Sinyal dukungan itu disampaikan langsung mulai dari Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya dan Sutrisno, hingga Sekretaris Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumatera Utara, Maruli Manogang Purba. Hampir semua menyatakan dengan tegas bahwa PDIP tidak akan mungkin mencalonkan mantan kadernya, Bobby Nasution yang dinilai telah mengkhianati partainya sendiri berkaitan dengan momen Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu.

Akibat sikap Bobby Nasution yang memilih untuk melawan keputusan partai, maka PDIP menutup pintu untuk mendukung menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut pada Pilgubsu 2024 mendatang. PDIP mengapresiasi keberanian Edy Rahmayadi untuk melawan politik dinasti melalui pencalonannya sebagai Gubernur Sumut.

“Tentu kita mengapresiasi keberanian Pak Edy Rahmayadi. Beliau berani melawan arus politik dinasti yang ingin diperkenalkan dalam kepemimpinan Sumatera Utara,” ujar Sekretaris Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumatera Utara, Maruli Manogang Purba.

Selain kinerjanya yang dinilai baik selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut, hubungan Edy Rahmayadi dengan beberapa petinggi PDIP juga sangat baik, termasuk dengan mantan Ketua DPRD Sumut, almarhum Baskami Ginting yang juga sahabat dekatnya.

Dukungan PDIP kepada Edy Rahmayadi juga disambut positif oleh beberapa warganet di media sosial. Sebagian besar warganet mengakui bahwa Edy Rahmayadi masih sangat layak untuk melanjutkan kinerjanya sebagai Gubernur Sumatera Utara di periode kedua, sebagaimana yang kami kutip di postingan Instagram @medantalkid pada Sabtu (23/3).

“Setuju..jangan semua keluarga dari PAK JOKOWI menjabat di NKRI..Iya kali menantu dan semua anak nya duduk di beberapa provinsi.. Rugi donkk,” tulis akun @jasmansiahaan.

“Hajar pak Edy, jangan kasih kendor,” tulis akun @egan_cs

“Ini baru BMI “CERDAS”, ” tulis akun @ikhwaneffendilubiss.

Menanggapi dukungan tersebut, Edy Rahmayadi mengaku sangat bangga dan terhormat ketika partai wong cilik yang sudah sangat mapan dikancah politik nasional itu dengan lantang mengungkapkan ketertarikan mereka untuk mendukungnya pada Pilgubsu 2024 mendatang.

“Saya pastinya bangga dan merasa terhormat sekali,” Ujar mantan Pangkostrad tersebut saat ditemui di kediaman almarhum Baskami Ginting saat digelarnya acara silaturahmi mengenang sosok mantan Ketua DPRD Sumut tersebut.

“Insya Allah akan saya pertimbangkan jika memang dukungan ini diberikan, semoga menjadi momentum bagi kita semua untuk bersatu membangun Sumatera Utara yang lebih maju dan bermartabat,” pungkasnya.

Edy juga mengapresiasi pencapaian partai berlambang banteng itu di legislatif yang diharapkan nantinya bisa mengawal ketat program pemerintah kedepan agar lebih baik.

“Saya mengenal PDIP sebagai partai yang kritis dan konsisten, harapannya bisa menjadi benteng yang kokoh dalam mengawal program pemerintah provinsi Sumut kedepan agar lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya. (RZ)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Seperti di lansir di sejumlah media. Judul nya hebat: Megawati Sebut Penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru.

Saya mulai merenungkan dalam-dalam. Apakah Omongan Megawati ini. Serius apa ora?.

Kalau serius. Publik akan bertanya. Emang Penguasa saat ini. Siapa? Bukan kah Megawati telah menjadikan sebagai Petugas Partai sejak awal. Jokowi Presiden, bukan?.

Lah kalau begitu Petugas Partai nya yang bertindak seperti Orde Baru di biarkan? Dan terus ber lama-lama?.

Apakah membiarkan ber lama-lama: Petugas Partai berkuasa seperti Orde Baru itu. Tidak kah itu artinya: Megawati telah turut andil besar bikin Orde Baru Jilid 2 bukan?.

Dan membiarkan kekuasaan mirip Orde Baru (Orba) berlama – lama itu tidak kah menghancurkan Demokrasi dan Konsitusi yang di bangun di atas Pengorbanan Rakyat bersama Mahasiswa saat Reformasi bukan?.

Mengapa Megawati hanya mengeluh. Dan tidak bertindak nyata?.

Padahal kerusakan saat ini sangat parah bahkan lebih parah dari Orde Baru bukan?.

Titah Penguasa saat ini. Sama dengan titah Raja. Negara adalah Aku. Seperti Raja Louis XIV. “L’ etat Ce’s Moi”: Negara adalah Saya. Apa kata saya.

Demi mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan: Politik Dinasti yang beraroma KKN di bangun dengan culas.

Undang-Undang dan Konsitusi dipaksakan sesuai kemauan penguasa. Demokrasi di matikan dan di bungkam. Penguasa seperti Raja yang tak dapat di bantah.

Kalau di bantah atau di lawan. Maka lawan-lawan nya akan di paksa sebagai pesakitan tanpa ampun.

Sejumlah Ketum partai dibuat tak berkutik dan menyerah pasrah. Di bayar atau di tekan?.

Partai yang membesarkan nya. Sekarang malah di perlakukan seperti musuh. Seperti apa yang di keluhkan Megawati di Kemayoran Expo itu.

Megawati sebagai ketua Partai yang membesarkan nya tak di anggap dan di gubris. Bahkan di permalukan. Dan seperti tidak berharga. Sehingga Mega berujar. “Saya ini Presiden ke 5 loh”.

Pada kapasitas Megawati sebagai ketua umum partai yang menghantar Jokowi jadi presiden dan berkuasa hampir 10 tahun saja. Sekarang balik di musuhi.

Permusuhan terhadap PDIP dengan mendukung capres lain di luar PDIP itu suatu pengkhianatan nyata.

Garis dan keputusan partai. Tidak dianggap dengan mendukung capres lain bersama putera nya.

Semua terpulang ke Megawati. Apakah Megawati akan memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai Kader dan Petugas Partai. Atau Megawati hanya ngomel-ngomel dan mengeluh doang?.

Sedangkan penguasa saat sedang membangun kerajaan dan dinasti dengan segala genggaman kekuasaan di tangan nya. Merusak Demokrasi dan Konsitusi yang diperjuangkan mahal oleh Megawati dan kawan-kawan nya saat Reformasi.

Saat nya Megawati menebus dosa politiknya dengan memecat Jokowi atau membiarkan Jokowi terus merajalela dan menjadikan diri nya sebagai Neo Orba atau Orde Baru Jilid 2?.

Kalau Megawati bertindak tegas terhadap Jokowi sebagai kader PDIP. Rakyat akan berada di belakang Megawati seperti saat 1998.

Kalau tidak. Megawati akan ditinggalkan Rakyat. Karena Rakyat anggap Megawati Piara Harimau. Setelah besar. Si Harimau berbalik menerkam nya.

Wallahu’alam

Margondaraya:
28 Nopember 2023

Editor & penerbit: Den.Mj

Diketahui sebelumnya, Arteria Dahlan menyatakan agar Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

“Saya menghargai dan mengapresiasi kepada Arteria Dahlan yang sudah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jawa Barat,” ungkap Pak Uu– sapaan karib Wagub Jabar.

“Sekalipun permohonan maaf saya tidak tahu apakah dengan keikhlasan ataupun tekanan, ataupun apa, tetapi saya sebagai muslim menghargai secara pribadi karena sudah meminta maaf,” tambah Sosok Panglima Santri Jabar.

Pak Uu mengungkap bahwa Dirinya sudah siap bertolak ke Senayan Jakarta, Jumat besok, mengajak Kiyai dan Santri untuk membuat pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Adapun kami sebagai umat beriman memaafkan, bahkan saya tidak jadi akan membawa santri dan Kiyai ke Senayan, padahal saya sudah menyiapkan mau berangkat kesitu setelah kami berkomunikasi, dengan permintaan maaf kami urungkan niat,” tutur Dia.

Meski begitu, Pak Uu mengaku Dirinya akan tetap berkomunikasi secara pribadi dengan Arteria Dahlan, supaya terjalin rasa saling mengerti dan memahami. Lebih jauh lagi, agar kejadian serupa tidak terulang.

Pun dengan permohonan maaf yang sudah dibuat Arteria Dahlan kepada masyarakat Sunda, Pak Uu mengingatkan warga Jabar agar tak bereaksi berlebihan lagi. Serta membuka pintu maaf karena sejatinya orang Sunda punya karakter pemaaf.

“Tetap kami akan berkomunikasi dengan beliau tanpa ada masa, secara pribadi, untuk membangun komunikasi mudah- mudahan dengan komunikasi dia akan paham tentang Sunda, kemudian juga tidak terulang lagi mendeskreditkan kami masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

“Harapan kami kepada warga Jabar dengan permohonan maaf sudahlah akhiri polemik ini, tidak perlu ramai lagi di media sosial,” sambung Dia.

“Sebagai orang beriman pemaaf itu bagas, ‘takhallaqu bi akhlaqillah’ Kita harus berakhlak seperti akhlaknya Allah SWT. sementara Allah Al Ghaffar, maha Pengampun,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Iya, hari ini kami melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di Youtube dan media sosial meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda,” ucap Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/1).

Dikatakan Ari, pernyataan Arteria Dahlan yang disampaikan dalam rapat di Gedung DPR RI sudah menyakiti perasaan masyarakat Sunda.
“Ini sangat menyakiti perasaan orang Sunda. Saudara-saudara kita dari daerah lain juga merasa tersinggung,” ungkapnya.

Dirinya menyangkakan Arteria pada Pasal 32 UUD 1945 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya melarang bahasa daerah. Serta UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Masih kata Ari, pernyataan kontroversial tersebut bisa saja dialami bukan hanya orang Sunda. Namun juga suku lain di Indonesia.

“Hari ini mungkin nasib jeleknya lagi menimpa orang Sunda diperlukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari suku bangsa lain bakal diperlakukan hal yang sama,” katanya.

Dalam penayangan videonya, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung agar memecat seorang Kajati yang berbahasa Sunda dalam rapat. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” kata Arteria.

Meski tak menyebut nama Kajati nya dan momen rapat yang dimaksud, pernyataan Arteria Dahlan selaku anggota Komisi III DPR RI kini berbuntut panjang. Pasalnya gelombang protes datang bukan saja dari kelompok masyarakat Sunda, namun juga dari internal tubuh PDIP.

Kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) telah mendesak PDIP melakukan pergantian antar waktu (PAW) atau mengganti Arteria di Komisi III DPR RI.

Sikap PP-SS menilai bahwa pernyataan Arteria Dahlan sudah melukai penutur bahasa Sunda, bahkan penutur bahasa daerah lain. PP-SS khawatir pernyataan Arteria Dahlan akan memberi persepsi buruk dan berpotensi mendiskriminasi bahasa daerah tertentu.

“Memohon kepada pimpinan PDIP untuk mengganti (PAW) Arteria Dahlan,” kata Ketua PP-SS Cecep Burdansyah dalam keterangannya, Selasa (18/1). (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Deni menilai pernyataan anggota Komisi III DPR RI itu sangat terlalu berlebihan dan sudah melukai hati masyarakat Sunda.

“Usulan saudara Arteria yang meminta agar Jaksa Agung memecat seorang Kajati karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya sangat berlebihan dan sudah melukai perasaan masyarakat Sunda,” tegas Ketua MIOI DPD Kota Bogor dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Ia menegaskan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang dipecat dari jabatannya disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana berat atau kejahatan yang memalukan.

“Pernyataan saudara Arteria ini seolah-olah mengindikasikan bahwa menggunakan bahasa daerah (Sunda) dianggap telah melakukan kejahatan berat dan harus dipecat,” ujar Deni.

Dirinya berpendapat mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi sehingga menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah lain.

Akan tetapi, tegas Deni sebaiknya diingatkan saja, dan tak perlu diusulkan untuk dipecat seperti penjahat saja.

“Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan besar saja!, Saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berkata dan berprilaku. Jangan bersikap arogan, ingat setiap saat rakyat terus mengawasi dan menilai. Saya meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengambil sikap tegas atas ulah anggotanya yang sudah keterlaluan membuat Luka Hati Masyarakat Sunda,” pungkasnya.

Ia juga mendesak agar Arteria Dahlan juga segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda dan berjanji untuk tidak mengulangi pernyataan rasis-rasis lagi pada masa mendatang.

Ditempat terpisah, Abah Anton Charliyan Mantan Kapolda Jabar sekaligus sebagai Budayawan Sunda dan juga Politisi PDI Perjuangan angkat bicara.

Ia mengingatkan Artheria Dahlan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Gerak Nafas Kebijakan PDIP yang senantiasa mengedepankan Budaya.

Lanjut Abah Anton, Nasionalis perlu, tapi Budaya daerah juga harus tetap dijunjung tinggi, Pengunaan Bahasa daerah di wilayah tempat kerja sudah merupakan hal yang lumrah, ungkapnya.

“Justru kenapa yang jelas-jelas para pejabat yang sering mengunakan Istilah-istilah bahasa asing tidak diusulkan untuk di pecat…!!!? Pengunaan Bahasa asing saya pikir, lebih tidak Nasionalis,” tegas Abah Anton pada awak Media, Selasa (18/01/2022).

Lebih lanjut Abah Anton juga menyampaikan bahwa Bahasa daerah sebagai bahasa induk kadang melekat menjadi karakter seseorang, Justru yang sekarang sangat menyedihkan, banyak anak-anak kita didaerah yang justu tidak bisa bahasa asli daerahnya, tapi lancar berbahasa Indonesia. Seperti di wilayah Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang sebagai wilayah Sunda akan tetapi anak-anaknya hampir 90% Tidak bisa berbahasa Sunda.

Dengan hal demikian bagi saya sangat menyedihkan dan memprihatinkan, padahal suku Tionghoa di Singkawang yang datang sekitar 400 tahun yang lalu sebagai suku Minoritas di Wil tersebut. Sampai saat ini mereka masih tetap bisa bahasa Nenek moyangnya yaitu Bahasa Ke Dan Tio Chu.

“Hal ini justru kita harus belajar kepada Mereka dalam hal memelihara budaya dan Bahasa. Sementara sebagaimana kita ketahui Bahasa merupakan Refresentatif puncak budaya, ciri khas, identitas suatu Bangsa,” terang Abah Anton

“Kira-kira ironis tidak, jika anak-anak kita nanti mengaku bersuku Minang tapi tidak bisa bahasa Minang, mengaku suku Batak tidak bisa Bahasa batak, situasi real yg terjadi pada anak-anak kita saat ini, mereka bahasa Asingnya Lancar, bahasa Indonesia Lancar, tapi Bahasa Daerahnya Jongkok. Kira bila fenoma ini terjadi pada 50 % saja anak-anak kita, apakah mereka bisa digolongkan sebagai calon Kader Nasionalis yg Mumpuni. Bisa bahasa Indonesia dan Asing, tapi tidak bisa bahasa daerah Induknya, dan jika hal ini terjadi, justru menurut saya pribadi, kita sudah masuk kepada DARURAT KETAHANAN BUDAYA, Bahasa Daerah sebagai Akar Penguat Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia sebagai Wadah Pengikat Bahasa daerah, yg satu sama lain tidak bisa terpisahkan sebagai satu bagian yg Integral,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pak Uu –sapaan karibnya– menuntut agar Arteria Dahlan segera meminta maaf kepada warga Sunda. Menurutnya, pernyataan Arteria Dahlan melukai kebhinekaan yang diusung oleh warga Sunda.

“Saya sebagai orang Sunda merasa terusik ketenangannya dengan statement saudara Arteria Dahlan,” pungkas Pak Uu pada Rabu (19/1/2022).

“Hasil survei menyebutkan Jabar satu-satunya provinsi sebagai miniaturnya Indonesia dari berbagai macam suku, ras, agama,” sebutnya.

Pak Uu juga mengungkapkan, warga Sunda sejatinya selalu mengedepankan asas silih asah, silih asih dan silih asuh. Bahkan, Pak Uu menegaskan hasil survei Amerika atas masyarakat Jabar menunjukkan bahwa warga Sunda selalu ramah dan siap membantu sesama, baik dalam hal kemasyarakatan hingga dalam hal berpolitik.

Pak Uu menerangkan, banyak pejabat yang mewakili Jabar yang bukan berlatar belakang warga Sunda, namun tetap didukung oleh warga Sunda. Hal ini, katanya, menjadi bukti bahwa warga Sunda senantiasa menjaga kebhinekaan.

“Orang Jabar someah, ramah, hade kasemah, artinya menerima siapapun yang datang ke Jabar, mau wisata atau bermukim, kami tidak akan mengusik,” ungkap Pak Uu.

“Bahkan dalam politik pun banyak orang luar Sunda menjadi pejabat mewakili Jabar, karena dipilih oleh orang Sunda, baik di legislatif maupun di eksekutif, baik tingkat kokab maupun tingkat provinsi, ataupun tingkat pusat. Orang Sunda itu bisa menerima siapapun, bisa menerima kebhinekaan,” paparnya.

Oleh karena itu, Pak Uu mengimbau kepada para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Khususnya kepada Arteria Dahlan agar segera memberikan permyataan maaf secara publik kepada warga Sunda.

Panglima Santri ini juga menegaskan pihaknya siap mengerahkan para santri dan kiai dari komunitas pesantren untuk menghadapi langsung Arteria Dahlan jika tidak segera meminta maaf. Langkah tersebut siap diambil sebagai wujud bela warga Sunda.

“Saya ingin permohonan maaf. Saya siap datang ke DPR RI dengan komunitas saya, akan membawa para santri ke DPR RI untuk bertemu dengan Arteria Dahlan jika belum juga meminta maaf,” tegas Pak Uu.

“Saya akan kerahkan para santri dan kiai sebagai komunitas pesantren, karena sudah mengusik kami warga Sunda,” imbuhnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj