Kang DS menyambut baik kehadiran LBH MUI Kabupaten Bandung. Menurutnya, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan pengawalan hukum, terutama bagi hak-hak masyarakat yang masih awam.

“Dengan hadirnya LBH MUI Kabupaten Bandung ini diharapkan semua keluhan, harapan dan keinginan masyarakat yang notabene belum tahu masalah hukum ini tentunya diedukasi oleh LBH,” tutur Kang DS.

Lebih lanjut, Kang DS mengajak LBH MUI untuk segera berkolaborasi dalam program strategis Pemkab Bandung, yaitu sertifikasi masjid dan pesantren, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kolaborasi ini penting mengingat Pemkab Bandung telah menjalin MoU dengan BPN, Kementerian Agama, dan Asosiasi Arsitektur.

“Semua itu, tentu semata-mata kita memberikan pelayanan terbaik terutama untuk keberadaan masjid, pesantren dan sarana ibadah lainnya. Mudah-mudahan ini kerja sama dan kolaborasi semua pihak bisa segera terwujud,” ujarnya.

Bupati Dadang Supriatna memberikan apresiasi tinggi, berharap LBH MUI dapat memperkuat peran strategisnya sebagai penegak keadilan sosial yang berpijak pada nilai-nilai keislaman, di samping peran sebagai lembaga dakwah dan pembimbing umat.

“Masyarakat kerap kali berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, hadirnya LBH MUI Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi penyuluh, pembela, sekaligus pendamping umat, agar hak-hak hukum masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan bermartabat,” tegasnya.

Kang DS menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan lembaga hukum seperti LBH MUI merupakan kekuatan strategis dalam membangun masyarakat yang taat hukum, berakhlak, dan berkeadilan. Ia menutup dengan pesan, “Hukum yang adil adalah hukum yang memuliakan manusia, dan keadilan sejati adalah bagian dari taqwa kepada Allah SWT.”

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga menyoroti kebutuhan akan sekolah baru di Kabupaten Bandung. Ia menyebutkan Kabupaten Bandung masih kekurangan 50 unit sekolah SLTA. Pemkab telah mengusulkan 22 unit ke Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi baru 3 unit, dan 3 unit lagi di tahun depan.

“Alhamdulillah, barusan Pak Wamen respon. Jika sangat dibutuhkan, ditunggu sampai bulan Nopember 2025 untuk pengusulannya. Sehingga nanti pada tahun 2026, Pak Wamen akan memprogramkan, tapi catatannya tanahnya harus ada hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Prinsipnya akan kami siapkan. Tentu ini untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (GMS)

#LBHMUIKabBandung #DadangSupriatna #KangDS #BupatiBandung #SertifikasiMasjidGratis #SertifikasiPesantren #EdukasiHukumUmat #PemkabBandung #KolaborasiUlamaUmaro #KabupatenBandungBEDAS

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Alhamdulillah, kehidupan kini terasa normal kembali. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajaran kepolisian, juga aparat keamanan lainnya yang telah bekerja dengan luar biasa hingga situasi bisa kembali kondusif,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Minggu (14/9/2025).

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras Polri dalam mengembalikan ketenangan dan menjaga keamanan publik, yang memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas dengan normal. Menurut Anwar, upaya sigap dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh Polri dan aparat keamanan lainnya berperan krusial dalam meredam ketegangan dan mencegah eskalasi.

Selain memberikan apresiasi, KH Anwar Iskandar juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi, meskipun merupakan hak konstitusional, harus selalu dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merusak.

“Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan dengan damai. Mari kita jaga ketenangan, mari kita rawat kondusivitas agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tegas Anwar.

Pernyataan ini menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai jalan keluar, alih-alih kekerasan. Menjaga kondusivitas adalah tanggung jawab bersama agar kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Anwar juga menyampaikan penghargaan khusus kepada seluruh anggota kepolisian, dari tingkat pusat hingga daerah, yang telah berjuang keras memulihkan keadaan. Ia berharap dedikasi dan pengorbanan mereka menjadi teladan positif.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Polri dan semua aparat keamanan. Semoga upaya ini menjadi amal baik dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat,” tutup Anwar.

Apresiasi dari MUI ini menunjukkan sinergi antara ulama, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa. Ini menjadi cerminan bahwa kolaborasi antar-elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Kota Bogor kembali dihadapkan pada permasalahan terkait aliran Ahmadiyah di wilayah Hegarmanah, Kecamatan Bogor Barat. Keberadaan warga yang diduga telah berpindah menganut aliran tersebut memicu keresahan di kalangan masyarakat dan berujung pada penolakan keras dari warga sekitar.

Belum usai masalah penyelesaian akibat adanya pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) dengan faham Wahabi di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, yang saat itu ditetapkan sebagai status konflik sosial oleh Wali Kota Bogor Bima Sugiarto, saat melakukan Konferensi pers bersama Forkopimda Kota Bogor pada Rabu (27/7/2022) di Gedung DPRD Kota Bogor. Kini Kota Bogor harus dihadapkan dengan permasalahan yang bergejolak memanas di kalangan masyarakat Kecamatan Bogor Barat, atas dugaan adanya aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sindang barang di wilayah kelurahan Gunung Batu menimbulkan kembali keresahan bagi masyarakat beragama Islam.

Diketahui hal tersebut bermula dari seorang anak yang melaporkan ayahnya karena sudah masuk aliran Ahmadiyah. Hal ini kemudian dilaporkan kepada tokoh agama dan MUI yang memicu keresahan di masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor melalui Camat Bogor Barat, Dudi Fitri Susandi, telah melakukan mediasi terpisah untuk menyelesaikan konflik ini. Hasilnya, AN (inisial ayah) telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. AN juga menegaskan bahwa kegiatannya tidak ada kaitannya dengan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Pihak JAI pun berdalih menyatakan kepatuhannya terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, termasuk larangan mengajak, menghasut, atau menyebarkan paham Ahmadiyah.

Namun demikian, warga RW 08 Kelurahan Gunung Batu tetap menolak keberadaan JAI di wilayah mereka dan menuntutnya untuk keluar dari RW 08 tersebut. Warga bersikukuh bahwa AN telah menyebarkan paham Ahmadiyah, meskipun AN telah menyangkalnya.

Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah secara resmi melarang segala bentuk aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah pemerintahan Kota Bogor. Pelarangan itu meliputi penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik. Serta pula dilarang memasang papan nama organisasi, papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya dengan identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

“Ya, jadi kalau di SKB 3 Menteri itu, saya harus baca detil ya. Tapi yang jelas, dilarang, mengajak, menghasut, menyebarkan paham itu,” ujar Camat Dudi usai menghadiri acara pelepasan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Jumat (1904/2024).

Meskipun demikian, Camat menghimbau agar tidak ada yang main hakim sendiri atau menafsirkan aturan sendiri. Peraturan tersebut sudah jelas dan harus diikuti tanpa perdebatan. Setiap pergerakan yang melanggar aturan tersebut harus diselidiki, apakah bersifat masif atau persorangan.

“Tetapi tentu saja saya menghimbau tidak main hakim sendiri, tidak menafsir sendiri. Karena ini bukan untuk diperdebatkan, sudah putus SKB3 Menteri itu dan mereka mematuhi itu. Apabila ada pergerakan ini di selidiki dulu, apakah masif, apakah persorangan,” Himbaunya.

Camat Dudi menegaskan bahwa SKB 3 Menteri harus dipatuhi dan menghimbau agar tidak ada yang main hakim sendiri atau menafsirkan aturan dengan seenaknya. Ia juga menyatakan siap untuk melakukan klarifikasi atas setiap aduan masyarakat yang diterima.Namun, dalam kasus yang melibatkan aturan di luar kewenangannya, Camat Dudi akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat kota, seperti Pol PP, Kesbangpol, dan MUI kota.

Mereka dilarang menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Ketua Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem Kota Bogor) Nomor B-02/BK-Kt.Bgr/02/2011 tertanggal 25 Februari 2011, yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup beragama, ketenteraman, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Bogor.

Tidak hanya itu, sejumlah peraturan lainnya juga jelas menegaskan larangan-larangan terhadap aliran tersebut, di antaranya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 12 tahun 2011, dan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 300.45-122 Tahun 2011.

Mengutip dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 menegaskan Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) dan Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ironisnya berkaca dari aturan yang berlaku, langkah dan kebijakan pemerintahan Kota Bogor seperti memikul beban yang sangat besar menyingkapi permasalahan tersebut. Mengingat, dengan dugaan adanya aktivitas aliran Ahmadiyah yang terendus kembali pada bulan Maret 2024 oleh masyarakat Kota Bogor hingga sekarang masih belum terselesaikan dimata masyarakat. Pada Jum’at, (19/4/2024).

Berdasarkan Surat Petisi Penolakan dan Tuntutan Warga Kota Bogor terhadap Aliran Ahmadiyah, banyak warga di Kecamatan Bogor Barat sepakat membuat surat petisi penolakan atas kehadiran jama’at Ahmadiyah di wilayah mereka. Warga dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat menolak keras kehadiran jamaah Ahmadiyah hingga berujung menutut kepada pemerintah dengan didasari keterangan kronologis kejadian, petisi penolakan dan tututan warga yang dilayangkan ke Kecamatan Bogor Barat.

Dari informasi masyarakat yang terhimpun oleh awak media sorotrakyat.com, penolakan itu didasari adanya pengakuan salah satu warga berinisial AN yang beralih dari agama islam ke aliran Ahmadiayah, dan serta menurut mereka, mengungkapkan adanya upaya mengajak kepada warga lain berinisial JJ melalui AN dan bersama IB yang disinyalir merupakan seorang imam aliran ahmadiyah di wilayah Hegarmanah, sehingga masyarakat geram hingga mensinyalir kuat adanya syiar paham Aliran Ahmadiyah.

Di kesempatan terpisah, awak media sorotrakyat.com saat berhasil mengkonfirmasi Ketua MUI Kota Bogor Ustd Muhidin lewat telpon menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan laporan dari Camat atau Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat terkait polemik Ahmadiyah di kelurahan Gunung Batu dan akan menghubungi langsung Camat dan Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat.

Namun tidaklama Ketua MUI Kota Bogor mengirimkan pesan yang berbunyi, “Alhamdulillah, Barusan laporan dari Pak Camat dan MUI Bogor Barat. Semua sudah aman dan terkendali,” tulis dalam WA nya, sabtu pagi (20/04/2024).

Sementara hingga saat ini berita ini tayang, Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat ustd Ubaidillah saat ditemui dikantor serta ditempat tinggal nya tidak ada ditempat, dan dihubungipun untuk dikonfirmasi belum juga memberikan keterangan nya. (DR)

Editor & Penerbit; Den.Mj

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah, Dr. Dudung A. Abdullah, MH, usai acara Seminar Hukum Nasional bertajuk “Dai Cerdas di Era Digital” di Hotel Resty Menara, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1444 (21/2023).

“Oleh sebab itu, pemahaman yang baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi akan mendukung progresifitas dai dalam berdakwah di era digital,” kata Dudung dalam seminar kegiatan rangkaian acara Rakerwil Hidayatullah Riau itu.

Dia menjelaskan, sudah saatnya dai memanfaatkan teknologi untuk berdakwah mensyiarkan kebenaran. Namun, tidak semata aktif, seorang dai dituntut juga memiliki pengetahuan, kecermatan, dan kecakapan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi tersebut.

Islam adalah kebenaran yang menuntun manusia kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Maka oleh sebab itu, terang dia, kebenaran ini pun harus disampaikan dengan benar dan penuh hikmah.

“Salah satunya, dengan cerdas bermedia sosial. Sampaikan dakwah dan kebenaran, hindari menyebarkan hoax dan content yang tidak bermanfaat,” pungkasnya.

Acara ini dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Admininstrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur .

Dalam sambutannya, Zulkfli menyampaikan bahwa dakwah tidak hanya dimaknai sebagai proses transformasi ilmu agama saja, akan tetapi nilai-nilai Islam yang disyiarkan adalah nilai-nilai yang dapat bersinggungan dengan perkembangan zaman, salah satunya era digital.

Menurutnya era digital merupakan era dimana masyarakat masuk ke dalam gemuruh banjir informasi yang mengakibatkan masyarakat mengalami gegar budaya dan kesulitan mengambil makna dari setiap informasi yang bertebaran.

“Dakwah di era digital harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang bergerak ke arah “budaya massa”. Maka dari itu, perlulah dilakukan strategi dan metode dakwah yang humanis dan terbarukan,” kata Zulkifli Syukur.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau M. Kastulani, SH. MH.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Provinsi Riau, Suheri Abdullah, MM, mengatakan selaku penyelenggara acara pihaknya berharap dari seminar nasional hukum ini para dai semakin tercerahkan dalam masalah hukum dan cerdas di era digital saat ini.

“Harapanya, agar para dai mampu dan semakin tercerahkan sehingga bisa memaksimalkan media sosial ini dengan baik untuk menjadi alat dakwah dan juga semakin paham akan aturan dalam bermedia sosial,” kata Suheri. (DA/Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Jama’ah yang tergabung dalam kloter 20 ini seluruhnya tiba dalam keadaan sehat dan hasil tes antigen dinyatakan negatif.

Setelah mendapatkan arahan dari tim Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan di Asrama Haji Bekasi, para jamaah haji langsung dibawa menuju Masjid Raya Kota Bogor untuk kemudian dijemput keluarganya.

“Hari ini saya bahagia bisa bertemu kembali dengan bapak ibu di Tanah Air dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar hasil antigen tadi Alhamdulillah aman. Ahlan wa sahlan di Tanah Air. Semoga menjadi haji mabrur dan mabruroh semuanya. Semoga persaudaraan, ikatan persahabatan yang dijalin selama rangkaian ibadah haji menjadi keberkahan bagi semua,” ungkap Bima menyambut ketibaan jamaah haji.

Menurut Bima, ketibaan di Tanah Air yang bertepatan dengan 1 Muharram 1444 hijriyah menjadi momen yang luar biasa. Bima juga mengajak para jama’ah haji untuk mendoakan yang terbaik bagi Kota Bogor.

“Bertepatan dengan 1 Muharram, tahun baru Islam, ada semangat perjuangan dan semangat perdamaian. Doanya Insya Allah diijabah. Mari kita doakan agar Kota Bogor menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penuh dengan keberkahan. Dan agar segala ikhtiar kita untuk menyerukan amar makruf nahi mungkar di Kota Bogor dimudahkan oleh Allah SWT,” ujar Bima Arya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya didampingi oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ade Sarmili, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor Adi Novan dan perwakikan Kemenag.

Kloter 20 merupakan rombongan pertama asal Kota Bogor yang tiba di Tanah Air. Selanjutnya, masih ada kloter 36 yang membawa 29 jamaah asal kota hujan yang dijadwalkan mendarat 7 Agustus 2022. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sebagaimana yang pernah terjadi di Suriah dan Afganistan, yang kini ramai jadi aksi bersama masyarakat Garut Jabar yg tergabung dlm comunitas ALMAGARI ( Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme & Intoleran ), karena mereka menyadari akan bahaya NII, kiranya inilah yang akan terjadi bila Garut jadi Negara NII. Di Suriah pernah kita lihat di media-media bahwa pasukan ISIS menghancurkan Patung-patung, Relief dan Benda bersejarah lainya.

Maka tidak akan jauh Berbeda bila menguasai Indonesiapun akan berbuat hal yang sama, untuk itu otomatis, Candi Borobudur, sebagaiCandi Terbesar di Dunia, Candi Mendut, Prambanan, Rorojongrang dll, akan dibumi hanguskan rata dengan tanah. Karena dianggap sebagai Berhala.
Kemudian Musium-musiumpun akan dihancurkan, karena dianggap sebagai tempat menyimpan benda yang mengarah pada Kemusyrikan.

Tahlil, Maulidan, Rajaban Sholawatan, Syukuran dan tradisi-tradisi Hajatan lainya, pasti akan dilarang karena dianggap sebagai Bid’ah yg tidak sesuai dengan Sunah Rosul versi mereka. Demikian juga tempat Ziarah Para Wali, para Syech dan para Aulia lainya pasti akan dibongkar juga dijadikan kebun karena Ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan Syirik.

Begitu juga Nasib Para Pemimpin Nasionalis yang saat ini termasuk golongan Anti Radikal dan Intoleran, akan dicap sebagai Kafir yang Anti Islam yg langsung akan dieksekusi Mati, minimal yang teringan masuk Penjara dan tidak lupa
Hartanya pun akan disita sebagai Gonimah.

Tempat-tempat ibadah Agama non muslim seperti Pura, Kelenteng, Gereja dll, tidak bisa dibayangkan Nasibnya akan dijadikan apa, yang pasti dibekukan aktivitasnya dan akan dialih fungsikan sebagai kantor atau gedung pertemuan.

Sistem keuanganpun yang pasti akan dirubah mengatas namakan sistem Syariah versi mereka, sehingga tidak akan ada lagi Bank umum seperti BRI, BNI, BCA, Mandiri Dll. Papan nama kantor dan jalanpun selain huruf latin dibawahnya pasti diwajibkan memakai Huruf Arab, sehingga tidak akan ada lagi yg namanya Hurup Jawa Hanacaraka, Sunda Kaganga, hurup Bali, Makasar dll, tutup buku.

Pakaian resmi sehari-haripun yg jelas akan lebih banyak menggunakan Gamis dan Sorban dari pada pakaian batik, apalagi pakaian adat, tidak menutup kemungkinan bisa diharamkan versi mereka.

Kesenianpun akan berubah total, irama gambus pasti akan lebih dominan dari pada irama kecapi suling dan gamelan, bahkan bukan tidak mungkin para Penyanyi tidak akan lagi bisa manggung dan merekam lagu, karena menjual suarapun termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan versi mereka. Dan lain-lain peristiwa yang terjadi pada saat ini bisa dianggap sebagai suatu Kenaifan, tapi betul-betul akan jadi kenyataan, bila mereka betul bisa berkuasa di Negara kita.

Kemudian juga provinsi Bali sebagai pusat Destinasi Wisata Nasional dan International, NTT sebagai pusat Fauna Langka dunia, Papua sebagai Sumber SDA Alam terbesar di Indonesia, Kalbar, Menado, Maluku, sebagai Provinsi yang mayoritas Non Muslim, pasti akan memisahkan diri dari NKRI, karena tidak mungkin lagi bergabung dengan Negara yang berdasarkan Agama dan berbeda Aqidahnya dengan mereka.

Mungkin masih banyak peristiwa tragis yang akan terjadi di indonesia, yg tidak mungkin bisa dipaparkan semua, yang jelas tidak akan jauh berbeda persis sebagmana yang pernah terjadi di Suriah, Afganistan dll, yang pernah kita saksikan di media-media Sosial.

Maka dengan demikian otomatis bila Indonesia dikuasai ISIS dan anteknya, NKRI pasti Bubar, hanya tinggal sebuah Nama, bahwa dulu pernah ada yg namanya NKRI, tapi kini hanya tinggal sebuah kenangan, sebagai Sejarah di masa lalu.

Itulah sekilas gambaran bila Indonesia dikuasai Golongan mereka pemimpi NII yang sampai saat ini terus berjuang untuk merebut NKRI dengan kedok dan Jubah Agama yang dibungkus indah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, yang kenyataanya sebagaimana terjadi di Negara-negara lain.

Pada kenyataanya, yang bermain itu hanya kelompok-kelompok Aponturir yang Haus akan Jabatan dan Kekuasaaan, sesungguhnya tidak terlepas dari kepentingan Negara-negara adikuasa, yang ingin menguasai Sumber Daya Alam suatu Negara tertentu yang dianggap Kaya, dengan memanfaatkan kelompok manusia ambisius yang jadi Bonekanya.

Salah satu strateginya yaitu dengan memanfaatkan fanatisme Agama, sebagai Dogma yang paling murah dan paling Efektif, yang selama ini terus mereka mainkan di berbagai negara yang jadi Target Opersi nya. sebagimana contoh yg terjadi di Libya, Turki, Suriah & Afganistan.

Dengan gambaran diatas tadi, lalu Relakah jika Negara kita dikuasai mereka ?. Sekali lagi Relakah jika Negara kita dikuasai mereka ?.
Mereka-mereka yang sesungguhnya merupakan kelompok-kelompok ambisius yang serakah, yang senantiasa menjual agama demi kepentingan diri dan kelompoknya. Yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil Alamin. Sekali lagi gerakan mereka Tidak ada Kaitanya sama sekali dengan Islam sebagai Agama yang Rahmatan lilalamin.

Maka dari itu Jika kita masih mencintai NKRI, dan masih menginginkan NKRI tetap berdiri sebagai Bangsa dan Negara yang utuh serta berdaulat, mari kita satukan seluruh komponen kekuatan kita, baik suku, Ras, Agama, moril maupun materil, untuk bersama-sama melawan mereka, dimana saat ini salah satu perjuangan bersama itu kebetulan ada di Kota Garut yang diwadahi ALMAGARI.

Untuk itu mari kita jadikan perjuangan Garut sebagai perjuangan Nasional kita bersama, jangan biarkan Garut berjuang sendirian. Sementara mereka lawan kita, bersatu ramai menghantam Garut.
Ingat !, satu langkah kecil di Garut akan jadi langkah besar di Indonesia, mungkin memang harus dimulai dengan Garut untuk meluruskan Garut dari Darurat NII kembali sebagai Garuda Utama di Indonesia.

Mari kita perangi gerakan mereka sekecil apapun , jangan beri mereka kesempatan walau hanya satu inci sejalipun, dan jangan biarkan mereka terus tumbuh dan berkembang menjadi Virus-virus yang mengerogoti bangsa dan Negara dari dalam, dan memang pada kenyataanya mereka sangat Anti Pancasila serta UUD 45, sehingga menganggap para pejabat negarapun sebagai Thogut ( penyembah Setan ). Maka dengan demikian sudah sangat layak jika mereka dikategorikan sebagai Penghianat Bangsa.

Jangan beri ampun, Sikat habis mereka-mereka para penghianat Bangsa. Sudah saatnya kita pakai jurus NOBAT (Nongol langsung Babat), Ora et labora, mari kita berjuang, mari kita bekerja sambil berdoa.

Oleh Dr Anton Charliyan MPKN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah mengatakan bahwa pelaku dugaan ujaran kebencian berinisial TT (36), Warga Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Kata Dedy, ujaran kebencian tersebut di ketahui pada hari kamis 7 januari 2022, ada komentar dari salah satu akun facebook bernama pamungkas bermuatan penghinaan terhadap almarhum dan terdapat unsur ujaran kebencuan juga menyebabkan berita bohong.

“Pelaku berkomentar di akun facebook menangapi wafatnya almarhum dengan bahasa sunda, kalau di artikan dengan bahasa indonesia, baguslah cuman nyempit-nyempitin saja di dunia juga,” ujar Kapolres kepada para awak media.

“Selain kometar tadi ada juga komentar lain yang masih mengunakan bahasa sunda, dan kalau dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia, ustad tidak nyambunglah pusing saya bukanya ngebelain islam malah belain yahudi, yang haram di halalkan, yang halal diharamkan, coba orang susah mah tetap diinjak,” tiru Dedy.

Pelaku di jerat polisi dengan pasal berlapis dengan hukuman penjara setingi-tinginya sepuluh tahun kurungan penjara. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dirinya mengatakan kepada awak media Sorotrakyat.com bahwa kesalahan salah satu anggotanya bukan berarti kesalahan seluruh isi lembaga, yang harus berujung pada pembubaran MUI. Terlebih, keberadaan MUI dinilai penting sebagai pemersatu pandangan umat Islam melalui fatwanya.

“Kehadiran MUI sangat dibutuhkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, karena fatwanya dijadikan pegangan dalam melaksanakan nilai-nilai Islam oleh masyarakat,” tutur Panglima Santri di Kota Bandung, Rabu (24/11/2021).

“Jangan diibaratkan ada tikus di rumah, kita bakar rumahnya,” ucapnya.

Sebagai Panglima Santri yang tergabung dalam komunitas pesantren, Pak Uu sapaan karibnya– mengaku terusik dengan isu pembubaran MUI yang provokatif ini. Pasalnya, MUI merupakan salah satu lembaga yang dihormati dan disanjungi umat Islam di Indonesia.

Terlepas dari pihak mana yang memulai isu pembubaran ini, Pak Uu menilai pihak tersebut sepatutnya berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI, terkait ilmu akidah, fikih dan tasawuf, sehingga lebih paham esensi keberadaan MUI.

“MUI adalah lembaga yang kami hormati, organisasi yang umat Islam hargai dan sanjungi, kok tiba-tiba ada orang ingin membubarkan. Ini mengusik ketentraman umat Islam, mengusik kedamaian kami sebagai umat mayoritas,” tegasnya.

Masih kata Pak Uu, “hati saya bertanya, yang ingin membubarkan MUI itu umat Islam atau non muslim? Kalau umat Islam, mungkin harus berdiskusi dulu dengan MUI itu sendiri, terkait akidah, fikih dan tasawuf. Jangan (langsung) memancing reaksi umat mayoritas,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Pak Uu menekankan pentingnya keberadaan MUI untuk mediator komunikasi dengan umat Islam, sudah dirasakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, lahirnya MUI berasal dari Komite Besar Ulama yang dibentuk pada tahun 1972 di Tasikmalaya, yang kemudian dipatenkan sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah satu tahun kemudian.

“Jadi MUI ini sangat dibutuhkan, disamping fatwa yang ditunggu oleh masyarakat umat Islam di Indonesia, juga sebagai penyambung lidah Islam dan fasilitator pemerintah. Oleh karena itu, sangat naif orang yang ingin membubarkan MUI,” terangnya.

Pak Uu berharap tidak ada lagi pernyataan provokatif dari tokoh-tokoh figur publik. Urusan MUI, kata dia, bersinggungan erat dengan isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), yang dapat berimbas pada terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini Pak Uu mengatakan, akan lebih baik apabila energi berargumen tersebut disalurkan untuk melahirkan solusi menangani pandemi dan mempererat nasionalisme guna meningkatkan pembangunan bangsa.

“Harapan kami, tokoh-tokoh kalau ingin berstatement jangan memanas-manasi (provokatif), apalagi urusan MUI berdekatan dengan SARA,” ungkap Pak Uu.

“Kita sudah lelah dengan konflik internal bangsa. Lebih baik kita berbicara tentang solusi menangani pandemi, meningkatkan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan pendidikan untuk kemajuan bangsa, serta meningkatkan demokrasi sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa ini,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penyelesaian persoalan itu, ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada GKI Pengadilan. Penyerahan diberikan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya kepada pengurus GKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021).

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Walikota Bogor beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Hal ini merupakan momen yang berharga, tidak hanya bagi bagi warga Bogor, tetapi juga bagi bangsa Indonesia, yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menyesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik ,” ujar Mendagri, Minggu (13/6/2021).

Mendagri menilai, langkah dan upaya penyelesaian yang dilakukan Pemkot Bogor adalah pembuktian atas komitmen yang tinggi dalam penyelesaian masalah. “Dengan pemetaan masalah yang tajam dan strategi penanganan yang sistematis dan terukur, melalui pendekatan persuasif, membangun komunikasi secara baik, door to door kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, upaya mediasi yang terus menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan dukungan dan kerja bersama yang melibatkan Forkopimda, MUI, FKUB dan pihak terkait lainnya, akhirnya mampu menemukan solusi atas persoalan yang sudah 15 tahun menanti penyelesaian”, ulas Mendagri.

Lebih jauh Mendagri berharap, cara yang dilakukan Pemkot Bogor tersebut menjadi pembelajaran dan contoh bagi daerah lain, terutama dalam menyelesaikan masalah yang serupa.

“Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya dalam menghadapi persoalan serupa, khususnya terkait permasalahan sensitif yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa. Lakukanlah model atau cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat,” harap Mendagri.

Strategi Penyelesaian

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, banyak proses yang dilalui untuk menemukan jalan keluar atas persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Pihaknya mencatat, paling tidak ada 30 pertemuan resmi dalam skala besar dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar. Upaya itu melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, Aparatur Pemkot Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim 7, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pihak terkait lainnya.

“(Setelah)15 tahun akhirnya kita bisa membuktikan dengan bangga bahwa tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika ruang dialog dibuka dengan semua pihak, hambatan dibicarakan dan persaudaraan di kedepankan,” ujar Bima Arya. Kata kunci dari penyelesaian itu, kata Bima, adalah saling memahami dan komunikasi secara baik.

Bima menegaskan, momen penyerahan lahan hibah tersebut merupakan bukti komitmen dan janji Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
“Hari ini adalah bukti bahwa negara hadir menjamin hak yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita Jemaat GKI Pengadilan,” tambah Bima.

Bima mengatakan, sejak berkas pemberian lahan hibah ditandatangani, maka lahan tersebut resmi menjadi milik GKI. Pemkot Bogor, lanjutnya, menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI sebagai syarat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gereja, yang berlokasi di Jalan Abdullah bin Nuh Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut. “Ketika berkas itu disampaikan, maka Pemerintah Kota akan langsung memastikan penerbitan IMB,” terang Bima.

Dirinya juga menegaskan, tidak hanya persoalan IMB, Pemkot Bogor juga bakal mengawal seluruh tahapan pembangunan, termasuk penyelenggaraan ibadah bila sudah berjalan.

Editor & Penerbit : Den.Mj