Pada setiap kegiatan tersebut, dominan pesertanya adalah para pelaku UMKM. Mereka mempromosikan dan sekaligus menjajakan berbagai produk yang dihasilkannya. Wajar jika kemudian muncul persepsi dan sekaligus pertanyaan, apakah UMKM identik dengan ekonomi kreatif? Apa sesungguhnya perbedaan diantara UMKM dan ekonomi kreatif?

Memang ada persamaan sekaligus perbedaan diantara keduanya. Tidak sedikit pelaku UMKM adalah pelaku ekonomi kreatif. Namun tidak seluruh bisnis ekonomi kreatif tergolong sebagai UMKM, karena diantara mereka sudah tergolong sebagai usaha skala besar dengan dukungan nilai investasi yang besar pula. Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah kegiatan usaha yang menekankan aspek kreativitas di dalam produk yang dihasilkan maupun sistem pemasarannya.

Agus Gusnul Yakin, Dewan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Provinsi Jawa Barat, memberi contoh sederhana. Kebanyakan orang sudah mengenal bakpia, kue cemilan khas Yogyakarta. Menurut Agus, tidak setiap produsen bakpia termasuk pelaku ekonomi kreatif. “Sebab mereka memproduksi dan menjual bakpia tradisional yang sudah kita kenal selama ini,” kata Agus.

“Tetapi beda dengan bakpia Tugu, karena mereka telah memberikan sentuhan dan mengkreasikan menjadi bakpia kukus, mereka bisa tergolong sebagai pelaku ekonomi kreatif,” lanjutnya. Jadi suatu kegiatan usaha bisa tergolong usaha ekonomi kreatif, ketika ada sentuhan kreativitas untuk memberi nilai tambah pada  produk, proses produksi atau di model pemasarannya.

Agus menjelaskan, bahwa untuk memahami ekonomi kreatif, kita dapat merujuk pada definisi yang dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Disana tertulis, bahwa “Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.”

Saat ini pemerintah melalui Perpres No 72 Tahun 2015, menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif. Lalu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 menambahkan menjadi 17 jenis usaha yang tergolong sebagai ekonomi kreatif. Diantaranya desain komunikasi visual, arsitektur, fotografi, aplikasi, penerbitan dan periklanan. “Kuliner dan fesyen juga termasuk diantaranya, dan di kedua subsektor ini banyak pelakunya adalah pengelola UMKM, sehingga dari kedua subsektor inilah sering muncul persepsi bahwa UMKM identik dengan ekonomi kreatif,” tutur Agus.

Ekonomi kreatif saat ini sedang didorong untuk terus berkembang di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu diperlukan karena kegiatan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam catatan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebutkan, sepanjang tahun 2010-2019 kontribusi ekonomi kreatif rata-rata mencapai 7% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Subsektor kuliner dan fesyen, merupakan dua subsektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi kreatif.

Lalu bagaimana potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor? Hasil kajian indikator kota kreatif menunjukan, Kota Bogor memiliki keunggulan dalam aspek sumberdaya manusia, talenta dan pendidikan. Hal itu  berkaitan dengan berbagai lembaga pendidikan yang mendukung, termasuk keberadaan IPB University. Kota Bogor juga unggul pada indikator kewirausahaan, yang didukung pengembangannya oleh perguruan tinggi melalui inkubator bisnis dan kewirausahaan. Sayangnya menurut Agus, Kota Bogor dipandang masih lemah pada indikator pemerintah dan regulasi. “Misalnya, Kota Bogor belum memiliki perda tentang ekonomi kreatif dan lembaga non struktural yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif,” tambahnya.

Namun demikian Agus melihat, cukup banyak kegiatan dan program yang sejauh ini sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor untuk menumbuh-kembangkan ekonomi kreatif. Menurutnya ada banyak program dan kegiatan di OPD lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang bila dikaji ternyata sudah memberi dukungan terhadap tumbuh kembang ekonomi kreatif. Diantaranya di bidang pendidikan, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Bahkan Diskominfo Kota Bogor telah melaksanakan  program dan kegiatan untuk membantu promosi produk-produk ekonomi kreatif.

Secara struktural, upaya pengembangan ekonomi kreatif difokuskan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Disini terdapat kegiatan seperti pendataan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif, serta membuka dan memelihara jejaring ekonomi kreatif Kota Bogor. Termasuk mengawal penjabaran kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk mendorong peningkatan pembelian dan pemakaian produk-produk lokal Kota Bogor. Termasuk program Local Pride, sebuah gerakan mengajak para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor membeli dan memakai produk fesyen buatan pengusaha Kota Bogor.

Masih banyak pekerjaaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menjadikan ekonomi kreatif lebih berdaya dalam kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Dalam hal ini Agus optimis, karena ada banyak potensi, semangat dan kemauan kerjasama yang baik serta pemahaman bersama diantara pelaku ekonomi kreatif, komunitas, akademisi, budayawan  dan Pemerintah Kota Bogor untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bogor.  Semoga di masa depan kerjasama itu semakin kokoh. (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pada puncak Pekan HAM ini digelar berbagai diskusi, salah satunya tema terkait Hak Terhadap Pelayanan Publik.

Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gustiawan mengatakan, hak atas air merupakan hak setiap individu dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ini sesuai dengan konsep air sebagai kebutuhan dasar manusia yang pertama kali dicetuskan pada 1977 di konferensi air PBB di Argentina.

“Perumda Tirta Pakuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Bersama Pemkot Bogor kami terus berupaya mencapai ketersediaan air 100 persen di Kota Bogor sesuai dengan rencana strategis yang telah kami buat,” ujarnya.

Rino menyebut, di 2022 ini cakupan ketersediaan air bersih di Kota Bogor baru mencapai 70 persen. Pada 2023 mendatang, pihaknya sudah merencanakan beberapa kegiatan untuk menambah capaian air bersih 100 persen, terutama di wilayah yang belum terjemah pipa Perumda Tirta Pakuan.

Upaya ini juga merupakan hak masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan perekonomian melalui ketersediaan air bagi masyarakat Kota Bogor.

“Kami sangat peduli terhadap hak masyarakat atas air sebagai kebutuhan dasar sekaligus mengimplementasikan HAM di setiap program kami. Karena implementasi HAM adalah kerja bersama, tidak hanya pemerintah kota tetapi seluruh stakeholder,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, berbicara tentang HAM pemerintah tentu bertanggung jawab terhadap semua pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan HAM terhadap semua warganya, tanpa ada diskriminasi dan tanpa terkecuali dalam hak mendapatkan akses kesehatan dan kualitas kesehatan yang bermutu.

“Kami memprioritaskan aksesibilitas untuk masyarakat rentan. Seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, perempuan dan anak serta memastikan pelayanan yang kita berikan merupakan pelayanan yang baik, memuaskan, cepat, mudah, transparan,” tuturnya.

Retno sapaan akrabnya menuturkan, di dalam pemenuhan hak atas kesehatan ada yang harus dipenuhi pemerintah. Mulai dari mengalokasikan anggaran 10 persen untuk kesehatan, memastikan pemenuhan SDM kesehatan, seperti dokter spesialis, bidan, perawat dan mengajak masyarakat untuk menjadi peserta JKN.

Saat ini peserta jaminan kesehatan nasional Kota Bogor sudah mencapai UHC dengan angka 95,85 persen warga Kota Bogor sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Keuntungan sudah UHC itu pasien yang baru mendaftar BPJS Kesehatan bisa langsung aktif dan mendapatkan haknya alias tidak perlu lagi menunggu 14 hari,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pasalnya, acara ini memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat yang termarjinalkan. Ia pun mengapresiasi berbagai fasilitas yang sudah diberikan Pemkot Bogor bagi penyandang disabilitas di Kota Bogor.

“Beberapa yang sudah terimplementasi diantaranya sudah ada sekolah inklusi untuk disabilitas, beberapa armada Biskita dan halte bus sudah ramah disabilitas, pemberian kursi roda dan alat bantu untuk difabel serta pemberian hadiah di ajang olahraga yang jumlahnya setara dengan non disabilitas,” katanya saat diskusi ‘Pemajuan HAM Untuk Anak, Perempuan dan Disabilitas’ di Halaman Gedung Bakorwil, Sabtu (11/12/2022).

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan namun belum terfasilitasi dan menjadi PR agar di tahun depan bisa terealisasi. Sebut saja kebutuhan guru pendamping inklusi bagi disabilitas serta gedung atau kantor rehabilitasi disabilitas.

Sebab, sampai hari ini di Kota Bogor belum memiliki panti disabilitas. Padahal panti atau rehabilitasi bagi disabilitas ini sangat urgen karena banyak disabilitas yang sudah tidak mempunyai orangtua menumpang tidur di sekretariat PPDI.

“Para disabilitas ini kalau orangtuanya sudah meninggal, tidak semua keluarga mau menerima atau merawat penyandang disabilitas. Jadi panti disabilitas sangat diperlukan. Semoga Kota Bogor bisa terus meningkatkan fasilitas bagi disabilitas di Kota Bogor,” harapnya.

Di tempat yang sama, Founder Yayasan Cinta Keluarga Indonesia, Yane Ardian mengatakan, hidup merupakan rangkaian dari ujian ke ujian. Menurutnya, belum menikah merupakan ujian, sudah menikah pun ujian, tidak punya anak ujian, mempunyai anak disabilitas juga ujian, punya anak non disabilitas juga ujian.

“Karena semuanya ujian dan tidak ada perbedaan, maka disinilah seharusnya bicara hak asasi manusia. Selama ini bicara HAM lebih kepada ‘terserah gue’ apalagi ketika melakukan pelanggaran dan ditegur malah bilang ‘terserah aku, ini hak asasi manusia,’ di ruang ini kita berdiskusi dan menambah wawasan tentang makna HAM,” kata Yane.

Ketua TP PKK Kota Bogor ini menjelaskan, ketika bicara kesetaraan gender yang mana selalu dihembuskan kalau perempuan harus setara dengan laki-laki. Ada baiknya di breakdown terlebih dahulu, karena semua ada ilmunya dan tidak bisa semata-mata bilang kesetaraan. Namun seringkali perempuan menuntut untuk sama dan setara dengan laki-laki, namun seringkali hanya ingin di bagian enaknya saja.

“Perempuan ingin setara dengan laki-laki, di satu sisi ada kodrat perempuan seperti menstruasi, melahirkan, menyusui dan seringkali meminta setara, tapi dalam praktek tertentu ada hal-hal yang secara kodrati tidak setara,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selama acara berlangsung, terhitung dari data live count hasil rekap penyelenggara hingga, Sabtu (10/12/2022), pukul 21.00 WIB, sampah organik yang terkumpul sebanyak 299,7 kg dan sampah anorganik sebanyak 215,8 kg, meliputi botol plastik, kardus, kaleng hingga sisa makanan.

Semua sampah ini akan diolah kembali. Pengelolaan sampah ini merupakan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor dengan Kaktus Indonesia, komunitas yang memang concern terhadap pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra mengatakan, petugas dan panitia terus menjaga kebersihan dengan langsung mengelolanya. Mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik.

Sampah organik akan diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik atau plastik akan diserahkan langsung ke bank sampah untuk dikelola menjadi biji plastik daur ulang.

“Sampah yang sudah terkelola baik organik maupun anorganik dilaporkan setiap satu jam sekali,” kata Kabag Pemerintahan Setda Kota Bogor ini.

Marse berharap konsep pengelolaan sampah mandiri ini menjadi role model untuk setiap event.

“Karena memang sudah seharusnya setiap menyelenggarakan acara itu harus ada konsep menerapkan konsep zero waste atau upaya untuk meminimalisir sampah,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam diskusi ini dibahas korelasi antara pemberantasan korupsi dengan implementasi HAM dalam mewujudkan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pemberantasan korupsi itu bukan hanya urusan hukum atau urusan HAM semata, tetapi juga urusan membangun karakter manusia.

“Membangun karakter menjadi bagian dari upaya memberantas korupsi dan itu bisa dimulai dari hal yang kecil, diantaranya jangan membuang sampah sembarangan, peduli lingkungan, kasih sayang sesama makhluk hidup. Itu landasan HAM yang akan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa anti korupsi dan bisa menjadi bangsa yang civilization. Jika sudah civilization, HAM-nya hebat,” kata Dedie.

Dalam acara tersebut, para peserta menyampaikan pendapatnya terkait hukuman atau tindakan tegas bagi para pelaku korupsi berupa hukuman mati dan pemiskinan.

Adnan Topan Hudoyo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelum menjawab menanyakan kembali kepada para peserta. Setuju atau tidak setuju hukuman mati diterapkan untuk pelaku korupsi.

“Kaitan antara korupsi dan pelanggaran HAM bisa dilihat dari gagalnya sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Salah satunya gagalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika dilihat dari Pancasila,” ujarnya.

Korupsi juga kata dia, bisa mengkudeta dan menyebabkan persoalan-persoalan baru, seperti kemiskinan, pelayanan publik menjadi rusak, kualitas hasil pembangunan menjadi buruk dan ruang untuk masyarakat menjadi sempit.

“Hukuman mati bisa membereskan korupsi mungkin melihat dari China yang rapot pemberantasan korupsinya enggak bagus. Contoh negara yang raport pemberantasan korupsinya bagus adalah Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, New Zealand dan negara ini anti hukuman mati. Reformasi atau merubah kebudayaan menjadi faktor dan hal kedua adalah penghormatan HAM,” sebut Topan.

Sedangkan terkait pendekatan hukum dengan memiskinkan aset pelaku korupsi, Topan menyebutkan, di Indonesia aset yang bisa diambil alih negara dalam rangka proses penegakkan hukum dalam setiap tahun hanya kira-kira 4 sampai 6 persen dari total kerugian negara yang lahir dari korupsi atau tergolong sangat rendah.

Penyebabnya adalah aturan main soal kewenangan untuk merampas aset secara lebih mudah. Maka dari itu pihaknya tengah mendorong Undang-Undang Perampasan Aset.

“Berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, jumlahnya berdasar catatan kita hanya belasan dari ribuan tersangka kasus korupsi. Memberantas korupsi hal yang mudah dan akan menjadi lebih sulit jika dari diri pribadi tidak aktif terlibat,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan apresiasi Pekan HAM dengan melibatkan masyarakat, generasi muda dan pihak-pihak lain di ruang terbuka atau ruang publik serta menggabungkan dengan isu korupsi.

“Jelas korelasinya kenapa pemberantasan korupsi penting dilakukan adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara agar HAM seluruh warga negara dijamin oleh negara,” kata Anis.

Di akhir, Anis mengingatkan tahun 2024 akan ada hajat politik. Untuk itu dirinya mengajak semua agar menggunakan kesempatan tersebut dalam menyalurkan suara atau aspirasi secara baik dan berkualitas dengan tidak memilih yang memiliki rekam jejak korupsi, pelanggar HAM dan pelaku tindak kekerasan seksual.

“Jadi sebenarnya kita yang menentukan masa depan bangsa, kita yang menentukan kepercayaan, kendalinya ada di kita. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagaimana berpartisipasi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan yang outputnya kembali ke kita. Pemilu tidak ada apa-apa nya jika tidak ada pemilih-pemilih yang cerdas,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami merubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj