Dialog Kebangsaan tersebut dihadiri oleh Kepala BNPT RI Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar yang diwakili oleh Sestama BNPT Bangbang Surono, AK. MM., Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Achmad Nurwahid, Dewan Pembina YHPB Habib Sholeh Putra (Menantu Abah Habib Lutfi Bin Yahya), Habib Hasan bin Syihab, KBP Astuti Plt. Karoren BNPT, Pimpinan Kanwil 10 PT Pegadaian M. Ariadi P., ASEVP PT Pegadaian Merry, Ramli Mitra Derad (exs Napiter), dan Keluarga Besar PT. Pegadaian. Acara tersebut dihadiri sekitar 6000 orang, baik daring maupun luring.

Sestama BNPT Bangbang Surono, AK. MM. pada kesempatan tersebut mengajak kita bersama untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kewaspadaan kita dalam rangka mencegah tumbuhnya paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme di lingkungan PT. Pegadaian.

Seperti disampaikan oleh Bangbang Surono, definsi ideologi terorisme sebagai sebuah paham, gagasan, perbuatan berbasis kekerasan ekstrim berorientasi pada ideologi yang diyakini, dan memiliki tujuan politik tertentu. Karakteristiknya sebagai berikut: anti konstitusi dan ideology Pancasila; bersifat transnational ideologi, memiliki tujuan dan ideologi politik, intoleran, radikal, dan eksklusif, menyalahgunakan narasi agama, anti kemanusiaan, dan menggunakan kekerasan ekstrim. Maka dari itu sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT RI berkomitmen dalam melawan paham dan aksi terorisme.

Bangbang Surono adalah Sestama BNPT yang baru dilantik pada akhir Desember 2022 lalu. Ia merupakan Sestama BNPT pertama yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.

“Tujuan dibentuknya BNPT adalah agar penanggulangan terorisme di Indonesia bisa berjalan efektif, memiliki koordinator satuan elit terorisme agar terjalin kordinasi harmonisasi,” kata Bangbang Surono.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Kantor Wilayah Pegadaian 10 M. Ariadi P. menyampaikan salam takdzim dan hormat dari Dirut dan Direksi PT Pegadaian, mereka bersyukur kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan memberikan ilmu pemahaman serta pengalaman yang sangat penting. Terutama dalam keberlanjutan bangsa dan negara, khususnya perusahaan. Paham radikalisme intoleransi merupakan kewajiban kita sebagai anak perusahaan BUMN bersama sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mencegah agar tidak tumbuh di lingkungan kita.

PT. Pegadaian perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan tentunya sangat membutuhkan mitigasi pencegahan agar seluruh keluarga besar PT. Pegadaian terhindar dari paham-paham tersebut, serta dapat mengidentifikasi kepada calon-calon mitra dan nasabah.

“PT pegadaian berkomitmen sesuai dengan slogannya, Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, dan dengan dukungan akhlak seperti yang diarahkan Kementerian BUMN. Kami akan selalu hadir untuk negeri dengan program-program terbaik yang kami bisa,” kata M Ariadi P.

Sementara itu, Dewan Pembina YHPB Habib Hasan Bin Syahab yang mewakili Abah Habib Lutfi Bin Yahya menyampaikan bahwa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam Islam tidak pernah diajarkan untuk membenci dan mengkafir-kafirkan orang lain. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin.

Oleh karena itu, segala bentuk kebencian dan narasi-narasi yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, tentunya memiliki tujuan untuk mendiskreditkan Islam. Karena paham-paham radikalisme intoleransi selalu mengunakan narasi agama dalam pergerakannya.

“Kenapa? Karena agama Islam adalah mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita perdalam dan perkuat iman kita. Jangan mudah untuk terdistorsi dan termanipulasi oleh ajakan-ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Habib Hasan Bin Syahab.

Ramli exs napiter mitra deras BNPT RI mengatakan, pelaku-pelaku yang mencari kader-kader radikalisme sangat dekat dengan kita, bahkan kita biasanya tidak menyadari karena mereka memiliki keahlian untuk menyesuaikan dengan target yang akan diajak masuk ke dalam paham-paham radikalisme intoleransi. Seperti itulah dahulu ia terjerumus dalam paham radikalisme.

“Mari kita semua kuatkan tekad dan semangat untuk mencegah paham radikalisme di lingkungan kita. Mulailah dari keluarga kita. Kenali putra-putri kita. Kenali lingkungan terdekat kita. Jika di lingkaran kita sudah mulai mendeskriditkan negara, membahas tentang pemimpin bangsa yang cenderung untuk menjatuhkan marwahnya, serta muncul narasi yang exclusivisme, maka kita perlu untuk berhati-hati dan segera mengambil tindakan dengan cara mengamati secara langsung keluarga kita serta menjauhkannya segera dari lingkungan yang berbahaya tersebut,” kata Ramli.

Dalam penutupan Dialog Kebangsaan tersebut, Direktur Deradikalisasi BNPT RI Brigjen Pol. Achmad Nurwahid mengatakan, jadikanlah Indonesia rumah kita, maka dengan itu kita tidak akan memasukan pemahaman-pemahaman yang akan merusak diri kita, keluarga kita, dan rumah kita. Semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah SWT., dan mendapatkan perlindungan dari hal-hal buruk yang akan menyerang kita.

“Kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Pegadaian atas terselenggaranya kegiatan ini, semoga giat Dialog Kebangsaan ini dapat dilaksanakan di seluruh Kanwil PT. Pegadaian. BNPT akan selalu hadir sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme. YHPB akan selalu menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan, dan akan menjadi mitra strategis BNPT dalam pencegahan paham radikalisme intoleransi dan terorisme, agar tidak berkembang di NKRI kita tercinta,” kata Brigjen Pol. Achmad Nurwahid.

Sestama BNPT Bangbang Surono, AK. MM. menambahkan, “Don’t judge a book, by it’s cover, hati-hati banyak intelegen dunia yang menyamar memasuki komunitas keagamaan seolah-olah menjadi satu. Namun mereka bertujuan untuk memecah belah dari dalam. Pada fenomena-fenomena mualaf kita jangan terkecoh oleh perkataannya. Namun kita harus bentengi diri kita agar tidak mudah terseret derasnya arus paham paham radikalisme yang digaungkan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab.”

Ketum YHPB Aditya Yusma menegaskan, seperti virus paham-paham itu, akan selalu menyebar, namun kita harus selalu memvaksin diri kita dengan ideologi kebangsaan yang sesuai dengan 4 Pilar Kebangsaan.

“Nafas kita NKRI Harga Mati. Salam Pancasila,” teriak Aditya Yusma pada acara Dialog Kebangsaan tersebut.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj