannya mengatakan, ribuan penerima santunan berupa uang tunai tersebut, merupakan hasil shodaqoh dari beberapa Donatur.

“Yang mendapatkan santunan itu berusia 15 tahun ke bawah. Untuk penerima sudah melalui verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Dirincikan, untuk penerima santunan tersebut adalah para siswa SD yatim piatu yang tersebar di 17 kecamatan di kabupaten purwakarta.

Sebelumnya, Ahmad Munasyah selaku Ketua FSTP Jawa Barat dalam arahannya menyampaikan, bantuan santunan yang diberikan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan dari FSTP. Dan yang

“Ini bertujuan agar anak-anak yatim dan piatu dapat merasa senang dan gembira, baik dalam menjalankan ibadah puasa maupun lebaran,” katanya.

Ketua MIO Jawa Barat melalui Sekretaris Murfito Adi berharap, santunan yang diberikan dapat dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan mereka. Meski nilainya tidak seberapa, diharapkan bisa merasakan kebahagiaan dengan santunan tersebut. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj