Program ini merupakan buah inovasi brilian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, yang berkolaborasi erat dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tujuannya jelas: menyederhanakan proses perizinan yang selama ini sering dianggap berbelit, menjadi layanan yang serba cepat, efisien, dan berbasis elektronik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dengan bangga menyatakan bahwa terobosan ini bukan hanya sekadar program, melainkan penyemangat baru bagi Kota Bogor yang dikenal memiliki kekuatan fiskal 10 besar di Indonesia. “Dari inovasi ini, Kota Bogor ingin mencoba memberikan layanan prima kepada masyarakat melalui smart one day service, di mana ada beberapa layanan yang bisa kita lakukan cukup dengan satu hari proses beres,” ujar Dedie.

Layanan Kilat, Hasil Cepat!

Beberapa sektor perizinan yang kini bisa dinikmati dengan konsep Smart One Day Service antara lain:

• Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
• Izin Penyelenggaraan Reklame
• Layanan Jemput Bola Tenaga Medis di RSUD Kota Bogor

“Ini singkat sekali, 3 jam beres! Prosesnya input data, sinkronisasi selesai, print, kemudian izin resmi keluar,” tegas Dedie, menunjukkan betapa efisiennya sistem baru ini.

Menjangkau Langsung Para Profesional Medis

Pemilihan RSUD sebagai lokasi peluncuran bukan tanpa alasan. Dedie Rachim mengungkapkan bahwa di sana terdapat sekitar 700 perawat dan 30-50 dokter yang seringkali kesulitan mengurus perizinan di tengah kesibukan mereka. “Kami jemput bola, khususnya untuk perawat dan dokter. Mereka tidak perlu mengurus izin berhari-hari atau menghadapi birokrasi yang rumit. Cukup singkat dan tetap resmi,” ucapnya.

Ke depannya, layanan ini juga akan bergerak secara mobile, berpindah-pindah lokasi, untuk mendekatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Atep Budiman, menjelaskan bahwa program ini terwujud atas arahan langsung dari Wali Kota Bogor untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima. “Kemudian kita rumuskan bersama teman-teman perangkat daerah, kita integrasikan, dan dilaunching hari ini. Sehingga proses yang dilaksanakan oleh masyarakat dari hulu ke hilirnya sudah berbasis elektronik,” paparnya.

Atep berharap, langkah ini akan menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi Kota Bogor yang semakin kondusif dan mudah, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Bogor maju sejahtera bagi masyarakat Kota Bogor.

Di tempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, turut menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas inisiatif ini. “Program Integrasi Smart Pelayanan Perizinan ini adalah langkah maju yang luar biasa. Khususnya bagi tenaga medis di RSUD, kemudahan dalam pengurusan SIP sangat membantu kami untuk lebih fokus pada pelayanan pasien. Ini adalah bukti nyata komitmen Pemkot Bogor untuk mendukung dan memudahkan para profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkap dr. Ilham dengan antusias.

Dengan sinergi antara Pemkot Bogor, DPMPTSP, OPD terkait, dan dukungan dari berbagai pihak seperti RSUD Kota Bogor, program Smart One Day Service ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah inovasi, melainkan sebuah standar baru dalam pelayanan publik yang dapat dicontoh oleh daerah lain.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Bayangkan saja, izin yang dikantongi pengembang jelas-jelas menyebutkan lebar akses kendaraan hanya 10 meter dan terletak di sisi kanan, persis setelah lampu merah Jalan Aria Surialaga. Namun, kenyataan pahit di lapangan justru memperlihatkan pemandangan yang berbeda 180 derajat. Jejak pembongkaran trotoar di sisi kiri jalan menimbulkan pertanyaan besar: ‘Ada apa di balik ini?'” ujar seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, menambahkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pembangunan ini.

Risto, dengan nada tegas saat mendampingi Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor, Coki Irsanja Herza Rambe, di ruang kerjanya, Selasa (22/4/2025), menyatakan, “Pengajuan yang kami terima dari konsultan sangat jelas: akses masuk selebar 10 meter di sisi kanan, sesuai site plan yang disetujui. Titik!”

“Ancaman sanksi pun tak main-main. Dishub memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ‘audit’ mendalam, mencocokkan setiap detail pembangunan dengan dokumen perizinan. Jika ketidaksesuaian terbukti, jangan harap ada ampun! Tindakan tegas telah disiapkan.”

Coki menambahkan dengan nada memperingatkan, “Setiap pengembang wajib hukumnya untuk patuh pada ‘kitab suci’ pembangunan, yaitu dokumen teknis yang telah disetujui. Melanggar satu pasal saja, konsekuensinya bisa fatal!”

“Jika teguran dianggap angin lalu, kami tak segan untuk mengetuk pintu Satpol PP. Penertiban paksa, bahkan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh dinas terkait, menjadi kartu truf terakhir,” pungkasnya, menyiratkan keseriusan pemerintah kota dalam menegakkan aturan.

“Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas ‘jalan pintas’ ini? Apakah ada ‘permainan’ di balik layar? Publik tentu menanti jawaban yang transparan dan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Bogor. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya dari kasus yang menggemparkan ini! Bagikan artikel ini jika Anda peduli dengan ketertiban pembangunan di Kota Bogor!”
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Dengan disetujuinya raperda ini, maka segala hal berkaitan dengan bangunan dan gedung bakal lebih ditertibkan Pemkab Bandung.

“Perda PBG ini dalam rangka tertib bangunan dan gedung. Salah satunya diatur mengenai rumah warga itu jangan sampai membelakangi sungai lagi, tapi harus menghadap ke sungai,” jelas Bupati Bandung Dadang Supriatna seusai rapat paripurna.

Kalau masih ada rumah yang masih membelakangi sungai, kata bupati, maka mau tidak mau akan ditertibkan Pemkab Bandung.

“Bangunan maupun gedung yang ada di sempadan sungai ini nantinya insyaallah akan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemprov Jawa Barat,” imbuh Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS menambahkan Perda PBG ini juga ada hubungannya dengan penanggulangan bencana banjir yang selama ini banyak diakibatkan oleh maraknya permbangunan bangunan gedung yang idak sesuai aturan dan peruntukannya.

“Artinya, dengan adanya Perda PBG ini pemerintah sudah memberikan perlindungan atau proteksi agar terhindar dari bencana maupun hal lain yang tidak diinginkan. Kalau masyarakat terus memaksa, ya jangan salahkan pemerintah kalau ada risiko apa-apa,” tukas Kang DS.

Bupati Bedas ini menambahkan, Pemkab Bandung bersama Pemprov Jawa Barat juga akan terus melakukan penanganan lahan kritis dan pembangunan danau retensi di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang.

“Untuk perbaikan lahan kritis di Kecamatan Kertasari, Pangalengan dan Kecamatan Pacet, insya Allah jadi Gubernur Jawa Barat siap memperbaiki seluat 200 hektare. Dari Pemkab Bandung sendiri melalui dana CSR rencananya akan diperbaiki seluas 2.700 Ha,” urai Kang DS.
(Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aduan warga ini disampaikan oleh Iank yang mengeluh tidak pernah dilibatkannya kepengurusan wilayah, unsur pemuda dan tokoh masyarakat sekitar dalam proses hadirnya restoran tersebut. Sehingga, ia dan warga lainnya pun terkejut saat mendapati informasi bahwa akan dibangun restoran Mie Gacoan yang sampai saat ini diketahui belum mengantongi izin.

Karena, menurut pengakuannya, dalam proses pengerjaan pembangunan,tidak adanya koordinasi dengan warga wilayah yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan warga.

“Jadi keberadaan restoran tersebut Cendrung di dominasi oleh segelintir orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan mengatasnamakan masyarakat,” kata Iank.

Bahkan, ia juga mengadukan soal kurangnya serapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi restoran Mie Gacoan ini. Padahal sebelumnya pihak restoran sudah menjanjikan akan memprioritaskan warga sekitar untuk jadi tenaga kerja di restoran tersebut.

“Sebelumnya pihak resto sudah menjanjikan untuk wilayah sekitar akan diprioritaskan. Tapi sampai sekarang tidak jelas nasib kami bagaimana,” ujarnya.

Kehadiran resto yang dianggap tidak baik karena tidak memenuhi unsur perizinan, Iank pun khawatir jika nantinya kehadiran restoran tersebut akan berdampak buruk terhadap warga sekitar, khususnya anak muda.

“Bahkan dengan adanyaa restoran tersebut, semakin terganggunya akses keluar masuk kendaraan roda dua dan roda empat yang bersebelahan langsung dengan resto tersebut,” keluhnya.

Aduan warga ini pun diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail. Menurut Mahpudi, keluhan warga akan segera ditindaklanjuti oleh pihak Komisi I dalam rapat kerja nantinya.

“Tentu kalau warga sudah mengadu seperti ini perlu kami tindak lanjuti. Karena keberadaan kafe dan restoran ini mulai mengganggu kenyamanan warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahpudi pun menerangkan bahwa Komisi I DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan rekomendasi atas persoalan kehadiran kafe dan resto tak berizin di Kota Bogor.

Pertama, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor bisa mensosialisasikan dan menyebarluaskan SOP terkait perizinan usaha, agar para pelaku usaha bisa dengan mudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.

Kedua, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor untuk meningkatkan pengawasan kepada para pelaku usaha. Sebab diketahui, Mie Gacoan yang berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah, sudah beroperasi sejak tahun lalu, namun hingga kini belum mengantongi izin.

“Kalau bisa beroperasi hampir setahun dan diketahui belum mengantongi izin kan aneh. Ini pengawasan harus lebih ditingkatkan,” jelas Mahpudi.

Ketiga, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk melakukan penyegelan sementara terhadap cafe dan resto yang belum mengantongi izin, sampai para pelaku usaha ini bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“TIdak hanya itu, kami juga meminta agar sanksi administratif dan denda sesuai peraturan yang berlaku karena mereka membuka usaha sebelum mengantongi izin, serta ini harus ditegakkan agar para pengusaha ini kapok dan sadar atas kesalahannya,” tegas Mahpudi.

Keempat, agar tidak terjadi pelaku usaha yang menyalahi perizinan, komisi I meminta pemkot bogor untuk menambah SDM di dinas terkait yang bersinggungan dengan masalah perizinan, karena peralihan izin yang harus dilakukan di OSS perlu sumber daya manusia yang qualified dan mumpuni.

Kelima, Komisi I mendorong Pemkot Bogor segera melakukan pemetaan izin usaha yang sudah berjalan atau belum, agar bisa mengoptimalkan pajak daerah yang sesuai dengan regulasi yang ada.

“Terakhir, Komisi I meminta agar Pemkot Bogor untuk memprioritaskan dan memastikan agar warga kota bogor dapat diberdayakan potensinya dengan melakukan sinergitas SDM kepada para pelaku usaha. Karena dari informasi yang kita dapat, pekerja yang ada di cafe dan restoran tersebut bukan warga lokal,” tutup Endah.

Terpisah, Akhmad Saeful Bakhri atau yang akrab disapa Gus M mengatakan, DPRD sangat terbuka bagi siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bogor. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor restoran dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, kata dia, setiap investor yang masuk harus taat terhadap regulasi yang ada. 

“Kami sangat senang banyak investor masuk pasca pandemi. Tetapi mesti ikut aturan,” tukas politisi PPP ini.

Gus M menegaskan, bahwa di Kota Bogor terdapat dua aturan yang wajib diikuti oleh setiap investor. Pertama, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

“Kemudian, yang kedua Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung dan IMB,” katanya.

Ia pun mempertanyakan, terkait fungsi pengawasan wilayah serta peranan bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR. Serta terkait penindakan yang ada di Satpol PP Kota Bogor.  

“Bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dijalankan? Itu pun harus dijadikan evaluasi. Karena masalah membangun tanpa izin adalah permasalahan klasik. Kan tidak elok, sama seperti hamil dulu baru nikah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, Mahpudi Ismail, Restu Kusuma, H. Mulyadi, Akhmad Saeful Bakhri, Anna Mariam Fadhilah dan Endah Purwanti. Sedangkan dari pihak Pemkot Bogor dihadiri oleh Dinas PUPR, Satpol-PP dan Camat Bogor Timur, Camat Bogor Barat dan Camat Bogor Tengah.

Dalam rapat tersebut, Komisi I mempertanyakan kinerja dinas terkait yang terkesan membiarkan cafe dan resto yang belum mengantongi izin bisa beroperasi. Karena hal tersebut dinilai telah melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota dewan dari Dinas terkait, empat cafe dan restoran yang diketahui adalah Cafe Bajawa Flores (eks Bioskop Presiden Theatre), Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Barat, Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Tengah dan Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Timur, belum mengantongi izin-izin untuk bisa menjalankan usaha.

“Komisi I berkesimpulan ke empat tempat usaha tersebut telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan belum melengkapi izin untuk bisa berusaha, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari aparat terkait,” ujar Safrudin Bima.

Dilokasi yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, mengungkapkan untuk kafe Bajawa Flores, saat ini belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sendiri merupakan pengganti kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dihapus.

“Belum ada (PBG), karena mereka (Kafe Bajawa Flores, red) masih mengurus KRK (Keterangan Rencana Kota, red), yaitu salah satu syarat dasar menuju PBG,” kata Chusnul.

“Dari KRK, ada site plan. Sebelum site plan itu mereka harus bikin Amdal Lalin, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), jadi masih panjang,” imbuhnya.

Setelah ada site plan, kata dia, baru bisa masuk ke pengurusan PBG dan baru bisa beroperasi. Ia menegaskan bahwa kafe Bajawa Flores baru menyelesaikan KRK per 23 September lalu.

Untuk itu, Endah Purwanti menerangkan bahwa Komisi I DPRD Kota Bogor mengeluarkan enam rekomendasi untuk bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bogor.

Pertama, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor bisa mensosialisasikan dan menyebarluaskan SOP terkait perizinan usaha, agar para pelaku usaha bisa dengan mudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.

Kedua, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor untuk meningkatkan pengawasan kepada para pelaku usaha. Sebab diketahui, Mie Gacoan yang berlokasi di Bogor Tengah, sudah beroperasi sejak tahun lalu, namun hingga kini belum mengantongi izin.

“Kalau bisa beroperasi hampir setahun dan diketahui belum mengantongi izin kan aneh. Ini pengawasan harus lebih ditingkatkan,” jelas Endah.

Ketiga, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk melakukan penyegelan sementara terhadap cafe dan resto yang belum mengantongi izin, sampai para pelaku usaha ini bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“TIdak hanya itu, kami juga meminta agar sanksi administratif dan denda sesuai peraturan yang berlaku karena mereka membuka usaha sebelum mengantongi izin, serta ini harus ditegakkan agar para pengusaha ini kapok dan sadar atas kesalahannya,” tegas Endah.

Keempat, agar tidak terjadi pelaku usaha yang menyalahi perizinan, komisi I meminta pemkot bogor untuk menambah SDM di dinas terkait yang bersinggungan dengan masalah perizinan, karena peralihan izin yang harus dilakukan di OSS perlu sumber daya manusia yang qualified dan mumpuni.

Kelima, Komisi I mendorong Pemkot Bogor segera melakukan pemetaan izin usaha yang sudah berjalan atau belum, agar bisa mengoptimalkan pajak daerah yang sesuai dengan regulasi yang ada.

“Terakhir, Komisi I meminta agar Pemkot Bogor untuk memprioritaskan dan memastikan agar warga kota bogor dapat diberdayakan potensinya dengan melakukan sinergitas SDM kepada para pelaku usaha. Karena dari informasi yang kita dapat, pekerja yang ada di cafe dan restoran tersebut bukan warga lokal,” tutup Endah.

Terpisah, Saeful Bakhri atau yang akrab disapa Gus M mengatakan, DPRD sangat terbuka bagi siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bogor. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor restoran dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, kata dia, setiap investor yang masuk harus taat terhadap regulasi yang ada. 

“Kami sangat senang banyak investor masuk pasca pandemi. Tetapi mesti ikut aturan,” tukas politisi PPP ini.

Gus M menegaskan, bahwa di Kota Bogor terdapat dua aturan yang wajib diikuti oleh setiap investor. Pertama, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Ia pun mempertanyakan, terkait fungsi pengawasan wilayah serta peranan bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR. Serta terkait penindakan yang ada di Satpol PP Kota Bogor.  

“Bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dijalankan? Itu pun harus dijadikan evaluasi. Karena masalah membangun tanpa izin adalah permasalahan klasik. Kan tidak elok, sama seperti hamil dulu baru nikah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Melihat keadaan seperti itu, banyak masyarakat menyoroti dan menjadi penasaran. Bahkan bertanya-tanya apakah sekarang ini dalam membangun sebuah tempat hanya cukup dengan memasang bendera ormas saja tanpa harus memiliki IMB atau PBG. Sedangkan baru-baru ini ditetapkan izin PBG dalam membuat sebuah bangunan.

Saat tim awak media mendatangi lokasi tersebut, diketahui memang bangunan tersebut, belum memiliki izin IMB atau PBG untuk mendirikan bangunan, dan menurut pelaksanaan dari PT Surya Utama yang melaksanakan pembangunan itu, izin tidak mengetahui jelas apakah ada atau tidaknya.

“Saya tidak tahu mas untuk perizinan nya, soalnya yang urus izin itu legalnya. Kami hanya menjalankan pekerjaannya saja,” kata Rizal, yang mengaku sebagai pelaksana pembangunan Resto Mie Gacoan Cilendek Barat, Jumat (23/09/22).

“Dan kami baru membangun ini sekitar 1 bulan, tapi memang belum disuruh pasang untuk nomor izinnya,” tambahnya.

Saat ditanya tentang alat pelindung diri dari K3, Rizal menjawab bahwa memang tidak ada anggarannya dari kontraktornya.

“Memang kalau untuk APD K3 kami tdak ada anggarannya, makanya kami tidak pakai,” jawabnya.

Ditempat terpisah, Lurah Cilendek Barat pun mengakui bahwa Resto Mie Gacoan yang sedang dibangun itu memang belum memiliki izin, dan sudah melakukan peneguran. Akan tetapi tetap membandel dan pembangunan tersebut terus berjalan, dengan alasan sedang mengurus perizinan itu.

“Tentang izin, pernah kami tegur, mungkin saat ini sedang proses, beberapa waktu lalu pun dari pihak kecamatan bogor barat sudah sidak kesana,” ucap Juandi Rachmadja SE, Lurah Cilendek Barat saat ditemui di Kantornya, Jum’at (23/09).

Sementara, dari keterangan Camat Bogor Barat Abdul Rahman bersama Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bogor Barat akan bersikap tegas, dan akan memanggil pemiliknya, dan bila pembangunan itu belum memiliki izin meminta untuk memberhentikan pekerjaan itu sampai memiliki izin.

“Kita dari pihak kecamatan akan mengontrol pembangunan itu dan memanggil pemiliknya dalam beberapa hari ini, kalau belum berizin kami akan minta untuk menghentikan pembangunan itu,” ujar Sihabudin, Sekcam Bogor Barat yang ditemui di ruangannya, Jumat petang (23/09/22).

“Kemarin pernah kesini, tapi karena persyaratannya belum kumplit, maka kita tolak. Dan pembangunan itu sudah mulai pun dari kami belum tahu, nanti dalam 1-2 hari akan kita kroscek lagi,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, pun sempat marah saat mendengar pembangunan itu seolah hanya izin ormas, sesuai dengan yang terlihat di lokasi.

“Ini kita ada dalam pemerintahan, tidak ada itu ormas-ormas sebagai pengganti izin. Semua harus tunduk pada aturan pemerintahan,” pungkasnya.

Mendengar ada pelanggaran tersebut diatas, Kasat Pol PP Kota Bogor Agustiansyah saat dikonfirmasi pun merespon langsung dengan cepat, bahkan dirinya akan mengecek langsung ke lokasi pembangunan Resto Mie Gacoan itu.

“Nanti hari senin atau selasa, saya akan mengecek langsung ke lokasi pembangunan Resto Mie Gacoan tersebut, jika benar belum mengantongi izin nya akan saya tindak, ” tegasnya Kasat Pol PP Kota Bogor. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj