Diketahui bahwa kegiatan UKW yang merupakan angkatan 53, 54 dan 55 ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang secara resmi dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Pada pembukaan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat dan Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti.

Dihadapan para peserta UKW, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, UKW sangat penting. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat mendorong karena akan meningkatkan komunikasi sebagai evaluasi bagi wartawan dalam menghadapi perubahan yang serba cepat, meningkatkan standarisasi dan kualitas wartawan agar lebih profesional sehingga mampu mencerdaskan masyarakat Jawa Barat melalui informasi dan berita yang baik dari sumber yang terpercaya.

Uu sapaannya menyebutkan, Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk sebanyak 50 juta jiwa yang tersebar di 27 kota/kabupaten, 6.400 desa dan 700 kelurahan sangat membutuhkan sekali komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyatnya untuk mendukung dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai harapan rakyatnya.

“Kami butuh media dan wartawan yang memiliki integritas tinggi. Baik dan tidak sebuah media ditentukan kualitas wartawannya, karena itu UKW adalah kegiatan yang sangat hebat dan memberi manfaat serta efek multi dimensi karena itu Pemprov Jawa Barat mendorong dan mendukung kegiatan UKW,” kata Uu.

Disamping itu, melalui media pemimpin mampu mengatasi keterbatasan pandangan, pendengaran maupun tangan dan rakyat menjadi lebih mudah untuk komunikasi dengan pemimpin.

Apalagi di era digital saat ini kata Uu, selain kualitas konten yang harus diperhatikan, kecepatan dan ketepatan tayang sangat menentukan, baik atau tidaknya kualitas media dan jumlah pembacanya.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendukung program Pemprov Jawa Barat untuk mencetak 1.000 wartawan yang tersertifikasi.

“Luar biasa atas kesempatan yang diberikan Pemprov Jawa Barat bagi para wartawan, karena tidak semua provinsi melakukan hal ini sehingga kami menjadi lebih tenang karena wartawannya demikian profesional dan sudah tersertifikasi sehingga kami jadi lebih bebas untuk bermitra,” kata Syarifah.

“UKW ini menjadi salah satu langkah dari ikhtiar kita dalam meningkatkan kualitas wartawan di Jawa Barat. Salah satu penyebabnya karena penduduk Jawa Barat itu padat dan media serta wartawannya juga banyak. Jika tidak terkualifikasi dengan baik, bisa keluar dari standar yang di akidahkan dalam jurnalistik,” ujar Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat

Ketua Panitia UKW, Ahmad Supri menuturkan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari roadshow Uji Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (UKW PWI) ke seluruh daerah di Jawa Barat. Kota Bogor menjadi titik kedua setelah sebelumnya Kota Bandung sebagai lokasi pertama.

Dari 103 peserta UKW terdiri dari 18 kelas, dengan rincian 13 jenjang muda, 4 jenjang madya dan 1 jenjang utama.

Program UKW ini kata Ahmad Supri, akan berlanjut hingga September tahun 2023 atau setiap bulan digelar UKW sehingga ketika program ini berakhir akan tercatat PWI Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat telah mencetak kurang lebih 1.000 wartawan kompeten.

Pada kesempatan itu, Ahmad Supri menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak atas dukungan kegiatan yang diharapkan memberi manfaat bagi semua. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor dibuka langsung Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat. Wagub juga sekaligus meresmikan Gerakan ‘Ngabring’ atau Ngawal Bareng Jawa Barat Zero New Stunting.

“Prevalensi stunting tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional 24,4 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 24,5 persen, masih di atas angka nasional. Terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 26,2 persen,” kata Uu dalam sambutannya.

Meskipun alami penurunan prevalensi, Uu mengaku Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah prioritas penggarapan penurunan angka stunting di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang lebih tinggi dibanding yang lain.

“Hasil pendataan, jumlah balita tahun 2021 tercatat ada sekitar 3,2 juta di Jawa Barat. Sehingga secara absolut, angka kasus stunting masih tinggi dan akan mempengaruhi prevalensi stunting secara nasional,” jelas Uu lagi.

Untuk itu, Pemprov membuktikan keseriusannya untuk menangani stunting dengan membentuk TPPS di setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ditambah pembentukan satgas oleh BKKBN pusat.

“Percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas dinas kesehatan, BKKBN, atau Bappeda. Namun semua sektor, swasta dan seluruh elemen masyarakat. Percepatan penurunan stunting ini harus menjadi program prioritas para kepala daerah,” ajak Wagub.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wahidin menjelaskan bahwa rakor dilaksanakan selama dua hari mulai 23 sampai dengan 24 Juni 2022. Kata dia, rakor dilakukan rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi TPPS di lingkup Provinsi Jawa Barat.

“Dan sekaligus penajaman pemahaman terhadap program stunting secara komprehensif. Sehingga tercipta sinergitas program dan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota. Kami sangat mengapresiasi para kepala daerah yang telah membentuk TPPS tingkat kabupaten/kota sampai TPPS tingkat Desa/kelurahan,” urai Wahidin.

Alasannya, sambung Wahidin, pembentukan TPPS sampai level desa/kelurahan merupakan langkah strategis dan mendasar dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Pasca terbentuknya TPPS dari tingkat Provinsi Jawa Barat sampai TPPS tingkat desa/kelurahan, tentu memerlukan pemahaman yang sama dalam merencanakan program dan melakukan kegiatan – kegiatan yang terarah.

Serta tepat dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan arahan dan mekanisme kerja yang diatur dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 dan RAN-PASTI.

“Kami juga menyampaikan bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting telah direkrut satuan tugas percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan profesional yang bertugas melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan penguatan penyediaan satu data stunting sesuai arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting,” terangnya.

Kehadiran satgas tersebut diharapkan dapat mengurai dan mengatasi sumbatan-sumbatan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, mulai tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan.

Dalam rakor juga dihadirkan para narasumber yang akan memperkaya dan mempertajam pemahaman substansi permasalahan stunting dan berbagai upaya dalam percepatan penurunan stunting.

Narasumber yang diundang berasal dari para pakar dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga politisi sebagai wujud upaya konvergensi dalam percepatan penurunan stunting.

Selain mendengarkan dan menyimak pemaparan dari para narasumber, dalam rakor juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang akan membahas tiga topik yaitu (1) Elsimil, TPK dan Audit Stunting; (2) Rembuk Stunting dan Mini Lokakarya; (3) Indikator-indikator Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dan Perban 12 tahun 2021 (RAN-PASTI).

Substansi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis TPPS se-Provinsi Jawa Barat ini juga diharapkan bisa terciptanya komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui sinkronisasi, koordinasi, sinergitas program dan kegiatan.

“Pada kesempatan ini juga akan diluncurkan Tagline Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat, instrumen pendukung teknis operasional bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta Dashboard pemantauan percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Barat, kata Wahidin.

Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua TPPS Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, dari data yang ada Kota Bogor mengalami penurunan angka stunting kurun empat tahun terakhir. Lewat inovasi program yang disiapkan, tentu bisa menjadi mewujudkan Zero Stunting.

“Presiden menargetkan tahun 2024 angka stunting nasional 14 persen. Kami ingin merespons langkah Pemerintah Kota Bogor terhadap nasional. Sehingga kami membuat konsepsi untuk bagaimana menurunkan tingkat stunting,” jelas Dedie.

Dedie menegaskan alasan mengapa penting untuk menurunkan angka stunting. Harapan menjadi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, tak hanya bicara soal pembangunan infrastruktur. Namun juga indeks pembangunan manusianya.

“Competitiveness dari sumber daya manusia Indonesia ini bisa dibangun dengan cara menurunkan tingkat risiko stunting yang ada di seluruh Indonesia,” paparnya.

Disamping itu, ada beberapa faktor risiko terjadinya stunting. Pun yang terjadi di Kota Bogor, diantaranya ; pernikahan remaja sebesar 39 persen, anak remaja dengan anemia 3,52 persen, ibu hamil dengan anemia 11,8 persen, dan faktor lainnya termasuk pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun kebelakang ini. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan berlangsung di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, merupakan bagian program MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi para pemilik media online di Jabar.

Silaturahmi yang menghadirkan Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie didampingi Ketua MIO Jawa Barat Azhari dilakukan guna membuka kran komunikasi yang sempat tersendat akibat Covid-19.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyambut hangat para pengurus MIO Indonesia. Pak Uu sapaan Uu Ruzhanul Ulum merasa senang, pengurus MIO Indonesia semuanya merupakan para pemilik media online, mau bersilaturahmi dan menjalin hubungan dengan pemerintahan, khususnya Pemprov Jawa Barat.

“Peran media sangat penting dalam menjalannya pemerintahan dan kehidupan suatu daerah. Dimana lewat media ini juga, jeritan dari bawah bisa sampai ke atas, begitupun sebaliknya, apa yang menjadi program kita bisa sampai kepada masyarakat,” ujar Wagub yang juga Ketua Dewan Pembina MIO Jabar.

Pak Uu melanjutkan, dirinya, juga pemerintah dan kepala daerah lain, punya keterbatasan dalam hal pengawasan dan penjaringan aspirasi. Melalui peran media ini keterbatasan itupun dapat teratasi.

“Mata saya, pandangannya terbatas. Telinga saya, pendengarannya juga terbatas. Begitu juga dengan langkah saya, terbatas. Dengan adanya media, saya dan pemerintah juga kepala daerah lainnya, bisa menjangkau semuanya, hingga ke bawah,” katanya.

Sementara Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan media massa sesungguhnya merupakan mitra kerja yang potensial. Hubungan ini yang harus tetap harmonis dan terjaga dengan baik.

“Ada simbiosis yang erat antara pemerintah dan media massa. Hal paling nyata adalah media sebagai penyambung lidah dalam hal menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat,” ucap Yogie.

Selain itu Yogie juga menyampaikan perkembangan MIO Indonesia dalam dua tahun terakhir sejak perkumpulan pemilik media online berdiri, sudah menjangkau hingga 20 Provinsi di seluruh Indonesia dan akan menjadi 25 provinsi pada 2022 ini.

Sedang Ketua MIO Jabar Azhari menyampaikan sejak silaturahmi terakhir di kediaman Pak Uu di Tasikmalaya, hingga saat ini sudah terbentuk 15 Kepengurusan MIO Indonesia ditingkat kabupaten kota di Jawa Barat.

“Saat ini sudah terbentuk 15 kepengurusan MIO Indonesia di Jawa Barat, termasuk dua daerah sesuai arahan Pembina di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut,” ucap Azhari.

Sementara, pertemuan hari ini, terang Azhari, selain silaturahmi sekaligus menerima arahan langsung dari Ketua Dewan Pembina Uu Ruzhanul Ulum. “Alhamdulillah, dari tiga arahan yang disampaikan satu arahan sudah langsung diputuskan ditempatkan,” tutur Azhari.

Silaturahmi ditutup dengan pemberian cinderamata berupa plakat bersimbol Nakula (tokoh wayang) turut memberikan warna segar dengan kesiapan Pak Uu untuk menjadi saksi nikah pernikahan putra pendiri MIO Indonesia.

Turut hadir dalam silaturahmi Wakil Ketua Badan Kehormatan MIO Indonesia Dra. Ai Mulyani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Franz Xaverius Watu, Bendahara Umum Astrid R. Astrid Esther serta Ketua Hubungan Antar Lembaga Arie Chandra dan Sekretaris MIO Jawa Barat Murvito Adi. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Prilaku yang tak terpuji oleh seorang Pemuda laki- laki terekam pada video berdurasi 14 detik, viral hingga jadi perbincangan di sosial media (sosmed).

Pak Uu sapaan Uu Ruzhanul pun kepada redaksi media Sorotrakyat.com menegaskan agar dengan alasan apapun, tindakan konyol dengan unsur penghinaan bahkan penistaan agama agar tidak dilakukan oleh siapapun. Selain tidak ada manfaatnya hal tersebut justru berpotensi memecah belah bangsa.

“Sekarang ada lagi yang menghina kitab suci, saya berharap masyarakat ataupun siapapun tolong hentikan ‘Ihanah’ (penghinaan) terhadap simbol -simbol keagamaan apalagi kitab suci yang dihargai seluruh umat beragama, karena tidak ada manfaatnya, buat apa?,” tegasnya, di Kota Bandung, Kamis (05/05/2022).

“Menghina agama, selain dosa, juga dapat hukuman dari aparat, juga dari masyarakat akan dihukum (secara sosial) dan lainnya,” tambah Pak Uu.

Selanjutnya, Pak Uu meminta masyarakat pro- aktiv terhadap permasalahan yang demikian. Perlu tindakan tegas dari tokoh masyarakat setempat bila ditemukan warganya yang melakukan aksi tak terpuji.

Tentunya, tindakan yang dilakukan masyarakat bukan tindakan yang melanggar hukum. Tapi bisa dalam bentuk teguran, nasihat, hingga mengantarkan yang bersangkutan ke aparat yang berwajib untuk diproses secara hukum.

“Oleh karena itu hentikan pelecehan agama, untuk agama manapun, lagian nanti masa depan (pelaku) gimana? Kalau sudah melakukan tindakan itu,” katanya.

Pak Uu juga menghimbau kepada para orangtua, untuk melakukan pengawasan terhadap anak- anaknya. Terpenting, yakni memfasilitasi anak untuk belajar pendidikan ukhrawi (akhirat) disamping pendidikan umum yang dilakukan secara formal di sekolah.

Sehingga anak- anak lebih paham agama, dan punya karakter akhlak yang baik. Lebih jauh lagi, tidak mudah terprovokasi oleh paham- paham yang menyimpang, yang memicu terjadinya tindak pelecehan terhadap simbol- simbol agama manapun.

“Sebagai orang tua, tolong berilah pengalaman keagamaan bagi anak -anak, kalau mereka memahami tentang agama diharapkan mereka tidak akan seperti itu. Setidaknya mereka akan tahu dosa, tahu Syurga dan Neraka. Maka tolong berilah pemahaman,” kata Pak Uu yang juga sebagai Panglima Santri Jabar.

“Maka disamping pendidikan formal yang bersifat umum, kasih juga pendidikan agama yang bersifat ukhrawi. Mengapa mereka berani melakukan pelecehan terhadap agama? Karena mereka merasa pintar dan agama diinjak- injak,” tuturnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Saya minta masyarakat untuk mengawasi, Masyarakat jangan Apriori, diminta tindakan dari masyarakat, tindakan yang tidak melanggar aturan, mislanya dipanggil oleh tokoh masyarakat, atau dilaporkan dengan dibawa orangnya, jadi jangan masyarakat hanya melihat di medsos, lalu membiarkan dan hanya mengandalkan tindakan dari aparat,” harapnya.

Masih kata Pak Uu, ia mendorong kepada aparat dan para pihak berwajib lainnya untuk segera menindak lanjuti kasus tersebut. Apalagi sudah mulai diketahui identitas dan alamat terduga pelaku di kawasan Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Pak Uu berharap ada tindakan tegas dari aparat agar kasus penghinaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan ini tidak terjadi lagi.

“Harapan kami supaya tidak terulang lagi, karena dianggap hukumannya biasa, jadi mereka tidak takut,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Untuk para pelajar atau siswa/ siswi SMA, SMK, dan SLB di Jabar mulai masuk sekolah pada hari Kamis, pada tanggal 12 Mei 2022 mendatang. Demikian dikatakan Wagub Jabar kepada redaksi media Sorotrakyat.com.

“Pemda Provinsi Jabar membuat sebuah kebijakan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan bahwa untuk mengantisipasi kemacetan. Maka Pak Gubernur memberikan kebijakan masuk sekolah pada hari Kamis,” ungkap Pak Uu sapaan Wagub Jabar, di Kota Bandung, Kamis (05/05/2022).

Pak Uu juga meminta kepada para Bupati/ Walikota di Jabar untuk memperhatikan kebijakan tersebut. Ia menyarankan penundaan jadwal masuk sekolah tersebut juga dapat diikuti tingkatan sekolah lainnya mulai dari SD hingga SMP.

“Sehingga keluarga yang masih di kampung halaman supaya tidak bingung, kami yakin para keluarga tidak hanya anak SMA tapi ada juga SD, supaya ‘matching’ antara anak SD, SMP, semua seragam agar masuknya hari Kamis,” kata orang nomor dua di Jabar.

Prihal penundaan jadwal masuk sekolah ini juga diterapkan di dua Provinsi lainnya di Pulau Jawa, diantaranya Provinsi DKI Jakarta, dan Banten. Keputusan diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Pak Uu pun mengingin agar penundaan jadwal masuk sekolah bagi pelajar ini pun disosialisasikan di Kabupaten/ Kota lainnya di Jabar. Maka perlu dukungan dari para Bupati/ Walikota.

Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo uang sedah mengimbau masyarakat untuk menghindari arus mudik. Maka kesepakatan penundaan jadwal masuk sekolah juga dilakukan dalam rangka menindaklajuti arahan dari Presiden RI. Sehingga diambil keputusan bahwa sekolah kembali masuk sekolah pada tanggal 12 Mei 2022.

Dengan demikian para siswa dan tenaga kependidikan di Jabar dapat lebih santai dan tidak melakukan perjalanan di puncak arus balik, karena diprediksi puncak arus balik akan terjadi sekitar tanggal 6 hingga 8 Mei 2022.

Tak lupa Pak Uu pun mendo’akan para siswa dan tenaga kependidikan yang melaksanakan mudik agar selamat di perjalanan, sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

“Supaya mengurai kemacetan yang terfokus untuk masuk hari Senin, mereka bisa berangkat dari tempat mudiknya lebih santai. Harapan kami diikuti oleh Bupati /Walikota,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), yang juga Panglima Santri Jabar, Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara. Dirinya menyebut bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melaksanakan ibadah Solat Tarawih dirasa kurang pas.

Dikatakannya bahwa Solat Tarawih adalah ibadah mahdhah, yakni ibadah secara vertikal langsung kepada Alloh SWT, yang aktivitas atau perbuatannya sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dengan kata lain, terdapat syarat atau adab baku yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah solat. Belum lagi, ibadah solat sudah selayaknya dilaksanakan secara khusyuk dan khidmat.

Dengan maksud tidak mengurangi rasa hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wagub Jabar menganggap aktivitas tersebut kurang pas dilakukan.

“Kami menyesalkan kejadian menyanyikan Indonesia Raya sebelum pelaksanan solat Tarawih. Kalau masalah dosa saya tidak bisa menyimpulkan berdosa atau tidaknya, tetapi takut ‘Ihanah,’ artinya penghinaan terhadap ibadah mahdah, karena konteks dari pada solat tarawih adalah ibadah mahdhah,” ucap Pak Uu sapaan karibnya.

“Berbeda dengan sebelum solat tarawih ada kultum (kuliah tujuh menit), sekalipun itu kultum tidak diwajibkan, karena itu hanya memanfaatkan berkumpulnya orang kemudian memberikan pemahaman terhadap keagamaan, tapi itu Sah,” sambungnya.

Menurut Pak Uu, disaat pelaksanaan ibadah mahdhah kemudian ada kegiatan- kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah tersebut tidak elok.

“Tapi bukan berati kami tidak menghargai dan menghormati lagi Indonesia raya sebagai lagu wajib dan kebangsaan, setiap orang pasti sudah sepakat dengan hal itu. Cuma salah penempatannya (Muqtadhal Maqam) menyanyikan lagu tersebut yang menurut kami tidak pas dalam suasana khidmat solat tarawih,” ungkapnya.

Hal berbeda dengan kegiatan tabligh Akbar, atau Peringatan Hadi Besar Islam (PHBI), misalnya Nuzulul Qur’an, Isra Mi’raj, atau peringatan lainnya, bisa saja dinyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk ibadah Ghair mahdhah (ibadah umum). Apabila sepeti itu, maka masih dalam konteks kewajaran.

“Itu juga bisa disebut nilai ibadah ghair mahdhah, berbeda dengan tarawih itu ibadah mahdhah yang harusnya penuh kekhusyukan, bukan kita tidak nasionlis dan menghargai. Tetapi saya sebagai umat muslim merasa kurang pas, (sekali lagi) takut ada ‘Ihanah’ terhadap ibadah mahdhah tersebut,” papar Panglima Santri.

Wagub Jabar juga menjelaskan, bahwa melantunkan nyanyi- nyanyian di masjid hukumnya mubah. Dengan kata lain bisa saja dilakukan sepanjang tidak menggunakan ‘alatu-lahwi’ atau alat musik yang dilarang dalam Islam. Kemudian isi dari nyanyian tersebut puji- pujian terhadap Allah SWT, Solawat kepada nabi, dan membangkitkan ghairah keimanan dan ketakwaan serta ke- Islaman.

Adapun begitu, kata pak Uu, lagu Kebangsaan, bisa saja, namun untuk dinyanyikan sebelum melaksanakan ibadah solat, dirasa kurang cocok.

Pak Uu berharap, kedepannya ada tindakan dari tokoh agama setempat, guna mengingatkan jema’ah agar tidak melakukan kegiatan diluar norma dan adab di masjid.

“Harapan kami ada tindakan dari tokoh agama dan ulama setempat memberikan pengertian dan pemahaman tentang agama, takut terulang,” katanya.

“Nah makanya saya berharap pemahaman tentang agama ini tidak sepotong- sepotong, tidak setengah- setengah, kami khawatir niatnya baik untuk meningkatkan nasionalisme dan kebersamaan tapi areanya tidak sesuai dengan norma agama. Justru ‘Ihanah’ semacam pelecehan terhadap ibadah rutinitas di bulan suci ramadhan ini,” kata Panglima Santri.

Pak Uu yang juga Mukhtasar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar, lanjut mendorong hadirnya rambu- rambu terkait kegiatan di masjid. Agar kedepan ada pedoman yang jelas kegiatan apa saja yang boleh dan dilarang dilakukan di masjid.

“Nah, harapan kami DMI harus memberikan rambu- rambu, mulai dari sekarang tentang hal yang melanggar etika disaat ibadah mahdhah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Total ada 1.000 bibit pohon buah yang akan ditanam di empat kelurahan di Kota Bogor, yaitu di Bantarjati, Situgede, Rancamaya dan Katulampa.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat sambutan menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencanangkan penanaman 50 juta pohon dan sudah terlampaui pada masa ketiga kepemimpinan.

“Di akhir masa kepemimpinan, kami menambahkan pohon yang akan ditanam menjadi 20 juta pohon. Tujuannya untuk memelihara lingkungan dimana saat ini kondisi lingkungan semakin rusak, polusi semakin tidak bisa dikendalikan. Kita berusaha agar alam tetap lestari, salah satunya melalui penanaman pohon,” katanya.

Untuk itu Pemprov Jawa Barat menyampaikan terima kasih kepada PPATK yang telah melaksanakan penanaman pohon di Jawa Barat.

“Ini merupakan sumbangsih luar biasa dalam mendukung program Pemprov,” kata Uu sapaannya.

Menyinggung terkait terorisme, Uu menegaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab semua dan semoga Pemprov Jawa Barat dan pemda di wilayah Jawa Barat mampu mengayomi dan melayani warga dengan maksimal.

Direktur Kepatuhan Bank Mandiri, Agus Dwi Handaya mengatakan, penanaman 1.000 pohon merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan dua dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tahun 2022 yang mengusung tema ‘Indonesia maju tanpa pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas dan berkelanjutan’.

“Apresiasi khusus kami bagi PPATK yang telah menginspirasi dan memfasilitasi kami dan mengingatkan untuk turut serta dalam melaksanakan gerakan, bagaimana kami untuk menjaga bumi, air dan udara yang merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warisan yang akan kita bagikan kepada anak cucu kita,” kata dia.

Adapun salah satu jenis bibit pohon buah yang ditanam adalah abiu atau sawah Australia yang aslinya berasal dari Amazon. Pohon ini merupakan simbol menjaga lingkungan hidup.

Pemilihan bibit pohon ini, salah satunya karena usulan dan aspirasi para petani di Kota Bogor dari hasil kunjungan yang dilakukan sebelumnya. Agus berharap adanya peran penting untuk menjaga keberlangsungan bibit pohon yang ditanam.

“Harapan kami bibit pohon buah yang diberikan bisa bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat Kota Bogor dan semoga menjadi kerja sama yang semakin baik, sinergis dan harmoni,” ungkapnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebutkan Kelurahan Katulampa dipilih sebagai lokasi penanaman. Pasalnya, kawasan ini menjadi hulu yang sangat potensial menampung resapan air dan salah satu sumber yang mengaliri sungai Ciliwung.

Sehingga dengan adanya kegiatan penanaman pohon buah ini, dapat menghijaukan Kota Bogor, mencegah bencana, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

“1.000 bibit pohon buah produktif yang ditanam diharapkan kedepannya selain berfungsi resapan air untuk pencegahan bencana juga mampu menjadi pohon produktif dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kami mengajak untuk terus menjaga keberlanjutan, mulai dari yang kecil yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bumi tercinta,” ujar Ivan.

Jenis bibit pohon buah lain yang diserahkan adalah manggis, durian, kemang, bisbul, jambu kristal, dan lengkeng jenis madu serta ping pong.

Sebelum penanaman bibit pohon buah, dilaksanakan pemberian apresiasi kepada penjaga pintu air Bendung Katulampa, Andi Sudirman. Mulai dari plakat hingga apresiasi berupa tabungan dari Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pak Uu sapaan akrabnya mengungkapkan, radikalisme merupakan tindakan memaksakan pandangan maupun kehendak yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Untuk itu, ia mengatakan sangat tidak tepat jika menyandingkan ponpes sebagai bentuk tindakan radikal.

“Yang dinamakan radikal itu seseorang ataupun kelompok yang memaksakan kehendak maupun keinginan, yang bertentangan dengan agama dan darigama. Menghalalkan segala cara, yang penting mereka berhasil tujuannya,” ujar Pak Uu saat ditemui di Kabupaten Indramayu, Selasa (15/3/2022).

“Saya sebagai kelompok pesantren, tersinggung dan tidak terima pesantren disebut produk orang radikal. Justru produk pesantren adalah orang-orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama dalam implementasi Pancasila,” tuturnya.

Pak Uu juga sangat tidak sepakat dengan pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim terkait 300 ayat Al Qur’an yang harus dihapus atau direvisi karena mengandung nilai-nilai radikalisme. Menurut Pak Uu, umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al Qur’an.

“Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non muslim seperti pendeta,” tegasnya.

Untuk menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an, kata Pak Uu, tidak cukup dengan tekstual saja, tapi juga konteksnya pun harus dipahami dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Para ulama juga minimal harus paham 12 fan (bidang ilmu) agama Islam, yang membutuhkan waktu sedikitnya 12 tahun dalam mendalami dan memahaminya.

“Untuk mempelajari 12 fan ilmu Islam itu di pesantren saya butuh 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu tidak bisa dengan mandiri, harus ada sampingan ilmu yang lain,” sebut Pak Uu.

“Karena Al Qur’an adalah kitab suci yang sangat luar biasa, jadi orang yang menafsirkannya pun jangan orang yang biasa-biasa, harus orang yang luar biasa (ilmu agamanya),” imbuhnya.

Lebih lanjut Pak Uu berharap agar masyarakat di Jabar tidak terprovokasi pemberitaan di media terkait hal tersebut. Masyarakat juga diminta lebih kritis lagi dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada penjelasan pendeta Saifuddin yang dinilainya sudah menyakiti hati muslim.

“Tolong jangan menghina kitab suci kami, karena ini akan membuat luka hati umat mayoritas. Umat yang baik adalah umat yang menjaga agamanya sendiri. Menjaga agama sendiri bukan berarti harus menyerang agama yang lain,” pungkas Pak Uu.

“Saya harap masyarakat jangan terjebak dengan statement itu, atau terkecoh dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Kita tetap saja sebagai umat Islam, pegang apa yang disampaikan oleh para kiai dan ulama,” harapnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam pertemuan tersebut, Pak Uu –sapaan Wagub Jabar– menampung aspirasi warga, terutama soal ganti-untung. Ia mengatakan, warga mengeluhkan besaran ganti yang berbeda-beda di setiap bloknya. Menurutnya, hal itu membuat masyarakat tidak cepat-cepat menjual tanahnya untuk proyek SPAM Jatiluhur I.

“Ada perbedaan di titik satu dengan titik yang lain, yang dianggap oleh masyarakat itu tidak adil,” kata Pak Uu.

Pak Uu mengemukakan, pada dasarnya, warga tidak menolak pembangunan proyek tersebut. Apalagi, proyek tersebut dibangun untuk kemaslahatan banyak orang. Namun, katanya, masyarakat berharap ganti-untung yang sesuai dan berkeadilan.

“Harus menghargai bahwa masyarakat di sini tidak menolak pembangunan, mereka ikhlas demi fasilitas umum yang dibutuhkan,” tuturnya.

Ke depan, Pak Uu mendorong semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens. Ditambah, perlu diutamakan musyawarah.

Pemerintah sendiri, menurut Pak Uu, pada dasarnya berupaya memegang aturan yang ada payung hukumnya sebagai dasar membuat kebijakan. Ia pun berharap keputusan bijaksana sebagai win-win solution segera hadir supaya ada titik temu bagi warga dan pihak-pihak terkait.

Pak Uu juga telah merencanakan pertemuan antara warga dengan pihak Kementerian PUPR hingga BPN. “Saya akan menjadwalkan ulang untuk membangun komunikasi antara masyarakat, Pemkot Bekasi, PUPR, termasuk kami di Gedung Sate,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Bekasi, Sudarsono, menyebut Pemkot Bekasi telah memfasilitasi masyarakat dengan Kementerian PUPR dan BPN untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.

“Harapan dari kami akan segera ada kebijakan sebagai solusi terbaik,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dengan begitu para siswa yang telah mendapat pendidikan akan berdaya saing, dan mampu diserap lapangan kerja. Seperti itulah pendidikan vokasi yang diharapkan.

“Kami mengapresiasi yayasan yang telah membangun sekolah yang sesuai dengan visi Jawa Barat, yang sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar kerja,” ungkap Pak Uu– sapaan karib Wagub Jabar, di SMK Mitra Industri MM 2100, di Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Selasa (8/03/2022).

Bukan hanya skill, para siswa juga diajarkan kedisiplinan, attitude kerja, dan softskill lainnya. Sehingga terbangun generasi yang ber-skill dan berkarakter.

“Terbangun IMTAQ dan IMTEK lahirlah anak muda yang paripurna,” katanya.

Pak Uu juga berterimakasih kepada perusahaan yang telah bersumbangsih pada dunia pendidikan. “Tidak hanya memikirkan laba, tapi ada tanggung jawab sosial untuk dunia pendidikan,” imbuhnya.

Selain itu, Pak Uu mendorong pihak sekolah untuk memberi perhatian khusus kepada putra daerah sekitar. Agar diberi kesempatan untuk dapat belajar di fasilitas pendidikan yang baik itu.

Sehingga sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru, harus menyeluruh, dan bisa sampai informasinya ke semua lapisan masyarakat.

“Sehingga kapan dibuka (pendaftaran), kriteria apa yang diterima sekolah disini, dapat dipersiapkan oleh keluarga,” katanya.

Dengan begitu, link and match yang digaungkan, dapat sekaligus membangun taraf kehidupan putra daerah sekitar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj