Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, serta para ketua tim kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menggarisbawahi keseriusan kedua belah pihak dalam menciptakan ekosistem pangan yang aman dan sehat di Kota Bogor.

Wali Kota Dedie A. Rachim dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemkot Bogor dan BPOM. Beliau menekankan perlunya penguatan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pangan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi yang komprehensif kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari konsumen, pelaku usaha kuliner, hingga produsen pangan.

“Kewenangan yang kita miliki dapat dikombinasikan dan disinergikan untuk menghasilkan langkah konkret, khususnya di Kota Bogor. Penguatan Satgas Keamanan Pangan menjadi prioritas agar edukasi mengenai keamanan pangan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat,” ujar Wali Kota Dedie.

Lebih lanjut, kolaborasi ini juga akan fokus pada upaya penyuluhan berkelanjutan mengenai alternatif bahan baku yang aman sebagai pengganti bahan-bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan dalam produksi pangan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahan yang aman semakin meningkat, dan tindakan tegas dapat diberlakukan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wali Kota Bogor. Beliau memaparkan profil BPOM di Bogor, capaian kegiatan selama tahun 2024, serta rencana strategis untuk tahun 2025. Dalam paparannya, Jeffeta juga mengenalkan berbagai inovasi yang dimiliki oleh Balai POM Bogor, seperti GROW BPOM, Punten Mangga, ToT Cepot, Pojok Literasi, Sister BPOM, dan Pintar UMKM.

“Inovasi-inovasi ini kami hadirkan sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Bogor,” jelas Jeffeta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyambut baik sinergi yang telah terjalin antara Dinas Kesehatan dan BPOM di Bogor. Beliau mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif telah berjalan dalam berbagai aspek, mulai dari pengawasan obat dan makanan, kegiatan edukasi, hingga proses penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Untuk semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan, Retno menyampaikan perlunya pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan bersama.

“Beberapa rencana kerja dan kolaborasi antara Pemda Kota Bogor dan Balai POM di Bogor akan segera ditindaklanjuti sesuai arahan Bapak Wali Kota, terutama dalam hal pengawasan obat dan makanan serta pendampingan UMKM dalam menyajikan makanan khas Bogor yang aman dan berkualitas,” tutur Retno.

Lebih lanjut, Retno menyoroti pentingnya peran aktif Satgas Keamanan Pangan dalam mensosialisasikan produk-produk inovatif yang aman sebagai alternatif pengganti bahan berbahaya dalam pangan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan berfokus pada penyediaan media informasi yang edukatif bagi anak-anak sekolah, sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu pada generasi muda, serta pembentukan Surat Keputusan (SK) Pencegahan Resistensi Antimikroba sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman resistensi antibiotik.

Sinergi yang terjalin antara Pemkot Bogor dan BPOM Bogor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pangan yang lebih aman, sehat, dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM lokal, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara penyerahan bantuan ini menjadi istimewa karena Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah, turut memberikan sambutan secara virtual.

Sementara itu, Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Kawaludin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, dan pihak lainnya, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan guru ngaji di Aula Kecamatan Cangkuang.

Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna mengajak semua pihak untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan berharap ibadah puasa Ramadan diterima. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru ngaji atas dedikasi mereka dalam mentransformasikan ilmu keagamaan.

“Penyerahan bantuan cadangan pangan ini setiap tahun kita laksanakan. Kenapa saat ini diberikan pada bulan suci Ramadan dan mendekati Idulfitri 1446 H, saya kira kondisi perekonomian saat ini pemerintah atau negara ini lagi pembenahan,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Dadang Supriatna menekankan pentingnya peran guru ngaji dalam pembentukan karakter anak bangsa, yang tidak cukup hanya dengan pendidikan formal di sekolah. Ia mengapresiasi guru ngaji yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam Pilkada Serentak Nasional 2024, yang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung hingga 72 persen.

“Peranan guru ngaji sangat luar biasa, karena turut memberikan edukasi kepada para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Bedas ini juga mengumumkan peningkatan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji, yang kini mencakup jaminan hari tua selain jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ia juga mengungkapkan bahwa insentif guru ngaji sebesar Rp 109 miliar/tahun di Kabupaten Bandung adalah yang terbesar di Indonesia.

“Ini salah satu yang harus kita syukuri. Apa yang kita lakukan manfaat untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Insya Allah Pemkab Bandung berkolaborasi dengan guru ngaji ini akan menentukan dan juga membuktikan bahwa Kabupaten Bandung akan lebih Bedas lagi dalam lima tahun mendatang,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, menambahkan bahwa distribusi bantuan cadangan pangan ini adalah wujud nyata program pengendalian harga bahan pangan dan kepedulian Bupati Bandung. (Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dokumen ini disusun setiap lima tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

RAD-PG disusun oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). RAD-PG ini mencerminkan sinergitas lintas sektor dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang layak, bergizi, dan aman, dengan penguatan kelembagaan yang terintegrasi.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menginisiasi kembali penyusunan RAD-PG untuk periode 2025-2029. Menurut Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, RAD-PG 2025-2029 strategis karena dua hal.

“Pertama, RAD PG adalah salah satu dokumen perencanaan mandatori yang diamanatkan Undang-Undang. Kedua, penyusunan saat ini bersamaan dengan Kota Bogor melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2029,” ujarnya di Auditorium Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jumat (14/2/2025).

Menurut Rudy, penyusunan RAD-PG Kota Bogor ini pun istimewa karena seluruh pembiayaannya ditanggung oleh GAIN Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada GAIN Indonesia yang telah bermitra dengan pemerintah kota untuk bersama-sama menyusun RAD-PG,” tuturnya.

Rudy berharap RAD-PG ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi Kota Bogor di bidang ketahanan pangan dan gizi. Tantangan itu antara lain tingginya ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain, tidak terkelolanya PKL makanan/minuman dengan baik.

Kemudian, cadangan pangan pemerintah kota yang belum memenuhi standar ideal, harga pangan bapok/strategis yang fluktuatif, konsumsi penduduk yang belum beragam dan bergizi seimbang, masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.

Selain itu, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin maupun prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) selama 5 tahun terakhir, masih terdapat permukiman kumuh di seluruh wilayah kecamatan, hingga belum terkelolanya food loss and waste.

“Oleh karena itu, dalam RAD-PG ini dilakukan cross cutting permasalahan utama pangan dan gizi di Kota Bogor dan diperoleh langkah-langkah penting yang harus diselesaikan bersama-sama dengan koordinasi lintas sektor pemerintah maupun non pemerintah,” beber Rudy.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes A. Mallipu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara GAIN Indonesia dengan Pemkot Bogor.

“Kami berharap dukungan GAIN Indonesia terhadap penyusunan RAD PG ini dapat mengakselerasi langkah-langkah lanjutan yang dianggap penting dan strategis oleh Pemkot Bogor dalam penanganan pangan dan gizi,” ujarnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di Kota Bogor, Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) memanfaatkan lahan seluas dua hektare di kawasan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, untuk menjadi lahan produktif.

Lahan tersebut ditanami bibit jagung manis yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, termasuk pupuknya. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyatakan bahwa program ini menambah daftar program ketahanan pangan lainnya yang telah dijalankan Pemkot Bogor.

“Ini bukan yang pertama, karena masih banyak lahan-lahan ideal lainnya yang akan kami garap bersama Forkopimda. Mungkin nantinya juga melibatkan TNI dan Polres, serta pihak lainnya,” ungkap Hery, Jumat (15/11/2024) pagi.

Program ini, menurut Hery, menunjukkan kolaborasi untuk mendukung program pemerintah, khususnya ketahanan pangan. Lahan seluas dua hektare ini menjadi langkah awal menuju langkah-langkah berikutnya.

Saat ini, Pemkot Bogor sedang mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dioptimalkan. Namun, tidak semua lahan cocok untuk pertanian sehingga diperlukan kategorisasi.

“Kami akan memikirkan bagaimana rantai distribusinya, apakah akan masuk ke pasar atau langsung ke masyarakat. Yang paling penting adalah program ini harus bernilai ekonomi,” kata Hery. 

Sehingga, sambung Hery, manfaatnya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, para petani, dan penggarap lahan. 

Di lokasi yang sama, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, menegaskan bawah ini mendukung program dari Presiden Republik Indonesia, Pak Kapolri, dan Pak Kapolda, untuk memberdayakan lahan yang sebelumnya tidak produktif agar menjadi produktif. 

Bismo menjelaskan bahwa hasil panen dapat dinikmati oleh kelompok tani setelah masa tanam sekitar empat bulan. Kelompok tani akan memutar hasil ekonomi tersebut sehingga pemanfaatan lahan dapat berkesinambungan.

Lahan ini, menurut Bismo, merupakan aset milik Pemkot Bogor. Namun, ke depannya, pemanfaatan lahan untuk menjadi lebih produktif tidak harus terbatas pada tanah milik pemerintah. 

“Kami akan melanjutkan pencarian tanah-tanah lain yang tidak produktif atau kurang produktif untuk dioptimalkan bersama demi kebaikan masyarakat dan ketahanan pangan,” kata Bismo.

Ia juga mengatakan bahwa tanaman yang ditanam nantinya tidak hanya jagung, tetapi akan disesuaikan dengan jenis lahan yang ada. Program ini sekaligus mendukung penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa di sekolah.

“Yang utama adalah memberdayakan lahan yang kurang produktif agar menjadi produktif. Kemudian, hasil ekonominya digunakan oleh kelompok tani. Kelompok tani ini nantinya bisa menyuplai dapur umum milik Pak Dandim atau Badan Gizi Nasional,” jelas Bismo. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj