Kebakaran yang terjadi pada akhir Mei lalu diketahui telah meluluhlantakkan 17 los dan 3 kios. Dalam kunjungannya, Jenal Mutaqin berdiskusi intensif dengan para pedagang, berupaya menemukan solusi sementara di tengah proses investigasi kepolisian terkait penyebab insiden tragis ini.

“Prioritas utama kami adalah soal listrik,” ujar Jenal Mutaqin.

“Saat ini PLN akan melakukan survei untuk memastikan apakah aliran listrik sementara bisa digunakan. Pasca kebakaran, listrik memang padam total dan kami harus mengambil aliran dari blok lain,” jelasnya.

Selain itu, komunikasi dengan Polresta Bogor Kota menjadi fokus penting. Wakil Wali Kota mengungkapkan akan segera mengadakan rapat khusus dengan pihak kepolisian untuk memperbarui informasi terkait identifikasi pasca kebakaran.

“Mengenai kasus dugaan dan hal-hal lain, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Kami tidak memiliki kapasitas untuk itu,” tegasnya.

Isu keamanan pasar turut menjadi perhatian serius. Pasca kebakaran, banyak akses jalan masuk ke area pasar yang dikhawatirkan pedagang dapat dimanfaatkan untuk aksi pencurian, apalagi kondisi pasar masih gelap gulita karena belum teraliri listrik.

“Dari tujuh anggota keamanan yang ada, saya minta ditambah menjadi 12 orang untuk berjaga pada malam hari. Bahkan jika diperlukan, kami akan meminta bantuan penjagaan dari OPD terkait,” tutur Jenal Mutaqin, menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam menjaga aset pedagang.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, turut angkat bicara mengenai langkah-langkah yang telah diambil pihaknya.

“Kami telah melakukan berbagai upaya sementara untuk penanganan pasca kebakaran ini,” ujar Jenal Abidin.

“Fokus utama kami saat ini adalah pembenahan dan penelusuran kabel-kabel listrik yang rusak bersama tim teknik kami,” tambah Jenal Abidin, menegaskan komitmen PPJ dalam memulihkan operasional pasar.

“Kami berharap proses ini dapat diselesaikan secepatnya agar aktivitas perdagangan dapat kembali normal dan para pedagang dapat berjualan dengan tenang.”

Pernyataan Jenal Abidin ini menggarisbawahi upaya konkret PPJ dalam mengatasi dampak kebakaran, khususnya pada infrastruktur vital seperti kelistrikan, demi mendukung pemulihan pedagang terdampak di Pasar Kebon Kembang.

Sebagai solusi terakhir, Perumda Pasar Pakuan Jaya juga telah menawarkan opsi relokasi sementara bagi para pedagang terdampak ke Blok A dan Blok F, memberikan pilihan bagi mereka untuk tetap dapat melanjutkan usahanya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, mengungkapkan bahwa operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan minyak goreng, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. “Minyakita sudah hampir satu bulan menghilang dari pasaran. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan para pengusaha untuk mendistribusikan 6.000 liter atau 500 karton Minyakita di Blok F Pasar Kebon Kembang,” jelas Hanafi.

Kerja sama apik antara Pemkot Bogor, PT Mikie Oleo Nabati Industri, dan PT Bukit Inti Makmur Abadi ini menjadi solusi konkret di saat masyarakat membutuhkan.

Untuk menjaga keadilan dan mencegah penimbunan, setiap pembeli dibatasi maksimal dua liter dengan harga Rp 14.700 per liter, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). “Pembatasan ini penting agar semua warga kebagian dan tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi,” tegas Hanafi.

Syarat pembelian pun mudah, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi yang tidak membawa KTP, petugas tetap mencatat data mereka untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Hanafi memastikan bahwa kualitas Minyakita yang beredar di Kota Bogor telah memenuhi standar dan diawasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin). “Kami terus memantau dan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dari kepolisian untuk mencegah segala bentuk kecurangan, penimbunan, atau spekulasi harga,” ujarnya.

Kabar baiknya, operasi pasar serupa akan kembali digelar di Kantor Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa, 11 Maret 2025, dengan jumlah yang sama. Ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi selama Ramadan.

Warga Kota Bogor menyambut antusias operasi pasar ini. “Alhamdulillah, harga minyak goreng di sini jauh lebih murah. Semoga operasi pasar seperti ini terus diadakan, terutama menjelang hari raya,” ujar salah satu pembeli.

Dengan adanya operasi pasar ini, diharapkan masyarakat Kota Bogor dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa khawatir akan ketersediaan minyak goreng. Pemkot Bogor juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan membeli sesuai kebutuhan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya tak lain untuk mengecek stabilisasi harga pangan. Satu persatu para pedagang yang masuk dalam bahan pokok penting, seperti beras, daging, telur, cabai dan lain sebagainya diajak diskusi oleh Hery guna mendapatkan data langsung di lapangan.

“Saya ingin mendapatkan data langsung dan berdiskusi dengan para pedagang mengenai kendala, hambatan dan lain sebagainya. Agar kita bisa mungkin dengan kapasitas pemkot bisa mengintervensi atau membantu kestabilan harga,” jelas Hery usai peninjauan.

Selain mengecek kestabilan harga, Hery juga mengedukasi para pedagang bahwa kenaikan harga sedikit hingga kenaikan ekstrem bisa berpengaruh kepada inflasi dan perekonomian kota. Pun akan berdampak kepada pedagang serta masyarakat.

Hasil peninjauan tersebut, Hery mengatakan bahwa harga bahan-bahan pokok tersebut masih di kondisi normal. Hanya ada satu catatan pengkajian untuk harga daging sapi. Dimana suplai yang banyak, namun harga tidak alami penurunan.

“Seharusnya kalau suplai banyak harga turun, mungkin ada supply chain yang harus saya ajak bicara untuk mencari tahu penyebabnya,” jelasnya.

Ditambah, suplai daging bukan hanya dari Kota Bogor saja. Namun bisa dari luar kota maupun luar rumah pemotongan hewan (RPH). Sehingga Hery menganggap prinsipnya agak anomali untuk daging.

“Untuk komoditas lain seperti cabai, beras itu naik turunnya masih normal, misal beras sekitar Rp1-2 ribu, cabai malah tidak ada kenaikan, telur juga masih normal. Harga daging masih Rp130 ribu per kilogram,” sebut Hery. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya senang Blok C-D Jalan MA Salmun – Dewi Sartika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Bogor Tengah, berarti Pak Camat tahu apa yang akan terjadi ke depan dan tahu konsekuensinya. Saya ingin meninggalkan Kota Bogor dalam kondisi yang bersih, tertib dan tidak semrawut melalui sistem yang dibangun dan kultur untuk memberikan pelayanan bagi kemaslahatan dan manfaat untuk warga Kota Bogor,” kata Bima Arya saat Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah di Blok C – D, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyoroti masih adanya PKL yang berjualan di luar pasar, karena adanya pembiaran.

Dalam tahun terakhir ini Bima Arya menegaskan, jajaran Pemkot Bogor bersama unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk menertibkan kawasan tersebut.

Kebijakan yang diambil Pemkot Bogor dalam menertibkan para PKL yang telah lama berjualan tentunya diawali dengan dialog dan dimaksudkan untuk penataan.

Disamping itu, dalam beberapa hari kedepan Pemkot Bogor akan melakukan rotasi sejumlah jabatan. Bima Arya memastikan semua jajaran Pemkot Bogor bergerak semaksimal mungkin menuntaskan program prioritas.

“Kita akan fight untuk terus merapikan Bogor Tengah ini, Pasar Kebon Kembang, Sawojajar akan kita rapikan sehingga nyaman bagi semua. Memang tidak mudah tetapi selama ada niat pasti ada jalannya, ini momentum bagi semua,” tegasnya.

Penataan yang dilakukan Pemkot Bogor, lanjut Bima Arya, tidak perlu ditakuti pedagang maupun masyarakat Kota Bogor, akan ditempatkan dimana nanti. Kepada semua yang hadir, ia menjelaskan seperti penataan PKL Sempur yang semrawutnya luar biasa namun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, nyaman dan bersih.

Pemeliharaan kawasan yang sudah ditata, pembinaan dan pemberdayaan sebagai lanjutan dari penataannya agar naik kelas, menjadi hal yang dititipkan Bima Arya kepada jajaran Pemkot Bogor dan jajaran wilayah.

“Kita harus membuat para PKL naik kelas hingga mereka bisa memiliki outlet kebanggaan dimana-mana, kurang lebih begitu cara berpikir kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin tentang titik hitam yang menjadi rawan bencana menjadi prioritas dalam musrenbang Kecamatan Bogor Tengah.

Bima Arya meminta Sekda Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait untuk menyisir kembali dan lebih diprioritaskan.

Penanganan inflasi daerah sebagai langkah antisipasi resesi, angka stunting dan ODF menjadi hal terakhir yang diingatkannya.

Untuk musrenbang tahun 2023 RKPD tahun 2024, Kecamatan Bogor Tengah kata Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengusulkan 88 kegiatan dengan prioritas bidang fisik, khususnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) mengingat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi bencana di Bogor Tengah, selain pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

“Ini hal yang penting karena ketika bencana terjadi, masyarakat umumnya tidak siap. Sementara di Bogor Tengah terdapat 11 titik zona hitam. Pelaku UMKM juga harus benar-benar diperhatikan dan membantu permodalan hingga meningkatkan kreativitas mereka. Intinya itu skala prioritas kita,” kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menerangkan, zona hitam yang difokuskan tahun 2024 adalah pembangunan TPT dan untuk masyarakatnya kolaborasi dengan BPBD Kota Bogor akan direlokasi ke rumah susun atau difasilitasi untuk dikontrakan.

Monitoring terhadap zona hitam dan edukasi kepada masyarakat ditegaskan Abdul Wahid terus dilakukan jajarannya sehingga ke depan masyarakat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi dan menanggulangi potensi yang ada di lingkungannya.

Di awal musrenbang, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan piagam penghargaan atas bantuan CSR sentra kuliner di Kecamatan Bogor Tengah kepada PT Mayora dan bantuan CSR renovasi jembatan Ledeng. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kunker Komisi XI DPR RI ke pasar tradisional tersebut diterima langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Muzakkir dan para kepala Organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengatakan tujuan dari kunker komisi XI untuk membicarakan perekonomian dalam lingkup yang lebih luas

“Kita ingin sesungguhnya melihat pemulihan ekonomi yang paling dirasakan oleh rakyat itu bagaimana, apakah denyut kehidupan di pasar tradisional sudah tumbuh. Jadi kita tidak mau ekonomi hanya tumbuh di atas tapi juga di pasar-pasar tradisional,” ujarnya.

Untuk melihat apakah terjadi pemulihan ekonomi di sektor riil kata Ecky, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa mengandalkan perekonomian di tingkat atas.

“Kalau kita ingin lihat apakah ekonomi sudah pulih kembali, kita lihat di pasar tradisional, kita lihat di sini pasar yang baru direvitalisasi ini. Kita akan support betul agar supaya pasar tradisional bisa tumbuh dan berkembang dan eksis,” katanya.

Blok F Pasar Kebon Kembang ini merupakan pasar tradisional yang baru direvitalisasi oleh Pemkot Bogor. Kini pasar Blok F memiliki berbagai fasilitas dengan sarana dan prasarana bagi pedagang dan pembeli.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Blok F Pasar Kebon Kembang ini merupakan salah satu titik ikhtiar Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi pasar.

“Pasar ini selesai tahun lalu, sekarang sedang terus berproses (pedagang) masuk ke sini, tapi kita sampaikan kendala yang ada secara jujur apa adanya. Memang tidak mudah mengisi kios ini ketika di luar masih banyak yang tidak mau masuk,” katanya.

Meski mengalami beberapa kendala, namun kata Bima Arya, permasalahan tersebut masih terus berproses untuk diselesaikan dan dihadapi bersama sama. Upaya yang dilakukan Pemkot Bogor untuk mengajak pedagang kaki lima masuk ke dalam pasar adalah dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk fasilitas publik.

“Caranya (membenahi PKL) memang tidak hanya komunikasi, tapi juga intervensi fisik. Sekarang kita sedang atur supaya di luar itu secara fisik juga. Jadi ada anggaran yang kita alokasikan supaya enggak memungkinkan juga mereka (PKL) jualan,” katanya.

Di pasar tradisional yang sudah direvitalisasi ini kata Bima Arya, pengelola juga sudah dan sedang membangun sistem pembayaran non cash.

Saat ini di Blok F Pasar Kebon Kembang juga sudah bisa menggunakan pembayaran non cash menggunakan berbagai aplikasi.

Sementara itu, Agus seorang pedagang di Blok F Pasar Kebon Kembang menyampaikan bahwa proses masuk ke dalam pasar ini sangat mudah. Baik dari sisi persyaratan maupun perbankan bisa dilakukan dengan mudah, asalkan memenuhi syarat sesuai aturan yang sudah ditentukan.

“Tapi harapan kami satu. Selain transaksi non cash tolong juga disiapkan ATM, jadi biar orang juga bisa mengambil uang cash langsung,” katanya.

Mendengar pernyataan tersebut, anggota Komisi XI langsung menanyakan kesanggupan kepada pihak perbankan dan OJK yang juga hadir, apakah bisa menindaklanjuti permintaan pedagang untuk memasang ATM. Mendengar permintaan itu, keduanya mengaku siap dan akan segera merealisasikannya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pemerintah (Pemkot) Kota Bogor memperluas kebijakan tersebut dengan melaunching program Pasar Bebas Plastik di pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Bogor.

“Hari ini kebijakan Kota Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) resmi diperluas di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat, tidak hanya di toko modern atau ritel. Tahap awal kita pilih di Pasar Kebon Kembang, utamanya pasar kering di prioritaskan kemudian secara bertahap pasar basah,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat melaunching di Blok F, Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Senin (13/12/2021).

Untuk penerapan kebijakan serupa di pasar basah, Bima Arya menyampaikan masih memerlukan proses sosialisasi dan persiapan. Khusus Perwali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik akan direvisi sehubungan perluasan penerapan kebijakan.

“Selain dipersiapkan, untuk pasar basah masih harus dipikirkan substitusinya apa, kalau tidak plastik seperti apa masih dipikirkan. Perluasan penerapan ini, dari pasar modern ke pasar tradisional memerlukan waktu dua tahun, jadi untuk masuk ke pasar basah juga memerlukan waktu, tapi saya yakin sebelum 2024 akan diterapkan juga,” jelasnya.

Tercatat, sejak diterapkan kebijakan larangan kantong plastik di Kota Bogor jumlah sampah plastik yang mampu direduksi cukup signifikan, yakni sebesar 10 persen dari total 2,5 ton per hari.

“Mayoritas sampah plastik Kota Bogor berasal dari pasar,” sebutnya.

Menyinggung masih adanya produsen yang menggunakan plastik sebagai pembungkus, menurut Bima Arya, hal tersebut langsung dari produsen dan bukan dari pedagangnya. Karenanya, diperlukan koordinasi lagi dengan kebijakan pusat agar sinergis dan lebih mendukung penerapan kebijakan bebas plastik.

“Jadi bukan dari pedagangnya, tapi dari suppliernya yang ada di luar kota. Saya ingatkan kalau sampai Kota Bogor, itu disingkirkan atau kalau bisa dikomunikasikan atau diingatkan agar kalau mengirim ke Kota Bogor enggak usah pakai bungkus plastik,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj