Dalam seremoni yang berlangsung khidmat, Muzakkir resmi dilantik sebagai Direktur Bisnis dan Pelayanan (Bispel), didampingi Dani Rakhmawan yang mengemban amanah sebagai Direktur Operasional (Dirops). Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan sinergi penting antara pemerintah kota dan dewan dalam memastikan pengelolaan aset vital daerah berjalan optimal.

Dr. Adityawarman Adil dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya kedua direksi tersebut. Beliau meyakini bahwa penyegaran di tingkat pimpinan akan membawa energi baru bagi Perumda Tirta Pakuan.

“Kami ucapkan selamat dan sukses bagi direksi yang dilantik, yakni Saudara Muzakkir dan Dani Rakhmawan. Semoga dengan adanya sumber daya manusia yang baru, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor makin maju dan makin baik lagi,” ujar Adityawarman Adil dengan optimis.

Ia menitipkan pesan krusial bahwa orientasi utama manajemen baru haruslah peningkatan kualitas distribusi air minum. Menurutnya, kepuasan masyarakat selaku pelanggan adalah barometer utama keberhasilan sebuah perusahaan daerah.

Meski memberikan dukungan penuh, Adityawarman menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor tidak akan melonggarkan pengawasan. Fungsi kontrol tetap akan dijalankan secara ketat guna memastikan setiap kebijakan direksi berpihak pada kepentingan publik.

“DPRD Kota Bogor akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan publik di bidang penyediaan air minum tetap terlaksana sesuai standar yang diharapkan,” tegasnya.

Langkah ini diambil agar komitmen peningkatan pelayanan yang dijanjikan saat pelantikan benar-benar terwujud dalam bentuk akses air bersih yang lebih lancar dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Bogor. (FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #DPRDKotaBogor #TirtaPakuan #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya ketika bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi dari para pedagang di Lantai III Plaza Bogor, pada Selasa (31/1/2023).

Dikesempatan tersebut Bima Arya menyampaikan, penataan ini akan dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang sudah dilakukan sejak lama dan berdialog bersama pedagang semaksimal mungkin, agar ke depan kawasan ini menjadi lebih baik.

“Makanya saya sampaikan saya tidak akan lakukan apapun sebelum dialog dengan pedagang,” kata Bima Arya saat berdialog dengan ratusan pedagang.

Bima Arya bercerita bagi yang lahir di Bogor pada masa lalu tentu merasakan dimana kondisi Kota Bogor nyaman, sejuk dan bersih.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai permasalahan, seperti macet, sampah dan sebagainya, yang kemudian itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama.

“Memang tidak mudah. Menjadi pemimpin itu ternyata tidak mudah menyenangkan semua orang. Harus berpikir jauh ke depan,” ujar Bima.

Ia melanjutkan bahwa setiap kebijakan tentu sudah melalui kajian yang matang.
Seperti halnya saat munculnya kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Seputar Kebun Raya Bogor.

“Waktu kebun raya yang tadinya 2 arah jadi 1 arah, itu kajiannya satu tahun. Saya tanya, kaji terus, kesimpulannya harus 1 arah. Kalau tidak, suatu saat nanti akan rusak. Saat itu ketika kita memutuskan, yang demo banyak. Tapi hari ini kita lihat, kemacetan di Otista, Juanda jauh lebih berkurang. Karena dulu memang ada kajiannya,” ungkapnya.

Begitupun untuk Plaza Bogor yang timbul persoalan kemacetan, sampah dan sebagainya sehingga memang harus ada pengaturan ulang.

Bangunan Plaza Bogor ini dibangun tahun 1990, kemudian sekitar tahun 1994 dilakukan renovasi dan saat ini juga sudah harus direvitalisasi setelah melalui berbagai macam kajian, memang pasar Bogor ini tidak lagi bisa konsepnya seperti ini.

“Satu, membahayakan karena memang sudah terlalu lama, harus direvitalisasi. Kedua, harus diatur ulang kembali konsepnya, direncanakan tidak ada lagi pasar basah di pusat kota, karena nanti akan bertumpuk semua di tengah kota,” jelasnya.

Sesuai target penataan rencananya akan dilakukan pada 31 Januari 2023 dan mulai dibongkar pada Februari 2023. Namun setelah mendengar aspirasi pedagang, Bima Arya bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kota Bogor menerima aspirasi pedagang untuk melakukan penataan dan pembongkaran bangunan setelah Lebaran 2023.

“Oleh karena itu saya berdiskusi dengan kapolres, forkopimda melakukan pembahasan. Saya merasa kami semua sama, agar tidak ada yang dirugikan. Saya paham pedagang ingin mendapatkan untung yang lebih saat lebaran. Oleh karena itu kami menerima aspirasinya dan akan menunda pembongkarannya sampai lebaran,” katanya.

Terkait relokasi kata Bima Arya, saat ini ada banyak pilihan lokasi relokasi untuk pedagang tinggal bagaimana dikomunikasikan kembali.

“Saya selalu berpesan kepada pa Dirut (Perumda Pasar) jangan memberatkan, sesuaikan dengan kemampuan semuanya, diatur supaya enak,” katanya.

Sebelumnya pada kegiatan silaturahmi yang dihadiri ratusan pedang itu perwakilan pedagang menyampaikan aspirasinya kepada Bima Arya yang mendukung program penataan kawasan Plaza Bogor, namun meminta penundaan pembongkaran plaza hingga Lebaran 2023.

Perwakilan pedagang, Sunaryo menyampaikan terima kasihnya atas diterimanya aspirasi para pedagang untuk dilakukan penundaan pasar hingga pasca Lebaran 2023.

“Tentunya kami semua akan mendukung langkah bapak (Bima Arya), terutama yang sekiranya bermanfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Ia juga mengakui penataan yang dilakukan Pemkot Bogor memberikan manfaat, seperti Taman Topi yang diubah menjadi Alun-alun Kota Bogor yang semula redup dan kusam kini membuat warga riang gembira saling bersilaturahmi di Alun-alun.

“Manusia berkumpul saling menjalin silaturahmi, itu sangat besar dan memberikan manfaat. Kenapa? karena dulu tidak alun alun sekarang baru ada, nah disitulah manfaat dari langkah yang bapak ambil,” katanya.

Terkait penataan di Kota Bogor termasuk penataan Plaza Bogor kata Sunaryo, pihaknya mendukung dan menerima semua keputusan Pemkot Bogor sehingga bisa memberi manfaat kepada semua pihak secara luas.

“Terakhir ini permintaan saya pak mudah-mudahan ya barangkali bapak wali ini ada berbaik hati saat pertemuan ini bersedia ini. Masalah pembangunan ini perlu kita pertimbangkan segala macamnya, saya juga minta penampungan yang layak bagi kami kedepannya,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang lainya yang meminta penundaan pembangunan hingga pasca Lebaran 2023.

Setelah diterimanya aspirasi pedagang tersebut penataan Plaza Bogor pun akan dilakukan setelah Lebaran 2023.

Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir menyampaikan, setelah disetujui penataan dilakukan setelah Lebaran 2023 para pedagang masih tetap bisa berjualan dengan tenang hingga Lebaran 2023. Selanjutnya kemudian akan dilakukan pemugaran pada malam takbiran.

“Keinginan bapak ibu semua sudah dikabulkan, betul ya, jadi sudah bisa tenang berjualan beberapa hal lain nanti kita bertemu kembali kita diskusikan, jadi prinsipnya nanti melalui kanit relasi kami akan diskusi kembali untuk prosesnya,” paparnya.

“Intinya hari ini pimpinan sudah memberikan lampu hijau pembongkaran akan dilakukan setelah Idul Fitri, target kami malam takbiran akan kita lakukan pemagaran, terus nanti kami berikan waktu untuk pengosongan barang yang ada, teknis selanjutnya akan kita obrolkan lebih lanjut,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam hal ini, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, Kasatpol PP dan jajaran Perumda Pasar Pakuan Jaya ikut mendampingi Dedie.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan pasokan bahan pangan masyarakat tersedia dengan cukup dan memadai.

Dedie mengatakan, bahwa pihaknya ingin memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan melihat persoalan yang terjadi menjelang akhir tahun.

“Pada kenyataannya memang kondisi di masyarakat itu adalah daya beli. Meskipun ketersediaan pangannya boleh dibilang tidak ada kekhawatiran, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan daya beli,” ujar Dedie.

Dari hasil pengecekan, ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat adalah karena kebutuhan yang lain menjelang akhir tahun seperti biaya anak sekolah, liburan, pulang kampung dan lain sebagainya.

Dengan hal itu, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun akan bahan pangan.

“Jadi ada penurunan daya beli khususnya kepada beberapa komoditas pangan. Tetapi di sisi lain, mungkin ada kompensasi untuk pembelanjaan yang yang lain atau kebutuhan masyarakat,” jelas Dedie.

“Jadi banyak faktor kemungkinan, tapi yang pasti sembilan bahan pokok Insya Allah di Kota Bogor aman terkendali,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seluruh BUMD Kota Bogor beserta dewan pengawasnya ikut dalam arahan pimpinan Kota Bogor. Sebut saja para jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan, Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bank Kota Bogor, dan Perumda Transportasi Pakuan.

Dalam arahannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan setidaknya ada tujuh kunci utama untuk BUMD. Dimana BUMD harus fokus, tidak hanya kepada layanan publik saja, namun juga kepada aspek penggerak ekonomi daerah. Poin pertama adalah leadership.

“Bukan hanya pada direktur utama tapi pada direksi, pada pengawas dan pada seluruh posisi kunci. Saya sering mengingatkan leadership ini penting, gak mudah, tetapi ini penting. RKA, business plan itu harus menjadi pondasi utama yang harus disusun bersama-sama, dievaluasi juga oleh pengawas,” tegas Bima Arya.

Fungsi pengawas, kata dia juga tak kalah penting. Tak hanya cuma membaca laporan, namun benar-benar mengevaluasi, menelaah, mendalami angka-angka, hingga memberikan rekomendasi.

“Saya ingin pengawas lebih serius untuk penyusunan business plan dan RKA tadi. Saya selalu percaya, ibarat keimanan, etos kerja juga harus dirawat dan dipupuk. Jadi penting sekali leadership ini,” jelasnya menambahkan.

Poin kedua sambung Bima Arya adalah efisiensi. Dia ingin agar persoalan-persoalan lama yang membuat perusahaan tidak efisien itu diselesaikan dan dikonsultasikan dengan pimpinan daerah serta pengawas. Bagaimana agar kondusifitas terbangun, jejaring terpelihara, perusahaan pun ikut sehat.

Ketiga adalah inovasi, lebih fokusnya kepada creative financing. Tidak hanya mengandalkan pada penyertaan modal. Dalam hal ini, Bima Arya mengingatkan kepada pimpinan OPD apalagi yang terkait langsung agar mendukung penuh upaya-upaya inovasi dan creative financing tersebut.

“Kalau BUMD butuh mengelola aset yang ada, ya dibantu dimudahkan. Kalau ada persoalan dengan regulasi, coba ditelaah dengan baik apakah ada terobosan-terobosan,” jelasnya.

Lanjutnya, poin berikutnya adalah transparansi. Good government dibutuhkan untuk menguatkan kepercayaan publik dan menguatkan legitimasi internal. Kelima adalah mandiri. Mandiri dari intervensi dan dari politisasi.

“Keenam adalah evaluasi dan pengawasan. Tadi saya ingatkan ya kepada para pengawas, tolong fungsi pengawasan itu betul-betul dilakukan secara konsisten. Ingat pengawas itu bertanggung jawab langsung kepada wali kota, bukan kepada direksi,” tegas Bima Arya lagi.

Terakhir adalah sinergi. Sinergi dengan RPJMD, dengan janji kampanye, juga dengan seluruh OPD. “Kita memasuki injury time, 12 bulan saya dengan Pak Wakil. Saya dan Pak Wakil ingin menyelesaikan masa jabatan dengan situasi Kota Bogor yang tidak hanya kondusif, tapi lebih kinclong, lebih bersih, pelayanan publiknya betul-betul sudah diatas rata-rata kualitasnya,” jelasnya.

Senada, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, BUMD di Kota Bogor harus semakin maju ke depan. Dengan pelayanan – pelayanan yang terbaik, meskipun dihadapi dengan berbagai rintangan.

“Kita apresiasi kinerja BUMD, kita applause atas capaian – capaiannya. Saya yakin tidak mudah, tapi sudah maksimal berusaha. Mudah – mudahan ke depan bisa terus berkembang dan menghasilkan kontribusi bagi Kota Bogor lebih banyak lagi,” kata Dedie.

Dedie juga memberikan masukan dan kritikan kepada empat BUMD yang sebelumnya memberikan paparan tentang program kerja serta rencana anggaran dihadapan Dedie dan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kunker Komisi XI DPR RI ke pasar tradisional tersebut diterima langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Muzakkir dan para kepala Organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengatakan tujuan dari kunker komisi XI untuk membicarakan perekonomian dalam lingkup yang lebih luas

“Kita ingin sesungguhnya melihat pemulihan ekonomi yang paling dirasakan oleh rakyat itu bagaimana, apakah denyut kehidupan di pasar tradisional sudah tumbuh. Jadi kita tidak mau ekonomi hanya tumbuh di atas tapi juga di pasar-pasar tradisional,” ujarnya.

Untuk melihat apakah terjadi pemulihan ekonomi di sektor riil kata Ecky, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa mengandalkan perekonomian di tingkat atas.

“Kalau kita ingin lihat apakah ekonomi sudah pulih kembali, kita lihat di pasar tradisional, kita lihat di sini pasar yang baru direvitalisasi ini. Kita akan support betul agar supaya pasar tradisional bisa tumbuh dan berkembang dan eksis,” katanya.

Blok F Pasar Kebon Kembang ini merupakan pasar tradisional yang baru direvitalisasi oleh Pemkot Bogor. Kini pasar Blok F memiliki berbagai fasilitas dengan sarana dan prasarana bagi pedagang dan pembeli.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Blok F Pasar Kebon Kembang ini merupakan salah satu titik ikhtiar Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi pasar.

“Pasar ini selesai tahun lalu, sekarang sedang terus berproses (pedagang) masuk ke sini, tapi kita sampaikan kendala yang ada secara jujur apa adanya. Memang tidak mudah mengisi kios ini ketika di luar masih banyak yang tidak mau masuk,” katanya.

Meski mengalami beberapa kendala, namun kata Bima Arya, permasalahan tersebut masih terus berproses untuk diselesaikan dan dihadapi bersama sama. Upaya yang dilakukan Pemkot Bogor untuk mengajak pedagang kaki lima masuk ke dalam pasar adalah dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk fasilitas publik.

“Caranya (membenahi PKL) memang tidak hanya komunikasi, tapi juga intervensi fisik. Sekarang kita sedang atur supaya di luar itu secara fisik juga. Jadi ada anggaran yang kita alokasikan supaya enggak memungkinkan juga mereka (PKL) jualan,” katanya.

Di pasar tradisional yang sudah direvitalisasi ini kata Bima Arya, pengelola juga sudah dan sedang membangun sistem pembayaran non cash.

Saat ini di Blok F Pasar Kebon Kembang juga sudah bisa menggunakan pembayaran non cash menggunakan berbagai aplikasi.

Sementara itu, Agus seorang pedagang di Blok F Pasar Kebon Kembang menyampaikan bahwa proses masuk ke dalam pasar ini sangat mudah. Baik dari sisi persyaratan maupun perbankan bisa dilakukan dengan mudah, asalkan memenuhi syarat sesuai aturan yang sudah ditentukan.

“Tapi harapan kami satu. Selain transaksi non cash tolong juga disiapkan ATM, jadi biar orang juga bisa mengambil uang cash langsung,” katanya.

Mendengar pernyataan tersebut, anggota Komisi XI langsung menanyakan kesanggupan kepada pihak perbankan dan OJK yang juga hadir, apakah bisa menindaklanjuti permintaan pedagang untuk memasang ATM. Mendengar permintaan itu, keduanya mengaku siap dan akan segera merealisasikannya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pasar ini dalam perencanaan untuk di tata. Pada intinya pasar ini sudah tidak layak, sudah sangat bahaya juga gitu, bisa terjadi korslet kapan saja. Jadi, kita akan koordinasikan langkah-langkah perencanaan berikutnya disini,” kata Bima Arya usai inspeksi ke lokasi kebakaran, Selasa (14/6/2022).

Sebelum direvitalisasi, Bima Arya akan melihat seperti apa perencanaannya dan berapa jumlah pedagang yang akan menempatinya. Namun, untuk sementara ini pedagang yang kiosnya terbakar akan dimasukan ke Blok B Pasar Jambu Dua.

“Saya ingin lihat perencanaannya seperti apa. Kita ingin sesegera mungkin direvitalisasi,” tegasnya.

Dia berharap, ke depan setelah direvitalisasi pasar ini tidak hanya digunakan pedagang eksisting, tapi juga bisa menjadi tempat relokasi pedagang-pedagang lain yang ada di Kota Bogor.

“Ini kan idle (menganggur) yah, lahan yang tidak maksimal penggunaannya. Jadi, semuanya akan ditata. Semua yang tercatatkan di aset Pemkot akan direvitalisasi dan akan dibangun. Seharusnya bukan hanya pedagang eksisting tapi juga bisa jadi tempat relokasi pedagang-pedagang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Kota Bogor, Muzakkir menyebutkan, ada 15 kios yang terbakar. Untuk sementara mereka akan direlokasi ke dalam Pasar Jambu Dua.

Muzakkir menilai, usia dari Pasar Jambu Dua sudah lebih dari 30 tahun. Bahkan, dari sisi kelistrikan, saluran pembuangan sudah tidak layak dan rawan banjir, sehingga harus segera dilakukan pembenahan.

“Insya Allah tahun ini (proses revitalisasi). Kita lagi proses pendataan berapa pedagang disini, pedagang mana saja yang bisa digabungkan atau dimasukan kesini. Yang pasti disini ada lahan kita 6.500 (meter persegi) dan lahan Pemkot 7.000 (meter persegi). Jadi ada sekitar 1,3 hektar,” sebutnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan diawali apel yang secara langsung dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Plaza Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu (16/2/2022) malam.

Dalam arahannya Sekda menyebutkan, penertiban kawasan Suryakencana didasari tiga hal, yaitu penegakkan Peraturan Daerah (Perda), kondisi pandemi Covid-19 dan kaitan Kota Pusaka (Heritage City).

“Suryakencana termasuk dalam rencana besar pemerintah daerah dalam kaitan kota pusaka,” jelasnya.

Zona Pusaka yang tengah dibangun ini kata Syarifah, menjadi satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan historis yang tinggi sehingga menjadi salah satu area penataan, dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) atau kegiatan usaha yang tidak bisa sembarangan.

“Di masa pandemi saat ini, diketahui bersama sekitar Suryakencana adalah pasar tempat berkerumunnya masyarakat. Dengan kondisi saat ini perlu adanya langkah penertiban untuk mengurangi potensi penyebaran virus,” jelas Syarifah.

Menurutnya, dengan penertiban yang dilanjutkan dengan penataan akan tercipta suasana bersih, tertib dan nyaman di Suryakencana. Selain itu di Suryakencana berkaitan dengan Program Ekonomi Nasional (PEN), sehingga harus dijaga dan dimonitor dengan benar agar berjalan dengan baik.

Sebelum dilakukan penertiban PKL dan penataan, Pemkot Bogor melalui Satpol PP sudah menyampaikan pemberitahuan sebanyak tiga kali kepada para PKL. Para PKL yang sudah di data dalam jangka waktu satu tahun sebelumnya direlokasi ke tempat yang telah direncanakan dan disepakati.

Selain pemberitahuan, sosialisasi melalui media pun sudah disampaikan oleh para aparatur wilayah sehingga dengan kondisi yang ada masyarakat sudah mulai paham dan tertib.

Syarifah menuturkan, khusus penataan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat ditunjuk sebagai koordinator guna menjaga zonasi-zonasi yang sudah ditertibkan.

Hadir mendampingi Sekda Kota Bogor, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah, Kepala Dishub, Eko Prabowo, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir dan jajaran, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Ekonomi dan personel gabungan TNI Polri, Dinas Indag UMKM serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Editor

Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Sekti Anggraini secara langsung menerima bantuan yang diserahkan Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi di Posko Satgas Covid-19, Gedung Organisasi Wanita, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Rabu (16/2/2022).

Apresiasi diungkapkan Bima Arya atas inisiatif KADIN menyerahkan bantuan oksigen dan sembako. Bantuan yang diberikan diharapkannya bisa memberikan semangat bagi para pengusaha lain untuk ikut berkontribusi membantu para warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) dan mempersiapkan hal-hal yang darurat.

“Data-data per hari ini di Kota Bogor menunjukkan angka kasus masih sangat tinggi, kabar baiknya adalah angka Bed Occupancy Rate (BOR) masih terkendali di angka 44 persen. Artinya banyak warga yang terpapar dan positif menjalani isolasi isoman. Untuk warga yang mampu tidak menjadi masalah, beda halnya dengan warga yang tidak mampu, seperti konsumsi, logistik, vitamin dan sebagainya,” kata Bima Arya sebelum penyerahan bantuan.

Bima Arya juga menjelaskan, sejauh ini situasi Kota Bogor terkendali, warga yang tengah menjalani isoman terpantau dengan baik, salah satunya melalui telemedicine, dimana warga bisa memesan obat secara otomatis sehingga tidak ada laporan tentang kekurangan obat-obatan maupun kelangkaan oksigen.

Namun demikian semua pihak di Kota Bogor diminta Bima Arya tetap waspada dan siaga, siap untuk skenario terburuk. Berdasarkan prediksi, situasi akan melandai pada pertengahan Maret 2022.

“Tapi kita harus bersiap-siap kalau ternyata prediksi yang ada lebih panjang, apalagi kalau ada kemungkinan varian baru. Diperlukan kebersamaan, kita telah melewati masa-masa pandemi Covid-19 varian delta dengan baik berkat kebersamaan,” katanya.

Ketua KADIN Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi menyampaikan, bantuan yang diserahkan merupakan amanah dari Ketua KADIN Pusat melalui KADIN Provinsi Jawa Barat sebagai kontribusi KADIN Pusat dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa 40 tabung oksigen dan 200 paket sembako.

“KADIN Kota Bogor sebagai induk organisasi mengajak para anggota luar biasa kami yang berjumlah 28 untuk bersama-sama Satgas dan Pemkot Bogor menangani kondisi pandemi,” ujar Almer.

Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan juga bantuan 100 paket sembako dari PGRI Kota Bogor yang diserahkan Sekretaris PGRI Kota Bogor, Radite didampingi Ketua Bidang Abdimas PGRI Kota Bogor, Wiwi Dwi Ismiati.

Penyerahan disaksikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj