Ribuan botol miras tersebut dimusnahkan secara simbolis di Lapangan Mako Polresta Bogor Kota pada Selasa, 8 Juli 2025. Langkah tegas ini menegaskan komitmen aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan harapannya agar konsistensi dan kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus memutus mata rantai peredaran miras.

“Saya sebagai warga Bogor bangga melihat pergerakan Polresta Bogor Kota. Kita khawatir jika mengonsumsi minuman beralkohol akan menimbulkan efek yang meresahkan dan mengganggu masyarakat lainnya,” ucap Jenal Mutaqin. Ia menekankan pentingnya mencegah akses mudah dan murah bagi anak-anak muda untuk mendapatkan miras.

Operasi pemberantasan miras ini menyasar berbagai jenis tempat usaha, mulai dari pedagang kaki lima (PKL), kafe yang tidak memiliki izin berjualan miras, hingga penjualan secara daring. Jenal Mutaqin juga menegaskan langkah selanjutnya untuk melibatkan platform online. “Ke depan, kita juga akan mengundang para penyedia jasa aplikasi online, karena pemesanan lewat online juga cukup besar. Kita minta nanti untuk menutup peredaran miras secara online,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, menjelaskan rinci barang bukti yang dimusnahkan. Sebanyak 17.109 botol miras tersebut terdiri dari 9.525 botol miras pabrikan dengan estimasi nilai lebih dari Rp700 juta, serta 7.584 botol miras tradisional senilai Rp91 juta.

“Ini merupakan hasil kegiatan rutin setiap hari yang kami lakukan. Bahkan setelah pengembangan, kami mendapati gudang miras jenis ciu yang dioplos di wilayah Ciluar, home industry-nya,” jelas Kombes Pol Eko Prasetyo, menunjukkan skala operasi yang dilakukan.

Ia menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini sangat vital dalam menekan angka kriminalitas di Kota Bogor. Miras, menurutnya, adalah salah satu pemicu utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Ada korelasinya, saat kita bisa menekan angka peredaran miras, angka gangguan kamtibmas juga menurun,” papar Eko Prasetyo.

Menutup pernyataannya, Kapolresta Bogor Kota menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan.

“Ke depan, kami tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah kota, TNI, serta semua elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga Kota Bogor yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Upaya kolaboratif antara Pemkot Bogor dan Polresta Bogor Kota ini diharapkan dapat terus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama bagi generasi muda, dengan meminimalisir dampak negatif peredaran miras ilegal.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor sepakat untuk memberantas peredaran minol ilegal. Hal ini digambarkan dengan gencarnya dilakukan penindakan berupa penyitaan sampai penyegelan kios-kios yang kedapatan menjual minol ilegal.

Tak sampai situ saja, Komisi I DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melalui Wakil Wali Kota Bogor menggelar rapat terpadu dengan agenda menyusun strategi pemberantasan minol di Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, Kamis (17/4/2025)

Berdasarkan hasil rapat, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor berkomitmen untuk memberantas peredaran minol ilegal. Dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perwali nomor 121 tahun 2022, menurut Karnain sudah cukup untuk menjadi pedoman pemberantasan minol ilegal.

“Pak Wakil Wali Kota dan DPRD Kota Bogor melalui Komisi Satu sepakat bahwa semua peredaran minol yang ilegal, yang di luar ketentuan perizinan dari regulasi yang kita miliki semua harus ditindak dengan penertiban yang konsekuen dan konsisten,” kata Karnain.

Karnain mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi I DPRD Kota Bogor, sejauh ini hanya ada empat hotel yang mengantongi izin untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan C.

Sehingga ia juga meminta ke Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan sosialisasi aturan yang ada kepada setiap pelaku usaha dan masyarakat luas. Sehingga setiap penjual minol harus mengantongi legalitas dan masyarakat berperan aktif dalam mengontrol lingkungan dari kegiatan penjualan minol ilegal. Dengan sosialisai yang merata, diharapkan tidak ada lagi peredaran minol ilegal dan Pemerintah Kota Bogor dapat mengawasi secara utuh penjualan minol.

“Kami ingin menciptakan kondisi masyarakat Kota Bogor yang tertib, aman, tenang dan nyaman. Sehingga aturan yang sudah jelas dan ada harus disosialisasikan, agar pengusaha-pengusaha pun bisa mematuhinya,” ungkap Karnain.

Dalam rapat tersebut, Karnain pun menyerahkan data yang berisikan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minol ilegal di seluruh Kota Bogor. Informasi itu berhasil dihimpun oleh Komisi I DPRD Kota Bogor melalui kerjasama dengan aparatur wilayah yang melakukan pemetaan.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa Pemkot Bogor tidak melarang penjualan minol di Kota Bogor, asalkan para pelaku usaha memenuhi syarat perizinan yang sudah diatur didalam Perda dan Perwali yang ada. Sebab didalam aturan yang ada, menurutnya sudah mencakup semua persyaratan.

“Ini aturan sudah jelas. Kami pun sepakat bahwa minol di Kota Bogor bukan dilarang tapi diatur. Sehingga penjualan di warung, kios, kantin, PKL dan tempat sejenis itu tidak diperbolehkan,” kata Jenal.

Keberadaan penjualan berbasis online juga tidak luput dari sorotan Pemerintah Kota Bogor. Jenal mengaku akan membuka komunikasi dengan penyedia jasa aplikasi penjualan minol secara online. Tak hanya itu, para distributor gelap juga akan ditindak oleh Pemkot Bogor, sehingga penindakan tidak hanya di hilir tetapi sampai ke hulu.

“Dewan dan Pemkot jadi kita sama-sama jaga, kita sama-sama ikhtiarkan untuk kita jalankan,” pungkasnya.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan ini disampaikan Dedie Rachim saat memimpin apel rutin di Plaza Balai Kota Bogor pada Senin (14/4/2025) pagi. Dalam amanatnya, Dedie mengungkapkan bahwa operasi penertiban yang telah dilakukan bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa waktu lalu berhasil mengamankan ribuan botol miras dari berbagai jenis.

Tidak berhenti pada operasi rutin, Dedie Rachim mengambil langkah lebih proaktif dengan meminta Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, untuk terjun langsung dalam upaya penertiban miras ilegal. Langkah ini menunjukkan komitmen pimpinan daerah untuk memastikan penanganan isu ini berjalan efektif dan menjangkau berbagai wilayah. Keterlibatan Wakil Wali Kota diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas penertiban di lapangan bersama perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut, Dedie Rachim menekankan bahwa upaya pemberantasan miras ilegal memerlukan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pihak wilayah. Informasi dari warga mengenai potensi peredaran miras ilegal menjadi krusial bagi keberhasilan operasi penertiban. Sinergi antara Pemkot dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Sebagai bukti konkret dari keseriusan Pemkot, pada Jumat (11/4/2025) malam, tim gabungan berhasil menggerebek sebuah rumah di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, yang dijadikan gudang penyimpanan miras ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 1.787 botol miras berbagai merek. Jumlah sitaan dalam satu malam ini bahkan hampir menyamai total sitaan miras selama satu bulan Ramadan sebelumnya yang mencapai 1.792 botol. Temuan ini mengindikasikan bahwa peredaran miras ilegal di Kota Bogor masih menjadi perhatian serius.

Selain fokus pada pemberantasan miras, Wali Kota Dedie Rachim juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan di seluruh wilayah Kota Bogor. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk lebih responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu indikator kualitas hidup masyarakat dan menjadi prioritas Pemkot Bogor.

Di akhir amanatnya, Dedie Rachim mengingatkan seluruh warga Kota Bogor untuk senantiasa waspada terhadap potensi bencana, terutama mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu. Ia juga menyampaikan imbauan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

“Dahulukan warga yang ingin menyeberang di zebra cross. Munculkan kesadaran kecil dari diri sendiri untuk tertib, sehingga ke depan ada progres kecil menuju transportasi yang lebih lancar,” pungkas Dedie Rachim, menekankan pentingnya budaya tertib berlalu lintas demi kenyamanan bersama.

Langkah-langkah konkret yang diambil Pemkot Bogor, mulai dari operasi penertiban yang intensif, pelibatan pimpinan daerah, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan Kota Bogor yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Lebih dari sekadar silaturahmi Idul Fitri, acara Halal Bihalal Tingkat Kota Bogor ini menjadi momentum penting bagi Dedie Rachim untuk membuka ‘kartu truf’ Pemkot dalam memberantas penyakit masyarakat. Ia tak menampik adanya peningkatan angka kriminalitas di Bogor yang mirisnya dipicu oleh penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

“Sejak awal saya mengemban amanah bersama Kang Jenal (Wakil Wali Kota), kami langsung tancap gas! Satgas Pemberantasan Premanisme kami bentuk dan bergerak setiap hari. Ini bukan sekadar penertiban biasa, ini adalah operasi senyap untuk mewujudkan Bogor yang lebih sehat, maju, dan sejahtera,” seru Dedie Rachim, disambut antusiasme warga.

Mengamini instruksi tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bogor fokus pada penumpasan akar masalah: peredaran miras ilegal dan penyalahgunaan narkotika. Langkah ini bukan hanya respons sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus mata rantai kejahatan.

Dedie Rachim juga menyoroti prioritas kemanusiaan Pemkot: melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan kaum perempuan dari potensi ancaman di ruang publik. Salah satu kebijakan kontroversial namun tegas yang diambil adalah pelarangan aktivitas mengamen di angkutan umum dan tempat makan.

“Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak yang seharusnya belajar, justru terpaksa mengamen di bawah tekanan. Ibu-ibu yang berbelanja pun harus merasa aman, tanpa ada ‘teror’ dari pengamen yang memaksa,” tegasnya. Sebagai solusi win-win solution, Pemkot Bogor melalui Disperumkim akan menyediakan “zona kreatif” khusus bagi para seniman di taman-taman kota, memberikan ruang berekspresi yang layak dan terorganisir.

Tak hanya keamanan, perlindungan ekonomi rakyat juga menjadi fokus utama. Dedie Rachim menegaskan bahwa seluruh aktivitas jual beli harus berpusat di 14 pasar resmi Kota Bogor yang menampung sekitar 9.000 pedagang kios. Langkah ini bertujuan untuk melindungi pedagang legal dari persaingan tidak sehat.

“Para PKL tidak akan kami biarkan berjuang sendiri. Kita akan fasilitasi mereka untuk ‘naik kelas’, masuk ke pasar-pasar resmi dengan program pemberdayaan. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara adil,” tandasnya.

Di penghujung sambutannya, Dedie Rachim menyentil isu krusial lainnya: pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan produksi sampah Kota Bogor yang mencapai lebih dari 800 ton per hari, partisipasi aktif warga menjadi kunci.

“Mari kita mulai revolusi kecil dari rumah kita sendiri. Pilahlah sampah! Sampah yang terpilah bukan lagi momok, melainkan potensi ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Ini adalah kontribusi nyata kita untuk menjaga keindahan dan kesehatan lingkungan Kota Bogor,” pungkasnya.

Dengan gebrakan-gebrakan berani ini, Wali Kota Dedie Rachim tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengukir komitmen nyata untuk menjadikan Kota Bogor sebagai ruang publik yang benar-benar aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh warganya. Langkah-langkah tegas ini diharapkan mampu menarik perhatian publik dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan serta calon investor yang mengedepankan kualitas hidup dan keamanan.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Patroli dilakukan menggunakan roda dua yang dimulai sejak pukul 00.00 dan mengitari beberapa titik kerumunan.

Hasilnya, saat patroli, puluhan muda-mudi terciduk sedang menenggak minuman keras (miras), baik laki-laki maupun perempuan.

Mereka pun dilakukan pembinaan di lokasi dan setelah itu petugas gabungan langsung perintahkan mereka semua untuk membubarkan diri.

“Pagi ini saya berkesempatan patroli dengan Forkopimda untuk merespons aspirasi warga tentang kegiatan seperti balap liar, gangster, dan aktivitas yang meresahkan masyarakat,” ungkap Jenal Mutaqin.

Patroli yang dilakukan TNI, Polri, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ini bertujuan memastikan kondusivitas Kota Bogor sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian kriminal, sekaligus menjaga kekhidmatan Bulan Suci Ramadan.

“Tadi kami patroli melewati beberapa titik, seperti simpang Lodaya, arah Jalan Kumbang di sebelah kampus IPB, seputaran Jalan Pajajaran, Surya Kencana, dan ke GOR Pajajaran,” kata Jenal usai patroli.

Jenal Mutaqin juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga wilayahnya, terutama jika ditemukan hal-hal yang meresahkan.

Ia mengimbau warga agar tidak segan melaporkan berbagai kejadian kepada pihak berwenang.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima yang turut menghadiri acara pemusnahan minol tersebut, mengaku mengapresiasi kinerja APH gabungan yang terdiri dari Polisi, TNI dan Satpol-PP Kota Bogor.

“Ini adalah langkah serius yang patut diapresiasi, karena sesuai dengan visi Kota Bogor Ramah Keluarga, kehadiran minol tentu perlu ditertibkan,” ujar pria yang akrab disapa SB.

SB juga menilai, langkah APH ini sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. Yang mana didalamnya sudah mencangkup pasal yang mengatur peredaran minol. Sekaligus Perwali nomor 48 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

“Sehingga kehadiran instrumen hukum yang sudah kami buat dan tetapkan bisa dijalankan sehingga ini adalah bentuk kolaborasi yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Intinya kami sepenuhnya mendukung upaya dan langkah yg dilakukan Polres Bogor Kota ini,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penyitaan dan pemusnahan ini merupakan bentuk penekanan angka kejahatan. Yakni dengan memberantas miras yang menjadi sumber masalahnya.

“Ini operasi yang kami kumpulkan sepanjang masa operasi natal dan tahun baru, yang kita mulai sekitar pertengahan tahun itu kami laksanakan operasi gabungan terkait miras ini,” kata Susatyo.

Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Agus Susanto, mengungkapkan pihaknya kerap menyita miras dari sejumlah kios, agen, dan PKL. Ia tak memungkiri, peredaran miras terutama miras ilegal di Kota Bogor masih banyak.

“Untuk miras sendiri, memang cukup lumayan (banyak). Namun kita dari jajaran Polresta Bogor Kota intens lakukan rutin operasi miras, baik itu di malam Sabtu dan Minggu itu kita laksanakan operasi gabungan untuk miras,” jelasnya.

Agus menyebutkan, ada beberapa titik yang menjadi daerah pantauan kepolisian. Pertama, yakni daerah sekitar Plaza Jambu Dua, Kecamatan Bogor Utara. Serta di daerah sekitar Alun-Alun Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah.

Oleh karena itu, sambung Agus, pihaknya bersama TNI dan Satpol PP Kota Bogor terus melakukan operasi di dua titik tersebut. Termasuk melakukan tindakan terhadap para pedagangnya.

“Kita lakukan pendataan, kemudian juga ada beberapa tempat yang dilakukan tindak pidana ringan (tipiring). Tipiring ini kita lakukan langsung di tempat atau bisa diajukan ke pengadilan,” kata Agus. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ratusan umat Islam menuju Resto Elvis yang berafiliasi dengan Holywing. Dengan menuntut agar segera penutupan pada Cafe tersebut, dan manajemen meminta maaf pada seluruh umat Islam.

“Ini sudah jelas tindakan penistaan kepada umat Islam. Nama Muhammad dijadikan nama promo minuman beralkohol. Katanya dulu kata Bima Arya Cafe mesti jual minuman Bajigur, ternyata terang-terangan jual minuman alkohol diatas 5 persen,” kata sejumlah pendemo di depan halaman Holywing, Sabtu (25/06/2022).

Tampak para pendemo terlihat gram atas program promo cafe Holywing minum beralkohol gratis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria di Cafe tersebut. “Lebih baik turun dari jabatan Walikota Bogor, jika tidak berani menutup Cafe penista agama ini,” ujar mereka.

Diwaktu yang hampir bersamaan, jajaran Forkopimda Kota Bogor akhirnya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke outlet dan resto Elvis eks Holywings di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, pada Sabtu 25 Juni 2022 siang. 

Dari hasil sidak ternyata ditemukan minuman keras (miras) dalam sebuah gudang yang berada di belakang outlet Elvis. Miras tersebut yang diiklankan oleh Holywings di Jakarta dalam promosi Miras Gratis dan melukai hati umat Islam atas promo tersebut.

Dari temuan miras tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung menyegel lokasi outlet Elvis eka Holywings dan seluruh areanya. Penyegelan dilakukan Walikota Bima Arya didampingi Kapolresta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Dandim 0606 Letkol Inf Ali Akhwan.

“Pemkot Bogor memberikan tindakan tegas dan menjatuhi sanksi sesuai aturan Perda terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Elvis eks Holywings ini,” ungkap Bima kepada awak media.

“Elvis yang berafiliasi dengan Holywings Jakarta ini, akan disegel dalam jangka waktu 14 hari kedepan dan dibekukan IMB nya,” tegas Bima.

Sementara Kapolresta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini telah ditetapkan 6 tersangka dalam promosi iklan Miras gratis dari Holywings.

Ia mengatakan, pihaknya geram karena ditemukan penjualan miras diatas 5 persen di outlet Elvis eks Holywings tersebut.

“Elvis ini tidak mematuhi aturan karena berjualan miras diatas 5 persen. Kami mendukung penutupan, penyegelan hingga nanti pencabutan IMB nya,” pungkas Susatyo. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Bogor Hj. Ade Yasin, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, SH, SIK, MH serta Forkopimda Kabupaten Bogor.

Berbagai macam merk dan jenis minumam keras berhasil dirazia oleh Sat Narkoba Polres Bogor selama Ops Pekat Lodaya 2022 diwilayah hukum Kabupaten Bogor.

Minumam keras yang berhasil diamankan Sat Narkoba sebanyak 21.491 botol miras, 550 bungkus plastik minumam keras jenis ciu dan 10 drigen minumam keras jenis ciu.

“Berbagai macam jenis minuman keras yang diamankan Sat Narkoba dimusnahkan untuk mengantisipasi kerawanan kamtibmas menjelang idul fitri sehingga pada hari raya nanti situasi kamtibmas terkait penyakit masyarakat bisa dihindari di Kabupaten Bogor,” ungkap Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Muhammad Ilham, SIK, CPHR. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“2024 mendatang saya dan pak wakil akan mengakhiri masa bakti di Kota Bogor. Atinya apa yang disusun dan direncanakan hari ini akan terlihat di ujung 2023 atau di awal 2024, karena itu saya menggaris bawahi konsistensi dari semua untuk mengawal target program prioritas yang sudah ditetapkan di RPJMD dan janji kampanye bisa dirasakan warga di awal 2024 alias tidak ada yang meleset atau tidak tercapai,” tegas Bima Arya di ruang kerjanya, Balai Kota Bogor.

Kecamatan Bogor Timur merupakan etalase Kota Bogor yang warganya didominasi mayoritas kelas menengah. Namun kata Bima Arya, tetap memiliki target-target terkait angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan kualitas hidup manusia.

“Jangan sampai etalase Kota Bogor yang nuansanya sejahtera dan gemerlap ini tidak diimbangi dengan kualitas hidup manusianya. Catatan yang paling utama bagaimana angka stunting, ODF, perbaikan sanitasi, RTLH, sarana prasarana, mitigasi bencana, penanganan infrastruktur yang urgent, kemiskinan, putus sekolah dikembalikan ke targetkan di RPJMD,” jelasnya.

Untuk itu dibutuhkan konsistensi melanjutkan program strategis yang sudah dirintis. Sebab, di Bogor Timur ada beberapa titik jika perencanaannya dilanjutkan, baik dari APBD atau CSR akan bisa meningkatkan kualitas hidup warga dan PAD Kota Bogor.

Sebut saja, Kampung Perca, Kampung Cikeas, Kampung Sukasari dan penataan di Katulampa.

“Saya ingin di 2024 sudah bisa melihat perubahan signifikan dari keempat wilayah ini,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Bima Arya menekankan satu hal yakni ketertiban Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kecamatan Bogor Timur.

Menurutnya, ujian dari konsistensi visi Kota Ramah Keluarga ada di Kecamatan Bogor Timur. Ia pun meminta dukungan dari Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ikut menertibkan sesuai dengan aturan. Ia pun akan segera merevisi Perwali yang masih memberikan kemungkinan kewenangan kepada dinas untuk memberikan izin golongan minuman beralkohol (Minol) golongan B dan C.

“Selama saya jadi wali kota tidak ada celah, saya tutup Perwali itu. Saya apresiasi camat dan muspika yang gigih berkeliling, karena tidak ada manfaatnya dan ini untuk masa depan anak-anak kita dari bahaya miras dan narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Bogor Timur, Rena Da Frina mengatakan, pada musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Timur 2023 ini ada beberapa usulan. Di antaranya di bidang ekonomi ada empat usulan, yakni usulan pelatihan dan bantuan permodalan UMKM di Kelurahan Sindangsari, pelatihan UMKM atau sertifikasi halal di Kelurahan Katulampa, pelatihan UMKM di Kelurahan Baranangsiang dan bantuan modal usaha untuk koperasi TMS Tajur di Kelurahan Tajur.

Di bidang fisik ada sepuluh usulan, di antaranya pembangunan TPT di RT 05/01 Kelurahan Katulampa, pembangunan TPT di RT 03/04 Kelurahan Tajur, pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Sindangsari, Pembangunan TPT di RW 09, pembangunan drainase di RW 07, pembangunan jalan lingkungan RW 10 Kelurahan Sindangrasa, pembangunan drainase RT 01/04 dan pembangunan jalan lingkungan RW 06 Kelurahan Sukasari dan pembangunan jalan lingkungan RW 02 sampai RW 13 dan perbaikan TPS RW 02 sampai RW 13 Kelurahan Baranangsiang.

Rena melanjutkan, di bidang pemerintahan ada empat usulan, sebut saja pengadaan pompa portable kebakaran RW 02 dan RW 03 Kelurahan Sukasari, pembuatan e-RW (database) RW 15 Kelurahan Katulampa, pengadaan sarana hydrant RW 01 sampai RW 08 Kelurahan Sindangsari dan pengadaan sarana hydrant dan penanggulangan bencana RW 01 sampai 06 Kelurahan Tajur.

“Sementara di bidang sosial budaya ada enam usulan, di antaranya penambahan ruang kelas baru SDN Sindangrasa, pengadaan mobil siaga Kelurahan Tajur, pengadaan mobil siaga dan sarana kedaruratan Kelurahan Sindangsari, pelatihan pemulasaran jenazah Kelurahan Katulampa, penyediaan perlengkapan pemulasaran jenazah Kelurahan Sukasari dan sosialisasi JKN untuk masyarakat Kelurahan Baranangsiang,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj