Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan melibatkan puluhan ribu massa. “Ini adalah aksi damai. Kami akan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan kericuhan,” tegas Iwan kepada Sorotrakyat.com.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Massa akan mulai berkumpul pada pukul 07.30 WIB dari berbagai lokasi. Titik kumpul utama akan dipusatkan di area TVRI dan Parkir Timur Senayan pada pukul 09.30 WIB, tempat bus-bus pengangkut massa akan disiapkan.

Selanjutnya, seluruh peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB, dengan acara inti demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Aksi ini tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan enam tuntutan yang saling terkait dan membentuk fondasi perjuangan buruh di Indonesia. Enam isu tersebut adalah:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah): Menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan dan menolak penetapan upah minimum yang tidak layak.
2. Stop PHK: Mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus guna menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif.
3. Reformasi Pajak: Menuntut kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
4. RUU Ketenagakerjaan: Mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-pekerja segera dibahas dan disahkan.
5. Revisi UU Pemilu: Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan representasi politik yang lebih kuat bagi kaum buruh.
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata untuk memberantas korupsi yang merugikan rakyat.

Menurut Iwan, aksi ini adalah manifestasi dari perjuangan para buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami sampai tuntutan ini didengar dan diwujudkan,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di Jakarta, massa buruh memadati kawasan Patung Kuda dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Bendera serikat berkibar, spanduk berisi kecaman dibentangkan, dan suara lantang buruh menggemakan tuntutan mereka: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja!

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah seruan dari para pekerja yang merasa hak-hak mereka dirampas oleh undang-undang yang disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi mereka.

Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang menindas. “Omnibus Law Cipta Kerja bagaikan belenggu bagi buruh,” teriaknya di tengah kerumunan massa. “Kami tidak akan tinggal diam!“

Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan 9 alasan utama penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, di antaranya:

• Upah minimum yang kembali ke upah murah: Buruh terancam dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.
• Outsourcing tanpa batasan: Hilangnya kepastian kerja dan negara seolah menjadi agen outsourcing.
• Kontrak berulang-ulang: Ancaman stabilitas kerja bagi buruh.
• Pesangon yang murah: Merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.
• PHK yang dipermudah: Buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu dalam posisi rentan.
• Jam kerja yang fleksibel: Menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
• Pengaturan cuti yang tidak jelas: Buruh, khususnya perempuan, semakin rentan terhadap diskriminasi di tempat kerja.
• Tenaga kerja asing yang tak terkontrol: Kekhawatiran bagi buruh lokal tersisih.
• Hilangnya sanksi pidana: Pengusaha bebas melanggar hak-hak buruh tanpa konsekuensi hukum yang berat.

Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir bagi para buruh. Aksi ini diharapkan dapat mendesak para hakim untuk mendengarkan suara mereka dan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan.

Partai Buruh dan KSPI mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi ini. Bersama-sama, kita tolak sistem yang menindas dan perjuangkan hak-hak buruh yang adil!

Suara buruh harus didengar! Omnibus Law Cipta Kerja harus dicabut!

Editor & Penerbit: Den.Mj

Terlihat jelas antusias ratusan warga yang hadir dari berbagai wilayah di Kota Bogor tersebut berlangsung meriah. Suasana pasar yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli, pada hari itu berubah menjadi suasana yang penuh dengan lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua Panitia Pemuda, Lurah Gudang, dan Ketua DKM Gudang. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan santunan anak yatim.

Pada kesempatan tersebut, tiga Habib ternama mengisi acara, yaitu Habib Ahmad Fahmi bin Abubakar Al Idrus, Habib Alwi bin Habib Ahmad Al Idrus, dan Habib Muhammad bin Habib Faisal Al Jufri. Ketiga Habib tersebut menyampaikan tausiah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ketinggalan dukungan dan do’a ditujukan kepada saudara muslim serta para pejuang yang berada di Palestina.

Pawang 1678, selaku penyelenggara acara, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mendekatkan masyarakat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,” ujar H. Chen Chen Sukirman, Ketua Pawang 1678.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Habib Alwi Al Hadad. Perwakilan panitia, Bapak Aji, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara tersebut.

Hadir dalam acara Muludan Pasar Bersholawat tersebut Direktur Eksekutif Jaringan Informasi dan Advokasi yang sekaligus sebagai Tim Hukum Pawang 1678 Iwan Kusmawan SH bersama jajarannya serta para anggota dari Pantai Buruh exco Kota Bogor hadir turut menggemakan lantunan bersholawat.

Muludan Pasar Bersholawat tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Acara tersebut juga bertujuan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. (red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Diketahui sebelumnya, pihak perusahaan telah menjanjikan penyelesaian pembayaran gaji kepada para pekerja pada tanggal 30 Juni 2023, dengan batas akhir pada tanggal 5 Juli 2023 lalu.

Seperti yang disampaikan para pekerja kepada redaksi media Sorotrakyat.com bahwa dalam surat pernyataan yang diterbitkan oleh CV. Berkah Nur Akmal pada tanggal 23 Juni 2023, perusahaan juga meminta maaf kepada para pekerja atas keterlambatan dalam pembayaran upah mereka. Perusahaan mengatributkan keterlambatan tersebut pada masalah keuangan yang dialami.

Namun, meskipun waktu berlalu hingga berita ini diterbitkan, para pekerja belum menerima upah yang seharusnya mereka terima. Padahal, dalam surat perjanjian kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan, terdapat pasal yang menyebutkan:

“Pihak pertama (Perusahaan) berhak mengatur pembayaran gaji, yaitu setiap dua minggu sekali, yang dibayarkan kepada pihak kedua (Pekerja), dan akan diterima paling lambat H+7. Besaran gaji diatur berdasarkan pola penggajian, dengan gaji per hari per area JAKARTA sebesar Rp. 172.000, dikalikan dengan jumlah hari kerja.

• Minggu pertama (minggu 1&2), 12 hari kerja, total Rp. 2.064.000,-
• Minggu kedua (minggu 3&4), 13 hari kerja, total Rp. 2.236.000,-“
  (dikutip dari surat SPK yang dibuat oleh CV. BNA)

Selain itu, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diduga para pekerja tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Hal ini terbukti saat kami menghubungi beberapa pekerja, dan menurut mereka, CV. BNA tidak memberikan salinan SPK yang sama kepada semua pekerja setelah kedua belah pihak menandatanganinya.

Pasalnya, dalam SPK tersebut, terdapat pernyataan pada bagian 6 (Lain-lain), butir ke-2 yang berbunyi:

“Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai dan dibuat dua rangkap. Kedua dokumen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.” (dikutip dari surat SPK yang dibuat oleh CV. BNA)

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum LSM Kapi Matra (Komite Advokasi Pekerja Indonesia Mandiri), Buchari angkat bicara bahwa pihak perusahaan membayar upah melebihi jatuh tempo yang di perjanjikan akan merugikan kaum pekerja.

“Pekerja yang merupakan aset perusahaan seharusnya dipelihara dan diperhatikan. Kalau melihat toleransi pekerja, sudah sangat cukup toleransi. Dan perusahaan tidak cukup dengan meminta maaf kepada pihak pekerja dan harus diselesaikan karena pekerja juga menghidupi keluarganya,” ungkap Buchari. Sabtu, (15/07).

“Kami dari LSM Kapi Matra yang konsen dengan permasalahan perburuhan menghimbau kepada pihak perusahaan agar secepatnya diselesaikan sesuai yang di perjanjikan sebagai mana tertuang dalam SPK. Dan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat permasalahan ini yang berkaitan masalah kehidupan pekerja,” ujar Ketua Umum Kapi Matra.

Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak CV. Berkah Nur Akmal, Direktur Utama dan Manager Project, belum memberikan keterangan. Kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak terkait. namun hingga detik ini tidak juga merespon. Kami membuka peluang untuk memberikan Hak Jawabnya ke Redaksi Sorotrakyat.com. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seperti yang disampaikan Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) menyampaikan sikap serta kondisi dilapangan terpantau oleh awak media Sorotrakyat.com.

“Dilapangan sudah berhari-hari ribuan Buruh Jawa Barat,
Terik panas mentari kita lalui. Deras hujan kita hadapi. Tol Pasteur kita lumpuhkan.
Jembatan Pasopati kita jadikan lautan Buruh,” ujarnya.

“TUNTUTAN kenaikan UMK Buruh Jawa Barat untuk Tahun 2023 minimal 10% sampai dengan 13% belumlah membuahkan hasil, dikarenakan Gubernur Provinsi Jawa Barat mengacu utuh kepada PERMENAKER No 18 Tahun 2022 sehingga Kenaikan UMK Buruh Jawa Barat di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat hanya berkisar 7,12% s/d 7,88%. KITA TIDAK BOLEH MENYERAH !!!,” pekiknya.

“Medan Pertempuran di tingkat-tingkat Pabrik saat perundingan upah BIPARTIT haruslah dimenangkan. Jika memang hasil akhir perjuangan hari ini belumlah memuaskan, inilah proses yang telah kita persembahkan demi peningkatan kesejahteraan bagi Kaum Buruh dan seluruh Rakyat Jawa Barat pada khususnya dan seluruh Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia pada umumnya,” sambungnya.

“Karena BERGERAK dan BERJUANG adalah KEWAJIBAN .
Karena HASIL AKHIR adalah HAK PREROGATIF dan KUASA TUHAN .
JANGAN PATAH ARANG dan TERUS LAKUKAN PERLAWANAN .
SALAM JUANG !!!,” ungkap Buya Fauzi saat menutup orasinya dari aksi-aksi yang telah dilaksanakan selama berhari-hari demi menyelamatkan UMK Tahun 2023 dari kejahatan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam mengawal Rapat Pleno Dewan Pengupahan sekaligus mengawal hasil audiensi kemarin dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, yang telah bersepakat untuk menaikkan UMK Buruh Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 13%, dan keluar dari aturan surat Mentri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang ditujukan untuk seluruh Gubernur di Indonesia, dengan pesan di dalamnya bahwa seluruh Gubernur di Indonesia wajib menjadikan PP No 36 Thn 2021 sebagai turunan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja untuk formulasi kenaikan Upah Buruh Indonesia untuk Tahun 2023.

Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) yang memimpin jalannya aksi menyampaikan dalam orasi pembukanya bahwa seluruh Kaum Buruh di Provinsi Jawa Barat WAJIB mengawal ketat hasil audiensi kemarin di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, agar tidak terjadi kebohongan pada Rapat-rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

“Kaum Buruh Provinsi Jawa Barat juga diminta untuk tidak memiliki keraguan sedikitpun untuk melakukan aksi MOGOK NASIONAL jika kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat MENGINGKARI hasil audiensi KSPI dan PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kemarin di ruang rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Buya Fauzi juga menyampaikan agar Presiden RI mencopot Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauzia yang terus menerus mengeluarkan kebijakan penuh kebencian kepada Buruh Indonesia yang bisa berdampak buruknya iklim investasi dengan surat yang sudah diterbitkan dan ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk menaikkan Upah Buruh Indonesia di Tahun 2023 sebesar 1% s/d 2% mengikuti formulasi PP No 36 Thn 2021 .

Hal senada disampaikan oleh Dadan Sudiana (Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat) yang juga menjabat sebagai Sekertaris EXCO PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat pun berpesan dalam orasinya.

“Bahwa gelombang aksi KSPI dan PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat adalah bentuk Konsolidasi KSPI dan PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat demi menggagalkan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja secara liar diberlakukan di Indonesia,” tegasnya.

Ditempat yang sama Dede Koswara (Anggota Dewan Pengupahan unsur KSPI) usai Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengatakan, “Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat hari ini ditunda hingga 22 November 2022 dikarenakan seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluruh Indonesia akan menggelar Rapat untuk membahas formulasi baru Kenaikan Upah Buruh di Indonesia yang lebih adil bagi Kaum Buruh di Jawa Barat,” kata Dede.

“Efek dari dibahasnya formulasi baru kenaikan Upah Buruh Jawa Barat untuk Tahun 2023 tersebut adalah dimundurkannya penetapan UMP di Jawa Barat yang semestinya ditetapkan pada Tanggal 20 November menjadi Tanggal 27 November 2022,” jelasnya.

Pun hal yang sama terjadi pada penetapan UMK di Jawa Barat yang awalnya ditetapkan pada 30 November menjadi Tanggal 7 Desember 2022.

“Tetap siaga satu dan tingkatkan Eskalasi Gerakan lapangan agar Pemerintah RI benar-benar serius melaksanakan seluruh keputusan sesuai dengan tuntutan,” pungkas Buya Fauzi menutup orasinya, sekaligus menutup seluruh rangkaian aksi KSPI dan PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, pada Rabu (16/11).

Turut hadir pula pada aksi hari ini Suparno (Ketua DPW FSPMI Jawa Barat sekaligus Ketua EXCO PARTAI BURUH Provinsi Jawa Barat). (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Terpantau Konvoi ratusan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh massa aksi Buruh Kabupaten Bogor yang terdiri dari SPN, FSPMI dan FSP KEP KSPI sempat menimbulkan kemacetan panjang di jalan utama mulai dari wilayah Citeureup hingga tiba di Kantor Bupati Kabupaten Bogor.

“Gelombang aksi di seluruh Kabupaten Kota dari seluruh Provinsi di Indonesia adalah bentuk keseriusan KSPI dan PARTAI BURUH bersama Gerakan Buruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi MOGOK NASIONAL yang akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan Desember 2022,” kata Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) menekankan.

Disampaikannya juga, jika seluruh Bupati dan Walikota tidak memberikan rekomendasi kenaikan UMK sebesar 13% kepada seluruh Gubernur di Indonesia buah dari kemarahan Buruh Indonesia pasca Mentri Tenaga Kerja Ida Fauzia memaksakan kehendaknya dengan menyampaikan bahwa kenaikan Upah Buruh Indonesia untuk tahun 2023 harus berdasarkan formula PP No 36 Thn 2021 sebagai turunan Undang Undang jahat OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja.

Hal senada diungkapkan Komaruddin (Ketua KC FSPMI Kabupaten Bogor yang juga merupakan Ketua EXCO PARTAI BURUH Kabupaten Bogor), “meminta agar Kaum Buruh Kabupaten Bogor tetap berada dalam kondisi siaga satu dan bersiap melakukan MOGOK NASIONAL jika tuntutan pada aksi hari ini tidak dikabulkan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Mujimin (PANGKORNAS KOPASKEP KSPI sekaligus Ketua DPC FSP KEP KSPI Kabupaten Bogor) menuturkan bahwa kenaikan harga BBM telah membuat daya beli Kaum Buruh Kabupaten Bogor terpuruk.

“Oleh karena itu, 13% adalah ANGKA MATI yang tidak bisa ditawar tawar lagi sebagai angka kenaikan UMK Tahun 2023 yang direkomendasikan oleh Bupati Kabupaten Bogor serta Tolak PHK MASSAL dengan alasan RESESI GLOBAL,” tegasnya.

Tak ketinggalan Luki Hendarsyah (Ketua DPC SPN Kabupaten Bogor sekaligus Bendahara EXCO PARTAI BURUH Kabupaten Bogor) meminta agar Organisasi KOGA (KOREA GARMENT) yang ada di Kabupaten Bogor tidak membuat kebijakan yang meresahkan Kaum Buruh Kabupaten Bogor.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada kesempatan aksi KSPI dan PARTAI BURUH Kabupaten Bogor hari ini membuka ruang diskusi dengan melakukan audiensi yang diwakili oleh Kabid dan Kasie Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan Komaruddin, Mujimin dan Lucky Hendrasyah sebagai perwakilan KSPI dan PARTAI BURUH Kabupaten Bogor.
Pada audiensi yang berlangsung hingga sore hari ini memutuskan untuk mengabulkan seluruh aspirasi dan tuntutan KSPI dan PARTAI BURUH Kabupaten Bogor.

“KAWAL KETAT hasil audiensi pada hari ini dengan cara seluruh Kaum Buruh di Kabupaten Bogor HADIR pada aksi Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja seJawa Barat pada Tanggal 15 November dan 16 November 2022 di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan Gedung Sate sebagai Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat,” pungkas Buya Fauzi. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Aksi Unras buruh di Balaikota pada hari ini adalah titik awal dimulainya rangkaian aksi KSPI dan PARTAI BURUH di berbagai daerah dengan tuntutan dan teriakkan yg sama di seluruh Keluarga Besar KSPI dan PARTAI BURUH seluruh Indonesia, yaitu NAIKKAN UMP/UMK BURUH INDONESIA atau MOGOK NASIONAL !!!.

Dalam orasinya Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) menyampaikan agar PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki keberanian memutuskan kenaikan UMP Buruh DKI Jakarta untuk Tahun 2023 sebesar 13% atau MOGOK NASIONAL menjadi SEBUAH KEPASTIAN .

“MENGAPA ???. Karena PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi kekisruhan yang ada di DKI Jakarta, jika MOGOK NASIONAL dilaksanakan secara SERENTAK di seluruh Pabrik-pabrik yang ada di wilayah yang dia pimpin, maka dikhawatirkan munculnya kelumpuhan secara total roda perekonomian di Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

“LAWAN OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja dengan SEPENUH KEKUATAN demi mewujudkan Republik Indonesia menjadi NEGARA SEJAHTERA, sesuai amanat dan cita cita PARTAI BURUH,” tegas Buya Fauzi menutup orasinya.

Dilokasi yang sama, Agus Rantau (Ketua DPC SPN Jakarta Utara) juga menyampaikan, “bahwa Pemerintah DKI Jakarta harus menemukan Formula baru kenaikan upah Buruh di DKI Jakarta agar terhindar dari Kejahatan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya,” kata Agus dalam orasinya.

Hadir juga Kahar S Cahyono (EXCO PUSAT PARTAI BURUH) berteriak bahwa tidak mungkin KSPI dan PARTAI BURUH memutuskan menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta tanpa alasan.

“Karena masih ada aturan lain yg masih berlaku dan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta memutuskan kenaikan UMP Buruh DKI Jakarta tanpa melanggar aturan perundang-undangan,” pekiknya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

KSPI dan KSPSI Andi Ghani bekerja sama dengan SATUAN MAKO BRIMOB POLRI dan BRIMOBDA POLDA BALI pada hari ini melakukan aksi keperdulian berbagi ratusan paket sembako terhadap para korban terdampak di daerah-daerah yang terdampak bencana.

Dalam sambutan awal, Bung Said Salahuddin (KATIMSUS PARTAI BURUH) memperkenalkan kepada masyarakat Provinsi Bali yang hadir di lokasi BALAI SUBAK Blimbing Sari Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, “bahwa KSPI dan KSPSI Andi Ghani adalah 2 Konfederasi Terbesar yang ada di Republik Indonesia ini,” ujarnya Senin (07/11/2022).

Begitu juga disampaikan Bung Ferry Nuzarli (Pimpinan Pusat KSPSI Andi Ghani) dalam sambutannya mengatakan bahwa, “hal ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh KSPI dan KSPSI Andi Ghani sebagai bentuk keperdulian kepada Kaum Buruh yang terPHK maupun kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada, sekaligus memperkenalkan PARTAI BURUH sebagai PARTAI Kelas Pekerja yang akan berjuang meningkatkan Kaum Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) mewakili Presiden KSPI dan Keluarga Besar KSPI dalam sambutannya juga menyampaikan pemaparannya.

“KSPI dan KSPSI Andi Ghani adalah dua diantara sebelas inisiator berdirinya kembali PARTAI BURUH yang saat ini dipimpin oleh Presiden PARTAI BURUH Bung Said Iqbal melanjutkan kepemimpinan Almarhum Muchtar Pakpahan yang menjadi Ketua Umum PARTAI BURUH sebelumnya,” paparnya.

“Semoga bentuk keperdulian KSPI dan KSPSI Andi Ghani saat ini dapat menjadi jembatan silaturahmi antara masyarakat Provinsi Bali dengan KSPI dan KSPSI Andi Ghani bersama PARTAI BURUH yang semakin baik demi mewujudkan Indonesia menjadi NEGARA SEJAHTERA sesuai amanat dan cita cita mulia PARTAI BURUH,” harap Buya Fauzi menutup sambutannya.

Turut hadir di lokasi KSPI dan KSPSI Andi Ghani PERDULI dan berbagi kepada masyarakat Provinsi Bali adalah Mba Indri Yulihartini (WASEKJEND PARTAI BURUH) dan KETUT SUWANDI (Ketua EXCO PARTAI BURUH Provinsi Bali) serta beberapa perwakilan dari Pimpinan2 EXCO Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta Tokoh2 adat yang ada di Desa Pecatuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam aksi unjukrasa tersebut, massa menyuarakan 4 (empat) tuntutan kepada pemerintah yang diantaranya :

• TOLAK PHK MASSAL .
• CABUT OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja .
• NAIKKAN UMP dan UMK Buruh Indonesia Tahun 2023 sebesar 13% .
• SYAH KAN RUU PPRT.

Kali ini Aksi KSPI dan Gerakan Buruh Indonesia bersama PARTAI BURUH yang dilaksanakan di Kantor KEMENAKERTRANS RI, dengan alasan MENOLAK dan MELAWAN Konferensi Pers MENAKERTRANS RI yang telah menyampaikan bahwa kenaikan upah Buruh di Indonesia harus tetap berdasarkan formula PP No 36 Thn 2021 sebagai turunan dari OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja .

Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) dalam orasinya menyampaikan bahwa hal ini adalah bentuk penghinaan Mentri Tenaga Kerja kepada Buruh Indonesia sebagai sesama manusia.

“PP No 36 Thn 2021 adalah amanat jahat kepada para Pengusaha Hitam di Indonesia untuk tidak menaikkan upah di Tahun 2023,” ujarnya.

“Mentri Tenaga Kerja sudah tidak lagi menghargai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan yang merendahkan Buruh Indonesia seperti binatang,” teriaknya.

“Kita menuntut kepada Presiden RI untuk MEMECAT DENGAN TIDAK HORMAT Mentri Tenaga Kerja sekarang juga,” tegasnya.

“Upah naik 13% atau MOGOK NASIONAL !!!, pungkas Buya Fauzi menutup orasinya.

Ditempat yang sama Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Bung Riden Hatam Aziz dalam orasinya juga menyampaikan, “bahwa aksi pada hari ini adalah bentuk Konsolidasi jelang MOGOK NASIONAL di pertengahan Desember 2022,” ucapnya.

Intan Indria Dewi selaku Ketua DPD SPN (Serikat Pekerja Nasional) Provinsi Banten menyampaikan, “kami menuntut kepada Pemerintah agar Kaum Buruh tidak hanya menjadi alas kaki bagi para Oligarki, dengan memaksakan kehendaknya memberlakukan OMNIBUS LAW UU Cipta Kerja sebagai sandaran memiskinkan Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia,” ujarnya dalam orasi.

ILHAMSYAH selaku Ketua Umum KPBI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) sekaligus Ketua BAPILU PARTAI BURUH juga meminta Kaum Buruh agar sadar dengan kelasnya sebagai bagian dari Kelas Pekerja demi memenangkan PARTAI BURUH,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj